Proposal, Telaahan Staf, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansidan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) Nasional Independensi Media di Tengah Perebutan Kekuasaan Politik Menghadapi PemiluK epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi GorontaloTahun 2011, oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah Freedom Kota Gorontalo ; (Asli)15.

Tahun 2011; (Asli)13.Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) untuk Kegiatan Pekan Seni Masyarakat SeGorontalo Tahun 2011Tangkai Lomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah KotaGorontalo Tahun 2011; (Asli)14.Proposal, Telaahan Staf, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM), Kwitansidan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untukKegiatan Seminar dan Lokakarya

2015, 1 (satu) buah kunci pintu kamar Nomor 219 Hotel Santika, 1(satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 8 GB yang berisirekaman video di Hotel Santika, 1 (satu) buah CD merk Viabrand berisirekaman suara antara orang tua Elektison Somi (Johan Syafri) denganHerwansyah, 2 (dua) lembar foto yang terdapat gambar Saudara ElektisonSomi yang memakai baju kemeja lengan panjang motif kotakkotak warnaCcampuran merah, biru, Kuning dan putin serta celana jeans warna biru mudapada saat upacara lokakarya

Banding)sehubungan dengan pinjaman tersebut.Tidak terdapat pernyataan dari pihak LPPM bahwapihak LPPM memberikan peminjaman uang kepadaTermohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding).Bahwa dengan demikian tidak dapat diyakini bahwasebesar Rp65.932.669,00 merupakan penerimaanuang dari LPPM dalam rangka pinjaman.Sebesar Rp30.718.929,00 yang dinyatakan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sebagai penerimaan uang dari LPPMsehubungan dengan langganan majalah, manajemenpeserta lokakarya

Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan /EdukasiMembantu Pemerintah salam rangka melaksanakan Revolusi mental dalampenyelenggaraan Negara, yaitu:Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR1).Melakukan Kegiatan edukasi yang bersifat menumbuhkan kondisi mentalmasyarakat dan aparatur Negara untuk jujur dan anti terhadap perbuatankorupsi;2).Kegiatan yang di lakukan dalam bentuk memberikan penyuluhan disekolah Usia Dini Paud sampai Sekolah Menengah Atas, melaksanakanseminar, lokakarya dan diskusi

Menyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentinganpihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatupemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu;Bahwa dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan BadanPembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen kehakiman RI pada tanggal17 19 Desember 1985, berhasil merumuskan delapan asas hukum perikatannasional, sebagai berikut:1.Asas kepercayaan.

sejumlah Rp 116.080.000,00 (seratus enam belas jutadelapan puluh ribu rupiah), sehingga biaya Perjalanan Dinas yangditerima anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tersebut tidak sesuaidengan ketentuan ;Bahwa pada tahun 2001 terdapat pos anggaran untuk pendidikananggota DPRD kabupaten Pekalongan sejumlah Rp 18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) dimana realisasi Biaya Pendidikan merupakanbiayabiaya untuk kontribusi dalam rangka seminar, diskusi panel,workshop, kursus, musyawarah nasional, sosialisasi, lokakarya

, pelatihandan bantuan pendidikan bagi anggota dewan dan staf sekretariat DPRDKabupaten Pekalongan, pada tahun 2001 diadakan Lokakarya yangdiadakan di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada tanggal 22 dan23 Desember 2001 terdapat pembayaran uang saku kepada seluruhanggota dewan (45 orang) masingmasing sejumlah Rp 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp 18.000.000,00(delapan belas juta rupiah), seharusnya kepada anggota dewan tidakperlu dibayarkan uang saku karena kegiatan tersebut

rupiah), dengan perincian yang seharusnya anggota DPRDhanya menerima uang saku sejumlah Rp 2.230.000,00 tetapi anggotaDPRD menerima uang saku sejumlah Rp 6.325.000,00 ;Bahwa untuk tahun 2002 terdapat realisasi pengeluaran untukpembayaran uang pendidikan kepada anggota dewan sejumlahRp 13.500.000,00 (45 x Rp 300.000,00), Anggaran dan realisasi biayapendidikan pada tahun 2002 merupakan biayabiaya untuk kontribusidalam rangka seminar, diskusi panel, workshop, kursus, musyawarahnasional, sosialisasi, lokakarya

, pelatihan dan bantuanpendidikan bagi anggota dewan dan staf sekretariat DPRD KabupatenPekalongan , pada tahun 2001idiadakan Lokakarya yang diadakan diGedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada tanggal 22 dan 23 Desember2001 terdapat pembayaran uang saku kepada seluruh anggota dewan (45orang) masingmasing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)atau seluruhnya sebesar Rp 18.000.000,00, (delapan belas juta rupiah),seharusnya kepada anggota dewan tidak perlu dibayarkan uang sakukarena kegiatan tersebut

rupiah), dengan perincian yang seharusnya anggota DPRDhanya menerima uang saku sejumlah Rp 2.230.000,00 tetapi anggotaDPRD menerima uang saku sejumlah Rp 6.325.000,00 ;Bahwa untuk tahun 2002 terdapat realisasi pengeluaran untuk pembayaranuang pendidikan kepada anggota dewan sejumlah Rp 13.500.000,00 (45 xRp 300.000,00), Anggaran dan realisasi biaya pendidikan pada tahun 2002merupakan biayabiaya untuk kontribusi dalam rangka seminar, diskusipanel, workshop, kursus, musyawarah nasional, sosialisasi, lokakarya

Kukar kode rekening5.2.2.15.02, nama rekening Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah sebesar Rp 241.717.120, tahun anggaran 2008;e 1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Nomor Bukti : 202/KW292/08 sebesar Rp 9.018.400, kepada Hj.Winarti, SST, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangkamengikuti lokakarya pendidikan bidan di Jakarta selama 4(empat) hari tanggal 27 s/d 30 Oktober 2008;e 1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Nomor Bukti : 203/KW292/08 sebesar Rp 11.218.000, kepada Hj.Winarti, SST, untuk Biaya Perjalanan

Winarti, SST, untuk BiayaPerjalanan Dinas dalam rangka mengikuti lokakarya pendidikanbidan di Jakarta selama 4 (empat) hari tanggal 27 s/d 30 Oktober2008 ;e 1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Nomor Bukti : 203/KW292/08sebesar Rp 11.218.000, kepada Hj.

Winarti, SST, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalamrangka mengikuti lokakarya pendidikan bidan di Jakarta selama 4 (empat) haritanggal 27 s/d 30 Oktober 2008;1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Nomor Bukti : 203/KW292/08 sebesarRp 11.218.000, kepada Hj.

No. 2412 K/Pdt/2009Putusan Yurisprudensi Yang Penting, terbitan Mahkamah Agung RI tahun1993 halaman 185 di bawah angka 3); Bahwa sebelumnya Mahkamah Agung RI dalam Sidang Lokakarya diCilegon, Serang tanggal 20 Februari 1988, telah memberikan stressing yangpada pokoknya menekankan bahwa seandainya dalam gugatan itu tidakdimasukkan adanya kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum,maka dengan sendirinya gugatan itu sejak permulaan harus dinyatakan tidakdapat diterima termuat dalam buku Rangkuman

Bahwa putusan tersebut tidak mempedomani hasil Lokakarya dan PelatihanNasional Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan DenganPenegakan Hukum MultidoorTahun 2016 antara Kementerian LingkunganHalaman 13 dari 17 hal Pututusan Nomor 251/PID.SUSLH/2016/PT.PBRHidup dan Kehutanan, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI danMabes Polri.8.

PeraturanPerundangundangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai denganbidang hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan,termasuk dalam PerMenhub Nomor 108/2017 terlahmempertimbangkan hal tersebut;Bahwa penyusunan PerMenhub Nomor 108/2017 juga telahmelibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalamPasal 96 UU No.12/2012, adapun peran serta masyarakat tersebutdilakukan antara lain melalui:a. rapat dengar pendapat umum;b. kunjungan kerja;c. sosialisasi; dan/ataud. seminar, lokakarya

confrence ke seluruh Indonesia, tanggal 21 Maret 2017di Markas Besar POLRI;e. melibatkan para ahli, pakar, praktisi dan akademisi dalam setiap ujipublik; sertaf. melakukan pertemuanpertemuan baik formal maupun informaldengan Perusahaan/Koperasi Angkutan Sewa Khusus, ParaKomunitas Pengemudi Angkutan Sewa Khusus, Para PengemudiTaksi Reguler, Para Aplikator termasuk Organda.Bahwa dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah AgungNomor 37/P/HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 Termohon telahmelaksanakan seminar, lokakarya

Makassar (tanggal 7 September 2017).dengan mengundang para pemangku kepentingan bidang transportasidarat dan para pakar transportasi antara lain :Organda;Aplikator (Grab, GoCar, dan Uber);Asosiasi Driver Online;Dinas Perhubungan Provinsi Seluruh Indonesia;o aorPara ahli, praktisi dan akademisi.Bahwa hasil dari seminar, lokakarya, dan/atau diskusi yangdilaksanakan di 3 (tiga) Kota sebagaimana dimaksud pada butir 11,Halaman 52 dari 96 halaman.

Putusan Nomor 66 P/HUM/201713.14.15.16.pada intinya para pemangku kepentingan dan para ahli, praktisidan akademisi sepakat untuk mengatur kembali materi muatantentang angkutan sewa khusus yang telah diatur dalam PerMenhubNomor 26/2017;Bahwa menindaklanjuti hasil seminar, lokakarya, dan/atau diskusisebagaimana dimaksud pada butir 12 di atas, Termohon melakukanpenyusunan dan pembahasan naskah Rancangan Peraturan MenteriPerhubungan tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan BermotorUmum Tidak Dalam Trayek

Kukar kode rekening5.2.2.15.02 nama rekening Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah sebesar Rp. 241.717.120, tahun anggaran 2008;1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Nomor Bukti : 202/KW292/08 sebesar Rp. 9.018.400, kepada Hj.WINARTI, SST, untuk Biaya Perjalanan Dinas dalam rangkamengikuti lokakarya pendidikan bidan di Jakarta selama 4(empat) hari tanggal 27 s/d 30 Oktober 2008;1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Nomor Bukti : 203/KW292/08 sebesar Rp. 11.218.000, kepada Hj.WINARTI, SST, untuk Biaya Perjalanan

WINARTI, SST, untukBiaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti lokakarya pendidikanbidan di Jakarta selama 4 (empat) hari tanggal 27 s/d 30 Oktober 2008;e 1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Nomor Bukti : 203/KW292/08sebesar Rp. 11.218.000, kepada Hj.

ETNA SETIATIN Binti WILSON.L (Alm) selaku Ketua AsosiasiLSPBM Mitra Tanah Laut periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008sebagaimana hasil yang tertuang dalam Notulen Rapat Lokakarya Asosiasi LSPBM(Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat) Mitra Tanah Laut KabupatenTanah Laut bertempat di Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut Kab.

ETNA SETIATIN Binti WILSON.L (Alm) selaku KetuaAsosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut periode tahun 2006 sampai dengan tahun2008 sebagaimana hasil yang tertuang dalam Notulen Rapat Lokakarya AsosiasiLSPBM (Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat) Mitra Tanah Laut13Kabupaten Tanah Laut bertempat di Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut Kab.Tanah Laut Jin.

ETNA SETIATIN Binti WILSON.L (Alm) selaku KetuaAsosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut periode tahun 2006 sampai dengan tahun2008 sebagaimana hasil yang tertuang dalam Notulen Rapat Lokakarya AsosiasiLSPBM (Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat) Mitra Tanah LautKabupaten Tanah Laut bertempat di Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut Kab.Tanah Laut Jin.

Jaringannya serta UpayaKesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM) dalam menyelenggarakanpelayanan kesehatan promotif dan preventif;Bahwa adapun kegiatankegiatan yang dibiayai dari dana BOK meliputi :e Kesehatan lou dan Keluarga berencanae Imunisasie Gizie Promosi Kesehatane Kesehatan Lingkungane Pengendalian PenyakitBahwa mekanisme pencairan dana BOK untuk kegiatan PuskesmasyakniPuskesmas terlebih dahulu membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau POA(planing Of Action) yang telah dibahas dalam forum Lokakarya

serta UpayaKesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM) dalam menyelenggarakanpelayanan kesehatan promotif dan preventif; Bahwa adapun kegiatankegiatan yang dibiayai dari dana BOK meliputi :e Kesehatan lbu dan Keluarga berencana;e Imunisasi;e Gizi;e Promosi Kesehatan;e Kesehatan Lingkungan;e Pengendalian Penyakit; Bahwa mekanisme pencairan dana BOK untuk kegiatan Puskesmas yakniPuskesmas terlebin dahulu membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau POA(planing Of Action) yang telah dibahas dalam forum Lokakarya

meluruskan keterangan saksi sebagai berikut :11.Bahwa benar apa yang diterima saksi tidak sesuai dengan apa yangseharusnya diterima saksi; tetapi karena ada keperluan operasional yang lain,maka terdakwa mendahulukan untuk biaya operasional yang lain ;LISNAWATY BAKARI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi adalah pegawai Staf Puskesmas Limboto;Bahwa benar ada program Dana Jamkesmas, Dana BOK pada PuskesmasLimboto;Bahwa benar ada kegiatan mini lokakarya

2001sejumlah Rp 116.080.000,00 (seratus enam belas juta delapan puluh riburupiah), sehingga biaya perjalanan dinas yang diterima anggota DPRDKabupaten Pekalongan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ;Bahwa pada tahun 2001 terdapat pos anggaran untuk pendidikan anggotaDPRD Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belasjuta rupiah) di mana realisasi biaya pendidikan merupakan biayabiaya untukkontribusi dalam rangka seminar, diskusi panel, workshop, kursus,musyawarah nasional, sosialisasi, lokakarya

, pelatihan dan bantuanpendidikan bagi anggota dewan dan staf Sekretariat DPRD KabupatenPekalongan, pada tahun 2001 diadakan lokakarya yang diadakan di GedungDPRD Kabupaten Pekalongan pada tanggal 22 dan 23 Desember 2001terdapat pembayaran uang saku kepada seluruh anggota dewan (45 orang)masingmasing sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atauselurunnya sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)seharusnya kepada anggota Dewan tidak perlu dibayarkan uang sakukarena kegiatan tersebut

riburupiah) dengan perincian yang seharusnya anggota DPRD hanyamenerima uang saku sejumlah Rp 2.230.000,00 tetapi anggota DPRDmenerima uang saku sejumlah Rp 6.325.000,00 ;Bahwa untuk tahun 2002 terdapat realisasi pengeluaran untuk pembayaranuang pendidikan kepada anggota dewan sejumlah Rp 13.500.000,00 (45 xRp 300.000,00), anggaran dan realisasi biaya pendidikan pada tahun 2002merupakan biayabiaya untuk kontribusi dalam rangka seminar, diskusipanel, workshop, kursus, musyawarah nasional, sosialisasi, lokakarya

, pelatihan dan bantuanpendidikan bagi anggota dewan dan staf Sekretariat DPRD KabupatenPekalongan, pada tahun 2001 diadakan lokakarya yang diadakan di GedungDPRD Kabupaten Pekalongan pada tanggal 22 dan 23 Desember 2001terdapat pembayaran uang saku kepada seluruh anggota dewan (45 orang)masingmasing sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atauselurunnya sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)Hal. 84 dari 184 hal.

2013 9.616 33.171.865,00 33.171.000,003 lunngoo1 A 20/02/2014 9.616 22.114.576,00 22.114.000,002014B/381/264 LU/HK/2014 04/09/2014 8.097 7.311.257,00 7.311.000,00B/108/265 2015 LU/HK/2015 29/01/2015 8.097 26.525.691,00 26.525.000,00Jumlah 122.295.254,00 122.292.000,00 Bahwa Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipergunakan untuk kegiatanpendidikan politik antara lain berupa seminar, lokakarya

2013 9.616 33.171.865,00 33.171.000,003 unngoo1 A 20/02/2014 9.616 22.114.576,00 22.114.000,002014B/381/264 LU/HK/2014 04/09/2014 8.097 7.311.257,00 7.311.000,00B/108/265 2015 LU/HK/2015 29/01/2015 8.097 26.525.691,00 26.525.000,00Jumlah 122.295.254,00 122.292.000,00 Bahwa Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipergunakan untuk kegiatanpendidikan politik antara lain berupa seminar, lokakarya

Sulawesi Selatan Nomor :422/I/TAHUN 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pemberian21.22:23.40Bantuan kepada Pusat Informasi Pemberdayaan MasyarakatIndonesia (PIPMI) SulSel Tahun 2008.1(satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat DaerahProvinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 1728/02 Kode Rekening1669 sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) untukPembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepadaPusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat (PIPMI) SulSel dalamrangka Pelaksanaan Lokakarya

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :422/II/TAHUN 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang PemberianBantuan kepada Pusat Informasi Pemberdayaan MasyarakatIndonesia (PIPMI) SulSel Tahun 2008.1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat DaerahProvinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku : 1728/02 Kode Rekening1669 sebesar Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) untukPembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepadaPusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat (PIPMI) SulSel dalamrangka Pelaksanaan Lokakarya

(lokakarya buku KUHP baru yang diselenggarakan olehBPHN).Bahwa diterapkannya aspek ilmu sosial lainnya dalampemeriksaan perkara pidana Tendakwa ini karena sesuai denganhakikat yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana ini adalahmencari kebenaran materiil ini di Indonesia juga diakui oleh.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA RI Nomor 81 K/KR/1973 Prof Umar Seno Aji, SH, dalam simposium kedokteran,1983).

ditentukan oleh SKKMA no.36 tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan perkara Lingkungan Hidupdalam bab VII tentang ahli menyatakan bahwa seorang ahli yang memenuhi kriteriauntuk didengar keterangannnya di muka persidangan dalam perkara lingkungan hidupadalah:Memiliki disiplin ilmu sesuai dengan perkara yang dibuktikan melalui ijazah,minimal S2 (akademis);2 Mendapat pengakuan masyarakat sebagai ahli;3 Pernah menyusun atau membuat karya ilmiah atau penelitian relevan (pakar);4 Aktif dalam seminar atau lokakarya

dalamLoka Karya yang diadakan di Jakarta padatanggal 2 sampai 5 Februari 1988 telahmenerima, baik tiga rancangan BukuKompilasi Hukum Islam yaitu Buku Itentang Hukum Perkawinan, Buku II tentangHukum Kewarisan dan Buku III tentangHukum Perwakafan;b Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebutdalam huruf a oleh Instansi Pemerintah danoleh masyarakat yang memerlukannya dapatdigunakan sebagai pedoman danmenyelesaikan masalahmasalah dibidangtersebut;Pertama: Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam Indonesia dalam LokaKarya

;Perjalanan dinas dalam rangka Lokakarya SDMK kegiatan Kajianhasil penysusunan kebutuhan SDMK dalam penyelenggaraan SPMHal. 44 dari 79 hal. Put. No. 906 K/PID.SUS/201510.11.12.13.14.dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan,MHSC. dkk.;79. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka persiapan kegiatanfasilitasi penyusunan kebutuhan SDMK atas nama SudungNainggolan MHSC. dkk.;80.

dinas dalam rangka penyempurnaan kegiatan fasilitasipenyusunan standar ketenagaan di puskesmas atas nama SudungNainggolan, MHSC dkk76) Perjalanan dinas dalam rangka review hasil fasilitasi kegiatanfasilitasi penyusunan kebutuhan SDMK atas nama SudungNainggolan, MHSC. dkk.;77) Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan draft SDMK kegiatanKajian hasil penysusunan kebutuhan SDMK dalam penyelenggaraanSPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Nurdiana, S.Kp.M.Sc. dkk.;78) Perjalanan dinas dalam rangka Lokakarya

M.Sc. dkk.;78) Perjalanan dinas dalam rangka Lokakarya SDMK kegiatanKajian hasil penysusunan kebutuhan SDMK dalampenyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas namaSudung Nainggolan, MHSC. dkk.;79) Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka persiapan kegiatanfasilitasi penyusunan kebutuhan SDMK atas nama SudungNainggolan MHSC. dkk.;Hal. 76 dari 79 hal. Put.