Raka Palguna, S.H.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesiasebagaimana mestinya;Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapanHakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota,Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Maria FaridaIndrati, Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masingmasing sebagai Anggota,pada hari Rabu, tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, yangdiucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terouka

untuk umum padahari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, selesaidiucapkan pukul 10.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat,selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams,Manahan MP Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, Dewa Gede Palguna, danSaldi Isra, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti,dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, DewanPerwakilan Rakyat atau yang mewakili

Dewa Gede Palguna Saldi IsraPANITERA PENGGANTI,ttdRizki Amalia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Ki fitusi RepublikJl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Undata No.23 Kel Besusu Barat Kec Palu Timur Kota Palu atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahHalaman5 dari 25 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN Palguna Narkotika Golongan . Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Berawal ketika terdakwa I. SOFYAN alias IDU danterdakwa II.

Menetapkan bahwa anak yang bernama Putu Arga Guna Laksana, lahir di Sidetapa, tanggal 5 Desember 2009 sesuai Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-18022015-0039 dirubah namanya menjadi bernama Putu Argha Satya Palguna ;4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya ;5.

MD GD PALGUNA RP 100.000 ( seratus ribu rupiah )( JI.Wijaya Kresna )26 PAK KT DIANA RP 250.000 ( dua ratus lima puluh riburupiah )27 MD YUDI DERMADI RP 100.000, ( seratus ribu rupiah )( JL Sudirman No 32 Sgr )28 PT SUARSANA RP 200.000, ( dua ratus ribu rupiah )( UD Sentral Seseh Singaraja )29 KD DODY SLAMAT RP 100.000, ( seratus ribu rupiah )PRIHANTARA(ud Nata Jati Mebel )30 UD Slamet RP 150.000, ( seratus lima puluh ribu(Dsn. Dauh Margi, Ds. rupiah )Pemaron )31 M.

Konstitusi Nomor :21/PUUXII/2014, Tanggal 28April 2015 pada pokoknya memutuskan bahwa pasal 77 huruf a Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan danpenyitaan.Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dalamkenyataannya terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) oleh tiga hakimkonstitusi, antara lain : Aswanto, Dewa Gede Palguna

Menurut Dewa Gede Palguna (Hakim MK) berpendapat bahwa KUHAPmenganut due process model. Di negaranegara yang menganut due processmodel, konstruksi pemikiran memasukkan penetapan tersangka sebagaibagian dari ruang lingkup praperadilan juga tertolak. Tidak dimasukkannyapenetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan tidak dapatdipersalahkan menurut hukum internasional (internationally wrongful act)yang dapat dijadikan dasar menuntut adanya tanggung jawab negara (stateresponsibility).

,Ida Bagus Putu Raka Palguna, S.H., Wayan Sutita,S.H., Nikita Kesumadewy, S.H., dan Nurul IndahFajarini, S.H., M.H., para Advokat dari kantorAustrindo Law Office yang beralamat di Jalan RayaKuta No. 58 DE, Kuta berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 25 Februari 2020, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDenpasar tertanggal 26 Pebruari 2020, Reg Nomor560/Dat/2020, selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Melawan:1.

PENDAPAT BERBEDA (D/SSENTING OPINIONS)Terhadap Putusan Mahkamah ini, terdapat 3 (tiga) Hakim Konstitusi yaitu Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, yang memilikipendapat berbeda (dissenting opinions), sebagai berikut:1. Hakim Konstitusi Dewa Gede PalgunaBahwa Pemohon dalam permohonan a quo menjelaskan kualifikasinyaadalah sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagaianggota DPR dan merupakan Pemohon yang sama dengan Pemohon dalamPutusan Nomor 20/PUUXIV/2016.

Sementara itu, dalam Putusan MahkamahNomor 20/PUUXIV/2016 tersebut, dengan berpegang pada pendapat Mahkamahdalam putusanputusan sebelumnya, saya telah menegaskan pendirian sayabahwa perseorangan warga negara Indonesia dalam kualifikasi demikian tidakmemiliki kKedudukan hukum untuk bertindak selaku pemohon dalam pengujianUndangUndang terhadap UUD 1945 (vide pendapat berbeda Hakim Konstitusi Dewa Gede Palguna dalam Putusan Nomor 20/PUUXIV/2016).

dapat merugikan hak konstitusional warganegara.Oleh karena itu, berdasarkan petitum Pemohon yang menyatakan mohonputusan seadiladilnya (ex aequo et bono) maka frasa pemufakatan jahat dalamPasal 15 UU Tipikor harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatkarena bertentangan dengan UUD 1945.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilanHakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, AnwarUsman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Dewa Gede Palguna

masingmasingsebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahundua ribu enam belas dan hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Agustus,tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno MahkamahKonstitusi terobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulanSeptember, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 14.07 WIB,oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkapAnggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, DewaGede Palguna

jeniskelamin lakilaki, Agama Hindu, pekerjaanwiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Banjar Dinas Kutuh Kaja Desa Samsam,Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan Bali,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:Pimpinan PT BPR GISAWA, beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 198xxKuta Utara Badung, selanjutnya memberikan kuasakepada Ketut Suteja Putra,SP,SH dan Ni Putu RiaDewi Mareni, SH.MH, Para Advokat/PenasihatHukum yang berkantor pada Kantor Hukum BalissaLaw Office, beralamat di Jalan Palguna

sembilanHakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, AriefHidayat, Anwar Usman, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad FadlilSumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masingmasingsebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Oktober,tahun dua ribu empat belas dan sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayatselaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, WahiduddinAdams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, Dewa Gede Palguna

Arief Hidayat selaku Ketuamerangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria FaridaIndrati, Patrialis Akbar, dan Dewa Gede Palguna, masingmasing sebagaiAnggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti,dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan DewanPerwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)Terhadap putusan Mahkamah tersebut, terdapat tiga orang hakimkonstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu HakimKonstitusi Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Muhammad Alim, dan HakimKonstitusi Aswanto, sebagai berikut:7.1 Hakim Konstitusi Dewa Gede PalgunaSepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Pasal 77 KUHAPbertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5)UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah

atau tidaknya penetapantersangka, saya, Hakim Konstitusi Dewa Gede Palguna, berpendapat sebagaiberikut:Pertama, bahwa praperadilan adalah suatu pengertian hukum tersendiriyang berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan ataupenuntutan serta akibat hukum yang timbul darinya.

oleh Para Terdakwa; Bahwa awalnya Saksi dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana NarkobaBareskrim Polri mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di daerahBengkalis, terdapat beberapa jaringan peredaran gelap narkotika yang seringmemasukkan narkotika jenis sabu ke wilayah Bengkalis dari Malaysia melaluijalur laut, kKemudian setelah mendapatkan informasi tersebut pada akhir bulanJanuari 2020 Saksi bersama Tim dari Direktorat Tindak Pidana NarkobaBareskrim Polri yang dipimpin oleh Kompol Dewa Made Palguna

oleh Para Terdakwa;Bahwa awalnya Saksi dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana NarkobaBareskrim Polri mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di daerahBengkalis, terdapat beberapa jaringan peredaran gelap narkotika yang seringmemasukkan narkotika jenis sabu ke wilayah Bengkalis dari Malaysia melaluijalur laut, kKemudian setelah mendapatkan informasi tersebut pada akhir bulanJanuari 2020 Saksi bersama Tim dari Direktorat Tindak Pidana NarkobaBareskrim Polri yang dipimpin oleh Kompol Dewa Made Palguna

PENDAPAT BERBEDA (D/SSENTING OPINIONS)Terhadap putusan Mahkamah ini sepanjang mengenai kata dapat dalamPasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terdapat 4 (empat) Hakim Konstitusi yaitu Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, dan Maria Farida Indrati memilikipendapat berbeda (dissenting opinions), sebagai berikut:Para Pemohon mendalilkan bahwa, dalam praktik hukum, kata dapatdalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor (UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana

adanya penyalahgunaan wewenang olehpejabat pemerintah, termasuk ada atau tidaknya kerugian negara.Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kami berpendapat bahwaterhadap permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata dapatdalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, Mahkamah seharusnya menolakpermohonan a quo.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim olehsembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota,Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Dewa Gede Palguna

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 123Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, AnwarUsman, Maria Farida Indrati, Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto,Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masingmasingsebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asyari sebagai PaniteraPengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili,Dewan Perwakilan

Dewa Gede Palguna Suhartoyottd. ttd.Aswanto Manahan M.P Sitompulttd. ttd.Patrialis Akbar Wahiduddin AdamsPANITERA PENGGANTI,ttd.Syukri Asyari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Raka Palguna, S.H., Heru, S.H., M.Hum. Adalahpara advokat yang berkantor di AUSTRINDO LAW OFFICE(Advokad & Kurator), yang beralamat di Jalan Raya KutaNomor 58 DE, Kuta, Badung Bali. Bertindak berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2020. Yang telahdidaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 319/Daf/2020 tertanggal 9 Februari 2020.

Raka Palguna, S.H., Heru, S.H., M.Hum. Adalahpara advokat yang berkantor di AUSTRINDO LAW OFFICE (Advokad &Kurator), yang beralamat di Jalan Raya Kuta Nomor 58 DE, Kuta, BadungHalaman 9 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Padt.Bth/2020/PN Dps. Bali. Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari2020. Yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri DenpasarReg.

pekerjaan wiraswasta,kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal diBanjar Dinas Kutuh Kaja Desa Samsam, KecamatanKerambitan, Kabupaten Tabanan Bali, yang selanjutnyadisebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;Melawan:Pimpinan PT BPR GISAWA, beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 198xx KutaUtara Badung, selanjutnya memberikan kuasa kepada Ketut Suteja Putra,SP,SH dan Ni Putu Ria Dewi Mareni,SH.MH, Para Advokat/Penasihat Hukum yangberkantor pada Kantor Hukum Balissa Law Office,beralamat di Jalan Palguna

2014 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan pada tahun 2014 bertempat di di Bukit Jogong Kabupaten Musi Rawas, di Desa HWukirsari Kabupaten Musi Rawas, Dusun Il Desa Qi Tambah Asri Kecamatan TugumulyoKabupaten MuM Rawas atau setidaktidaknya pada suatu tempat lam yang masih dalamDaerah Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja melakukan kekeiasan atauancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak yaitu saksi Eka Septia Nurjanah Binti Edi Palguna

., IDABAGUS RAKA PALGUNA, SH, HERU, SH., M.Hum, dan NI NYOMANSRI PUSPADEWI, SH., MH. para Advokat pada Kantor AUSTRINDOLAW OFFICE (Advokat & Kurator) yang berkantor di Jalan Raya KutaNo. 58 DE KutaBali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaPELAWAN KONVENSI/TERLAWAN REKONVENSI;DAN1. SONY, bertempat tinggal di KP!

., IB.Putu Raka Palguna,SH., IG.N.Putu Alit Putra, SH., Nikita Kesumadewy, S.H., Advokat & AsistenAdvokat dari AUSTRINDO Law Office, Advokat dan Kurator yangberkantor di JI. Raya Kuta No. 58 DE, Kuta 80361, BaliIndonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2016selanjutnya disebut sebagal............... 0... cee eee ee ee ee Penggugat;LawanPT. RABIK BANGUN PERTIWI (BLUELINE BROADBAND INTERNET)beralamat di Jl. Patin Jelantik, Komp.

,I.B.PUTU RAKA PALGUNA, SH.Para Advokat danAsisten Advokat yang berkantor di Ausitrindo Law Office yangberkedudukan di Jl. Raya Kuta No. 58 DE, Kuta, 80119, Bali,Indonesia, Phone: +62 361 472 6081; +62 361 472 6082; Faximile:+62 361 472 6083, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai ; Sec aee Seen EEE Pemohon $;melawanPemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan HakAzasi Manusia Republik Indonesia c.g. Direktur Jenderal Imigrasic.q.

,S.H , Advokat/Penasehat Hukum yangberkantor pada Kantor Hukum Balissa Law Office, yang beralamat diJalan Palguna 101 X, Banjar AktaLembeng, Desa Ketewel, KecamatanSukawati, Kabupaten GianyarBali, berdasarkan Surat Kuasatertanggal,7 Mei 2019, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 7 Mei 2019 dengan RegisterNomor: 119/SKN/PN.Tab/2019, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding semula Tergugat ;Pengadilan Tinggi, tersebut ;Setelah membacaberkas perkara serta suratsurat

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilanHakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,Suhartoyo, Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, ManahanM.P.

Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagaiAnggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun duaribu sembilan belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusiterbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam, bulan Januari, tahun duaribu dua puluh, selesai diucapkan Pukul 13.47 WIB, oleh sembilan HakimKonstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,Suhartoyo, Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, ManahanM.P.

Dewa Gede Palguna Enny Nurbaningsihttd. ttd.Arief Hidayat Manahan MP Sitompulttd. ttd.Saldi Isra Wahiduddin AdamsPANITERA PENGGANTI,ttd.Ria Indriyani Panitera Jin.