Ditemukan 139 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kpn
Tanggal 7 Juli 2021 — Penuntut Umum:
RENDY ADITYA PUTRA W, SH
Terdakwa:
JUKI
5441
  • 1999;e Bahwa pihak yang diberikan prioritas kesempatan untuk melakukanperpanjangan terhadap tanah yang alas kepemilikannya berupa Sertipikat HakGuna Usaha (SHGU) yang telah habis, maka secara hukum perdata adalahdiberikan kepada pemilik awal terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)tersebut;e Bahwa pihak yang berwenang mengeluarkan keputusan terkait izinperpanjangan terhadap tanah yang alas kepemilikannya berupa Sertipikat HakGuna Usaha (SHGU) dan alas kepemilikan yang lainnya adalah hanyaKantor Pertananan
Register : 01-06-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 43/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 16 Nopember 2015 — - Nyonya Margaretha Tjandra Sebagai Penggugat - DR. Hasan Anoez Sebagai Penggugat II Intervensi Melawan : - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Sebagai Tergugat I - Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Makassar Sebagai Tergugat II - Peter David (Pieter David Phie) Sebaai Tergugat II Intervensi
386322
  • SulawesiSelatan ;5 Bahwa obyek gugatan berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kota MakassarNo.646/300.773.7 1/IH/2015 tanggal 23 Maret 2015 bukanlah merupakan obyekgugatan sebagaimana disyaratkan, karena surat tersebut bertujuan untuk menarikperedaran Sertipikat Hak Milik Nomor 2/ Sawerigading yang merupakanpelaksanaan dari Diktum Kedua Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPNDiktum Ketiga Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertananan
Register : 22-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kpn
Tanggal 7 Juli 2021 — Penuntut Umum:
RENDY ADITYA PUTRA W, SH
Terdakwa:
ABDUL HANAN, S.Pd I
5749
  • 1999;e Bahwa pihak yang diberikan prioritas kesempatan untuk melakukanperpanjangan terhadap tanah yang alas kepemilikannya berupa Sertipikat HakGuna Usaha (SHGU) yang telah habis, maka secara hukum perdata adalahdiberikan kepada pemilik awal terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)tersebut;e Bahwa pihak yang berwenang mengeluarkan keputusan terkait izinperpanjangan terhadap tanah yang alas kepemilikannya berupa Sertipikat HakGuna Usaha (SHGU) dan alas kepemilikan yang lainnya adalah hanyaKantor Pertananan
Register : 18-12-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 28 Januari 2021 — IRWAN SUNARYO VS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG, Dk
16466
  • tanahberdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai public;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 UU No 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diaturbahwa lembaga Pertanahan menetapkan penilai dan mengumumkan penilaiyang telah ditetapkan untuk melaksanakan penilaian objek pengadaan tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, apabila Penilai Pertananan
Register : 21-06-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN AMBON Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
HUSNI ALZAGLADIE
Tergugat:
1.KASIM SILAWANE
2.LA JINA
3.AMURIA
4.LA JUNI
5.LA ARIFIN
6.WA ODE DJU U
7.LA DIMAN
8.LA ATIRI
9.LA ODE SARIU
10.ASWAN
11.LA ODE DAHARI
12.LA REY
13.LA RUDI
14.WA ATIAH
15.LA YUSRON
16.LA MACA
17.LA YANI
18.LA YAMIN
19.WA NANA selaku ahli waris pengganti dari LA BAINURU
20.WA JU U selaku ahli waris dari LA RIJALI
21.LA EMI
22.WA MIMI
23.LA MANE
24.RASNA
25.LA ODE JAKARA
26.LA MESA alias LA HALIM
27.LA RAMLI
28.LA AMO
29.LA YAFFER
30.WA AMRIA
31.LA JUUI
32.LA ODE YAMIRA
33.WA SAIMA
34.YUSRAN
35.WA ODE AFIA
36.ISNA PARI
37.ABIDIN DOA ENDE
38.Pemerintah Raja Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
39.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
22089
  • saksi jelaskan bahwa dasar hukum pembuatanSertifikat oleh masyarakat di Dusun Bandarin adalah program PRONAoleh Pertanahan Kota Ambon tahun 2009 dan Surat Keterangan dariNegeri Rumah Tiga dan tidak dapat dibenarkan karena tanah tersebutadalah Tanah Negara bukan Tanah Adat dan terhadap penerbitanSertifikat tersebut menurut saksi terdapat cacat hukum administrasikarena apabila Tanah tersebut adalah bekas Eigendom Verponding No.1029 yang berhak untuk mengeluarkan surat keterangan alas hakadalah Kantor Pertananan
Register : 24-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
PEPZI ZURAIDI Bin ZAINUL ABIDIN.Alm
17298
  • Lubuk Sandi Kab.Seluma sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertananan Kab.Seluma Nomor : 20/KEP17.05/I/2017, tanggal 30 Januari 2017adalah sebagaiberikut : Menyiapkan rencana kerja percepatan Pendaftaran Tanah. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidangtanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tandapenerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya.
Register : 04-05-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN SERANG Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Srg
Tanggal 18 Januari 2018 — - PENGGUGAT : RISNAWATI SE.,MSi - TERGUGAT : dr ALICE LAWADINATA
27875
  • Pertanahan Kabupaten Serangselaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 01/KEP.36.04/IV/2015tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Serang Nomor : 62/Kep.36.04/IV/2014 Tanggal 04 April 2014Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah UntukPembangunan waduk Sindangheula dinas Sumber Daya Air danHal 151 dari 163 Putusan Nomor : 48/Pat.G/201 .SIg13.14.15.Pemukiman Pemerintah Provinsi Banten dan Sekretariat diberi tandaT.T.IV11 ;Photo copy Keputusan Kepala Kantor Pertananan
Register : 03-08-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1178/Pid.B/2020/PN Mks
Tanggal 30 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
PANCA TRISNA T.
539134
  • C.1,sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 568, 569 dan 805 KelurahanHalaman 3 dari 111 Putusan Nomor1178/Pid.B/2020/PN Mks.Bulurokeng.Foto copy legalisir, Surat Kepala Pertanahan Kota Makassar nomor : 615/300.773I11/2010, tanggal 5 Maret 2010, tentang pemblokiran;Foto Copy legalisir Surat dari Kepala Kantor Pertananan Kota Makassar nomor :1537/300.773.71/VII/2010, tanggal 28 Juli 2010, perihal perpanjanganpemblokiran;1 (Satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Somasi yang ditujukan kepada BapakDirektur
Register : 13-03-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pps
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
GATH HAMIT
Tergugat:
1.PT. CITRA ARGO ABADI
2.KEPALA DESA LAWANG URU
15158
  • bahwa dari apa yang dikedepankan oleh Penggugat sebagaimanauraianuraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat mengajukanbuktibukti Surat menyangkut tanah sengketa (vide bukti tertanda P2.1) dan saksisaksi, akan tetapi bukti surat maupun keterangan saksisaksi Penggugat tidak mampumelumpuhkan bukti Surat dari Tergugat, hal mana bukti Fotocopy dari asli Sertifikat HakHalaman 123 dari halam 135 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN PpsGuna Usaha Nomor: 21, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertananan
Register : 13-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 416/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 30 Januari 2019 — TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG, DK VS DRS. MAX MELLING SIMANGUNSONG DAN RUSLAN BR SIMANJUNTAK, DKK
62177
  • Simangunsong pada tahun2000/2001 memohonkan kepada Kantor Pertananan Tapanuli Utara agarterhadap tanah peninggalan KK. Jahiram Simangunsong yang telahdiserahkan seluruh keturunan ahli waris KK.
Register : 19-12-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 251/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat : PT. SAPERE AUDE Tergugat : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Tergugat II Intervensi : IRFANNUDIN, dkk.
570567
  • Penggugat sebagai datapendukung sebelum menerbitkan objek sengketa, sehingga penerbitantersebut dapat memberikan kepastian hukum;Bahwa hal ini pun seharusnya dilakukan dalam Kegiatan pemeriksaanlapangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19, meliputi: huruf b.pencarian keterangan dari saksisaksi dan/atau pihakpihak yang terkait,sehingga dapat dipastikan antara data fisik dan yuridis Sesual;Bahwa dalam objek sengketa pada halaman 10 angka 15 disebutkan adanyaNota Dinas Kepala Seksi Infrastruktur Pertananan
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
5334
  • Permohonan dilakukan oleh Sekretaris DaerahKabupaten Toba Samosir kepada Kepala Kantor Pertananan Kabupaten TobaSamosir;6. Bukti surat bertanda T.l4a tentang Sekretariat Daerah Kabupaten TobaSamosir Sekretariat Daerah kepada Bupati Toba Samosir Nomor:900/3791/BPKAD/2017, tanggal 16 Juni 2017, perihal: Permohonan PersetujuanHibah Tanah Seluas 400.000 m?
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA KOTABARU Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13172
  • objek pemeriksaan tersebutselama 2 (dua) bulan terakhir; Setelah dilakukan pengukuran oleh Pegawai ukur BPN, ukuran danbatasbatas objek rumah tersebut sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor00477 atas nama Sayid Kadril Al Idrus Tanggal 11 April 2017 dengan luas1864 M* Akan tetapi SHM Nomor 00477 telah menjadi agunan/jaminan padaTurut Tergugat Il, yang terikat dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00130atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2018oleh Kepala Kantor Pertananan
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
5855
  • Permohonan dilakukan oleh Sekretaris DaerahKabupaten Toba Samosir kepada Kepala Kantor Pertananan Kabupaten TobaSamosir;6. Bukti surat bertanda T.l4a tentang Sekretariat Daerah Kabupaten TobaSamosir Sekretariat Daerah kepada Bupati Toba Samosir Nomor:900/3791/BPKAD/2017, tanggal 16 Juni 2017, perihal: Permohonan PersetujuanHibah Tanah Seluas 400.000 m?
Register : 19-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 116/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Megatop Inti Selaras Diwakili Oleh : PT. Megatop Inti Selaras
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
275390
  • Bukti ini diajukan oleh TERMOHON BANDING(dahulu PENGGUGAT) dengan diberi keterangan bahwa bukti tersebutadalah asli diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, namun pernyataan tersebutdibantah oleh TERGUGAT VII (Kantor Pertananan Kab.
Register : 16-08-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Penggugat: 1.Arie Rompas 2.Kartika Sari 3.Fatkhurrohman 4.Afandi 5.Herlina 6.Nordin 7.Mariaty Tergugat: 1.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia 2.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Pertanian Republik Indonesia 4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 5.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia 6.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Kalimantan Tengah 7.Negara Republik Indonesia Cq. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
25853239
  • Hutan dan atau Lahan Untuk Mencegah BencanaAsap.Sedangkan yang berhubungan dengan pencabutan izin yangdiduga dilakukan oleh perusahaan perkebunan sebagaipenyebab kebakaran mengingat sudah terbitnya Hak GunaHalaman 114 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pat.G/LH/2016/PN Pik4.4.4.5.Usaha bukan lagi kKewenangan pemerintah provinsi ataukabupaten, melainkan kewenangan itu) ada pihakKementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionalsesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertananan
Register : 30-10-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 01-07-2024
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM
Tanggal 18 Januari 2024 — Penuntut Umum:
MARYANI MELINDAWATI., SH., MH
Terdakwa:
1.ARYA NURJAYANI alias ARYA Bin H. UJANG BAHRUDIN
2.OPIK ABDURRAFIQ alias OPIK bin UWOS ACHMAD ROSADI
920
  • 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Nomor 069/KTA/DITJENPOT/IV/2023, tanggal 28 Januari 2023, masa berlaku sampai tanggal 02 Februari 2024 atas nama SUKARTO yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
  • 1 (satu) Surat Izin Senjata Api Nomor 515/Pothan/081/2021, tanggal 25 September 2021 atas nama SUKARTO atas jenis senpi Makarov (7.65 mm-T 13 MP 654 K 4468) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertananan Kementerian
Register : 31-01-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN PLG
Tanggal 23 Maret 2017 — Penuntut Umum:
M. NURUL HIDAYAT, SH., dkk.
Terdakwa:
Ir Deni Pasha Satari Bin Gunawan Satari
16746
  • SHS, hari kamis tanggal 13 September 2012 di Hotel Smart Lubuklinggau;
  • Copy 1 (satu) bundel dokumen/ data transfer dana pinjaman mitra binaan triwulan IV TH. 2012 SME & SR Partnership Program Region Sumbagsel tanggal 11 Desember 2012 senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  • Copy 1 (satu) bundel data monitoring 2013;
  • Copy 1 (satu) bundel anggunan berupa 30 (tiga puluh) buah Sertipikat tanah milik mitra binaan dari Badan Pertananan Nasional
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
4021198
  • 14 Agustus 2000 seluas 6.655 Ha yang menjadilampiran Berita Acara Rapat tanggal 19 Januari 2001 ;3) Rapat Pembahasan Masalah Areal 4.650 Ha yang hasilnya tertuangdalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 1 Desember 2001 yangditandatangani oleh yang mewakili Masyarakat Adat Marga Buay PemukaPangeran llir dengan yang mewakili Masyarakat Adat Marga BuayPemuka Bangsa Raja, kesepakatan dimaksud juga turut diketahui danditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Bupati Way Kanan (Tergugat32), Kepala Kantor Pertananan