Ditemukan 664 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2270/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK lawan PT JIDECO INDONESIA
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDONESIA, beralamat di Kawasan IndustriKota Bukit Indah Blok D III Nomor 1, Dangdeur, BungursariPurwakarta 41181, diwakili oleh Hitoshi Ozawa, jabatanPresident Director,Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut50233/PP/M.IVB
    14.573.578.289276.551.354Dasar Pengenaan PajakPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.379.364.873RpRpRpPPN yang kurang/(lebih) dibayar 5 (1021518RpRp)(1.102.813.519)0Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa PajakberikutnyaPPN yang kurang dibayarMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Desember 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut50233/PP/M.IVB
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50233/PP/M.IVB/16/2014, tanggal20 Februari 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50233/PP/M.IVB/16/ 2014, tanggal 20 Februari 2014, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman.
    terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casumemiliki keterkaitan dengan hubungan hukum (innerlijkke samenhang)terhadap putusan Badan Peradilan yang telah Berekuatan Hukum Tetap(BHT) dalam Register Nomor Put50229/PP/M.IVB
Putus : 20-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Februari 2019 —
159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU2334/PJ/2018, tanggal 7 Mei 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86736/PP/M.IVB
    Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP08936/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 23 Februari 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86736/PP/M.IVB/99/2017, tanggal 14 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut
    Menerima dan mengabulkan selurunnya Permohonan PeninjauanKembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86736/PP/M.IVB/99/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali semula Penggugat untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 86736/PP/M.IVB/99/2017 tanggal 2 Oktober 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3.
Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — PT. KARYA TANGAN INDAH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU 2331/PJ/2018 tanggal 07 Mei 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86738/PP/M.IVB
    Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak =NomorKEP08934/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Desember 2016 TentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86738/PP/M.IVB/99/2017, tanggal 14 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut
    Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan PeninjauanKembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.86738/PP/M.IVB/99/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang dimohonkanPemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.86738/PP/M.IVB/99/2017 tanggal 2 Oktober 2017 karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku:3.
Register : 04-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA;
4528 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Haryono, Nomor 760762, Karangturi, Semarang;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.75243/PP/M.IVB/12/2016, tanggal 13 Oktober 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali
    Putusan Nomor 85/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.75243/PP/M.IVB/12/2016, tanggal 13 Oktober 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP541/WPJ.10/2015 tanggal 18 Februari2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2012 Nomor 00138/203/12/511/14tanggal 6 Juni 2014, atas nama PT
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.75243/PP/M.IVB/12/2016 tanggal13 Oktober 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.75243/PP/M.IVB/12/2016 tanggal 13 Oktober 2016 karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Register : 20-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2253 B/PK/PJK/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — PT. ELTRA ANEKA TEHNIK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU4481/PJ/2017, tanggal 15November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan PajakNomor Put79929/PP/M.IVB
    Putusan Nomor 2253/B/PK/Pjk/20182015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari2012 Nomor 00071/207/12/511/14 tanggal O5 Maret 2014dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79929/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 20 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put/79929/PP/M.IVB/16/2017, diucapkan tanggal 20 Januari 2017;ATAUbilamana Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatunkanputusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bone);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembalitersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan KontraMemori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2017 yangpada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah
Register : 07-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 B/PK/PJK/2018
Tanggal 9 April 2018 — PT. ELTRA ANEKA TEHNIK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
199 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4546/PJ/2017, tanggal 15 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79935/PP/M.IVB
    Putusan Nomor 812 B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2012 Nomor00077/207/12/511/14, tanggal 05 Maret 2014, dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79935/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 20 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79935/PP/M.IVB/16/2017, diucapkan tanggal 20 Januari 2017;Atau:Bilamana Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhnkan putusan yangseadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bone);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 4 Desember 2017 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1208/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ITOCHU INDONESIA
18352 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hal ini diwakili oleh Christina, jabatan StaffPajak, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 143/VIII/TC/TLU/2018 tanggal 28 Agustus 2018Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.111620.15/2013/PP/M.IVB
    370.776,73Laba Komersial Neto 10.816.480,34Penyesuaian Fiskal Positif 3.220.512,56Penyesuaian Fiskal Negatif 1.914.856,77Net Foreign Income 4.927,27Penghasilan Fiskal Neto 12.127.063,40Penghasilan Kena Pajak 12.127.063,40PPh Badan Terutang 3.031.765,85Kredit Pajak 4.731.834,54Jumlah PPh yang (Lebih) Dibayar (1.700.068,69) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.111620.15/2013/PP/M.IVB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.111620.15/2013/PP/M.IVB Tahun2018, tanggal 19 April 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.111620.15/2013/PP/ M.IVB Tahun 2018, tanggal 19 April 2018Halaman 3 dari 7 halaman.
Register : 21-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1894 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MEARES SOPUTAN MINING;
21841 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LawanPT MEARES SOPUTAN MINING, beralamat di GedungMenara Rajawali Lantai 23, Jalan DR Ide Anak Agung GdeAgung Lot#5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan12950;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81284/PP/M.IVB
    Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mengajukanpermohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkansengketa banding ini untuk mengabulkan seluruh permohonan bandingterhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1701/WPUJ.19/2015tanggal 23 September 2015.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 22 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81284/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 23 Februari 2017, yang telah berkekuatanhukum
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81284/PP/M.IVB/16/2017 tanggal23 Februari 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81284/PP/M.IVB/16/2017 tanggal 23 Februari 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 19-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1557/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT THE BEST ONE UNITIMBER
2918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1557/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut107539.18/2015/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Membatalkan surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP00269/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 30 Juni 2016; Menerima seluruhnya
    (Ray Total MIOP Bumi 390.647.600.000Total MIOCP Bangunan Toatal MICr 330.647.600.000MIOPTEP 12.000.000MIP penchitunmgzan PBB 390.635.600.000MUIR P 47 36,.254.240.000PERE terutang (0,576) 181 271.200 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut107539.18/2015/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put107539.18/2015/PP/M.IVB Tahun2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1557/B/PK/Pjk/20192.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put107539.18/2015/PP/M.IVB Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;2.
Putus : 30-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 —
93 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1964 /B/PK/Pjk/2018PP/M.IVB/16/2017, tanggal 2 November 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut karenaPemohon Banding belum terutang PPN dan pada saat terjadinyatransaksi belum berlaku Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2013 dan belum terbit Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE24/PJ/2014 yang mengatur bahwa penyerahanProduk
    Pemohon Banding mengajukan PKP bukandikenakan secara Jabatan, jadi tidak dapat berlaku surut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88279/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 2 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00159/KEB/WPJ.10/2016, tanggal11 Oktober 2016,
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88279/PP/M.IVB/2017, tanggal 02 November 2017;2.
    Putusan Pengadilan Pajakyang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp 0,00 (NIHIL);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88279/PP/M.IVB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88279/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 2 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTANUGERAH MITRA KARTIKA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, olehDr. H. M.
Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1778/B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — CV. SAPROTAN UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yani, Kotak Pos 108 Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put73011/PP/M.IVB/19/2016, Tanggal 12 Agustus 2016 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding
    tanggal 23 Oktober 2015*.Bahwa berdasarkan halhal tersebut huruf A dan huruf B di atas, maka kamiberkeberatan dan menolak penetapan kembali DJBC yang tersebut dalamSPKTNP Nomor SPKTNP291/WBC.09/2015 tanggal 25 Agustus 2015 sertamengajukan banding kepada Ketua Pengadilan Pajak disertai permohonankiranya penetapan DJBC sebagaimana dimaksud dalam SPKTNP nomorSPKTNP DJBC Nomor SPKTNP291/WBC.09/2015 tanggal 25 Agustus 2015dinyatakan batal.Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73011/PP/M.IVB
    Brigjend Sudiarto No. 79,Semarang;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum ~tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73011/PP/M.IVB/19/2016, Tanggal 12 Agustus 2016, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Agustus 2016, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1485/SUSMG/X1/2016, Tanggal 2November 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan
    tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 AprilHalaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1778 B/PK/PJK/20172017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Mei 2017;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidiajukan pada tanggal 30 November 2016, sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan PajakNomor Put73011/PP/M.IVB
Register : 28-10-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4555 B/PK/PJK/2019
Tanggal 9 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MEARAS SOPUTAN MINING;
5624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MenaraRajawali Lantai 23, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung lot#5.1, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan 12950,yang diwakili oleh Rudy Suhendra, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut82540/PP/M.IVB
    sebagaimana diuraikan dapatdisimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidakbenar, tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perpajakan yangberlaku:2) Berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mengajukanpermohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untukmengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut82540/PP/M.IVB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82540/PP/M.IVB/36/2017 tanggal30 Maret 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.82540/PP/M.IVB/36/2017 tanggal 30 Maret 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 8 halaman.
Putus : 27-10-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3975/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PALLISER INDONESIA
16065 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDONESIA, beralamat di Jalan GebangsariRaya Nomor 10, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah50114, yang diwakili oleh Adrian Agustinus Indarto, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114079.15/2011/PP/M.IVB
    ditetapkanmenjadi Rp(6.992.461.261,00) dan pajak atas PPh Badan untuk tahun pajak2011 dapat ditetapkan menjadi Rp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut: Deskripsi Menurut Pemohon Banding (Rp)Penghasilan Neto (6.992.461.261)Kompensasi kerugian 0Jumlah PPh Terhutang 0Kredit Pajak 0Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114079.15/2011/PP/M.IVB
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114079.15/2011/PP/M.IVB Tahun2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114079.15/2011/PP/M.IVB Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019 terkait sengketa untukselurunhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.
Putus : 13-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4441 B/PK/PJK/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JONES LANG LASALLE;
6546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudirman Kav.5253, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yangdiwakili oleh James Christoper Allan, jabatan PresidenDirektur PT Jones Lang LaSalle;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112412.15/2013/PP/M.IVB Tahun
    Lainnya (727,069)7 Penyesuaian Fiskal 2,562,2638 Penghasilan Neto Luar Negeri 9 Jumlah Penghasilan Netto (3,426,089)10 Kompensasi Kerugian 11 Penghasilan Kena Pajak 12 PPh Terutang 13 Kredit Pajak 179,25514 Pajak Kurang / (Lebih) Bayar (179,255)15 Sanksi Administrasi 16 Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar (179,255) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112412.15/2013/PP/M.IVB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112412.15/2013/PP/M.IVB Tahun2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4441/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112412.15/2013/PP/M.IVB Tahun 2018 tanggal 4 Oktober 2018 terkait sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 07-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 810 B/PK/PJK/2018
Tanggal 9 April 2018 — PT. ELTRA ANEKA TEHNIK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4545/PJ/2017, tanggal 15 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79928/PP/M.IVB
    Putusan Nomor 810 B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2012 Nomor00070/207/12/511/14, tanggal 05 Maret 2014, dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79928/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 20 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79928/PP/M.IVB/16/ 2017, diucapkan tanggal 20 Januari 2017;Atau:Bilamana Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhnkan putusan yangseadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bone);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 4 Desember 2017 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 969 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
7128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAWASAKI MOTOR INDONESIA, beralamat di JalanPerintis Kemerdekaan, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading,Jakarta Utara 14250, yang diwakili oleh Toshio Kuwata,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut56536/PP/M.IVB
    Putusan Nomor 969/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 Mei 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut56536/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 30 Oktober 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1414/WPJ.07/2010 tanggal 8 Desember 2010, tentang keberatan atasSurat Ketetapan
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56536/ PP/M.IVB/16/2014tanggal 30 Oktober 2014yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56536/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 19 Mei 2014, karenaPutusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :3. 1.
Register : 28-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
3721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MILANO, beralamat di Gedung B & GTower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, MedanKesawan, Medan Barat Medan 20111, yang diwakili olehLim Teck Liu, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put61460/PP/M.IVB
    (Lebih) Dibayar (312.412.788) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 November 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PutPut.61460/PP/M.IVB/16/2015, tanggal 21 Mei 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1225/WPUJ.19/2014, tanggal 13 Juni 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61460/PP/M.IVB/16/2015, tanggal21 Mei 2015, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 647/B/PK/Pjk/20212. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61460/PP/M.IVB/16/2015, tanggal 21 Mei 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.
Register : 16-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3950 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GAMELOFT INDONESIA;
5015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Depok, Sleman, DI Yogyakarta 55281, yangdiwakili oleh Andrei Vladimir Lascu, jabatan StudioManager/Pengurus/Kepala Kantor Perwakilan PT GameloftIndonesia:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116123.16/2013/PP/M.IVB
    Jumlah 104.9526 Jumlah PPN yang masih kurang (lebih) dibayar 323.603 Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Bandingsampaikan, Pemohon Banding mengharapkan penjelasan tersebut di atasdapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkanpermohonan banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116123.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 6 September
    Pjk/2019UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 12 Desember 2018, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116123.16/2013/PP/M.IVB
    Tahun2018 tanggal 6 September 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116123.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018 tanggal 6 September 2018terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 26-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1597/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA
18529 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2015;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA,beralamat di Sentral Senayan Ill lantai 14, JI Asia AfrikaNomor 8, Jakarta Pusat 10270;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut61914/PP/M.IVB
    Putusan Nomor 1597/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Januari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut61914/PP/M.IVB/16/2015, tanggal 11 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap:Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP989/WPJ.06/2013 tanggal22 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61914/PP/M.IVB/16/2015Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1597/B/PK/Pjk/2019tanggal 11 Juni 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya ;2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61914/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku ;3. Dengan mengadili sendiri3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) ;3.2.
    terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu memilikiketerkaitan dan hubungan hukum (innerlijkke samenhang) denganputusan badan peradilan pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap(BHT) dalam register perkara Nomor Put61913/PP/M.IVB
Putus : 08-05-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1315/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, Tbk. (d/h. PT TRIMEGAH SECURITIES, Tbk.)
6425 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lantai 18, JalanJenderal Sudirman Kavling 5253 Senayan, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh StephanusTurangan, jabatan Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096878.15/2012/PP/M.IVB
    PajakPenghasilan Badan Tahun 2012 yang seharusnya diterbitkan adalahsebagai berikut: 1 Penghasilan Neto (48.010.954.750)2 Kompensasi Kerugian 3 Penghasilan Kena Pajak (48.010.954.750)4 PPh Terutang 5 Kredit Pajak 340.902.4676 PPh Kurang (Lebih) Bayar (340.902.467)7 Sanksi Administrasi 8 Jumlah PPh YMH/ (Lebih) Dibayar (340.902.467) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 22 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096878.15/2012/PP/M.IVB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096878.15/2012/PP/M.IVB Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1315/B/PK/Pjk/20193. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3. 2.