pihakTergugatTergugat, sehingga terhadap Permohonan Pencabutan Perkaraperdata Nomor:8/Pdt.G.S/2019/PN Byl tertanggal 26 September 2019 olehPenggugat/ Kuasanya tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkanoleh Pengadilan Negeri Boyolali;wanna nnn Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, makaterhadap pencabutan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Byl tersebutdipandang sah menurut hukum, selanjutnya memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Boyolali untuk mencatat pencabutan perkara Nomor8

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor8/Pdt.G.S/2019/PN Byl oleh Penggugat; Hal 3 dari 5 Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Byl2.Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Nomor8/Pdt.G.S/2019/PN Byl yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBoyolali,;Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mencatatpencabutan perkara perdata Nomor:8/Pdt.G.S/2019/PN Byl dalamregister yang ada untuk itu;Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugatsebesar Rp.501.000

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andri Rismawandi als Ajo Bin Dudih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempattinggal: Kampung Cileungsing RT 018 RW 005 DesaCibalanarik Kecamatan Tanjungjaya, KabupatenTasikmalaya, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnyadisebut sebagai Terguggat II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTasikmalaya pada tanggal 28 Maret 2019 dalam Register Nomor8

C.2158 KelurahanHalaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.GS/2019/PN.

C. 2158 atas nama AepSaepudin yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dan hasil penjualanlelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kreditPara Tergugat kepada Penggugat;Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.GS/2019/PN. Tsm.5, Menghukum Para Tergugat untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp. 706.000, (tujuh ratus enam riburupiah);6.

., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor8/Pdt.GS/2019/PN.Tsm. tanggal 28 Maret 2019, putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggaltersebut dengan dibantu oleh Dahlan, S.H., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpadihadiri oleh Para Tergugat.Panitera Pengganti, Hakim Ketua,Dahlan, S.H. E.S.G Latutuaparaya, S.H.

Rp. 6.000;Jumlah Rp. 706.000;(tujuh ratus enam ribu rupiah)Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.GS/2019/PN. Tsm.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetapbkan sejumlah Rp 4.549.000,00 (empat juta lima ratus empatpuluh sembilan ribu rupiah);Membaca akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Sawahlunto yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juni 2017Pembanding semua Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranyayang diputus oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, Nomor8/PdtG/2016/PN Sw., diperiksa dan diputus dalam

tersebut telah disampaikandan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding Il dan Ilsemula Tergugat , ll dan ll melalu. kuasanya;Menimbang, bahwa Pembanding semua Penggugat dalam mengajukanpermohonan bandingnya, telah mengajukan memor banding tertanggal 21 Juni 2017dan telah diberitahukan dan diserahkan memon banding tersebut kepada Terbanding dan ll semula Tergugat Il dan ll melalu' kuasanya pada tanggal 22 Juni 2017;Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage) Nomor8

banding tersebut ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undangundang dan oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksadan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, Nomor8

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan melanggar azasHukum dalam memutuskan perkara aquo.Halaman 9 dari11 halaman Putusan Perdata Nomor 102/PDT/2017/PT PDG.Menimbang, bahwa Terbanding , Il dan Ill semula Tergugat , Il dan Illdalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan PutusanPengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, #Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Swl, sudah tepat dan benar secara Hukum, dan mohon agardikuatkan dengan menolak permohonan banding Pembanding semulaPenggugat:Menimbang

pertimbangan tersebut;Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu keberatankeberatanPembanding semula Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam memoribandingnya ternyata merupakan pengulangan dalam jawabanterhadapgugatan sehingga harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Hukum Hakimtingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbanganpertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri, sehinggaPutusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, Nomor8

Menyatakan pemeriksaan perkara Praperadilan Nomor8/Pid.Pra/2019/PN Bpp dihentikan karena dicabut;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untukmencatatkan perihal pencabutan perkara Praperadilan Nomor8/Pid.Pra/2019/PN Bpp dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;4.

Hakim, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 10 Februari2018;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca:Penetapan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 1 dari 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor8/Pid.Sus/2018/PN Nnk tanggal 12 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Nnktanggal 12 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan; Surat Pelimpahan Perkara Acara

Pemeriksaan Biasa Nomor B01/Q.4.17/Euh.2/01/2018 tanggal 3 Januari 2018; Surat Keterangan Kematian Nomor 006/SKM/RSUDNNK/1/2018yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenNunukan tanggal 18 Januari 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor8/Pid.Sus/2018/PN Nnk tanggal 12 Januari 2018, diketahui bahwa sidangpertama perkara ini dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018;Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penuntut Umum hadir danmenyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dihadapkan

terSebut; 0020000Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak SriIndrapura Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sak tertanggal 19 Juni 2019tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Telanh membaca Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sak tertanggal19 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; Telanh membaca surat Gugatan Sederhana Penggugat tertanggal14 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SiakSri Indrapura pada tanggal 19 Juni 2019 di bawah Register Nomor8

tidak bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku, sehingga karenanya permohonanpencabutan tersebut dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebutdikabulkan, maka gugatan sederhana dalam perkara ini yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dalam register perkaraNomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sak, dinyatakan dicabut; Menimbang, bahwa karena gugatan sederhana ini dicabut, maka untukperkara perdata gugatan sederhana dalam register perkara Nomor8

YUANITATARID, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor8/Pdt.G.S/2019/PN Sak tertanggal 19 Juni 2019, Penetapan mana diucapkanpada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umumdan dibantu oleh ADRIAN SAHERWAN, S.H., Panitera Pengganti PengadilanNegeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri pulaoleh Para Tergugat.PANITERA PENGGANTI, HAKIM TUNGGAL TERSEBUT,Hj.

BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Gombong yang beralamat di JalanYos Sudarso No 208, Wonokriyo, Gombong, Kebumen, Jawa Tengah,selanjutnya disebut PENGGUGAT;LAWANJUJU HARYANINGSIH, Tempat Tanggal Lahir Kebumen, 29 Maret 1991, JenisKelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dk Padas Rt 01 Rw 01 DesaWaluyorejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya disebut TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor8/

Pdt.G.S/2021/PN.Kom, tertanggal 18 Juni 2021, tentang Penetapan Hakim Tunggalyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor8/Pdt.G.S/2021/PN.Kbm, tertanggal 18 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaanperkara ini merupakan sidang lanjutan dimana Kuasa Penggugat hadir;Halaman dari 2, Perkara Perdata No. 8/Pdt.G.S/2021/PN KbmMenimbang, bahwa sebelum memasuki acara Bukti Tambahan dipersidangan

Surat permohonan pencabutan gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Klatanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa HukumPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan secara tertulis dari KuasaHukum Penggugat tanggal 26 Januari 2018, Kuasa Hukum Penggugatbermaksud untuk mencabut gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan PerdataPengadilan Negeri Kalianda tanggal 22 Januari 2018 dengan Register Nomor8/Pdt.G/2018/PN Kla;Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum memasuki tahapjawabmenjawab/ belum

Menyatakan dicabut Surat Gugatan yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah register Nomor8/Pdt.G/2018/PN Kla, tanggal 22 Januari 2018;3. Memerintahkan gugatan Penggugat Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kla, dicoretdari Register Perkara Perdata Gugatan;4.

Berkas Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor8/Pdt.G.S/2019/PN Plw antara :PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTORCABANG PANGKALAN KERINCI, beralamat di Jalan MaharajaIndra Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ProvinsiRiau, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;LawanZainal, beralamat di Jalan Keluarga BTN BPP Blok A9 No 22 RT. 001RW. 007 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan PangkalanKerinci, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;2.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor8/Pdt.G.S/2021/PN Plw tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukanHakim yang mengadili perkara inl;3.

Kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia warna hitamdengan nomor polisi terpasang BM 1971 JQ;b. 1 (satu) berkas akta jual beli lahan;c. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah/lahan;Dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggimelalui saksi Edwin Munandar;d. 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis FN warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor8

Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan tingkat kasasi, Karena pemeriksaan tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atauperaturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang Nomor8 Tahun 1981); Bahwa namun demikian

harus dikembalikan kepada pihak korban,yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi melalui saksi EdwinMunandar:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebutdinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiPadang Nomor 59/PID/2019/PT PDG tanggal 16 Mei 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor8

memilihberdomisili hukum di Kantor Unit Tegal Kota 1 yang beralamat di Jalan PerintisKemerdekaan No.42 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANTamuri , Lakilaki, Tempat / Tanggal lahir Tegal /10 Maret 1976, Alamat RandusariRtO3 Rw03 berdomisili Jalan Batam Rt02 Rwi13 Kecamatan Tegal Timur KotaTegal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca : Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Tegal tanggal 9 Mei 2019 Nomor8

Nomor tentang Penetapan Hari Sidang ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan PihakPenggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap dirinyasendiri;Menimbang , bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara lisandipersidangan tertanggal 20 Mei 2019, bahwa Penggugat mencabut gugatansederhananya tertanggal 22 April 2019 yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Tegal pada tanggal 9 Mei 2019, dibawah Register Nomor8

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporHalaman 3 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Blin.biasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor

sesuai dengan identitasPemohon yang ada di kartu tanda penduduk kartu keluarga dan kutipanakta kelahiran.Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Halaman 4 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Blin.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

., Tanggal 6 Agustus 2021, tentang penunjukan majelishakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat bandingTelah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor8/Pdt.G/2021/PN.Jmr tanggal 21 Juni 2021 dan suratsurat yang bersangkutandengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember NomorHalaman 2, Putusan Nomor 550/PDT/2021/PT SBY8/Pdt.G/

lawan yang telah dihubungkanpula dengan buktibukti yang diajukan di persidangan sehingga telahberkesimpulan sebagaimana dalam putusannya tersebut, dan oleh karenanyamaka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alihsepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 21 Juni 2021, Nomor8

tingkatperadilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding tersebut;Halaman 4, Putusan Nomor 550/PDT/2021/PT SBYMengingat, akan pasalpasal dari UndangUndang yang berkaitan denganperkara ini yakni UndangUndang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan PeradilanUlangan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan peraturan lainyang bersangkutan:MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaTergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor8

HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertaHalaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2016/PT.SULTRAmemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusanPengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Oktober 2015 Nomor8

Terbanding semula Para Penggugat tersebut denganmenghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar sejumlah uangkepada Para Terbanding semula Para Penggugat, maka terhadap penghukumanpembayaran sejumlah uang ganti rugi tersebut tidak dapat dikenakan uang paksaterhadap siterhukum bilamana siterhukum lalai dalam melaksanakan/memenuhiputusan sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 606 a Rv;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amarputusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Oktober 2015 Nomor8

/Pdt.G/2015/PN.Bau sepanjang mengenai uang paksa perlu dibatalkan sehinggaamar putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Oktober 2015 Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Bau perlu diperbaiki yang selengkapnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yangkalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Mengingat Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Nomor 49 Tahun 2009

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor8/Pid.B/2016/PN.Bla tanggal 16 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa FAISAL BAHRI bin MABRURI telah terbuktimelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itubukan merupakan suatu tindak pidana oleh karena jiwanya cacat dalampertumbuhan atau terganggu karena penyakit;.

Membebankan biaya perkara ini kepada negara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor8/Pid.B/2016/PN.Bla. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Blora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Negeri tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Maret 2016 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Blora sebagai Pemohon Kasasi yang telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

keterangan saksisaksi, terdakwa mengambil 1 (satu)sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol : K6792GN dalamkeadaan sadar dan memakai kunci palsu yang telah dibawa oleh terdakwa.Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon KasasiPenuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidakdapat dibenarkan karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum dalammengadili perkara Terdakwa;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Blora Nomor8

Pasal 44 Ayat (1) KUHP, Pasal 191 ayat (2) KUHAP,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Blora tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor8

Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Boyolali, beralamat Jalan AnggrekNo. 1, Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali,Jawa Tengah ;Selanjutnya akan disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Byltanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa diluar persidangan pada tanggal 3 Maret 2020Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara Nomor8

Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2020/PN Byl dari Kuasa Penggugat ;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mencatatpencabutan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Byl dalam registerperkara ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).Ditetapkan di BoyolallPada tanggal 19 Maret 2020Hakimhakim Anggota Hakim KetuaIMELDA, SH. AGUS DARMANTO, SH., MH.NALFRIJHON, SH.

Nia Kurnia: Tempat Lahir Kuningan, Tanggal 4 April 1977, JenisKelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun Ciwuni IIRT 006/003 Puncak, Pekerjaan lbu rumah tangga, untukselanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor8/Pdt.G.S/2019/PN Kng. tanggal 12 April 2019, tentang PenunjukanHakim;Setelah membaca dan mencermati Permohonan yang diajukan KuasaPenggugat secara tertulis tertanggal 15 April

Mengabulkan pencabutan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Nomor8/Pdt.G.S/2019/PN Kng. yang dimohonkan Penggugat tersebut di atas;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untukmencatat dalam Register perkara perdata Gugatan Sederhana yangsedang berjalan di bawah Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN.Kng., tentangPencabutan Gugatan Sederhana tersebut;3.

Rainang selaku Penggugat dalam perkara Nomor8/Pdt.G/1999/PN.Mrs. dan pemilik asal atas Sertifikat Hak MilikNomor 93/Marannu;b. Bado selaku Penggugat II dalam perkara Nomor8/Pdt.G/1999/PN.Mrs. dan pemilik asal atas Sertifikat Hak MilikNomor 90/Marannu;C. Sitti Salmah selaku Penggugat IV dalam perkara Nomor8/Pdt.G/1999/PN.Mrs. dan pemilik asal atas Sertifikat Hak MilikNomor 92/Marannu;d.

Hj.Rainang selaku Penggugat dalam perkara Nomor8/Pdt.G/1999/PN.Mrs. dan pemilik asal atas Sertifikat Hak MilikNomor 93/Marannu;b. Bado selaku Penggugat II dalam perkara Nomor8/Pdt.G/1999/PN.Mrs. dan pemilik asal atas Sertifikat Hak MilikNomor 90/Marannu;C. Sitti Salmah selaku Penggugat IV dalam perkara Nomor8/Pdt.G/1999/PN.Mrs. dan pemilik asal atas Sertifikat Hak MilikNomor 92/Marannu;d.

Berliang selaku Penggugat V dalam perkara Nomor8/Pdt.G/1999/PN.Mrs. dan pemilik asal atas Sertifikat Hak MilikNomor 91/Marannu;e. H. Abd Manan Dg. Bombong selaku Pembeli Lelang atasobjek berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Marannu dan TergugatV dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/1999/PN.Mrs;f. H. Badalan Dg.

Rainang, selaku Penggugat dalam perkara Nomor8/Pdt.G/1999/PN.Mrs. dan pemilik asal atas Sertifikat Hak Milik Nomor93/Marannu, Bado selaku Penggugat II dalam perkara Nomor8/Pdt.G/1999/PN.Mrs. dan pemilik asal atas Sertifikat Hak Milik Nomor90/Marannu, Sitti Salmah selaku Penggugat IV dalam perkara Nomor8/Pdt.G/1999/PN.Mrs. dan pemilik asal atas Sertifikat Hak Milik Nomor92/Marannu, Berliang selaku Penggugat V dalam perkara Nomor8/Pdt.G/1999/PN.Mrs. dan pemilik asal atas Sertifikat Hak Milik Nomor91

Rainang dkk melalui Suatu gugatan perkara perdata Nomor8/Pdt.G/1999/Pn.Maros;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Mayjelis Hakim akanmenguraikan dan mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa di dalam gugatan perkara perdata Nomor8/Pdt.G/1999/PN.Maros (vide bukti P1/T.17a) dimana yang menjadi pihakPara Penggugat yakni Hj.

HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusanHalaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2016/PT.SULTRAPengadilan Negeri Baubau~ tanggal 23 Oktober 2015 ##Nomor8

Terbanding semula Para Penggugat tersebut denganmenghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar sejumlah uangkepada Para Terbanding semula Para Penggugat, maka terhadap penghukumanpembayaran sejumlah uang ganti rugi tersebut tidak dapat dikenakan uang paksaterhadap siterhukum bilamana siterhukum lalai dalam melaksanakan/memenuhiputusan sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 606 a Rv;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amarputusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Oktober 2015 Nomor8

/Pdt.G/2015/PN.Bau sepanjang mengenai uang paksa perlu dibatalkan sehinggaamar putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Oktober 2015 Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Bau perlu. diperbaiki yang selengkapnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yangkalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Mengingat Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Nomor 49 Tahun 2009