Ditemukan 683 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2119/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAYAR SENTOSA SHIPPING
18453 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., beralamat di Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor015/SKKPK/LSS/V1/17, tanggal 5 Juni 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79053/PP/M.XIB/13/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telahberkekuatan
    NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79053/PP/M.XIB/13/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1655/WPJ.06/2014tanggal 21 Oktober 2014tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put79053/PP/M.XIB/13/2016 tanggal14 Desember 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79053/PP/M.XIB/13/2016 tanggal 14 Desember 2016 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Register : 27-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2373 B/PK/PJK/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAIKI ALUMUNIUM INDUSTRY INDONESIA;
3111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralamatdi Jalan Maligi Vill Lot T2, Kawasan Industri KIIC TelukJambe Barat, Karawang, Jawa Barat, yang diwakili olehMasao Montani, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut115817.16/2014/PP/M.XIB
    Putusan Nomor 2373 B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut115817.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00155/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Keberatan WajibPajak
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put115817.16/2014/PP/M.XIB Tahun2018 tanggal 26 September 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut115817.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 26 September 2018untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Putus : 15-07-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1977/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRAKINDO UTAMA
5027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • di Gedung TMT 1 Lantai1117 Suite 11011701, Jalan Cilandak KKO Nomor 1,Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, yang diwakili olehSetio Anggoro Dewo, jabatan Direktur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT84241/PP/M.XIB
    Cabang Rp 4.888.888Pajak yang Kurang Bayar Rp 693.311.095> Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) menurut Pemohon Banding:6.981.999.82Dasar Pengenaan Pajak Rp 8PPh Pasal 4 ayat (2) Final yangterutang Rp 698.199.983Kredit PajakSetoran masa Kantor Cabang Rp 4.888.888Setoran masa Kantor Pusat Rp 693.311.095Pajak yang Kurang Bayar Rp NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT84241/PP/M.XIB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84241/PP/M.XIB/25/2017tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84241/PP/M.XIB/25/2017 tanggal 31 Mei 2017 atas sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Halaman 3 dari 8 halaman.
Putus : 15-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3277/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT GUNUNG PELAWAN LESTARI,
14058 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rasuna Said Blok X1 Kav.03,Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, diwakilioleh Markian Gunawan, jabatan Direktur PT Gunung PelawanLestari;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113731.15/2010/PP/M.XIB
    Penyesuaian Fiskal Negatif (Rp 4.276.017.310,00 )Jumlah Koreksi (Rp 5.184.910.047,00 )Penghasilan (Rugi) Netto Fiskal (Rp 3.363.062.027,00 )Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 4 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113731.15/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113731.15/2010/PP/M.XIB Tahun2018 tanggal 18 September 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113731.15/2010/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 18 September 2018terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.
Register : 02-01-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 B/PK/PJK/2018
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANASONIC GOBEL INDONESIA;
3113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANASONIC GOBEL INDONESIA, beralamat di JalanDewi Sartika Il, Cawang, RT 003 RW 012, Kramat Jati,Jakarta Timur 13630, yang diwakili oleh YasunobuTakahara, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut73895/PP/M.XIB
    30.470.649.726Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan 33.373.476.538PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar 94.976.916PPN Lebih Bayar yang Dikompensasikan ke Masa284.618.554Pajak BerikutnyaSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 45.588 920Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU284.618.554KUPJumlah PPN yang Masih Harus Dibayar 709.802.943 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 02 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut73895/PP/M.XIB
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73895/PP/M.XIB/16/2016 tanggal31 Agustus 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73895/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 31 Agustus 2016 atas sengketa a quo, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2232 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAYAR SENTOSA SHIPPING;
3820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor028/SKKPK/LSS/V1/17, tanggal 5 Juni 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79090/PP/M.XIB/13/2016, tanggal 14 Desember
    Putusan Nomor 2232/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79090/PP/M.XIB/13/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1680/WPJ.06/2014tanggal 22 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Januari 2006 Nomor 00001/204/06/028/13
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79090/PP/M.XIB/13/2016tanggal 14 Desember 2016 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79090/PP/M.XIB/13/2016 tanggal 14 Desember 2016 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:3. Dengan mengadili sendiri :3. 1.
Putus : 20-05-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051 B/PK/PJK/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI;
13256 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 10 Suite 1001, Jalan HR Rasuna SaidBlok X1 Nomor 03, Kuningan Timur, Setiabudi, JakartaSelatan 12950, yang diwakili oleh Aleksa Sihombing, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113094.15/2010/PP/M.XIB
    Penyesuaian Fiskal Negatif (Rp11.950.112.541 00)Jumlah Koreksi (Rp 8.700.574.091 ,00)Penghasilan Netto Fiskal (Rp12.664.285.281 ,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 September 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113094.15/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put113094.15/2010/PP/M.XIB Tahun2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1051/B/PK/Pjk/20202.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put113094.15/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, terkaitsengketa a quo, karena Putusan Pengadilan a quo telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali:3. 2.
Register : 12-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — PT. PANASONIC GOBEL INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2017, tanggal 12 Mei 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut72650/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 27 Juli 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum
    dipungut sendiri 222.918.915.520PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 22.291.891.552Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 17.527.779.782Dibayar dengan NPWP sendiri 4.760.591.636Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 22.288.371.418PPN yang kurang dibayar 3.520.134Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.689.664Jumlah PPN yang masih harus dibayar 5.209.798 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 10 Januari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut72650/PP/M.XIB
    UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 11 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan selurunnya Pemohon PeninjauanKembali dank arena itu membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put.72650/PP/M.XIB
    Putusan Nomor 593B/PK/Pjk/2018 Dibayar dengan NPWP sendiri 4.760.591.636Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 22.288.371.418PPN yang kurang dibayar 3.520.134Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.689.664Jumlah PPN yang masih harus dibayar 5.209.798 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan PajakNomor Put72650/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 27 Juli 2016, tidakdapat dipertahankan
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BUMIPUTERA BOT FINANCE;
3320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudirman Kav.75,Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Sri Asih,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut80888/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 8 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam
    Putusan Nomor 382 B/PK/Pjk/2019PPN Masa Desember 2011 yang seharusnya terutang adalah sebagaiberikut: Uraian (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 0,00Sanksi Bunga 0,00Sanksi Kenaikan 0,00Jumlah Pajak yang masih harus/ (lebih) 0.00Dibayar , Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut80888/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 8 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put80888/PP/M.XIB/16/2017 tanggal8 Februari 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut80888/PP/M.XIB/16/2017 tanggal 8 Februari 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4239/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MOPOLI RAYA
5335 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., A.K,jabatan Direktur Komersil;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118420.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan
    Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhirpemeriksaan sebesar RpO, (NIHIL);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118420.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00057/KEB/WPJ.25/2017
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118420.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3.
    Jumlah PPN yang Kurang Dibayar Rp 3.454.600.833Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan PajakNomor PUT118420.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118420.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: PT MOPOLIRAYA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H.
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2514/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs JOHN PIETER
2113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Batu KarangResident Nomor 15, RT 05 RW 01, Bandung 40292;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89683/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
    Putusan Nomor 2514/B/PK/Pjk/2018Nomor 00104/207/10/429/15 tanggal 28 April 2015, atas nama PemohonBanding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89683/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00057/KEB/WPJ.09/2016
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put89683/PP/M.XIB/16/2017 tanggal4 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89683/PP/M.XIB/16/2017 tanggal 4 Desember 2017 terkait sengketa a quo, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Putus : 10-07-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2112/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAYAR SENTOSA SHIPPING
22062 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., beralamat di Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor016/SKKPK/LSS/V1/17, tanggal 5 Juni 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79066/PP/M.XIB/13/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telahberkekuatan
    NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 17 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79066/PP/M.XIB/13/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1637/WPJ.06/2014tanggal 21 Oktober 2014tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put79066/PP/M.XIB/13/2016 tanggal14 Desember 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79066/PP/M.XIB/13/2016 tanggal 14 Desember 2016 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Putus : 14-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT METRO REALTY Tbk
25652 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Samanhudi, Pasar Baru, JakartaPusat 10710, yang ini diwakili oleh Sani Juli Maruli, jabatanPresiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88799/PP/M.XIB/25/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan
    Putusan Nomor 599/B/PK/Pjk/2019Pajak yang Dibayar Sendiri Rp 51.066.768,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88799/PP/M.XIB/25/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3234/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober2015tentang Keberatan
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88799/PP/M.XIB/25/2017tanggal 15 November 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88799/PP/M.XIB/25/2017 tanggal 15 November 2017 terkaitdengan sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.3: Dengan mengadili sendiri:1.1.
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2040 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — PT LAYAR SENTOSA SHIPPING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17640 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2040/B/PK/PJK/2017Pajak Nomor Put79111/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 14 Desember 2016, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor085/Bdg/LSS/I/15 tanggal 20 Januari 2015, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bersama ini mengajukan banding atasKeputusan Terbanding Nomor KEP1687/WPJ.06/2014
    Pabean atau jasa konstruksiyang melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak di luarDaerah Pabean;Bahwa adapun Penghasilan pemilik kapal atas kapalnya yang digunakan/disewa oleh PT Pertamina Persero sudah dikenakan PPN dan telah disetor keKas Negara;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka:e Jumlah PPN yang masih harus dibayar menurut SKPKB : Rp203.379.262,00e Jumlah PPN yang masih harus dibayar menurut WP : Rp NIHILMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79111/PP/M.XIB
    Nomor KEP1687/WPJ.06/2014 tanggal 22Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2006 Nomor 00010/207/06/028/13 tanggal 27 September 2013, atasnama: PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat: JalanMajapahit 34 Nomor 3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79111/PP/M.XIB
    Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT Layar Sentosa Shipping dan membatalkan Putusan PengadilanPajak Nomor Put79111/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 14 Desember 2016, sertaMahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa
    Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT LAYAR SENTOSA SHIPPING tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79111/PP/M.XIB
Register : 06-08-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2009 B/PK/PJK/2018
Tanggal 19 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAHAYA CEMERLANG LESTARI;
3119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • korespondensi di Jalan TelukBetung, Nomor 36, Kebon Melati, Tanah Abang, JakartaPusat, yang diwakili oleh Tony Kortis, jabatan Direktur PTCahaya Cemerlang Lestari;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89156/PP/M.XIB
    PemohonUraian Banding(Rp)a Penghasilan Netto 1.263.683.537,00b Kompensasi KerugianCc Penghasilan Kena Pajak 1.263.683.537,00d Pajak Penghasilan (PPh) terutang 315.920.750,00e Kredit Pajak 3.221.977.384,00f PPh Kurang / (lebih) Bayar (2.906.056.634,00)g Sanksi Administrasi h Jumlah PPh yang masih harus / Lebih Bayar (2.906.056.634,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89156/PP/M.XIB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89156/PP/M.XIB/15/2017 tanggal22 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89156/PP/M.XIB/15/2017 tanggal 22 November 2017 atas sengketa a quo, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Register : 05-02-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 B/PK/PJK/2018
Tanggal 14 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VALE INDONESIA, Tbk;
3516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 496 B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84702/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untukmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2005/WPJ
    dengan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00044/WPJ.19/KP.0103/2015 tanggal 18September 2015, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang telahditetapbkan sebesar Rp2.101.640.630,00 dengan PPN terhutang sebesarRp210.164.063,00 dan sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 15ayat (2) KUP sebesar Rp210.164.063,00 dapat dibatalkan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakPut84702/PP/M.XIB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84702/PP/M.XIB/16/2017tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84702/PP/M.XIB/16/2017 tanggal 19 Juni 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 7 halaman.
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2891 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AGUNG PODOMORO LAND TBK;
5220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28, TanjungDuren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470,yang diwakili oleh Noer Indradjaja dan Indra Widjaja Antono,Jabatan Wakil Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108800.25/2010/PP/M.XIB
    2891/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruh Permohonan Banding danmembatalkan koreksi Terbanding atas DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) MasaJuni 2010 sebesar Rp16.727.008.744,00 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2)Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.237.798.647,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108800.25/2010/PP/M.XIB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT108800.25/2010/PP/M.XIB Tahun2018, tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108800.25/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Register : 23-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3043 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KASAI TECK SEE INDONESIA;
4410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JalanMaligi Il Lot C4B Kawasan Industri KIIC Sukaluyu, TelukJambe Timur, Karawang, Jawa Barat, 41361, yang diwakilioleh Shinji Yamagishi, Jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115808.15/2013/PP/M.XIB
    Putusan Nomor 3043/B/PK/Pjk/2019KEP00912/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2013 Nomor 00002/206/13/052/16 tanggal 8 Maret2016, atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115808.15/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018,yang telah berkekuatan
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115808.15/2013/PP/M.XIB Tahun2018 tanggal 21 November 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115808.15/2013/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 21 November 2018untuk seluruhnya, Karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Register : 28-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4559 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DAIKI ALUMUNIUM INDUSTRY INDONESIA;
7223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralamatdi Jalan Maligi Vill Lot T2, Kawasan Industri KIIC TelukJambe Barat, Karawang, Jawa Barat 41361, yang diwakilloleh Masao Montani jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115818.16/2014/PP/M.XIB
    Putusan Nomor 4559/B/PK/Pjk/2019Sehingga koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan sebelumtanggalpemberitahuan NSFP dan PM diluar jatah NSFP sebesar Rp30.330.862,tersebut seharusnya dibatalkan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115818.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put115818.16/2014/PP/M.XIB Tahun2018 tanggal 26 September 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put115818.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 26 September 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Register : 19-01-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NIKOMAS GEMILANG;
2617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LawanPT NIKOMAS GEMILANG, beralamat di Jalan Raya SerangKm. 71, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, KabupatenSerang, Banten, yang diwakili oleh Chang Ci Ying, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put74189/PP/M.XIB
    Bahwa mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak menerimapermohonan banding Pemohon Banding dan jumlah yang masih harusdibayar untuk ketetapan PPN Masa Pajak September 2012 menjadi nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 07 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut74189/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 14 September 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put74189/PP/M.XIB/16/2016 tanggal14 September 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put74189/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 14 September 2016 atas sengketa a quo, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.