Undangundang Nomor 24 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan PeraturanPembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan LembaranNegara Nomor 1103);5. Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3209);6.

Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);7. Undangundang Nomor 44 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanKeistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, TambahanLembaran Negara Nomor 3892);8.

Undangundang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NanggroeAceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);10.11.12.13.14.15.16.17.18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor3258);Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang KoordinasiKegiatan Instansi vertikal di daerah

(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3373);Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagaiDaerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasandan Pengendalian Minuman Beralkohol;Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang TeknikPenyusunan Peraturan Perundangundangan dan BentukRancangan

Pelaksanaan Syariat Islam(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000Nomor 30);Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 4);Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, lbadahdan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

Menetapkan barang bukti berupa :- Uang tunai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah,dengan rincian uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar ;Dirampas untuk Negara;- 4 (empat) buah buku kupon togel bertuliskan AKLE warna putih,kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan yang belum diisi angka/kosong;- 1 (satu) buah buku kupon togel bertuliskan AKLE warna putih,kode nama HS pada kulit pembungkus buku kupon togel lembaran depan telah diisi angka;-

depantelah di isi / ditulis angka.e 1 ( satu ) lembaran berupa gulungan daftar angka keluar.

depan danlembaran belakang (copyan dari lembaran depan) dengan tujuan apabilalembaran Depan diberikan kepada pembeli sebagai bukti pemasangan nomorJudi togel, sementara untuk lembaran belakang akan di simpan terdakwasebagai arsipnya.

AMAN SALUFO pada lembaran ijasah asli milik SYAKRINSALEH tersebut. 1 (satu) lembaran Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Tahun2007 tanggal 24 Juli 2007 milik terdakwa ENANG TINDARANI denganNomor Seri : 18PB0900245 yang menulis tanda tangan AMAN SALUFOtersebut saksi WAHIDIN LAWARU, S.Pd (diproses dalam berkasHalaman 4 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN PRGperkara terpisah) tidak mengetahuinya karena yang membuat dokumentersebut adalah oprator Dinas Pendidikan dan Kebuyaaan Propinsiyang

ENANG TINDARANI tersebut miripdengan ijasah dan SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional)yang asli karena lembaran blangko atau kertas yang di gunakanyakni lembaran ijasah dan lembaran SKHUN (Surat KeteranganHalaman 8 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN PRGHasil Ujian Nasional) yang asli namun penulisan biodata dantanda tangan kepala dinas yang menandatangani ijasah paket Btersebut di palsukan sehingga ijasah tersebut mirip dengan yangaslinya.Bahwa terdakwa memiliki ijasah dengan No. 18

ENANG TINDARANI tersebut miripdengan ijasah dan SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional)yang asli karena lembaran blangko atau kertas yang di gunakanyakni lembaran ijasah dan lembaran SKHUN (Surat KeteranganHasil Ujian Nasional) yang asli namun penulisan biodata dantanda tangan kepala dinas yang menandatangani ijasah paket BHalaman 14 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN PRGtersebut di palsukan sehingga ijasah tersebut mirip dengan yangaslinya.Bahwa terdakwa memiliki ijasah dengan No. 18

Parigi Moutong.Bahwa yang mencetak lembaran SKHUN paket B tahun 2007 tanggal24 Juni 2007 an. SYAKRIN SALEH dan ENANG TINDARANI yang ditandatangani oleh Drs.

Tinombo Selatan) yang saatitu BAKRI diperintahkan oleh saksi sendiri dan pengelola yakni RUHNITARANGKA (Almarhum) untuk menandatangani lembaran ijasah milikENANG TINDARANI tersebut selanjutnya setelah lembaran ijasahtersebut sudah di berikan kepada HALIM PATOLA, S.Pd dan saksidiberikan upah saat itu yakni sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus riburupiah) setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kemana ijasah tersebutdibawa dan berikan oleh HALIM PATOLA, S.Pd tersebut.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanMahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;MengingatL.Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het HerzienInlandsch Reglement) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44;Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa danMadura (Rechtreglement voor de Buitengewesten),Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227;UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4958);UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara RepublikIndonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5077);UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (Llembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana

telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5079);MenetapkanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3817);

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076);MEMUTUSKAN:PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARAPENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISIPENGAWAS PERSAINGAN USAHA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:1.Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepadaPengadilan Negeri yang diajukan oleh terlapor yang tidakmenerima putusan KPPU.Pengadilan

bagi bentukbentuk danpraktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terusberkembang, diperlukan langkahlangkah penyesuaian yangmemadai terhadap berbagai Undangundang perpajakanyang telah ada;bahwa untuk mewujudkan halhal tersebut, dipandang perlumengubah beberapa ketentuan dalam UndangundangNomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2)UndangUndang Dasar 1945;Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran

Negara Tahun1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 9Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);Undangundang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);Menetapkan :Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK

Ketentuan Pasal 17 dihapus.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 seluruhnya menjadi berbunyisebagai berikut :"Pasal 23Terhadap halhal yang tidak diatur secara khusus dalam Undangundang ini,berlaku ketentuan dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta peraturan perundangundanganlainnya."

bidangPajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undangundang Nomor 12 Tahun 1985 tentangPajak Bumi dan Bangunan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diaturdengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undangundang ini.Pasal IllUndangundang ini dapat disebut "Undangundang Perubahan Undangundang PajakBumi dan Bangunan".Pasal IVUndangundang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang inidengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Nomor 3566).Angka 3Pasal 23Yang dimaksud dengan = peraturan perundangundanganlainnya adalah antara lain Undangundang Nomor 19 Tahun1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa:Angka 4Cukup jelas.Pasal IICukup jelas.Pasal IIICukup jelas.Pasal IVCukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3569CATATANKutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1994Sumber:LN 1994/62; TLN NO. 3569

terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;- Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;- Menetapkan barang bukti berupa ;- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu ukuran menengah yang terbungkus plastik klim;- Sebuah kotak Handphone merk Samsung GT-E1205Y, yang berisikan : 5 (lima) lembar plastik klim yang terdapat bercak narkotika shabu didalamnya, lembaran-lembaran

.- 1 (satu) lembar uang lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);- 1 (satu) lembar uang lembaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung;Dirampas untuk Negara.6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 339,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4279),selanjutnya disebut UU Nomor 13 Tahun 2003 ;. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234), selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011 ;.

Putusan Nomor 37/P/HUM/2013Nomor 3277);UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JaminanSosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara tahun 1992 nomor14, tambahan Lembaran Negara nomor 3468);UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000 tentang PengesahanKonvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakanserta Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburukuntuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30,Tambahan Lembaran Negara 3941);UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun

2000Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);UndangUndang Nomor 21 Tahun 2003 tentangPengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 mengenaiPengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 91, TambahanLembaran Negara 4039);UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun2004

Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);UndangUndang No. 40 tahun 2004 tentang sistemJaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2004 Nomor. 150, tambahan LembaranHalaman 16 dari 25 halaman.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentangPerlindungan Upah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3190);n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991. tentangLatihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);o. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentangsistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan LembaranNegara Nomor 4637);p.

AP II), yang ditetapkan pada 12 Desember 2018 dalam lembaran Hak, Pembebanan dan Pencabutan Lainnya (lembar ke-5);

AP II), yang ditetapkan pada 12 Desember 2018 dalam lembaran Hak, Pembebanan dan Pencabutan Lainnya (lembar ke-5);

dakwaan alternatif Pertama;

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan; - Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;- Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya berisi :- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamin) ;- Lembaran-lembaran

Menyatakan barang bukti berupa : - Uang tunai sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) Dirampas untuk negara ;- 1 (satu) buah bolpoint warna pink putih tinta warna hitam- 7 (tujuh) bendel lembaran rekapan kosong- 1 (satu) ikat lembaran rekapan yang sudah terisi tertanggal 7-3-17- 16 (enam belas) lembar kertas ramalan Eyang Galogo Sari- 19 (satu) buah handphone merk Cross warna putih Dirampas untuk dimusnahkan ;6.

uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat)lembar ;e lembaran uang Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)lembar ;e lembaran uang Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)lembar ;e lembaran uang Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;e lembaran uang Rp.5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;e lembaran uang Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ; lembaran uang Rp.1.000, (seribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar

Menetapkan barang bukti berupa :146 (enam) lembar kertas rekap yang terdapat tulisan angka ;1 (satu) buah ballpoin Snowman warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;Uang sebanyak Rp.617.000, (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) denganpecahan :lembaran uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat)lembar ;lembaran uang Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)lembar ;lembaran uang Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)lembar ;lembaran uang Rp.10.000, (sepuluh ribu

rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;lembaran uang Rp.5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;lembaran uang Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;lembaran uang Rp.1.000, (seribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ;Dirampas untuk Negara ;1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi EB4021 AD;Dikembalikan kepada terdakwa RENATUS GEONG RENE ;4.

uangRp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, lembaran uangRp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, lembaran uangRp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, lembaran uangRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, lembaran uang Rp.5.000,(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, lembaran uang Rp.2.000, (dua ribu rupiah)sebanyak 4 (empat) lembar, dan lembaran uang Rp.1.000, (seribu rupiah) sebanyak 924(sembilan) lembar, oleh

Memerintahkan barang bukti berupa :e 6 (enam) lembar kertas rekap yang terdapat tulisan angka ;e 1 (satu) buah ballpoin Snowman warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;25e Uang sebanyak Rp.617.000, (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) denganpecahan :e lembaran uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat)lembar ;e lembaran uang Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)lembar ;e lembaran uang Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)lembar ;e lembaran uang Rp.10.000

Fotocopy Surat Pajak tanah atas nama MANGNGOLO Bin DALLE persil 19 D.1.Kohir C.1.1uas 0,18 ha;- Fotocopy Surat Keterangan dalam Bahasa Makassar (tulisan lontarak) tertanggal 5-5-1947 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, perihal penjualan TUANG LOLO kepada MANGNGOLO;- Fotocopy Akta pembagian harta warisan Nomor : 144/HW/KT/1984 tanggal 15 Pebruari 1984;- Fotocopy SPPT PBB tahun 2005, 2008, 2009 atas nama MANGNGOLO Bin DALE No. 73.71.030.001.001-1279.0; 18 Fotocopy lembaran

buku register Akta Jual Bell No. 381/KT/vi/2005; Fotocopy lembaran buku register Akta pembagian harta warisan Nomor : 144/HW/KT/1984;Tetap terlampir dalam berkas;4.

tanah atas nama MANGNGOLO Bin DALLEpersil 19 D.1.Kohir C.1.luas 0,18 ha;eFotocopy Surat Keterangan dalam Bahasa Makassar (tulisanlontarak) tertanggal 551947 yang telah diterjemahkan ke dalamBahasa Indonesia, perihal penjualan TUANG LOLO kepadaMANGNGOLO; Fotocopy Akta pembagian harts warisan Nomor : 144/HW/KT/1984 tanggal 15 Pebruari 1984;e Fotocopy SPPT PBB tahun 2005, 2008, 2009 atas namaMANGNGOLO Bin DALE No. 73.71.030.001.0011279.0;Fotocopy Surat Somasi tertanggal 17 Februari 2009;e Fotocopy lembaran

buku pajak (buku F) atas tanah persil 19D.1.Kohir 731 C.1.luas 0,18 ha;e Fotocopy lembaran buku register Akta Jual Beli No. 381/KT/vi/2005;4.

Fotocopy Surat Pajak tanah atas nama MANGNGOLOBin DALLE persil 19 D.1.Kohir C.1.luas 0,18 ha;115.Fotocopy Akta pembagian harta warisan Nomor : 144/HW/KT/1984 tanggal 15 Pebruari 1984;6.Fotocopy SPPT PBB tahun 2005, 2008, 2009 atas namaMANGNGOLO Bin DALE No. 73.71.030.001.0011279.0;7.Fotocopy Surat Somasi tertanggal 17 Februari 2009;8.Fotocopy lembaran buku pajak (buku F) atas tanah persil 19D.1.Kohir 731 C.1.1luas 0,18 ha;9.Fotocopy lembaran buku register Akta Jual Beli No. 381/KT/vi/2005;10.Fotocopy

buku pajak (buku F) atas tanah persil 19 D.1.Kohir731 C.1.1luas 0,18 ha, lembaran buku register Akta Aral BeliNo. 381/KT/vi/2005, lembaran buku register Akta pembagianharta warisan Nomor : 144/HW/KT/1984;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukumtersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan TindakPidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebutharuslah

buku register Akta Jual Bell No. 381/KT/vi/2005;eFotocopy lembaran buku register Akta pembagian harta warisanNomor : 144/HW/KT/1984;Tetap terlampir dalam berkas;4.

Menetapkan barang bukti : - 1 (satu) buah buku Notes yang pada lembaran pertama bertuliskan T.11/10-2015 : 19x3, 35x3, 45x3, 165x3, 38x1, 83x1,35x1, 53x1, 33x1, 66x1, 058x2, 081x3, 3058x1, 3081x1, 5068x2, 0568x2, 4646x2, 320x2, 568x5, 646x5, 068x5, 529x5, 19x5, 20x5, 91x5, 85x5, 18x5 Rp.78 dan lembaran seterusnya bertuliskan nomor-nomor ;- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dibagian kotak masuk Handphone terdapat Sms bertuliskan pasangan nomor 19, 31, 29, 27, 53x3 jumlah 15rb tks

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah buku Notes yang pada lembaran pertama bertuliskanT.11/102015 : 19x3, 35x3, 45x3, 165x3, 38x1, 83x1,35x1, 53x1, 33x1,66x1, 058x2, 081x3, 3058x1, 3081x1, 5068x2, 0568x2, 4646x2, 320x2,568x5, 646x5, 068x5, 529x5, 19x5, 20x5, 91x5, 85x5, 18x5 Rp.78 danlembaran seterusnya bertuliskan nomornomor ;e 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dibagian kotakmasuk Handphone terdapat Sms bertuliskan pasangan nomor 19, 31, 29, 27,53x3 jumlah 15rb tks.

puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka menerima hadiah sebesarRp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angkaberhak mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) danyang dikatakan pemenang adalah apabila nomor yang dipasang pemasang sama denganHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 323/PID.B/2015/PN Sbgnomor yang dikeluarkan oleh bandar dan pada saat dilakukan penangkapan terhadapterdakwa disita berupa 1 (satu) buah buku notes yang pada lembaran

enam puluh empat ribu rupiah);e Bahwa Terdakwa adalah sebagai penulis pasangan nomor judi Togel danyang menjadi bandar judi Togel Terdakwa adalah orang yang bernama Rian;berikut :Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan 20 % dari setiap hasilpemasangan nomor judi Togel tersebut;Bahwa perjudian Togel tersebut bersifat untunguntungan;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi Togeltersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai1 (satu) buah buku Notes yang pada lembaran

terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untukselanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah buku Notes yang pada lembaranpertama bertuliskan T.11/102015 : 19x3, 35x3, 45x3, 165x3, 38x1, 83x1,35x1, 53x1,33x1, 66x1, 058x2, 081x3, 3058x1, 3081x1, 5068x2, 0568x2, 4646x2, 320x2, 568x5,646x5, 068x5, 529x5, 19x5, 20x5, 91x5, 85x5, 18x5 Rp.78 dan lembaran

terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dengan sengajamemberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan dan 2 (dua) hari;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5 Menetapkan barang bukti :e 1 (satu) buah buku Notes yang pada lembaran

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);2.

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).2.

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3984);2.

Indonesia Nomor 3262)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984).

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 783 B/PK/PJK/2017 Seharusnya UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3984).2.

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4999).2.

: UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3984).

Putusan Nomor 699/B/PK/PJK/201 7Seharusnya: UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4999).

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);4) UndangUndang Nomor 15 Tahun

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4503);11) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang PinjamanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);12) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);Halaman 13 dari

22 hal Put Nomor 2887 K/Pdt/201612.13.14.13) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4576);14) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah KepadaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);16) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

lembaran isianpemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari RayaHal. 11 dari 124 hal.

lembaran isianpemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari RayaHal. 16 dari 124 hal.

bibitentris sambung samping kakao TA. 2013 beserta lembaran isianpemeriksaan lapangan entris kakao dari PT Karya Lestari RayaHal. 22 dari 124 hal.

bibit entris sambung samping kakao TA. 2013beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakaoHal. 96 dari 124 hal.

samping kakao TA. 2013beserta lembaran isian pemeriksaan lapangan entris kakaoHal. 102 dari 124 hal.

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4849);. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5070);MEMUTUSKAN: ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA2QMEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009TENTANG KEPELABUHANAN.Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) diubahsebagai berikut:1.

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA5Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 19 Agustus 2015PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdJOKO WIDODODiundangkan di Jakartapada tanggal 19 Agustus 2015MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdYASONNA H.

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA.Angka 2Pasal 75Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (1a)Cukup jelas.Ayat (2)Kerjasama pemanfaatan adalah pengoperasian fasilitaspokok dan fasilitas penunjang pelabuhan oleh Badan UsahaPelabuhan dalam jangka waktu tertentu dalam rangkapeningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumberpembiayaan lainnya.Ayat (3)Dihapus.Ayat (4)Dihapus.Pasal IICukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5731