Bahwa tanah kebun milik Pelawan tersebut diperoleh oleh penjual (InaqMasinah dan Inaq Nur) berdasarkan akte Perdamaian Nomor102/PDT./G/1998/PN.MTR tangal 11 Nopember 1998.4. Bahwa akte perdamaian Nomor : 102/PDT/G/1998/PN.MTR tangal 11Nopember 1998 tersebut telah dilaksanakan secara kekeluargaan olehpara pihak yaitu dengan dikuasainya tanah bagian masing masing,kemudian tanah bagian Terlawan 1 dan Terlawan 2 di jual kepada suamiPelawan, begitu juga dengan para pihak yang lain.Hal 2 dari7 hal.

Dalam Provisi :Menangguhkan Pelaksananan eksekusi putusan Nomor102/PDT/G/1998/PN.MTR sampai perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap.2. Dalam Pokok Perkara ; Mengabulkan perlawanan pelawan seluruhnya. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik dan benar Menyatakan sah tanah obyek sengketa milik pelawan yangdiperoleh berdasarkan jual beli suami pelawan (Ir.

Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor102/SPK/PPK/IIV2011 tanggal 19 Maret 2011 tersebut ;Bahwa pembayaran prestasi kerja kepada CV. Fajar Indah selakuPenyedia Barang yang diterima oleh Saksi Hasan Umasugi selakudirektur CV.

Kana Yama, kemudian Saksi Helmy Bamatraf lalu bekerjasama dengan Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi Alias AndiHalaman 12 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2017/PT AMBAbas untuk melaksanakan pekerjaan phisik berupa pemesanan danmendatangkan sampai ke Namlea 8 paket komputer sesuai SPK Nomor102/SPK/PPK/IIV2011, tanggal 19 Maret 2011 yang ditanda tangani olehTerdakwa selaku PPK dengan Saksi Hasan Umasugi (Dir. CV.

Buru Nomor 508/LS/2011tanggal 10 Juni 2011 (TA 2011) keperluan untuk LSPengadaan Alat Lab.Bahasa Sekolah dari Dana pendamping Bidang Pendidikan TA 2010sebesar Rp. 47.639.462 sesuai SPK/ Kontrak Nomor102/SPK/PPK/II/2011 tanggal 19 Maret 2011 kepada Saksi HasanUmasugi (Dir. Fajar Indah) ;> Bahwa telah diterima oleh Saksi Hasan Umasugi (Dir. CV.

Kana Yama, kemudian Saksi Helmy Bamatraf lalu bekerjasama dengan Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi alias AndiAbas untuk melaksanakan pekerjaan phisik berupa pemesanan danmendatangkan sampai ke Namlea 8 paket komputer sesuai SPK Nomor102/SPK/PPK/II/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang ditanda tangani olehTerdakwa selaku PPK dengan Saksi Hasan Umasugi (Dir. CV.

tempat tinggal diDesa Pagaran Tonga, Kecamatan Padang Bolak,Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXxX, Sebagai PemohonII;Pengadilan Agama Padangsidimpuan tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berkaitan denganperkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il serta saksisaksi dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannyatertanggal 01 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor102

Penetapan Nomor : 102/Pdt.P/2018/PA.PspBahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon danPemohon II tertanggal 01 November 2018 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Padangsidimpuan dengan register nomor102/Pdt.P/2018/PA.Psp, tanggal 01 November 2018, yang isi dan maksudnyatetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon II dengan memberikanpenjelasan secukupnya;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil permohonannya, dipersidanganPemohon dan Pemohon II hanya mengajukan alat bukti berupa 2 (

hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan,terlebih dahulu permohonan Pemohon dan Pemohon II diumumkan padaPapan Pengumuman Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama 14 (empatbelas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor102

/Kel Benteng Gattareng,Kecamatan Gantarang, KabupatenBulukumbaBenteng Gantarang, Gantarang, Kab.Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bulukumba pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor102

Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000,(Seratus enam puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan HakimPengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021,oleh Ria Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkanSurat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor102/Pdt.P/2021/PN Blk tanggal 11 November 2021, putusan tersebut pada hariitu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh HakimTunggal tersebut

danmengadili sendiri menolak gugatan seluruhnya atau menyatakan gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontramemori banding sebagaimana surat keterangan tidak memasukkan kontra memoribanding nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Sww yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Agama Suwawa tanggal 2 September 2019, meskipun yangbersangkutan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding daripembanding berdasar relas pemberitahuan nomor102

sebagai j/udexfactie memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Suwawa untuk kemudiandipertimbangkan dan diputus kembali seperti akan diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksamaberkas perkara yang terdiri dari Surat permohonan Pemohon/Terbanding, BeritaAcara Sidang, suratsurat bukti dan suratsurat lainnya yang berhubungan denganperkara ini, juga salinan putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor102

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor102/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengantanggal 20 Dzulkaidah 1440 Hijriyah dengan penambahan amar sehinggamenjadi berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon (#4#4+++HHHHHHHH) untukmenjatuhkan talak 1 (Satu) Raji terhadap Termohon (##44444#44HH#H#H#) didepan sidang Pengadilan Agama Suwawa;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor102/G/LH/2017/PTUN.JKT, tanggal 26 September 2017, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta dengan Putusan Nomor 368/B/LH/2017/PT.TUN.JKT,tanggal 6 Maret 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor102/G/LH/2017/P.TUN.JKT., tanggal 26 September 2017;3. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan yang di terbitkanoleh Tergugat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK 498/MenIhkPHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017tentang penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepadaPT. Multazam;4.

April 2008, nomor102/Pdt.G/2007/PA.Ngj., yang selengkapnya telah dicatatdalam berita acara sidang Pengadilan Agama Nganjuk dalamperkara ini, dan harus dinyatakan sebagai bagian dariputusan ini ;TENTANG HUKUVINYAMenimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaantambahan dari Pengadilan Agama Nganjuk yang selengkapnyatelah dicatat dalam berita acara persidangan PengadilanAgama Nganjuk tanggal 27 Maret 2008 dan 3 April 2008, nomor102/Pdt.G/2007/PA.Ngj., kemudian telah dicatat pula dalamberita acara persidangan

tanah milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak MilikNo. 720 Tahun 2009, Surat Ukur Nomor 00246/2009 haruslah dinyatakantidaklah termasuk kedalam objek Eksekusi perkaraNo.102/PDT/BTH/1986/PN PDG.Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentangKewajiban Pemeriksaan Setempat mewajibkan untuk dilakukannyapemeriksaan setempat sebelum dilaksanakan eksekusi, yang bergunamemudahkan untuk megeksekusinya dan agar tidak terjadi kesalahan dalammelakukan eksekusi objek perkara, sementara Perkara Nomor102

tidak termasuk kedalam objek perkara Perkara Nomor102/PDT/BTH/1986/PN.PDG yang dimohonkan eksekusinya oleh Tergugat 1dan Tergugat 2.5.

Menyatakan tindakan Tergugat 1 yang telah menyatakan dan memasukan tanahmilik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 720 Tahun 2009, SuratUkur Nomor 00246/2009 yang terletak yang terletak di Provinsi Sumatera Barat,Kota Padang, Kecamatan Pauh, Kelurahan Kapalo Koto seluas 3.281 m*%,adalah ke dalam~ objek eksekusi perkara perdata Nomor102/PDT/BTH/1986/PN.PDG suatu perbuatan melawan hukum(Onrechmatigedaad) yang telah merugikan hakhak Penggugat.6.

Menghukum pula Terbantah A s/d F membayara biaya dalam perkara inisecara tanggng renteng yang sampai hari ini berjumlah Rp.150.900, (Seratuslima puluh ribu Sembilan ratus rupiah);Halaman 25 dari 53 Putusan Sela Nomor 142/Pdt.G/2019/PN.Pdg.4.Bahwa atas putusan perkara bantahan Nomor :102/Pdt.BTH/1986/PN.PDG telahmempunyai hokum tetap dan diajukan Eksekusi dengan Penetapan Nomor15/Eks.Pdt.BTH/2016/PN.PDG ;5. bahwa guna mempertahankan haknya atas Eksekusi Perkara Nomor102/Pdt/BTH/1986/PN.PDG, Penggugat

;7.Bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 1khususnya poin 1 bahwa secara de Jure dan factual Sertifikat Hak Milik Nomor720/Kel.Kapalo Koto tahun 2009, Surat UkurNomor 00246/2009 sudah tidakmempunyai kekuatan lagi oleh karena seluruh objek yang tercantum dalamsertifikat tersebut telah dinyatakan dalam putusan perkara nomor102.Pdt.Bth/1986.PN.Pdg menjadi milik tergugat.

Pekerjaan IbuRumah Tangga, Tempat Tinggal di Lingkungan TegalWangi Lama RT. 001 RW. 006 Kelurahan Rawa ArumKecamatan Gerogol Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;Pemohon dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan ParaPemohon serta saksisaksi di muka persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Maret2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor102

Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.Pasal 102 huruf b, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahanterhadap UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, maka kepada Pemohon dan Pemohon II diperintahkan agarmencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimanaPemohon dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama GerogolKota Cilegon;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor102

atas tindak pidana yang lebihringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya;Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapatperbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 127Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwatersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa oleh karena itu terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor102

No. 2015 K/Pid.Sus/2017MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaHendra Maruli alias Hendra tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) Nomor102/PID.SUS/2017/PT PBR tanggal 19 Juni 2017 yang memperbaikiputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Pbrtanggal 11 April 2017;MENGADILI SENDIRI.

BerdasarkanBerita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor102/10959.BAP/X/2018 tanggal O04 Oktober 2018 dilakukanpenimbangan 1 (satu) paket sabusabu dengan berat bersih 0,2 (nolkoma dua) gram.

BerdasarkanBerita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor102/10959.BAP/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 dilakukanpenimbangan 1 (satu) paket sabusabu dengan berat bersih 0,2 (nolkoma dua) gram.

BerdasarkanBerita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor102/10959.BAP/X/2018 tanggal O4 Oktober 2018 dilakukanpenimbangan 1 (Satu) paket sabusabu dengan berat bersih 0,2 (nolkoma dua) gram.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor102/Pid.Sus/2016/PN Pal tanggal 17 Mei 2016 tersebut, Jaksa PenuntutUmum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan bandingmasingmasing pada tanggal 23 Mei 2016, permintaan banding mana telahdiberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum masingmasing pada tanggal 31 Mei 2016;Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan

perkara ini, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Negeri Palu tanggal O6 Juni 2016 Nomor16/Akta.Pid/2016/PN Pal;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa PenuntutUmum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa BerkasPerkara masingmasing pada tanggal 02 Juni 2016;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor102

dihadapan kedua orang tuanya;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang dikemukakandalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, tidakditemukan halhal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeritersebut, karena apa yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalammemori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama dengan tepat dan benar;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkasperkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor102

Nomor 929 K/Pdt.SusPHI/2021Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi putus karena pelanggaran berat sejak dibacakannya putusanini;Menyatakan Tergugat Rekonvensi berhak atas Uang Pisah sebesarRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan dengan Nomor102/Pdt.SusPHI/2020/PN Sby, 26 Januari 2021

Rekonvensi membayar biayaperkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp564.000,00 (lima ratusenam puluh empat ribu rupiah;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPemohon Kasasi pada tanggal tanggal 26 Januari 2021, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi padatanggal 9 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 9/Kas/2021/PHI/ PN Sby juncto Nomor102

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkarasebesar Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu riburupiah);Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan putusan Nomor102/PDT/2014/PT.KDI. tanggal 26 Januari 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2015 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Agustus

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor102/Pdt/2014/PT.Kdi, tanggal 26 Januari 2015;3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor63/Pdt.G/2013/PN.Kdi, tanggal 13 Mei 2014;4. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;5.

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 April2010, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanPanarukan Kabupaten Situbondo berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor102/15/IV/2010 tanggal 08 April 2010 dengan status Penggugat perawan danTergugat jejaka;2.

Surat:a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo NomorInduk Kependudukan 3512065203850008 tanggal 12 Maret 2013, buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P1;b) Fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Nomor102/15/IV/2010 tanggal 08 April 2010, bukti surat tersebut telah

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor102/Pid.Sus/2017/PN.RhI tanggal 29 Mei 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor143/PID.SUS/2017/PT.PBR tanggal 8 Agustus 2017 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor102/Pid.Sus/2017/PN.RhI tanggal 29 Mei 2017, yang dimintakanbanding tersebut;Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Hal. 4 dari 9 hal.

=n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nce Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor102/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 11April 2019 tentang penetapan hariSIM ANG nnn ene nn nen ene e nnn een n ene nnn neeHalaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Son Berkas perkara dan Suratsurat lain yangbersangkutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan

Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor102/Pid.Sus/2019/PN SON atas nama Terdakwa SERGIUS MAKUIAlias EGI, tidak dpat diterima ; 2. Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa SERGIUSMAKUI Alias EGI berikut barang bukti berupa 1 (Satu) botol Cap Tikusukuran 1500 ml, kepada Penuntut Umum ; 3.

., tanggal 14 Mei 1992;Bahwa adapun amar putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung Nomor102/PDT/1993/PT BDG., tanggal 24 Mei 1993 tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula PenggugatIntervensi tersebut;Dalam Pokok Perkara:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Mei 1992Nomor 47/Pdt/G/1991/PN Bks, yang dimohonkan banding;Dalam Pokok Perkara: Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Mei 1992Nomor

Nomor 733 PK/Pdt/2016pada tanggal 19 September 2008, Ivan Doly Ahli Waris Arnold Gultom/Turut Tergugat dahulu Tergugat telah melaksanakan isi/bunyi putusanPengadilan Negeri Bekasi Nomor 47/Pdt.G/1991/PN Bks. juncto Nomor102/PDT/1993/PT BDG. juncto Nomor 1220 K/Pdt/1994, sebesarRp415.200.000,00 (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah)melalui Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga dengan demikian sitajaminan yang telah diletakkan sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor09/92.Del juncto

Nomor 733 PK/Pdt/201614.15.dan Kantor Pertanahan setempat dengan maksud agar hal tersebut dicatatdalam buku yang tersedia untuk itu sekaligus mengumumkannya ditempatitu sehingga dapat diketahui oleh khalayak ramai; Agar berita acara tersebut segera dikirim ke Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa berdasarkan telah dilaksanakannya secara sukarela amar putusanPengadilan Negeri Bekasi Nomor 47/Pdt.G/1991/PN Bks. juncto Nomor102/PDT/1993/PT BDG. juncto Nomor 1220 K/Pdt/1994, maka kami mohonkepada Majelis Hakim

Sita jaminan atas tanah HGB Nomor 904, 905, 906 (sesuai dengan beritaacara tanggal 27 April 1992 Nomor 09/92/Del juncto 04/CB/92 juncto47/Pdt/G/91/PN Bks);Bahwa Ahli Waris dari Turut Tergugat dahulu Tergugat yang bernamalvan Dolly kemudian melaksanakan/memenuhi kewajiban sesuai denganAmar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 47/Pdt.G/1991/PN Bks.tanggal 14 Mei 1992 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor102/PDT/1993/PT BDG., tanggal 24 Mei 1993 juncto Putusan MahkamahAgung Nomor 1220 K/Pdt

(tiga ribu sembilanpuluh meter persegi), atas nama Shinta Kosasih sesuai dengan BeritaAcara Nomor 04/CB/92/47/Pdt/G/1991/PN Bks. tanggal 22 Februari 1992juncto Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 47/Pdt.G/1991/PN Bks.tanggal 14 Mei 1992 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor102/PDT/1993/PT BDG., tanggal 24 Mei 1993 juncto Putusan MahkamahAgung Nomor 1220 K/Pdt/1994., tanggal 15 Oktober 1998;Memerintahkan Turut Tergugat Ill untuk mengangkat/menghapus segalabentuk sita dan pemblokiran dan

dan melindungi hak Penggugat sesuairasa keadilan, kepatutan dan kelayakan;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya: Bahwa dalam pokoknya gugatan Penggugat adalah keliru (error inpersona); Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor102

Membatalkan putusan tingkat pertama dalam Perkara PHI Nomor102/Pdt.SusPHI/2020/PN.Srg, dengan segala akibat hukumnya;Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat untukseluruhnya;2.

Putusan Nomor 61/ PID/ 2017/PT AMBMenimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksamaberkas perkara yang terdiri dari BAP atas nama terdakwa yang dibuatoleh Polres Maluku Tenggara Nomor : BP 32/VIV2016/ Reskrimtanggal 8 Juli 2016 , Surat Pelimpahan Perkara Acara PemeriksaanBiasa dari Kejaksaan Negeri Tual Nomor : B69/S.1.13/Euh.2/10/2016tanggal 10 Oktober 2016 , Berita Acara Persidangan Pengadilan NegeriTual dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor102/Pid.Sus/2016/PN.

Putusan Nomor 61/ PID/ 2017/PT AMBMenimbang, bahwa karena ternyata luka yang diderita olehsaksi korban bukan kategori luka berat maka pendapat JaksaPenuntut Umum dalam memori bandingnya adalah tidak tepat yangmenyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanapengniayaan mengakibatkan Iluka berat yang diancam dan diaturdalam pasal 351 ayat (2 ) KUHP dalam dakwaan kedua ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanatelah diuraikan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor102

dijatuhipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menjauhkan diri daripelaksanaan putusan ini maka menurut pasal 193 ayat ( 2 ) sub bKUHAP terdapat cukup alasan kepada terdakwa diperintahkan untuktetap berada dalam tahanan ;Mengingat UU No. 8 Tahun1981 tentang KUHAP dan peraturanlain yang berkenaan ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor102