quo berada dalam wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, maka Pengadilan perlu menunjuk KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, menjadi WaliHakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernamaCALON SUAMI;Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2016/PAEk.Menimbang, kendati demikian, berdasar Pasal 5 Peraturan MenteriAgama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sebelum akad nikahdilangsungkan, Wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

untukmenikahkan calon mempelai wanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnyasebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1

cucu Pemohon dengan calon isterinya sudah sekitar satutahun berpacaran;Bahwa cucu Pemohon statusnya perjaka dan calon isterinyaberstatus perawan, tidak dalam pinangan orang lain;Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon isterinya tidak adahalangan untuk menikah, tidak ada hubungan kekeluargaan/mahrommaupun sepersusuan;Bahwa cucu Pemohon sekarang sudah punya pekerjaan karyawantoko dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,Bahwa yang akan jadi wali dari Rosidah adalah wali hakim karenatidak ada wali nasabnya

sebelum menikah;Bahwa cucu Pemohon statusnya perjaka dan calonisterinyaberstatus perawan, tidak dalam pinangan orang lain;Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon isterinya tidak adahalangan untuk menikah, tidak ada hubungan kekeluargaan/mahrommaupun sepersusuan;Bahwa cucu Pemohon sekarang sudah punya pekerjaan karyawantoko dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,Putusan Nomor 88/Padt.P/2019/PA.Kbm.Halaman 5 dari 9 halaman Bahwa yang akan jadi wali dari Rosidah adalah wali hakim karenatidak ada wali nasabnya

telah ditetapbkan Pemohontelah datang menghadap di persidangan sedang ayah Pemohon tidak datangmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutsebanyak dua kali sesuai dengan relaas panggilan tanggal 09 Mei 2017 dan 16Mei 2017 yang dibacakan di muka sidang dan ketidakdatangnya tersebut bukandisebabkan atas alasan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agarPemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali memintakepada wali nasabnya

2005 tentang Wali Hakim.Menimbang, bahwa menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam wali hakimbaru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidakmungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atauadhal atau enggan dan dalam hal wali 'adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang walitersebut;Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang akan menikahharus mendapatkan izin dari wali nasabnya

Pemohon dan P.2. foto copy Kartu Tanda Pendudukatas nama calon suami Pemohon Anak Pemohon; terbukti Pemohon dancalon suami Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalamwilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini merupakanwewenang relatif Pengadilan Agama Cilacap, maka permohonanPemohon aquo secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. atas nama Pemohon,terbukti Pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernamaPemohon maka terbukti pula Pemohon wali nasabnya

le prio aw als 5.Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemashlahatan :Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ayah Pemohonbernama Pemohon) sebagai wali adhol, maka pernikahan Pemohondengan calon suami Pemohon bernama Anak Pemohon dapatdilangsungkan dengan Wali Hakim, incasu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap hal ini sesuai pasal 6ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 2 tahun1987, yang mengatur bahwa, apabila Wali nasabnya

No. 707/Pdt.P/2016/PA Mpw.ia tetangga Pemohon sejak 30 tahun yang lalu, di bawah sumpahnyamemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon;bahwa saksi tidak ingat waktu pelaksanaan pernikahan parapemohon;bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di Desa SungaiKakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;bahwa saat menikah sampai sekarang Para Pemohon beragamaIslam;bahwa wali nikah Pemohon Il adalah wali nasabnya;bahwa ijab diwakilkan kepada

Menerangkan bahwa ia adalahtetangga Pemohon sejak 30 tahun yang lalu, di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon;bahwa saksi tidak ingat waktu pelaksanaan pernikahan parapemohon;bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di Desa SungaiKakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;bahwa saat menikah sampai sekarang Para Pemohon beragamaIslam;bahwa wali nikah Pemohon Il adalah wali nasabnya;bahwa ijab diwakilkan kepada penghulu

No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktpwali nasab Pemohon enggan (adhal) untuk menikahkan Pemohon.Berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon telah melakukanproses pencatatan nikah di kantor Urusan Agama hanya terhalang untukmenikah karena walinya enggan untuk menikahkan yang mana dalam kondisiini Pemohon hanya dapat melangsungkan pernikahan dengan wali hakimsetelah wali nasabnya tersebut ditetapkan sebagai wali adhal oleh PengadilanAgama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan MenteriAgama

Pemohon telah datang meminang Pemohon namunayah kandung Pemohon tetap menolak; Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menguruspersyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUA KecamatanKendawangan, namun ditolak untuk dinikahkan karena wali nasabnyaenggan untuk menikahkan; Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak mempunyaihubungan yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkanpernikahan;Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harusmendapatkan izin dari wali nasabnya

untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuksegala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya sebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama R.I.Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim menyebutkan bahwa :Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau di luar negeri ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhakatau wali nasabnya

Pen No. 456/Pdt.P/2015/PA BIk.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, seorang perempuan yang tidak mau dikawinkan oleh wali nasabnya,dapat dikawinkan oleh wali hakim.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bolehatau tidaknya Pemohon dinikahkan oleh wali hakim, Majelis terlebin dahulumempertimbangkan apakah alasan penolakan ayah Pemohon tersebutdibenarkan menurut hukum, sebab penolakan wali karena adanya alasanyang dibenarkan oleh hukum tidak menjadikannya sebagai

tentang wali tersebut, dan oleh karenaPemohon dalam permohonan a quo berada dalam wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Batu, Kota Batu, maka Pengadilan perlu menunjuk KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, menjadi Wali Hakim untukmenikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Guntur RP binSoponyono;Menimbang, kendati demikian, berdasar Pasal 6 Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, sebelum akad nikahdilangsungkan, Wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

untukmenikahkan calon mempelai wanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dan peraturan perundangundangan

., ternyata tidak mempunyai wali nasabyang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mauqud atauberhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan walihakimKompilasi Hukum Islam Pasal 23 : Wali hakim baru dapat bertindak sebagaiwali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannyaatau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib adlal atau enggan.

Dalam halwali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai walinikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;Doktrin Hukum Islam dalam kitab Mughnil Muhtaj, halaman 3 yang artinya : Demikian pula dikawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhol,walaupun dengan dipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakankalau mereka enggan mengawinkan dan tidak boleh sekalikali pindahperwaliannya kepada wali yang jauh (abad);Hadits Rasulullah SAW., yang diriwayatkan

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunyaserta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkanilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukummempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluargaayahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pemohon yangmenyatakan bahwa anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2014adalah anak yang lahir diluar pernikahan atau anak hasil zina, oleh karenanyatidak dapat di istbatkan hubungan nasabnya

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA SakMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Para Pemohon, pengakuanPara Pemohon, fakta hukum di persidangan, dan dihubungkan denganpertimbanganpertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaanak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2014, tidak dapatdiistbatkan hubungan nasabnya kepada Pemohon sebagai ayah biologisnya,karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahanatau anak hasil zina, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon

Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, pernikahan Pemohon dengan11CALON SUAMI PEMOHON dapat dilaksanakan dengan wali hakim, karena telahternyata wali nasabnya, AYAH PEMOHON menolak menikahkan/menjadi walinikah Pemohon; halmana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantumdalam Kitab Mughnil Mukhtaj juz 3 berbunyi: le6Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adlol walaupundipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakan kalau wali engganmenikahkan, maka yang menikahkan

meskipunkepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmi dan patut untukdatang menghadap di muka sidang sesuai Relaas Panggilan Nomor: 0004/Pdt.P/2014/PA.Pkc tanggal 16 Mei 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yangsama tanggal 13 Juni 2014 yang dibacakan di muka sidang dan tidakdatangnyatersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agarPemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali memintakepada wali nasabnya

Bahwa memang benar wali nasab Pemohon yang bernama ADIKPEMOHON enggan menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMIPEMOHON dsengan alasan CALON SUAMI PEMOHON orang bersukuMinang dan bukan bersuku Melayu;4 Bahwa memang benar Pemohon dan calon suaminya tersebut telahmengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUAKecamatan Buntut, namun ditolak untuk dinikahkan karena wali nasabnyaenggan untuk menikahkan;Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harusmendapatkan izin dari wali nasabnya

adapenetapan Pengadilan tentang wali tersebut, dan oleh karena Pemohon dalampermohonan a quo berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama XXXXX, KotaPasuruan, maka Pengadilan perlu menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX,Kota Pasuruan, menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suamiPemohon (CALON SUAMI PEMOHON);Menimbang, kendati demikian, berdasar Pasal 6 Peraturan Menteri AgamaNomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, sebelum akad nikah dilangsungkan, WaliHakim meminta kembali kepada wali nasabnya

untuk menikahkan calon mempelaiwanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkandengan wali hakim tersebut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganHlm. 9 dari 12 him.

Cjr C.3 Halaman 5 dari 11Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohonakan dampak dari permohonannya namun Pemohon tetap denganpermohonannya;Menimbang, dari permohonan diatas patut dipahami bahwa yangmenjadi hal dalam permohonan ini pada pokoknya Pemohon mohon agar WaliPemohon bernama Safrudin bin Mahfudin dinyatakan sebagai wali adhaldengan alasan calon suami Pemohon tidak jelas nasabnya sehingga waliPemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohonbernama Indra

Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dantelah direstui oleh ibu kandung Pemohon akan tetapi wali Pemohon ayahkandungnya bernama Safrudin bin Mahfudin tidak merestui dan tidak maumenikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan CalonsSuami Pemohon tidak jelas nasabnya;4.

bahwa Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974Pasal 2 angka (1) menyatakan perkawinan adalah sah bila dilakukanmenurut hukum agama masingmasing dan kepercayaannya itu, danberdasarkan bunyi pasal 19 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, salah saturukun nikah yang harus dipenuhi adalah wali nikah, tanpa wali nikah yangsah pernikahan itu menjadi batal, oleh karena ayah kandung Pemohonsudah wafat dan wali nasab Pemohon lainnya masih hidup (abang kandungPemohon Adang Sapaat bin Muhammad Kadir ), maka wali nasabnya

429) aildg yo Igniiol Islolgrie ii Yo aiiolLo j> ae SU aVoJ JaiiiDemikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adhol walaupundengan paksa, atau enggan mengawinkannya.

Bahwa untuk kepentingan kebaikan dan kemaslahatan masa depananak tersebut, Pemohon dan Pemohon II sanggup memelihara danmembesarkan, mendidik serta membimbing anak tersebut dengan baiksebagai pengganti orang tua kandungnya dan Pemohon dan Pemohon IIhanya sebatas memelihara demi masa depan anak tersebut dan tidak akanmerobah nasabnya;6.

UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009;Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonanmereka yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak terhadap Anak angkat Pemohon dan Pemohon Il yang lahirpada tanggal 08 Agustus 2010 di Pangkalan Kerinci, pengangatan anak inidilakujkan karena orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkannyakepada Pemohon dan Pemohon II untuk dipelihara demi masa depan anaktersebut tanoa merubah hubungan nasabnya

Bahwa kedudukan Para Pemohon adalah sebagai orang tua dari anakyang bernama Muhammad Ziqra Assiddiq, lahir tanggal 26 Juni 2014 yangingin ditetapbkan asal usul atau nasabnya kepada Para Pemohon.

Anakyang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepadaHalaman 12 dari 16Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Bjbayahnya bila dapat dibuktikan bahwa memang benar si suamimenyangka perempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktukelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama.Bahwa anak yang ditetapkan nasabnya berdasar atas salah satu dari tigakeadaan tersebut di atas disebut dengan anak syari sementara anak yangtidak dapat dinasabkan kepada ayahnya disebut dengan anak

Dengan jelas dan tegasnya status anak tersebut, sang anak akanterbebas dari berbagai ganggugan akibat pertanyaanpertanyaan yang dpatmuncul di kemudian hari mengenai status nasabnya, pertanyaanpertanyaan mana sering menimbulkan dampak psikologis masif terhadapstabilitas mental si anak;Bahwa dengan menetapkan Muhammad Ziqra Assiddiq, lahir di Banjarmasinpada tanggal 26 Juni 2014 sebagai anak kandung Para Pemohon,kepentingan terbaik sang anak dapat lebih terjamin pemenuhannya olehPara Pemohon sebagai

PA.Mnayang diajukan oleh para Pemohon didapat fakta kejadian bahwa ayah kandungsebagai wali nikah dari Pemohon Il ternyata adhal, maka secara otomatisberlakulah Pasal 23 ayat (2), yaitu : dalam hal wali adhal atau enggan makawali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusanPengadilan Agama tentang wali tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan petimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pada saat pernikahanPemohon dengan P Il dilaksanankan wali nasabnya

masih ada dan tidakterdapat alasan darurat wali nikahnya menunjuk orang lain, dan bahkan dalamfaktanya wali nasabnya ternyata adlal yang seharusnya digantikan dengan walihakim berdasar putusan Pengadilan Agama, maka pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perkawinan yang berlaku di Indonesia, sehingga Majelis Hakim harusmenyatakan permohonan Pemohon dan Pemohon II dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah tetangga paraPemohon; Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah sebagaisuami istri yang menikah sirri pada tanggal 15 Oktober 2018 di Jalan Buti,Kelurahan SamkaiMerauke;e Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah; Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Jejaka, sedangkanPemohon II adalah Janda cerai hidup; Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikahPemohon II adalah wali nasabnya, yaitu bapak xxx, yang kemudianmenyerahkan

berikut :e Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah kakak iparPemohon ; Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah sebagaisuami istri yang menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 15Oktober 2018 di Jalan Buti, Kelurahan SamkaiMerauke;e Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah; Bahwa pada saat menikah, status Pemohon adalah Jejaka sedangkanPemohon II adalah Janda cerai hidup; Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikahPemohon II adalah wali nasabnya

Menyatakan tanah kering, pandam perkuburan dan tanah sawah objek perkara Tumpak 1 sampai dengan Tumpak 8 adalah merupakan harta pusaka tinggi dalam kaum H.Gindo Dt.Penghulu Besar (Dt.Palo Pasia) yang telah putus waris nasabnya atau punah4.

Kemenakan sebagai waris Bertali Adatdalam kata lain sering juga disebutsebagai kemenakan batali sabab.Dengan ketentuan, selagi kKemenakan yang bertali nasabnya masih ada,belum ada haknya kemenakanBertali Sabab, selanjutnya, apabilakemenakan sebagai waris bertali Nasabnya tidak ada lagi atau Punah,maka yang berhak adalah kemenakan yang Bertali Sabab.

Bahwa Tanah Sawah Objek Perkara Tumpak 3 Sub C dan Tumpak 3 Sub D,yang merupakan Tanah Pusaka Tinggi dalam kaum Penggugat, yaitu TanahSawah Pusaka Tinggi dalam Kaum H.Gindo Dt.PENGHULU BESAR(Dt.PALO PASIA) yang telah putus Waris Nasabnya atau Punah, dimanaterakhir Tanah Sawah yang menjadi Objek Perkara tersebut dikuasai olehAkam (Almarhumah) sampai pada tahun 1967.

Menyatakan tanah kering, pandam perkuburan dan tanah sawah objekperkara Tumpak 1 sampai dengan Tumpak 8 adalah merupakan hartapusaka tinggi dalam kaum H.Gindo Dt.Penghulu Besar (Dt.Palo Pasia) yangtelah putus waris nasabnya atau punah.4.

Palo Pasia)dari pesukuan Pitopang Rumah Gadang dan kaum tersebut sampaisaat ini waris nasabnya masih ada yaitunya kaum Tergugat 1;e Bahwa di Kenagarian Situjuah Banda Dalam suku Pitopang yang adadan dikenal hanya Suku Pitopang Nan Ampek yaitu Pitopang RumahGadang, Pitopang Batuang, Pitopang Rumah Panjang dan PitopangBaruah;4.

PALO PASIA), pesukuan Pitopang RumahGadang telah putus Waris Nasabnya atau Punah;Bahwa dulu semasa hidupnya H. Gindo Dt. PENGHULU BESAR (Dt.PALO PASIA) Pesukuan Pitopang Rumah Gadang, = seluruh ObjekPerkara tumpak 1 ,tumpak 2 dan tumpak 3 benar telah dikuasai dandigarap oleh kaum tergugat 1;. Bahwa dalil para Penggugat point 5. a halaman 13 yangmenyatakan............:.0604a.