Ditemukan 132 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-05-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN TENGGARONG Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Trg Tanggal 25 Februari 2016 — H.Mappabali, AR, SH., dkk >< PT Vico Indonesia, dkk
90 — 20
90 — 20
FOtOCOpPy ........eeeeeeeeeeeeeeees /14.15.16.17.18.19.20.Fotocopy Site Visit With Officials Muara Badak District and Salo Cella Village, 23 January2014, selanjutnya diberi tanda T.111.1;Fotocopy Berita Acara, tanggal 23 Januari 2014 berikut Daftar Hadir tanggal 23 Januari2014, Topik: Identifikasi Rencana Lokasi Semberah #81 Offset, selanjutnya diberi tandaT.111.2;Fotocopy Surat Kecamatan Muara Badak, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,Nomor: 593/67/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, ditujukan
Register : 09-04-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2018 Tanggal 31 Mei 2018 — PT. KARYA MURNI SEJATI 27., DKK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
181 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
181 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
NHarusnya jikalau. terdapat masalah misalnyatumpang tindih wilayah maka harus berdasarkan putusan pengadilan,dan putusan pengadilan dieksekusi berdasarkan prinsip contrariusactus.Perlu. diketahui bahwa Gubernur, Bupati/Walikota adalahjabatan elected officials yang dilahirkan oleh Konstitusi dan diberikankewenangan otonom oleh Konstitusi sebagaimana dijamin dalamPasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 14 ayat (1) sertaLampiran huruf CC tentang Pembagian Urusan Pemerintahan BidangEnergi dan Sumber
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018 — JUMANTO VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
2451 — 4860 — Berkekuatan Hukum Tetap
2451 — 4860 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 46 P/HUM/2018publik yang dipilin (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangkawaktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesaimenjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yangsecara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yangbersangkutan mantan narapidana; (iv) bukan sebagai pelakukejahatan yang berulangulang;25.Bahwa Pemohon sendiri pernah mengajukan uji materi ke MahkamahKonstitusi berkaitan dengan larangan mantan narapidanamencalonkan diri sebagai
Register : 17-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2014 Tanggal 28 April 2014 — DJUYAMTO, S.H., DK vs PRESIDEN RI;
334 — 1217 — Berkekuatan Hukum Tetap
334 — 1217 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cabang kekuasaan penyelenggaran pemilu yang terdiri dari KomisiPemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) terdiri dari para Anggota KPU dan Bawaslu yang dipilihsecara terbuka (elected officials) yang dalam penyelenggaraanpemerintahan seharihari didukung oleh unit kesekjenan yangmenjalankan fungsi administratif dan teknis sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Umum.
Kata Kunci : Pidana Tambahan; Pencabutan Hak untuk Dipilih
PIDANA/4/ SEMA 3 2018 945 — 0
- Ketentuan Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak untuk Dipilih dalam Jabatan Publik yang Dipilih (Elected Officials)Pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling ... [Selengkapnya]
Ketentuan Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak untuk Dipilih dalam Jabatan Publik yang Dipilih (Elected Officials)
Pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok dan dimuat dalam amar putusan.
Putus : 11-09-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 11 September 2014 — dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam konsep bestuur (besturen), kekuasaan pemerintahandalam pelaksanaan wewenang pemerintahan tidaklah sematamata sebagaisuatu wewenang terikat sebagaimana tertuang dalam aturan hukum, tetapijuga merupakan suatu wewenang bebas atau diskresi;Bahwa dalam Black Law Dictionary, istilah "discretion" berarti "Apublic officials power or right to act in certain circumstances according topersonal judgment and conscience".
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pid.Sus/2011 Dr.Frans H. Winarta SH.MH(Kuasa Pemohon); Scott Anthony Rush
384 — 355 — Berkekuatan Hukum Tetap
384 — 355 — Berkekuatan Hukum Tetap
Intuitively , many officials ,legislators , courts and members of the publicassume that the because of its severity andfinality , the death sentence must have asi gnificant deterrent effect , and capitalpunishment statutes have often been adopted onthe basis of such instinctive judgments ;60. The extensive research that has been done overthe last 40 years does not support theseassumptions.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/PDT/2016 Tanggal 19 Oktober 2017 — MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (MENKO KESRA. RI) VS HIBANI, dkk.
450 — 337 — Berkekuatan Hukum Tetap
450 — 337 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jimly Asshiddiqie mengutip pendapatMichael Allen dan Brian Thompson, yang mengatakan bahwa peraturankebijakan atau policy rule yang dapat disebut juga sebagai quasilegislation itu dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) golongan, yaitu:1) Procedural rules (peraturan yang bersifat procedural):2) Interpretative (petunjuk penafsiran);3) Instruction to Officials (perintah atau instruksi, seperti InstruksiPresiden dsb):4) Prescriptive/Evidential Rules;5) Commendatory Rules;6) Voluntary Codes;7) Rules of
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
164 — 773 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 773 — Berkekuatan Hukum Tetap
Black dalam Kamusnya Blacks LawDictionary, eight edition menyatakan Corruption is the act ofdoing something with an intent to give some advantageincosistent with official duty and the rights of others; a fiduciary.sor Officials use of a station or office to procure some benefiteither personally or for someone else, contrary to the nghts ofothers;(Terjemahan bebasnya: korupsi adalah tindakan melakukansesuatu dengan maksud memberikan keuntungan/manfaat yangbertentangan dengan kewajiban resmi dan bertentangan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2942 — 1949
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78Corruption occurs where public officials use public powers for personalgain, for example, by accepting a bribe in exchange for granting a tender.While usually occuring during the procurement process, instances ofpostaward corruption also arise.
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
219 — 133
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
219 — 133
Dengandemikian, perpanjangan SPI yang dimohonkan dan diperolehbeberapa pelaku usaha merupakan wewenang pemerintahyang dimiliki oleh Menteri Perdagangan dan di luar lingkuphukum persaingan usaha dalam UNDANG UNDANG No,5/1999. yang mana hal ini sesuai dengan pendapat Stephen F.Ross dalam bukunya Priciples of Antitrust Law, pada halaman496 bahwa : The Sherman Act therefore does not apply whenstate officials have decided to replace compitition.
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
572 — 215
572 — 215
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUUVIV2009, tanggal 2 Maret 2009, telah memberikan pedoman tentangsyaratsyarat seseorang yang telah berstatus terpidana untukmaju/kontestasi sebagai calon pemimpin daerah, khususnya dalamkonteks interpetrasi dari Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008tentang persyaratan calon, yang tidak lagi memiliki kKekuatan hukummengikat sepanjang tidak memenuhi syarat syarat : a. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (e/ected officials);