untukpemeriksaan alergi dengan biaya sekitar Rp.200.000, (duaratus riburupiah); Bahwa setelah Tergugat tidak lagi bekerja di PT.Prodia Widyausaha,terjadi perubahan, misalnya dalam hal bonus sebesar 1 (satu) kaligaju yang sebelumnya hanya 14 (Sseperempat) gaji; Bahwa biayanya pasien Prodia seminggu sehari sebanyak 150(seratus lima puluh) orang; Bahwa setiap permintaan Tergugat kepada saksi, saksimenganggapnya sebagai perintah; Bahwa system SISPRO ada Tahun 2006 yang dibuat untukmengelola laporan kauangan

diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalammemutus perkara a quo ;Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidaksependapat dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaranuang pengganti yang hanya dapat dijatunkan apabila terdakwa telahmemperoleh dan menikmati uang dari hasil Tindak Pidana tersebut danbesarnya sebanyakbanyaknya adalah sama dengan harta benda yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut harus berkaitan dengankerugian kauangan

Pdt.G/2020/PA.LKRekonvensi/Pemohon Cuma berasal dari hasil keuntungan dari kandangayam, dan tidak ada penghasilan dari usaha lainnya, cara seperti itutelah berjalan semenjak awal pernikahan sampai sekarang ini, kalaupunTergugat Rekovensi/Pemohon Konvensi pergi dari rumah, pengambilanuang nafkah setiap bulannya tetap diambil oleh PenggugatRekovensi/Termohon Konvensi yakni sebesar Rp.4.000.000, (empatjuta rupiah) setiap bulannya, melalui pihak ketiga yang bekerja samauntuk mengatur adminstrasi dan kauangan

Karo Tahun 2016;

AM, di bawah sumpah di mukapersidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :Halaman 29 dari 74 halaman, Putusan No.29/Pid.Sus TPK/2021/PN Pig Bahwa saksi adalah Kasubag program dan kauangan kecamatanLahat; Bahwa prosedur pencairan dana desa adalah adanyapengajuan/usulan dari Kelurahan ke bendahara Kecamatan denganmembawah surat pengajuan / permohonan pencairan dana DanaKelurahan ke bidang anggaran untuk menerbitkan surat SPD (Suratpenyedian dana) diserahkan ke bendahara PPKD (pejabat pengelolahkeuangan

Hutama Bhakti dengan saksi Indransono,SE,ST selaku PPKpadahal proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak karena masih terdapatkekurangan volume namun terdakwa tetap menyerah terimakan seolaholah proyekpekerjaan pembangunan drainase tersebut telah selesai dilakukan sesuai kontrak ;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan proyekpekerjaan pembangunan drainase tersebut diserah terimakan dalam keadaan tidaksesuai kontrak sehingga menimbulkan kauangan negara berdasarkan perhitunganBPKP

daerah dimana setiap turunke lapangan selalu didampingi 1 orang pengawas teknis dari dinaskehutanan yang sebelumnya ditunjuk Kepala Dinas dan semualokasi pekerjaan diperiksa sperti desa Bahalang, Rodok, Talio dansebagainya;Bahwa setelah anggota tim melakukan pengecekan ke lapangankemudian berkumpul lagi dan melaporkan hasil dari masingmasingtim liksus dalam pengecekan ke lapangan tersebut, kemudian barudituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepadaBupati;Bahwa memang ada kerugian kauangan

Selanjutnya saksi bersama anggota timlainnya turun lagi ke lapangan untuk melakukan evaluasi, apakahada dilakukan pekerjaan lanjutan atau tidak, dan hasilnya adabeberapa rekanan termasuk Lestari Putri yang melanjutkanHalaman 57 dari 163 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2015/PN Pikpekerjaannya, sehingga kerugian keuangan negara menjadiberkurang yakni waktu Liksus terhadap pekerjaan Lestari Putriditemukan kerugian kauangan negara sebesar Rp. 138 juta lebihsedangkan tahap evaluasi berkurang menjadi Rp. 83

pengertian JasaAngkutan Umum di Jalan sebagaimana dimaksuddalam pasal 2ayat (2) adalah penyerahan jasa angkutandi jalan yang dilakukan dengan cara a) ada perjanjianlisan atau tulisan b) waktu dan atau tempatpengangkutan telah ditenyukan sesuai denganperjanjian c) kendaraan angkutan dipergunakan hanyauntuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan ataumengangkut orang yang terikat dengan perjanjianPengusaha Angkutan Umum salah satu perjalanan(trip)Pada tanggal 24 Maret 2006diterbitkan PerturanMenteri Kauangan

Selanjutnya disebutSEDGGAL s cascmacs cs se noammasuemaas 6465 ARGUAGE s 655 LARGE ES RAOUL FETED RAAMOAA ET TES RMAUDAGE 6H bukti P53.Fotocopi Laporan Kauangan Bantuan umum bulan Desember 2005 (TahapV) danPembebasan tanah tambak PT. Gunung Payung Agung di Kec. PakisjayaKab. Karawang.Selanjutnya disebut sebagal........... 0... ceee cece cece ence eee e ee ene ene ea eee ene ewan bukti P54.Fotocopi Kwitansi tanggal 27 Mei 2005.

swadaya danpartisipasi Hasil gotong royong Pendapatan lainlain desa/(bunga bank) 1.1.6Silva tahun sebelumnya 8.385.210, 8.385.210,(2013) 1.2Bagi Hasil Pajak 26.494.000, 26.494.000, 112Bagi Hasil PBBKabupaten Tahun 2013 1.2.2Bagi Hasil Pajak Retribusi 26.494.000, 26.494.000,Daerah Kabupaten Tahun Halaman 16 dari 190 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPkK/2016/PN Pik 2013 1.2.3 Bagi Hasil Pajak Propinsi(Penyisihan PBB)1.3 Bagi Hasil Retribusi1.3.1 Dst...1.4 Bagian Dana 221.049.000, 298.388.000,Pertimbangan Kauangan

dikelola Desa1.1.27.7 Lainlain kekayaanmilik Desa1.1.3 Hasil swadaya danpartisipasi Hasil gotong royong Pendapatan lainlain desa/ (bunga bank)1.1.6 Silva tahun 8.385.210, 8.385.210,sebelumnya (2013)1.2 Bagi Hasil Pajak 26.494.000, 26.494.000, 11.2 Bagi Hasil PBBKabupaten = Tahun2013 1.2.2 Bagi Hasil Pajak 26.494.000, 26.494.000,Retribusi DaerahKabupaten = Tahun2013 1.2.3 Bagi Hasil PajakPropinsi (Penyisihan PBB)1.3 Bagi Hasil Retribusi1.3.1 Dst...1.4 Bagian Dana 221.049.000, 298.388.000,Pertimbangan Kauangan

pencairandananya; Bahwa pelaksanaan Liksus dilakukan pada bulan Maret 2002 sedangkanEvaluasi dilaksanakan pada bulan April 2002; Bahwa dana untuk pelaksanaan pekerjaan RHL ini telah dicairkanseluruhnya (100%) Bahwa saksi bersama Husaini di damping oleh satu orang pengawasteknis dari dinas kehutanan melakukan pemeriksaan di desa talio denganmembawa kontrak dan alatalat ukur, dan melaksanakan pemeriksaanserta pengukuran terhadap pekerjaan yang ditunjukkan oleh pengawasteknis; Bahwa memang ada kerugian kauangan

daerah dimana setiap turun kelapangan selalu didampingi orang pengawas teknis dari dinas kehutananyang sebelumnya ditunjuk Kepala Dinas dan semua lokasi pekerjaandiperiksa sperti desa Bahalang, Rodok, Talio dan sebagainya; Bahwa setelah anggota tim melakukan pengecekan ke lapangan kemudianberkumpul lagi dan melaporkan hasil dari masingmasing tim liksusdalam pengecekan ke lapangan tersebut, kemudian baru dituangkandalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati; Bahwa memang ada kerugian kauangan

IDHAM KHOLID, ME yangmenandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana LS danSurat Pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran untuk pencairan uangmuka dan pencairan tahap Il tanoa memperhatikan dan mengecek kembalispesifikasi barang sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian KerjaNomor : SPK116/DISDIK 3.1/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 adalahbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Kauangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang berbunyi : SetiapPengeluaran

IDHAM KHOLID, ME yangmenandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana LS danSurat Pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran untuk pencairan uangmuka dan pencairan tahap Il tanoa memperhatikan dan mengecek kembalispesifikasi barang sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian KerjaNomor : SPK116/DISDIK 3.1/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 adalahbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Kauangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang berbunyi :SetiapPengeluaran

Penggugat juga tidak dapat mewujudkan visi danmisinya dalam kapasitasnya sebagai Wakil Rektor Bidang AdministrasiUmum, Perencanaan dan Kauangan sehingga relative menimbulkankekecewaan berat karena Penggugat sudah memiliki ProgramInternasional yaitu. mendirikan Laboratorium PAI untuk simulasiPenyelenggaraan lbadah Haji bagi ummat Islam karena sampai hari iniummat Islam terutama di Indonesia belum memiliki sarana simulasiHalaman 12 dari 123 Halaman Putusan Nomor 30/G/2019/PTUN.PBRibadah haji yang lengkap

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Bab II :a)Pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaranprestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulananatau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuranuang muka dan kewajiban pajak.Penjelasan pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan bahwakhusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanyadapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,tidak termasuk bahan bahan alat yang ada di lapangan.2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Kauangan

JOKO DERPO YUWONO, SH

Tertanda T I, I, I 28 ;Bukti Laporan Kauangan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Tahun 2011yang diterbitkan di Harian Pelita pada Senin, 16 April 2012, tertanda T I, I, Il29;Bukti Kesimpulan Audit Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Periode tahun2009, 2010 dan 2011, tertanda T I, II, II 30;Hal 95 dari 109 Hal Putusan No. 698/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel9631 Bukti Surat Pernyataan Saksi Pihak Penggugat, Ibu Tri Widyanti, tertanda T I,Il, W1 31;32 Bukti Surat Permohonan Bantuan Keterangan Ahli Akuntansi, tertanda

dengantidak mentatati aturan yang sudah mengikat bagi terdakwa I dengan bekerjasama dengan terdakwa IIpara terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas Majelis berpendapatTerdakwa I dan terdakwa II telah menyalahgunakan kewenangannya dengan demikian Majelisberpendapat unsur ke3 " Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi ;Ad.4 Unsur yang dapat merugikan kauangan

mempertanggung jawabkanmelalui kegiatan dimaksud adalah Dinas / Unit Kerja / Kantor dalam lingkupPemerintahan Daerah yang terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan,12pengendalian dan monitoring serta evaluasi yang dimaksud dengan jumlah maksimummasingmasing sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan.Atas dasar Surat Walikota Nomor: 44 Tahun 2003 tertanggai 1 April 2003 tersebutSekretaris Daerah (SEKDA) Kota Pangkalpinang menyampaikan kepada Saudara Umar HSselaku Kepala Badan Kauangan

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Bab II :a) Pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaranprestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan81atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuranuang muka dan kewajiban pajak.Penjelasan pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan bahwakhusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanyadapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,tidak termasuk bahan bahan alat yang ada di lapangan.2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Kauangan

Ende tahun2006 / 2007 sebesar Rp. 296.350.000. ( dua ratus sembilanpuluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) sedangkansebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) saksi potonglangsung untuk diberikan kepada Kabag Kauangan atas namaTILI ANFRIDUS guna pengadaan pembelian pupuk ;Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 396.350.000. (tiga ratussembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),yang dicairkan pada tanggal 3 Januari 2006 dilakukan denganmenggunakan cek giro BPD Cab.

(seratus juta rupiah ) dari dana insentif PBB yang dikeluarkansebesar Rp. 396.350.000. ( tiga ratus sembilan puluh enam jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ;Bahwa anggaran pengadaan pembelian pupuk tersebut sebesarRp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) tidak dianggarkandalam dana insentif PBB tahun 2006 / 2007 ;Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000. ( seratusjuta rupiah ) kepada TIL ANFRIDUS yaitu pada tanggal 3 Januari2006 bertempat diruang kerja saksi TILI ANFRIDUS ( ruangKabag Kauangan