Ditemukan 171 data
73 — 15
Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada KPA/ PAdengan Berita Acara Penyerahan ;h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA/ PAi. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang/ jasa.
Duta Medika Sari Utama Pusat Palangka Rayadengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.103.900.000,00 pemenang cadangandan selama diumumkan tidak ada sanggahan;Menimbang, bahwa kemudian hasil dari penetapan pemenang lelangdimaksud oleh Pokja diserahkan kepada saksi Dra.Hj.Murniati waktu itumenjabat selaku Plt.Direktur RSUD Muara Teweh selagus selaku PPK dan PAdengan dengan surat Nomor: 19/P2BJ/RSUD/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012agar segera dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBuJ)kepada
Duta Medika Sari Utama Pusat Palangka Rayadengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.103.900.000,00 pemenang cadangandan selama diumumkan tidak ada sanggahan;Menimbang, bahwa kemudian hasil dari penetapan pemenang lelangdimaksud oleh Pokja diserahkan kepada saksi Dra.Hj.Murniati waktu itumenjabat selaku Plt.Direktur RSUD Muara Teweh sekaligus selaku PPK dan PAdengan surat Nomor: 19/P2BJ/RSUD/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 agarsegera dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepadaPT.
1.Hj. NUR FAUJI
2.DR.Dian Sukma Dano PA
3.Dewi Wulan Sari, SE.Ak
4.Taufan Akbar
Tergugat:
1.Samad Malan
2.Rismawati Rajak
3.Yuyun Wartabone
4.Siti Hajar Manunggu
5.Farhan Manui
6.Jabida Lauri
7.Kasman Marengkeng
8.GAJALI HASYIM
10.PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN DALAM NEGERI Cq PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Cq BUPATI HALMAHERA SELATAN
11.Kementerian Perhubungan Cq Dirjen Perhubungan Udara Unit Bandar Udara Oesman Sadik
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN RI Cq KA KANWIL BPN PROV MALUT Cq KA KAN BPN KAB HAL SEL
2.BAHRUN HAMZAH
3.Abubakar Muhammad
4.MARIAM MARSAOLY
122 — 56
SALMIN DANO PAdengan BENNY HARTANTO, tertanggal 18 Februari 1990;5. Menetapkan bahwa Tanah Kebun seluas + 15. 640 M2 (Lima Ribu EnamRatus Empat Puluh Meter Persegi) yang letak dan batasbatasnyasebagaimana tersebut pada point 1 posita Gugatan Para Penggugatadalah sah sebagai tanah eks Kebun Warisan Milik Para Penggugat;6.
37 — 40
Pol DD 9790 PAdengan ongkos sewa sebesar Rp. 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah).Bahwa saksi Nurdin Abadi mengambil kayutersebut yaitu dengan cara saksi Nurdin Abadisendiri yang langsung membuka garis polisi(police line) lalu menaikan kayukayu tersebutke atas mobil truck dengan menggunakantenaga buruh satu demi satu dari mulai sore hariitu hingga menjelang tengah malam, dimanaburuh sebanyak 5 (lima) orang diantaranyaAcang, Herman, Alpin, Rinno, dan Sakkadengan diupah oleh saksi Nurdin Abadisebanyak
95 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 111 PK/TUN/201262621 Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali I yang secara sewenangwenang tidak mau mengakui eksistensi Hak Ulayat oleh MasyarakatAdat adalah hal yang keliru dan perlu untuk diluruskan, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Pokok Agraria jo Pasal 2Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat HukumAdat jelas dan mengakui eksistensi dari Hak Ulayat :Pasal 3 UU PADengan mengingat ketentuanketentuan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DOSTOM HUTABARAT, SH
294 — 99
Rancangan KontrakMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;Menandatangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/jasa;Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepadaPA;Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PAdengan Berita acara Penyerahan;Pengajuan Permintaan Pembayaran kepada PA melalui bendaharapengeluaran;Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
34 — 7
Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan barang / jasa kepada PAdengan berita acara penyerahane. Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan.f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanbarang / jasaBahwa selain saksi selaku PPK juga sebagai Kepala BidangPengembangan Usaha Perkebunan (Eselon 3).52Bahwa proses petani karet memperoleh bantuan bibit karet adalah :a.
PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama
Tergugat:
Pengguna Anggaran Pembangunan Pasar Induk Wonosobo Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemkab Wonosobo
488 — 780
Terhadap adanyaperbedaan pendapat klarifikasi dari pihak PPK dan PAdengan Penyedia PT. Tirta Dnea Addonnics Pratama tersebuttidak ditemukan fakta dalam Bukti Surat T.34 telah dilakukanklarifikasi terhadap buktibukti dokumen/suratsurat terkaitdengan pihak PPK dan PA Pekerjaan KonstruksiPembangunan Pasar Induk Wonosobo (sebagai contoh tidakada Berita acara Serah terima lahan, dan tidak ada MC OHal 86 dari 96 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.Smg2.1b. Bahwa Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT.
77 — 13
Por3) Menandatangani kontrak dengan pihak penyedia Barang / Jasa dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;4) Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;5) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;6) Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai (PA) melalui KepalaBidang Bina Marga;7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PAdengan Berita Acara Penyerahan;8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran
Rancangan Kontrak.2) Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa;3) Menandatangani kontrak dengan pihak penyedia Barang / Jasa dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;4) Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;5) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;6) Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai (PA) melalui KepalaBidang Bina Marga;7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PAdengan Berita Acara Penyerahan
Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PAdengan Berita Acara Penyerahan;8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas PekerjaanHalaman 159 dari 205 halaman Putusan Nomor 82/Pid.SusTPK/2015/PN.PbrUmum Kota Dumai (PA) melalui Kepala Bidang Bina Marga setiaptriwulan;9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanPengadaan Barang / Jasa;10.
86 — 24
Nomor10/KPTS/M/2008 tanggal 8 Februari 2008.Bahwa tugas saksi sebagai bendahara umum NegaraadalahMenguji kebenaran perhitungan tagihan yangtercantum dalam SPM;Menguji ketersediaan dana padakegiatan/subkegiatan/ Mata Anggaran Pengeluarandalam DIPA atau dokumen pelaksanaan = anggaranlainnyayang ditunjuk dalam SPM;Menguji kelengkapan Dokumen Tagihan Pembayaran(Kuitansi Pembayaran dan Berita AcaraVerifikasi); danMencocokkan tanda tangan pejabat penanda tanganSPM, cap/stempel kantor/satker PA/Kuasa PAdengan
Pembayaran dan Berita AcaraVerifikasi.Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukanpengujian SPM dengan cara sebagai berikut:menguji kebenaran perhitungan tagihan yangtercantum dalam SPM;menguji ketersediaan dana padakegiatan/subkegiatan/ MAK dalam DIPA ataudokumen pelaksanaan anggaran lainnya yangditunjuk dalam SPM;menguji kelengkapan Dokumen Tagihan Pembayaran(Kuitansi Pembayaran dan Berita AcaraVerifikasi); danmencocokkan tanda tangan pejabat penanda tanganSPM, cap/stempel kantor/satker PA/Kuasa PAdengan
ABDUL RAHMAN, SE.M.AP
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kendari
94 — 87
formal sebenarnya sesuai tugas fungsinya menjadi tanggung jawab dari PPKdan Penyedia ;Bahwa sebenarnya tidk ada hanya sebagaimana yang sudah saya jelakan tadi kalauPemohon menurut Sutrisno ada melakukan intervensi ;Bahwa Menurut Sutrisno Pemohon melakukan intervensi secara lisan;Bahwa Dari hasil audit yang seharusnya membuat kontrak terhadap proyek iniadalah PPK akan tetapi oleh karena jabatan PPK tersebut tidak ada atau kosongmaka yang menanda tangani kontrak tersebut adalah Kasat Pol.PP selaku PAdengan
86 — 18
Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PAdengan Berita Acara Penyerahan.h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarandan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan,dani.
66 — 34
Wika beton dan jika Penggugat konvensi inginmengalihkan ke Produk yang lain maka haruslah atas persetujuan pihak PPK/ PAdengan cara membuat Adendum baru atas persetujuan dari pihak Penggugat konvensidengan Tergugat I konvensi;Menimbang, bahwa didalam Perpres Nomor 04 Tahun 2015 didalam Pasal I Bab IKetentuan Umum, pada pasal angka 21 ditentukan bahwa Dokumen pengadaan adalahdokumen yang ditetapkan oleh ULP/ Pejabat pengadaan yang memuat informasi danketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam
100 — 29
Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PAdengan Berita Acara Penyerahan8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarandan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap Triwulandan9. Menyimpan dan menjaga ke utuhan seluruh DokumenBahwa terdakwa Sunardi, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.l. Bendung PengungungDesa Karang Jati Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran2011.
Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PAdengan Berita Acara Penyerahan8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap Triwulan dan9. Menyimpan dan menjaga ke utuhan seluruh DokumenBahwa terdakwa Sunardi, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.l. Bendung PengungungDesa Karang Jati Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran2011.
Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PAdengan Berita Acara Penyerahan8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarandan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap Triwulandan9. Menyimpan dan menjaga ke utuhan seluruh DokumenBahwa terdakwa Sunardi, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan RehabilitasiJaringan Irigasi D.l.
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1962 K/Pid.Sus/2011RANI selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas dan PAdengan sengaja menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan denganmempersiapkan berkas pencairan dana 100 % untuk pekerjaanpengadaan bibit ternak kambing Peranakan Ettawa dengan terlebihdahulu meminta penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran BelanjaDaerah selanjutnya disebut (SPD) dengan melampirkan SPPK No.524/842/Nak2008 tanggal 7 Nopember 2008, sehingga terbitlah
112 — 65
Bali di Denpasar, beserta dokumenkelengkapannya seperti : Copy DPA, SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) danSyaratSyarat Khusus Kontrak (SSKK), Rincian HPS, HPS dan SpesifikasiTeknis Barang; telah dilakukan pengajuan dokumen untuk dilakukan proseslelang ;Bahwa perbuatan Terdakwa KETUT SUASTIKA, SH. selaku PAdengan mengambil alin fungsi tugas PPK telah bertentangan dengan ketentuanpasal 11 ayat (1) a angka 2) Perpres 54 tahun 2010 dalam menetapkan rencanapelaksanaan pengadaan barang/jasa yang salah satunya
100 — 23
Rancangan Kontrak.2) Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa;3) Menandatangani kontrak dengan pihak penyedia Barang / Jasa dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;4) Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;5) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;6) Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai (PA) melalui KepalaBidang Bina Marga;7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PAdengan Berita Acara Penyerahan
115 — 24
Rancangan Kontrak.2) Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang /Jasa;3) Menandatangani kontrak dengan pihak penyedia Barang / Jasa dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;4) Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;5) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;6) Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai (PA) melaluiKepala Bidang Bina Marga;7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PAdengan Berita Acara Penyerahan
Rancangan Kontrak.2) Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa;3) Menandatangani kontrak dengan pihak penyedia Barang / Jasa dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;4) Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;5) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;6) Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai (PA) melaluiKepala Bidang Bina Marga;7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PAdengan Berita Acara Penyerahan
133 — 132
DinasKebersihandanPertamananKota Cirebon, yaitu :Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi antara lain spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga PerkiraanSendiri (HPS) dan rancangan kontrak;Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasakepada Pengguna Anggaran/PA (Kepala Dinas);Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PAdengan
130 — 18
Kabag Keuangan sebanyak 5 lembar SPMG dan tahun822004 pada saat menjabat sebagai Kabag Keuangan sebanyak 78 SPMG PAdengan total nominal sebesar Rp. 24.230.116.000, (dua puluh empat milyardua ratus tiga puluh juta seratus enam belas ribu rupiah)Bahwa saksi juga pernah menyerahkan pencairan SPMG PA untuk Terdakwatetapi melalui Ajudan Bupati yaitu Bambang Dwi Purwanto, Arinal Huda,dan Yudho Ismaryanto.Bahwa atas dana pencairan dana SPMG PA pada tahun 2002 belum ada yangdikembalikan yaitu sebanyak 59
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
147 — 46
Setelah mendapat rekomendasi dari LKPP dan berdasarkanpasal 84 ayat 6 Perpres 70 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa dalamhal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal, kelompok kerja ULPdapat melakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan PAdengan tetap memperhatikan prinsip Efisiensi, efeksifitas dan akuntabilitasdengan ketentuan : a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda b. menyakutkepentingan/keselamatan masyarakat. c. tidak cukup waktu untukmelaksanakan proses pelelangan/selesksi/
maka pihak POKJA langsung melakukankonsultasi kepada LKPP tanggal 17 Oktober 2012 dimana saat itu jugalelang dinyatakan gagal dan LKPP merekomendasikan agar dilakukanproses Penunjukan langsung sebagaimana ketentuan dalam perpres 70tahun 2012 ;Bahwa setelah mendapat rekomendasi dari LKPP dan berdasarkan pasal84 ayat 6 Perpres 70 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa dalam halpelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal, kelompok kerja ULPdapat melakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan PAdengan