Setelahn sampai di dalam negeri barang tersebut di uji lagi di balalLaboratorium pengujian untuk mengetahui produk tersebut layak di konsumsiapa tidak; Bahwa peraturan perundangundangan yang mengatur tentangpersyaratan sanitasi tersebut antara lain adalah UU RI Nomor 18 Tahun 2012tentang pangan, pasal 135 Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatanproses Produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran panganyang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana di maksuddalam pasal 71

Menyatakan Terdakwa FITRONIUS Anak YULIANUS JUNGGAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN BekMenyelenggarakan Kegiatan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Panganyang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 3 (tiga ) bulan dan 15 (lima belas) hari;3.

No.18 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (23) adalahSetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangkapenjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaranuntuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan denganpemindatanganan pangan dengan memperoleh imbalan, danberdasarkan keterangan saksi Arham Sulaeman.S.Si ,Dahlan,S.Si dan Irwan, AM yang mengatakan bahwa panganyang tidak memiliki Izin Edar milik terdakwa sudah ada yangterjual lewat Online dan dihubungkan dengan pengakuanHalaman 11 dari 14 Putusan

Departemen Keuangan dalam bentuk subsidi panganyang dicantumkan dalam UndangUndang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN2010;Bahwa kemudian Bupati Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan SuratKeputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 13/KEPBUPBB/103/2010 tanggal15 Januari 2010 tentang Sistim dan Mekanisme Penyaluran Beras UntukKeluarga Tepat Sasaran Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Bone Bolangodimana pada Poin a mengatakan Beras yang disubsidi dari AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak 13 kg/RTS per

jasa tersebut;danPasal 8 huruf f : tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasatersebut;Bahwa, terkait Pasal 8 huruf b, d dan f pada UU RI Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen, jika terjadi Suatu tindak pidana, pihak danatau instansi yang harus lebih dahulu menyelesaikannya adalah BPOM(Badan Pengawasan Obat dan Makanan), selaku Pengawas bagi paraprodusen dan konsumen, dimana hal ini terkait juga dengan produk panganyang

karenaLabel sesuai dengan UU tentang Pangan, Pasal 96 ayat 1, yaituPemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang danjelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemassebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan;Bahwa, terkait suatu kadar Mutu Minuman beralkohol/Pangan dan ataustandar keamanannya, menjadi kewenangan pertama dan utama adalahBPOM selaku Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi suatu barangdan atau produk yang diedarkan, hal ini dimaksud dengan Mutu Panganyang

Pasal 89 UndangUndang RI No. 18Tahun 2012 tentang Panganyang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Unsur setiap orang ;Halaman 31 dari 40halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbo2. Unsur memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamananpangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan;Menimbang bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.

Unsur menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi,penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan panganyang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimanadimaksud dalam pasal 71 ayat (2);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Barang Siapa;Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.

Menyatakan Terdakwa JAIMA Anak NIPON, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenyelenggarakan kegiatan atau proses produksi,penyimpanan, pengangkutan, dan /atau peredaran panganyang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangansebagaimana yang terurai dalam dakwaan Kesatu Pasal 135UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012Tentang Pangan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAIMA Anak NIPON, denganpidana penjara selama 1 (satu) bulan.3.

Menyatakan terdakwa JAIMA Anak NIPON telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan peredaran panganyang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan.2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa JAIMA Anak NIPON dengan pidana penjaraselama 1 (satu) bulan.3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.4. Memerintah terdakwa tetap ditahan ;5.

terus menerus diminum akanmembahayakan jiwa manusia atau akan meninggal.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara iniharuslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadibagian dalam putusan ini.Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa olehPenuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni,pasal 140 Jo pasal 86 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Panganyang

(Peraturan Menteri Perdagangan No.15 tahun2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Peredaran danPenjualan, Perizinan Minuman Beralkohol).Bahwa Ahli menjelaskan bahwa minuman oplosan jenis SOPI hasil produksidari Saudara YONDRI TITALEY tidak melalui proses sanitasi yang baik,karena dibuat tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi panganyang baik karena produksi minuman SOPI tersebut menggunakanbarang/kemasan bekas pakai jadi untuk peralatan tersebut tidak hygeinesserta standar mutu pangan

terhadap hal tersebut,namun karena berupapangan minuman oplosan jenis sopi yang dijual oleh saudara YONDRITITALEY tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik, sehingga tidakmemperhatikan ambang batas naksimal cemarannya.Bahwa Standar mutu pangan minuman oplosan jenis sopi ynang dijual olehsaudara YONDRI TITALEY sangat susah untuk dipastikan atau dievaluasikarna produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yangbaik, karna dibuat tanpa keahlian dan tidak memenuhi jarak produksi panganyang

Puluh Ribu Rupiah) dan2(dua) Lembar Uang Rp 10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN BikBahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wit,Petugas Kepolisan atas nama saksi IMMANUEL KOIBUR dan Saksi LUKASRUMBIAK atas informasi masyarakat telah menangkap terdakwa YondriTitaley terkait tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan panganyang

dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjualPangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangandengan memperoleh imbalan.Menimbang, bahwa Berdasarkan faktafakta) yang terungkapdipersidangan sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wit,Petugas Kepolisan atas nama saksi IMMANUEL KOIBUR dan Saksi LUKASRUMBIAK atas informasi masyarakat telah menangkap terdakwa YondriTitaley terkait tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan panganyang

Umar No. 116 Tanjung Balai tepatnya di toko Dewiatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pelaku usaha panganyang dengan sengaja tidak izin edar terhadap setiap pangan olahan yangdibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalamkemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1),perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 466 /Pid.Sus/2018/PT MDNBahwa

Unsur Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi,penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran panganyang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;Menimbang, bahwa terhadap unsur menyelenggarakan kegiatan atauproses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yangtidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan adalah bersifat alternatif, apabilasalah satu kegiatan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur kedua ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peredaran pangan

memiliki izin edar dikarenakan produk obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetik serta pangan mengadung zatzat sehingga harusdiuji terlebin dahulu secara laboratorium kandungan zat yang terdapatdidalam obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika serta pangantersebut dan apabila kandungan zatnya tidak mengadung zat yangberbahaya maka obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sertapangan tersebut diterbitkan izin edarnya; Bahwa Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika serta panganyang

pemeriksa kepada Ahli (barang bukti), dapat Ahli katakanbarang tersebut masuk dalam kategori suplemen yang merupakan kategoripangan bukan sediaan farmasi, oleh karenanya Majelis Hakim memperoleh faktaTerdakwa menjual produk pangan;Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN TjgMenimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka dalam halini tidak terjadi kKesalanan/kekeliruan tentang orang (error in persona), dalam artiTerdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah pelaku usaha panganyang

penurunanatau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan) tersebut terjadipada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT di JalanSumatera (kompleks Missi) perumahan kesehatan Wamena; Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa bahan Pangan yang telahdiproduksi untuk diedarkan (yang dengan sengaja menggunakan bahantambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkanatau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan panganatau dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan panganyang

tambahanPangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalamproses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atauminuman;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi Panganberdasarkan Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Panganadalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah,membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/ataumengubah bentuk Pangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Untuk Diedarkan menurutMajelis Hakim dapat disamakan dengan pengertian Peredaran Panganyang

Sedangkan jumlah hari masaiddah bagi istri yang bada dukhul dan tidak dalam keadaan hamiladalah 3 kali sucian, atau secara umum berlangsung selama 3 bulan(90 hari).eDengan demikian dapat diketahui bahwa besaran nafkah panganyang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesarUl = Rp. 30.000,00 x 90 hariy = Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3bulan.Nafkah Sandang (kiswah)e Bahwa yang dimaksud kiswah adalah pakaian yang dikenakan untukmenutup aurat.

Sedangkan jumlah hari masaiddah bagi istri yang bada dukhul dan tidak dalam keadaan hamiladalah 3 kali sucian, atau secara umum berlangsung selama 3 bulan(90 hari).eDengan demikian dapat diketahui bahwa besaran nafkah panganyang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesarUl = Rp. 30.000,00 x 90 hariy = Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3bulan.Nafkah Sandang (kiswah)e Bahwa yang dimaksud kiswah adalah pakaian yang dikenakan untukmenutup aurat.

B No. 177 Teluk Gong KecamatanPenjaringan Jakarta Utara atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pelaku Usaha Panganyang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahanyang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalamkemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Dalam halpengawasan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan

Mengingat harga bahanbahan panganyang kian hari kian melambung, serta biaya pendidikan untuk anakanak yang dirasa Termohon semakin tinggi, maka demi mencukupikebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta biayapemeliharaan anakanak, dan sebagai bentuk bakti Termohonsebagai seorang istri yang hendak membantu suaminya, Termohonbekerja di PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia Cabang PelabuhanTanjung Priok;5.

MARIAFERAWATY WAWO Alias FERA dan saksi MARIANUS VIANEY MUGA VIANkembali melakukan pemeriksaan terhadap ikan jenis tembang dari Pasar Boawae maupunPasar Nangaroro yang sebelumnya telah diperiksa dan dinyatakan mengandung formalin,dan setelah dilakukan pemeriksaan benar bahwasanya ikan tersebut mengandungformalin, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel tanggal 25Maret 2014 (terlampir dalam berkas perkara) ; Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Keamanan Ketahanan Panganyang

dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bajawa dan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar jam 10.00 wita, atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di PasarNangaroro, di Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nagaroro, Kabupaten Nagekeo, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Bajawa, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi dan memperdagangkan panganyang

Menyatakan Terdakwa WELMINA MANINEMWARBA tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukanproses produksi, menyimpan, mengangkut, dan mengedarkan Panganyang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan;8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;9.

172/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 09 Mei2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa MUSLIM Bin ABDULLAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan produksi panganyang

Memasukkan pangan ke dalamwilayah Indonesia dan atau mengedarkan diwilayah Indonesia panganyang tidak meemnuhi ketentuan UndangUndang ini dan peraturanpelaksanaannya.