DSM Kaltim Melamine vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DSM Kaltim Melamine, tempat kedudukan Gedung TetraPak Lantai 2, Jl. Warung Buncit Raya Kav.100, Jakarta 12510,Alamat Korespondensi: Kompleks PT. Pupuk Kaltim Bontang,Kalimantan Timur;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1.Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;.

DSM Kaltim Melamine,NPWP: 01.500.087.0725.000, Alamat : Kompleks PT Pupuk KaltimBontang, Kalimantan Timur;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap == yaitu.

Sesuai Bukti kirim dari PaniteraPengadilan Pajak, yang tertera didalam halaman pertama Putusan dikirimkepada PT.DSM Kaltim Melamine pada tanggal 19 September 2012 atauHalaman 8 dari 61 halaman.

Melamine Bontang (Kantor Pusat)dengan barang Melamine yang diekspor oleh DSM Kaltim MelamineSurabaya (Kantor Cabang);.

DSM KALTIM MELAMINE, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Halaman 60 dari 61 halaman. Putusan Nomor 162/ B / PK/PJK/2015Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015, oleh, Dr. H. ImamSoebechi,S.H.

WARU KALTIM PLANTATION;

./2016, tanggal 17 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di Jalan PuloAyang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulo Gadung,Jakarta Timur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.69428/PP/M.XB/16/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP526/WPJ.20/2014tanggal 30 Mei 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2011 Nomor 00064/207/11/007/13 tanggal 12 April 2013, atas nama PT.Waru Kaltim

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT REA KALTIM PLANTATION

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2591/PJ/2018 tanggal 22 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT REA KALTIM

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00226/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 28 Oktober 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2010 Nomor: 00072/207/10/725/15 tanggal 25Agustus 2015, atas nama: PT Rea Kaltim Plantation, NPWP01.083.701.1725.000, beralamat di JI.

PT REA KALTIM PLANTATIONS, DK

PT REA KALTIM PLANTATIONS, berkedudukan di Jalan HasanBasri Nomor 21 A, Kota Samarinda, diwakili olen Mark AlanParry, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasakepada William Setiawan Palijama, S.H., dan kawan, ParaAdvokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum AdnanKelana Haryanto & Hermanto (AKHH) beralamat kantor di ChasePlaza Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakartaserta Ignatia Kasiartati, S.H., Advokat pada Kantor PengacaraIgnatia Kasiartati & Rekan beralamat di Jalan

BOEY CHEE WENG, Directur Operational Estate (DOE) di PTRea Kaltim Plantations, beralamat kantor di Jalan Hasan BasriNomor 21 A, Kota Samarinda;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat l, Il, IIl/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang ParaHalaman 1 dari 16 hal. Put.

KALTIM PASIFIK AMONIAK;

KALTIM PASIFIK AMONIAK, tempat kedudukan di WismaNusantara Lantai 20 Jalan M.H.

Kaltim Pasifik Amoniak, NPWP: 01.824.319.6052.000, Alamat :Wisma Nusantara Lt. 20, Jalan MH. Thamrin Nomor 59, Jakarta Pusat 10350,sehinggga jumlah yang masih harus (lebih) dibayar adalah sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :a.

Kaltim Pasifik Amoniak, NPWP:01.824.319.6052.000, Alamat : Wisma Nusantara Lt. 20, Jalan MH.Thamrin No. 59, Jakarta Pusat 10350, sehingga jumlah yang masih harus(lebih) dibayar menjadi sebagaimana di atas, adalah tidak benar serta telahnyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KALTIM METHANOL INDUSTRI

KALTIM METHANOL INDUSTRI;

KALTIM METHANOL INDUSTRI, tempat kedudukan diMenara Standard Chartered Lantai 20 Jalan Prof. Dr.

Kaltim Methanol Industri;Bahwa Pemeriksa menghitung resale price margin untuk Humpuss,kemudian menganalogkan dengan penjualan yang dilakukan kepada sojitz"seolaholah" kondisinya sama.

Kaltim Methanol Industri ke PT. Humpuss,namun Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan koreksi negatif terhadapPT. Humpuss atas pembelian methanol dari PT. Kaltim Methanol Industri;Bahwa Pemeriksa tidak menunjukan bukti hasil temuan kepada PemohonBanding tentang adanya bukti perbedaan antara harga jual methanol dari PT.Kaltim Methanol Industri dengan harga beli yang dibayar oleh PT.

Kaltim Methanol Industri telah ditetapkan sebagai Wajib PajakPatuh oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP.09/WPJ.19/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang PenetapanWajib Pajak Patuh, tentunya PT. Kaltim Methanol Industri mempunyai itikad baikuntuk berusaha di Indonesia, hal ini terlinat dalam kinerja perusahaan.

Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, alamat :Menara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.

WARU KALTIM PLANTATION

./2018 tanggal 9 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di JalanPuloayang Raya Blok OR1 KIP, Jatinegara, Cakung,Jakarta Timur 13930, yang diwakili oleh Kresno Eko Saputrojabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mega Putra, dankewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorFINTAX/482/EXT/WKP/V/2018, tanggal 3 Mei 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan

Waru Kaltim Plantation NPWP01.326.076.5007.000;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 10 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90176/PP/M.XB/99/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatanPenggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00222/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas

Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor 00516/107/13/007/15 tanggal 26 November 2015, atas nama: PTWaru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000, Jenis Usaha: ,beralamat di JI.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00222/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00516/107/13/007/15tanggal 26 November 2015 Masa Pajak Desember 2013 atasnama PT Waru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000,beralamat di Jalan Pulau Tanah Masa, Kawasan

KALTIM DAYA MANDIRI (KDM) >< PT.BERDIKARI (PERSERO)

KALTIM DAYA MANDIRI (KDM), berkedudukan di Wisma KIElantai 2 Jalan Pakuaji Kaveling 79 Komplek Kawasan IndustriPupuk Kaltim Bontang Kalimantan Timur dan kantor perwakilan diJakarta, di Plaza Pupuk Kaltim, Gedung B, lantai 2, Jalan KebonSirlh Raya No.6A, Jakarta Pusat 10110, memberikan kuasakepada Syahril Moehammad, SH.MH,dkk beralamat di KomplekDuta Kranji, Ji Prambanan Raya Blok A No.753 Bintara BekasiBarat, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT .2. .PT.BERDIKARI INSURANCE

WARU KALTIM PLANTATION;

./2016, tanggal 17 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di Jalan PuloAyang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulo Gadung,Jakarta Timur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut

Waru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta12930, sehingga perhitungan PPN menjadi sebagai berikut, Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6.

Putusan Nomor 706 B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00060/207/11/007/13 tanggal 12 April 2013, atas nama PT.Waru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulogadung,Jakarta 12930, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

KALTIM METHANOL INDUSTRI

KALTIM METHANOL INDUSTRI, berkedudukan di Menara StandardChartered Lt.20, Jalan Prof. Dr.

Kaltim Methanol Industri No. SPB1195/C0000/96SI tanggal 23 September 1996;*) Freight Cost ditetapbkan sebesar US$ 30.bahwa sebagai contoh apabila harga ratarata PLATTS untuk Jepang US$350, Korea US$ 340 dan Taiwan US$ 330, maka harga gas dan Pertaminayang harus dibayar Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Harga Gas = 1% (0.6 x 350 + 0,2 x 340 + 0,2 x 330) Freight Cost.)/MT =US$ 2,14/mmBTU;e.

Kaltim Methanol Industri, NPWP: 01.562.239.2092.000, alamat:Menara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.

KALTIM PARNA INDUSTRI

KALTIM PARNA INDUSTRI, beralamat di Menara Imperium Lantai26, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. HR Rasuna Said Kav 1, JakartaSelatan 12980.Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut.Membaca suratsurat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 Oktober 2011 No.

Kaltim Parna Industri, NPWP: 01.719.838.3052.000, alamat!:Menara Imperium Lantai 26, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl.

KALTIM METHANOL INDUSTRI

KALTIM METHANOL INDUSTRI, NPWP 01.562.239.2092.000, beralamat di Menara Standard Charterd Lt. 20, JalanProf. Dr.

Kaltim Methanol Industri dan Pertamina padasaat penentuan harga beli gas sebagai bahan baku utama methanol, dimanaharga gas yang harus dibayar oleh PT.

Kaltim Methanol Industri menggunakanHalaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 474 B/PK/PJK/2016rumusan yang dikaitkan dengan harga jual methanol dengan menggunakanindeks harga PLATT'S.Harga Gas = 1% (0.6 x Jepang + 0,2 x Korea + 0,2 x Taiwan) FreightCost*)/MT;Bahwa berdasarkan article 7.1.1 of the Natural Gas Sales Agreement betweenPertamina and PT. Kaltim Methanol Industri No.

Kaltim Methanol Industri telah ditetapbkan sebagai Wajib Pajak Patuholeh Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNo. KEP.09/WPJ.19/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penetapan WajibPajak Patuh, tentunya PT. Kaltim Methanol Industri mempunyai itikad baik untukberusaha di Indonesia, hal ini terlihat dalam kinerja perusahaan.

Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, alamat :Menara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.

KALTIM METHANOL INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KALTIM METHANOL INDUSTRI, beralamat di MenaraStandard Chartered Lt.20 Jalan Prof DR. Satrio No. 164, Jakarta12930, dalam hal ini diwakili oleh Yoshito Suzuki dan MasashiKajita, selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT. KaltimMethanol Indutri;Selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. D. SidikSuraputra, S.H., 2. Mulyana, S.H., LL.M., 3. Made Gde TaksuBarata, S.H., 4.

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Bahwa jumlah Pokok Pajak yang masih harus dibayar sebesar:Pokok Pajak US$ 23,464.750% dari Pokok Pajak US$ US$ 17.00PPh Pasal 22 US$ US$ 11, 732.458.50PPh Pasal 23 (US$ 263.00Bahwa dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2007tentang Pengadilan Pajak (copy SSP terlampir bersama Surat Banding);Bahwa Surat Banding ini ditandatangani oleh Direktur Keuangan danDirektur Umum PT Kaltim

hukum dalam Pemeriksaan Transfer Pricing;Bahwa Pemeriksa pada pemeriksaan Pemohon Banding tahun pajak2008 telah menyampaikan hasil temuan sementara koreksi peredaran usahaberdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 17 tahun 2000tentang Pajak Penghasilan dengan perhitungan margin laba kotor berdasarkanangka persentase margin biaya sebesar 10% dari total biaya yang diakui(ongkos pengapalan, biaya loading, asuransi, surveyor dan insentif pembeli);Bahwa atas temuan sementara tersebut, PT Kaltim

Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, alamat :Menara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.

KALTIM METHANOL INDUSTRI tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H.M.

KALTIM PARNA INDUSTRI;

./2013tanggal 7 Oktober 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KALTIM PARNA INDUSTRI, tempat kedudukan di Jalan HR.Rasuna Said Kav. 1, Menara Imperium, Lantai 26, Guntur,Jakarta 12980;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu) Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak

Sesuai dengan perubahan akte pendirian yangterakhir, pemegang saham Pemohon Banding adalah sebagai berikut: MC (Jepang) memiliki saham sebesar 50%; PR (Indonesia) memiliki saham sebesar 25%; Asahi (Jepang) memiliki saham sebesar 10%; Dana Pensiun Pupuk Kaltim (Indonesia) memiliki saham sebesar 5%; YTHT (Indonesia) memiliki saham sebesar 5%; Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Jepang) memiliki saham sebesar5%;Bahwa susunan pengurus dan komisaris juga sesuai denganpengaturan jenis perusahaan Joint Venture

Kaltim Para Industri 7.57%Batas bawah arm's length range (Lower Quartile) 5.89%Batas atas arm's length range (Upper Quartile) 11.22% Bahwa rentang nilai wajar atas rasio ROA adalah 5,89% hingga11,22%. KPI menghasilkan rasio ROA sebesar 7,57% dimana ROA iniberada di dalam rentang nilai wajar.

Bahwa~ Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46030/PP/M.1/15/2013 tanggal 1 Juli 2013, atas nama PT Kaltim ParnaIndustri (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding),telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajakdengan cara disampaikan secara langsung kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 17 Juli 2013Halaman 29 dari 48 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT WARU KALTIM PLANTATION

KALTIM METHANOL INDUSTRI

DSM KALTIM MELAMINE

DSM KALTIM MELAMINE, beralamat di Gedung Tetra Pak Lt. 2,Jalan Buncit Raya, Kav. 100, Jakarta 12510;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 25663/PP/M.V/16/2010, tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam

Kaltim Multi 01.434.770.2.724.001 DDQLM724.0005062 27.03.06 800,000Boga UtamaHadiputranto, 01.341.801.7.012.000 CYIXT0120010550 18.05.06 561,248Hadinoto & Partners,Law FirmPT. Amcor 02.107.949.6.413.000 EPYGZ4310000273 04.10.06 787,892IndonesiaCV. ANUGERAH 01.801.927.3.721.000 DYNOX721.0001322 28.08.06 981,500PRATAMA KALTIM TOTAL 3,537,962, 189 10.2 Bahwa Pada butir 1.4.1.3.4 Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 menyatakanHalaman 28 dari 31 halaman.

PT WARU KALTIM PLANTATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CMS KALTIM UTAMA