Ditemukan 204 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-11-2011 — Putus : 21-06-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska
Tanggal 21 Juni 2011 — SUHERMAN Als. HERMAN
16735
  • penyedia operator dan didunia ini dibagi adadua penyedia pendaftaran email, ada yangsifatnya lokalada yang sifatnya internasional, kalau lokal ataunasional contohnya seperti dari plasa, cbn atautelkomnet sedangkan kalau internasional contohnya adadari yahoo, google atau hotmail;Bahwa Setiap penyedia layanan berbeda beda karakteristiknya,saksi akan contohkan dengan yahoo karena perkara inikebetulan email yang dipermasalahkan menggunakan yahoo;Pertama kali kita akan membuka di www.mail.yahoo.com makakita
    tersebut ada keyloggernya;Bahwa dengan program Uniblue tadi tidak diketemukan programkey logger;Bahwa mengirimkan data bahwa kita pernah berkunjung kesebuah web site sebagai contoh kalau kita seringmengunjungi web site ebay, maka saat kita baru bukawebsitenya maka dari ebay sudah konfirmasi kalau ahliyang masuk ke web site tersebut;Bahwa hanya data identitas diri ahli saja bukanpasswordnya;Bahwa ahli tahu' kalau orang lain bisa membuka passworddarimana dulu, kalau kita sebagai user atau pengguna makakita
Register : 08-05-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Olm
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
1.AYUB TOSI
2.METUSALAK TOSI
Tergugat:
Negara Republik Indonesia cq Penyidik satuan reserse Kriminal Kepolisian Resor Kupang
11277
  • Tapi kalau adayang baru tetapi yang lama tidak dicabut saya kira itu tidak masalah.Saya mencontohkan dalam BW menyangkut perkawinan antaragama, kita tidak memiliki aturan tentang itu sehingga kita tetapmemakai HIR itu Sampai sekarang, dari pada lowong / vakum makakita tetap memakainya dan tidak masalah;. Bahwa Ahli kira itusemua masuk perbuatan pidana dan itu harus dibuktikan;= Bahwa Abhli kira sudah cukup jelas kerugian itu terdiri darimateril dan imateril.
Register : 29-05-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 13-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 27 Oktober 2015 — Penggugat : PT Bangun Nusa Indah Lampung di wakili oleh Nidarto Tergugat : Bupati Tulang Bawang
231107
  • Bahwa untuk dapat mengetahui peruntukan atas suatu tanah makakita dapat melihat dari Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional yang memberikan persetujuan atas penerbitan suatu HakGuna Usaha tersebut.
Register : 05-12-2017 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1416/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 2 April 2018 — Penuntut Umum:
1.BENU EL AMRUSYIA, SH
2.JAYA SIAHAAN
Terdakwa:
NASRUL HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN AHMAD
230111
  • :e Tentang Jihad;e Tentang Fa'i dan Ghonimah (Harta Rampasan) ;e Tentang Kemenangan Peperangan Daulah melawan PasukanAmerika dan sekutunya ;e Tentang Bom Bunuh Diri (Istisyadiah);Bahwa menurut pemahaman jihad yang terdakwa ketahui dari videovidiodan cenelcenel telegram yang terdakwa ketahui bahan KURNIAWANmembuat bom untuk jihad amaliyah, pemahaman tersebut di wajibkan olehamir daullah SYEH ABU BAKAR AL BAGDAHI menyampaiakn bahwa kitaharus segera mungkin berjihad jika mampu dan jika tidak mampu makakita
Register : 04-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smn
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Y c.q. kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
10429
  • menemukan sebuah pintu dari triplek dan kami menyuruh Sadr Made untuk membuka pintu yang ke dua dan Sdr Made sendiri yangmembuka; Bahwa kewenangan dari Bea Cukai itu Pabeanan dan Cukai, dalamkasus ini kita dihadapkan dalam UU cukai No.39 tahun 2007 dankewenangan ada dalam pasal 35, 37 dan 40; Bahwa pada saat kejadian saksi melakukan penindakan, bukanpengeledahan atau penyitaan; Bahwa penegahan itu sebenarnya mendelay/menunda pembongkaranatau muatan barang kena cukai, kalau awal ada indikasi pelanggaran makakita
    menemukan sebuah pintu dari triplek dan kamimenyuruh Sdr Made untuk membuka pintu yang ke dua dan Sdr Madesendiri yang membuka; Bahwa kewenangan dari Bea Cukai itu Pabeanan dan Cukai, dalamkasus ini kita dihadapkan dalam UU cukai No.39 tahun 2007 dankewenangan ada dalam pasal 35, 37 dan 40; Bahwa pada saat kejadian saksi melakukan penindakan, bukanpengeledahan atau penyitaan; Bahwa penegahan itu sebenarnya mendelay menunda pembongkaranatau muatan barang kena cukai, kalau awal ada indikasi pelanggaran makakita
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1)ANTHONI HATANE, S.H.,M.H; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm: Hatane & Associates, beralamat di Jln. Chr.M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALI KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : di Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 ,memberikan kuasa kepada: 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; NIP : 19650405 199403 1 010 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; 2. Nama : L. M. MANUPUTTY, S.H.; NIP : 19840923 201001 1 011; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. Nama : M. LUHULIMA, S.H.; NIP : 19790523 201001 2 014; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; NIP : 19811107 200701 2 012 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; NIP : 19901115 201903 1 016; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 6. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; NIP : 19950525 201903 1 012; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
377130
  • adalah penerapan daridikeluarkannya Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai NegenSipil yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, jadi apakah penerapan itubetul atau tidak betul maka kita harus lihat pada kesesuaian antara faktafakta dan bagaimana prosedur dalam kaitan dengan penerbitan PutusanTata Usaha Negara, dilain pihak ketika kita menguji Normanya maka ituperlu ada pada pendekatan tersendiri sebagai contoh kalau kita bilangNorma itu kaitan dalam penerapan Keputusan Tata Usaha Negara makakita
Register : 28-11-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 144/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 22 Nopember 2018 —
308528
  • Namunalihalihmendapatkan jawaban professional sebagai pemilik Hak Paten TUSS,Tergugat li hanya menerima jawaban kalau memikirkan hal itu, makakita tidak akan bisa berjualan dari Penggugat .
Register : 29-05-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN PURWOREJO Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr
Tanggal 14 Juni 2019 — GHOFURUROCHIM, S.H. Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN
12217
  • secara tidak benar atau tidak sesuai denganrealisasinya, maka secara yuridis ada niat jahat dari pelaku dan secarasosiologis dan dan kriminologis ada sesuatu yang ditutupi,kemungkinan juga ada kebocoran uang dan sebagainya serta ancamanuntuk itu tertuang dalam Pasal 497 Undangundang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum;Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN PwrBahwa secara terminologi, dalam artian kita dalam berpolitik untukmenghadirkan caloncalon pemimpin yang baik dan berkualitas makakita
Register : 02-05-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 84/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 30 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
223110
  • Kalau kita bicara subjek hukum, kalauberdasarkan teori maka subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.Dalam teori Hans Kelsen yang menyatakan bahwa kalau kita bicara hak makakita harus tahu darimana dan siapa yang memberikan hak, maka hak itudiberikan oleh peraturan perundangundangan. Kalau orang berhak harus adadasar hukum yang menyatakan dia berhak, jika tidak maka dia tidak akan punyahak terhadap sesuatu.
Putus : 18-04-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 26-K/PM II-08/AD/I/2016
Tanggal 18 April 2016 — DIMAS YULIANTO SUSBANDORO, LETTU CZI
236159
  • Pembuktian unsur dimana Penasehat Hukum fidak sependapat dengan pembuktian unsur yangdisampaikan oleh Oditur Mlliter yaitu pada pembuktian unsur kedua Menelantarkan orang lain karena dalamhal ini fakta persidangan Oditur Militer idak pernah membuktikan adanya unsur kedua Menelantarkan oranglain sebagai berikut:Majelis Hakim dalam menanggapi Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam kaitandengan unsur kedua Menelantarkan orang lain sehubungan dengan pasal 49 UU No 23 tahun 2204 makakita harus
Register : 13-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 38/Pid.B/2019/PN Kfm
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
YOHANES ANIN ALIAS JUAN
12644
  • dan minum yang baik, karenakami sana (Bois) padang rumput luas, setelan mendengar katakatatersebut maka selanjutnya saksi menyerahkan ternak sapi kepadaterdakwa untuk dipelihara/dirawat;Bahwa saat penyerahan ternak sapi kepada terdakwa, saksi tidakpernah menyebutkan upah sebagai imbalan biaya perawatan ternaksapi, saksi hanya berkata : kalo butuh apaapa nanti tinggal datanguntuk kita baku bantu, dalam perjalanan kalo ada sapi yang beranakmisalnya sapi beranak dalam satu tahun dan dapat berapapun, makakita
Register : 26-04-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA MERAUKE Nomor 98/Pdt.G/2016/PA.Mrk
Tanggal 3 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
2815
  • Sifat marah yang berlebihan sampai pada tingkatan meluapkan emosiyang berlebihan (kalap) seperti sampai terjadinya pemukulan/penganiayaansangat tidak dibenarkan dalam kondisi apapun karena pada dasarnya setansangat menyukai orang yang mempunyai sifat pemarah yang tidak bisadikendalikan maka dalam agama Islam kita sangat dianjurkan apabila kitamarah kita harus segera berwudhu dan bila dalam keaadaan berdiri makakita harus duduk dan apabila amarah itu masih ada kita dianjurkanberbaring. jadi marah
Register : 15-10-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 38/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
Dr. NIXON. B. KROONS, SP.B
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
13665
  • Makakita merujuk pada dasar putusan peraturan perundangundangan yangberlaku maka peraturan perundangan yang tidak lagi berlaku jika tidakbisa digunakan sebagai dasar bagi pemerintah;Bahwa tidak bisa digunakan untuk peraturatan yang sudah tidak berlaku;Bahwa karena karena undangundang tidak berlaku surut;Bahwa bagi saya Tergugat seyogyanya melakukan proses PITDHmenggunakan peraturan yang berlaku setelah perkaranya itu inkrachsesuai dengan dasar hukum;Bahwa menurut saya kalaupun terjadi tindakan pemerintah
Register : 07-01-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps
Tanggal 9 Oktober 2014 — IDA BAGUS GEDE DIRGA MELAWAN Drs. I NYOMAN SUASTIKA, DKK.
13092
  • Jalan Nangka dan saksi berhenti bekerja sejaktahun 2006 setelah berkantor di Sanur ;Bahwa saksi bekerja di perusahaan milik Penggugat bertugas pada bagianacounting (kasir) yaitu bagian penerimaan hutang piutang luar negeri ;Bahwa selain saksi yang bertugas pada bagian acounting ada lagi oranglain yaitu Ketut Oka, Ida Ayu Wulan, Ida Ayu Alit, Ida Bagus Anom, AgungWiyani ;Bahwa saksi bertugas pada bagian penerimaan luar Negeri, karenaapabila ada agen orang luar negeri yang memakai perusahaan kita, makakita
Register : 14-03-2011 — Putus : 24-11-2011 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 24 Nopember 2011 — ABDUL MALIK JAN, M E L A W A N KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL (KABARESKRIM) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Drs. ITO SUMARDI DJUNI SANYOTO, SH.,M.B.A, MH.,MM, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, WAKIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDO- NESIA, INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
188115
  • sendiri;e Bahwa Menurut pasal 81 UndangUndang Nomor 12 tahun 2011, setiap peraturanperundang undangan harus diundangkan, artinya kalau kita intrepretasi secaraakontratrio kalau dia bukan peraturan perundang undangan dia tidak perludiundangkan, itu yang pertama, kalaupun mungkin ada juga yang kemudianmengajukan untuk pengundangan pasti lembaga yang melasanakanpengundangan akan menolak dalam hal ini adalah Kementrian Hukum dan HAM,jadi kalau kemudian dia diundangkan oleh Kementrian Hukum dan HAM, makakita
Register : 12-03-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS JULIANTO. P SH
Terdakwa:
KOKO KOMARUDIN als KOKO als ABU WAHID BIN LILIK CALIK
197121
  • masyarakatnya muslim, namunpemerintahan Indonesia/ Nusantara tidak berpedoman padahukum islam melainkan berpedoman pada hukum KUHP, olehkarena itu wajib di perangi.e Ketika negeri yang kita tinggali/ Indonesia tidak menggunakanhukum islam maka kita harus mencari dan pindah/ hijrah kepadanegeri yang menerapkan hukum islam seperti negara Suriyah,kecuali jika kita tidak memiliki kKemampuan, maka kita harus idaddan berjihad di negeri sendiri.e Karena Jihad adalah amalan puncak tertinggi dalam islam, makakita
Register : 09-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 07 - K / PM.III-12 / AD / I / 2017
Tanggal 14 Maret 2017 — Terdakwa-2 SELAMET NUR EFENDI, Kopda NRP 31030653181183.
8346
  • namun pertanyaan Saksi tidak dijawabnya.Bahwa Saksi sempat mendengar beberapa provokasi darianggota yang melakukan unjuk rasa dan berteriak majumaju,terusterus "selanjutnya rombongan anggota tersebut bergerakdi RT 2 dan mengajak beberapa anggota untuk bergabung.Bahwa tidak lama kemudian rombongan anggota yangmelakukan unjuk rasa akan keluar Kesatrian melalui pintu 2menuju ke perumahan bintara yang berada di RT 1 sehinggaSaksi bersama dengan 2 ( dua) orang anggota Provost yaituKoptu Makakita dan satunya
Register : 27-04-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 357/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Mei 2019 — PT Pop Properti Indonesia Lawan PT Igomad Teknologi
386290
  • beberapa factor, salah satrunya karena systembaru usernya baru sehingga user ini tidak masuk tidak sesuai dengansystem yang baru;Bahwa saksi hanya diberi akses untuk abded, monitor dan perbaikanjadi semua modul sudah di Instal ke server mereka dan kita prosespembaruan dan itu ada di Soff were tersebut dan selama akses itu kitadapat maka kita bisa melakukan pekerjaan tersebut ;Bahwa benar saksi mempunyai record bahwa system itu sudah berjalankarena kita mempunyai akses dan selama kita mempunyai akses makakita
Register : 04-11-2019 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
PT. LIMANO DEVELOPMENT
Tergugat:
1.MINARDI UTOMO
2.SIANGADI UTOMO
Turut Tergugat:
1.SING CITRA LIMANO
2.JURHANSYAH B.Sc
3.Hj. SALMIAH ahli waris dari DRS. H. SJACHRUDDIN Bin MUH. RASYIDI
9318
  • Surat pernyataan penguasaan tanah selain saksi yang tandatangan,ada pihak lain yang tanda tangan dari saksi batas dan dari pihakKelurahan dan Kecamatan; bahwa Bukti surat T.l14 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanahtanggal 10 April 2013 (diperlinatkan), pada surat ini Keluarahan Tanah Merahtidak ada tanda tangan,Dari pihak Kelurahan mengatakan apabila dari pihakperbatasan tidak ada permasalahan mereka bertanda tangan maka kitatanda tangan, kalau pihak perbatasan tidak ada yang bertanda tangan makakita
Putus : 14-12-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/PN-Niaga SBY
Tanggal 14 Desember 2016 —
257116
  • pasalpasal dalamkonvensi internasional itu harus dikutip ulang pasal per pasal dalamundangundang yang meratifikasinya, apabila tidak dilakukan maka tidakakan mengikat bagi Indonesia.Bahwa UndangUndang Desain Industri diundangkan tahun 2000,karenanya sudah mempertimbangkan TRIPs yang jelas ternyata dariPenjelasan Umumnya bahwa Negara ingin meninngkatkan industrialisasi diNegara kita dan meningkatkan industri kreatif yang berasas darikebudayaan dan sejalan dengan ratifikasi TRIPs dalam hukum kita makakita