Smg juncto Nomor04/Pdt.PK/2018/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarangpermohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hariitu juga;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan peninjauan

Nomor2/Pdt.PK/2018/PN Sdk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSidikalang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauankembali yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1828K/Pdt/2012 tanggal 27 November 2014 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 16 Nopember 2016 kemudian terhadapnya denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Desember 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 01/PDT.PK

rupiah);Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2436K/Pdt/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 20 Juni 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2017diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Desember 2017sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan PeninjauanKembali Nomor 52/Pdt.G/2013/PN Bwi juncto Nomor 7/Pdt.PK

., juncto Nomor 01/Pdt.PK/2016/PN.Bwi., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti denganmemori peninjauan kembali yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon PeninjauanKembali Kedua tersebut telah diberitahukan kepada Termohon PeninjauanKembali Kedua pada tanggal 1 Maret 2016, kemudian TermohonPeninjauan Kembali Kedua mengajukan jawaban memori peninjauankembali

197 PK/Pdt/2018Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor3245K/Pdt/2016, tanggal 18 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi padatanggal 2 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Tergugatl/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 27 Oktober 2016 diajukan permohonan peninjauan kembalipada tanggal 28 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.PK

2018;Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 109K/PDT/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 20 September 2018 kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2018 diajukan permohonan peninjauankembali pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.PK

rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2518K/Pdt/2012 tanggal 19 Juni 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 10 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Para PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 1 April 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali padatanggal 16 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 8/PDT.PK

Putusan Nomor 2092 K/Pdt/2014, tanggal 19Maret 2015;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2092 K/Pdt/2014,tanggal 19 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebutdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2016,kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018 diajukan permohonan peninjauan kembalipada tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK

., tanggal 19 Desember 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap' tersebut telah diberitahukan kepadaPenggugat/Terbanding pada tanggal 28 Februari 2019 kemudianterhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019, diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 April 2019 sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor01/Pdt.PK/2019/PN.Plw., juncto Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Plw., yang dibuatoleh Panitera

2016tanggal 17 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebutdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauankembali pada tanggal 1/7 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/Pdt.G/2014/PN Sit,juncto Nomor 126/PDT/2015/PT.SBY, junctis Nomor 286 K/Pdt/2016 junctoNomor 01/PDT.PK

., juncto Nomor 03/Pdt.PK/2019/PNSmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonantersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut padatanggal itu juga;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan

menolak permohonan kasasi denganPutusan Nomor 1199 K/Padt/2017 tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1199K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 29 Desember 2017 kemudian terhadapnya diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Juni 2018 sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 430/Pdt.G/2015/PN.Smg. juncto Nomor 13/Pdt.PK

sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Jawa TimurNomor 46/PDT/2017/PT SBY, tanggal 30 Maret 2017 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2017 kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017 diajukan permohonanPeninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2017 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor4/Pdt.PK

untukmembayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapbkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1610K/Pdt/2017 tanggal 26 September 2017 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 11 Mei 2018, kemudian diajukan permohonan peninjauankembali pada tanggal 1 November 2018 sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK

membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratusridu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1772K/Pdt/2012 tanggal 18 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalipadatanggal 8 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembalidiajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan PeninjauanKembali Nomor 1/Pdt.PK

dengan amar ditolak dengan putusan Nomor 2345 K/Pdt/2015tanggal 12 April 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2345K/Pdt/2015 tanggal 12 April 2016 yang telah mempunyai kKekuatan hukumtetap tersebut diberitahnukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 29 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Para PemohonPeninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal2/ Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK

Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2013hukum pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan MahkamahAgung RI Register Nomor 2199 K/PDT/1999 justru jauhjauh hari sebelum"penyerahan secara baikbaik sebagai bentuk eksekusi damai" dan "penyerahansecara damai" dimaksud, tepatnya pada tanggal 31 Januari 2002 (vide:pengakuan Penggugat dalam posita gugatan angka 3 dan Akta PernyataanPermohonan Peninjauan Kembali (diajukan oleh pemohon) Nomor02/Pdt.PK/2002/PN.Btg., tertanggal 31 Januari 2002);Maka secara hukum

TanjungMerah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 2199K/PDT/1999 tertanggal 21 Juli 2000 konform dengan alasan tersebut dalampokok perkara dalam konpensi angka 5 di atas;Bahwa pada tanggal 31 Januari 2002, Tergugat Rekonvensi telahmenempuh upaya hukum permohonan peninjauan kembali (PK) atas PutusanMahkamah Agung RI Register Nomor 2199 K/PDT/1999 tertanggal 21 Juli 2000melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, sesuai Akta PernyataanPeninjauan Kembali ( diajukan oleh Pemohon) Nomor 02/Pdt.PK

konformalasan tersebut dalam pokok perkara dalam konpensi angka 12 di atas;Bahwa walaupun persengketaan hukum menyangkut objek sengketatelah berakhir dan selesai secara tuntas dengan kesepakatan perdamaian,bahkan pula kesepakatan perdamaian a quo telah selesai dilaksanakan(dieksekusi) oleh Pengadilan Negeri Bitung sebagaimana dimaksud dalamposita tersebut pada angka 8 di atas, tapi oleh sebab Tergugat Rekonvensi tidakpernah mencabut Akta Pernyataan Peninjauan Kembali (diajukan olehpemohon) Nomor 02/Pdt.PK

diderita Para Penggugat RekonvensiRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Gajah Raya Semarangsebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No.49 atas nama MintardjoHalim adalah sah milik Penggugat Rekonvensi (Mintardjo Halim); Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telahdiletakkan oleh Pengadilan Negeri Semarang terhadap sebidang tanahberikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Gajah RayaNomor 07/Pdt.PK

Nomor 07/Pdt.PK.2014/PN.Smg. permohonanmana disertai dengan alasanalasannya yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu ParaTermohon Kasasi/ Tergugat , Il/Para Terbanding dengan saksama padatanggal 25 Juni 2014, kKemudian terhadapnya oleh Para Termohon PeninjauanKembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Tergugat , Il/Para Terbandingdiajukan

Nomor 02/Pdt.PK/2013/PN.Wnsb., yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Wonosobo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauankembaliyang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2013 itu juga;Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepadaHal. 5 dari 7 Hal. Put.