Ditemukan 166 data
26 — 9
Dan untuk melunasi hutang piutan Termohon Konveksi, bukan Pemohonyang melunasi karena Termohon menjual Mobil Avanza Sebesar Rp.122.000.000 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah), untuk Mobil Avanzatersebut dibeli dari pinjaman Bank BRI Cab. Bima Termohon Konveksisebagai uang DPnya dan pembayarannya dari Pemotongan gaji PNSTermohon Konveksi.5.
25 — 3
Brebes atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriBrebes, YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUTSERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN MAKSUD UNTUKMENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWANHUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGANTIPU MUSLIHAT ATAUPUN DENGAN RANGKAIAN KEBOHONGAN,MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATUKEPADANYA, ATAUPUN SUPAYA MEMBERIKAN UTANG MAUPUNMENGHAPUSKAN PIUTAN
31 — 6
Thtkarangan perkataanperkataan bohong, membujuk orang supaya memberikansesuatu. barang, membuat utang atau menghapuskan piutan, perbuatanTerdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Asmalia di Dusun lL Desa Pematang Ganjang, Kecamatan SeiRampah, Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan temannya ArliansyahHandri Nasution, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asmalia bahwaTerdakwa bisa memasukkan PNS kategorii
371 — 505 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2923 K/Pdt/2010Batavia menganggap sebagai nilai collateral atas belum terselesainyamasalah claim engine 857854 yang secara fisik masih berada EngineShop GMF;4) Pihak Batavia berkeinginan agar pesawat PKYTZ dapat diselesaikanhingga dapat direlease pada saatnya nanti dan setiap melakukanpembayaran atas biaya finding yang ada dengan issued L/C atauberupa cek tunai sebelum redelivery pesawat dimaksud;5) Sebagaiman poin 1 dan 2 di atas, kedua pihak bersepakat bahwatidak ada hutang piutan lagi kecuali
67 — 25
Bahwa berdasarkan pasal 6 Undangundang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa Apabila debitor cidera janji,pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutan gnya dari hasil penjualan tersebut.d.
60 — 7
telah memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan RI, yaituNomor Izin 2.09.0044 dan Nomor Izin Cabang 144/KM.1.2010;Menimbang, bahwa karena Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensiadalah termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara, maka pengurusan piutangnyatunduk pula pada PMK Nomor 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan PMK Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, yang kemudian terakhir terbit PMKNomor 48/PMK.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutan
Artini RM H
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Intervensi:
HELMI MAIRILIAN
83 — 35
(Sembilan puluh lima juta rupiah) dan Penggugat telah membayarlunas harga tersebut, sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Piutan Nomor44 tanggal 21 Agustus 2009 dan Akta Perjanjian Pengalihan HakAtas Tagihan Nomor 45 tanggal 21 Agustus 2009 karenanyaPenggugat Saut Palito Panggabean dinyatakan sebagai satusatunya pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah typeDahlian AB, Blok A7, Kaveling No. 26 di Perumahan TamanHal. 27 dari 46 hal.
89 — 29
Oleh karena itu majelis berkesimpulanpenulisan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutan dan Hutang Negara tidaklahmengakibatkan terjadinya error in persona dalam gugatan perlawanan, dengandemikian eksepsi terlawan III yang menyatakan penyebutan Terlawan III error inpersona dinyatakanditolak; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terlawan III yang menyatakan terhadapLelang Eksekusi seharusnya diajukan sebelum pelaksanaan lelang telahdipertimbangkan dalam eksepsi Terlawan II sebagaimana tersebut diatas.
RUDI HARTAWAN TAMPUBOLON
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
147 — 43
Biladari awal sudah ada ditemukan niat buruk dari pihak yang mengingkaraiperjanjian seperti menggunakan nama palsuatau serangkaian kebohonganlainnya maka perkara jual beli atau utang piutan tersebut dikategorikan sebagaiperkara pidana;Menimbang, bahwa mengenai cara adalah unsur pokok delik yangharus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagaipenipuan, sebagaimana kaedah Yurisprudensi MA No.1601.K/Pid/1990 tanggal26 juli 1990 yang menyatakan : unsur pokok delik penipuan (ex pasal
78 — 6
Boyolali pada rukoruko dekat sebelah utara kantor DinasSosial Kabupaten Boyolali atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali telah melakukanTindak Pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasanatau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lainatau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutan
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
1.BAMBANG IRAWAN. SE Bin Alm. AFWAN
2.ASWANDI, SE Bin AMIRUDIN
289 — 265
MMS dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan rincian:: JumlahNo Piutan Keterangan9 (Rp) 91 Bambang Irawan 52.800.000,00 Diakui oleh Tersangka.Bambang Irawansejumlah Rp.52.800.000 dari Jumlahsebelumya sejumlahRp. 66.800.000,00 2 Aswandi 24,850.000,00 Diakui oleh TersangkaAswandi3 Mansuardi 5.722.000,00 Diakui oleh Sadr.Mansuardi4 Chaidir(Chaidir 4.000.000,00 Diakui oleh Sadr.
MMS dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan rincian: : JumlahNo Piutan Keterangan9 (Rp) 91 Bambang Irawan 52.800.000,00 Diakui oleh Tersangka.Bambang Irawansejumlah Rp.52.800.000 dariJumlah sebelumyasejumlah Rp.66.800.000,00 Halaman 32 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl No Piutang RD Keterangan2 Aswandi 24,850.000,00 Diakui oleh TersangkaAswandi3. Mansuardi 5.722.000,00 Diakui oleh Sadr.Mansuardi4 Chaidir(Chaidir 4.000.000,00 Diakui oleh Sdr.
58 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara, Perusahaanperusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan persediaan, YayasanUrusan Bahan Makanan dan sebagainya serta Pasal 12 ayat (1)undangundang yang sama mewajibkan instansiinstansi pemerintah danbadanbadan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untukmenyerahkan piutangpiutang yang adanya dan besarnya telah pastimenurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasisebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namunketentuan tentang piutan BUMN dalam UndangUndang
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sasana Luwes, Kelurahan Sukamulya, KecamatanSematang Borang, Palembang atau setidaktidaknya di tempat lain yangtermasuk daerah hukum Pengadilan Militer 04 telan melakukan tidak pidana :"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengankekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau oranglain, atau Ssupaya memberi hutang maupun menghapuskan piutan"Perbuatan
63 — 14
Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,atau rangkaian kebohongan;Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanyaatau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutan;1.Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata barang siapapada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorangatau sekumpulan orang yang apabila terobukti melakukan suatu tindak pidanamaka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak
101 — 48
Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas dan atas perbuatanTergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, olehkarena Penggugat sendiri sangat memerlukan dari beberapaobyek sengketa a quo untuk segera menyelesaikan beberapatanggung jawab hutang piutan di saat Penggugat dan Tergugatmasih samasama;6.
88 — 6
4,494,000 3,180,000 4,494,000KREDIT52B16016931 10/22/2016 SETIA SKN 3,180,000 5,004,000 3,180,000KREDIT531B16016932 10/22/2016 JYUDI Q 14,211,000 14,211,000CASH541C16017207 10/22/2016 FITRI @ 46,014,000 22,554,000)US/SADULUR CASH55C16016840 10/17/2016 SUNARTI WS @ 9,657,000 9,657,000 Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN SKB CASH TOTAL SELISIH 2,752,461 ,000 Daftar Rincian FakturOutlet SPO yangdimanipulasioleh terdakwa sebagai berikut: N NAMA eT mM aN LAPORAN KETERANGAb FAKTUR M OKO. piutaN
YULI FITRIYANTI,SH
Terdakwa:
FERRYANTO Bin ABDUL RAHMAN
69 — 3
Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutan;Ad. 1.Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata barang siapapada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorangatau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidanamaka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yangdilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentangSiapakah
34 — 19
Memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atauseluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, ataupununtuk mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutan g;5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;31Ad. 1.
Terbanding/Tergugat I : TEGUH IMAM TJAHYONO
Terbanding/Tergugat II : DR. WINAHYU ERWININGSIH, SH., M.Hum.
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK BUKOPIN Tbk. KANTOR CABANG YOGYAKARTA
Turut Terbanding/Penggugat II : RANDY DIANTO
Turut Terbanding/Penggugat III : FABIOLA RAVENSKA
80 — 48
Oleh karena tidak adanya Perbuatan MelawanHukum dalam Perikatan Jual Beli Lunas No. 71 tertanggal 27Maret 2018 dan Akta Kuasa UntukMenjual No.72 tertanggal 27Maret 2018 antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT yangdibuat dihadapan TERGUGAT II dan Perikatan Jual Beli Lunas No.71 tertanggal 27 Maret 2018 dan Akta Kuasa UntukMenjual No.72tertanggal 27 Maret 2018 adalah SAH menurut hukum dan TidakAda Perjanjian Hutang Piutan.
DEDY ARMANSYAH, SH
Terdakwa:
HELMI MASHUDI NASUTION
64 — 17
Supaya orang itu. membuat utang ataumenghapuskan piutan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Awalnya saksi korban ARTA SIREGAR diterbitkan di Media Cetak RakyatTapanuli oleh saksi BAMBANG EKA FASYATRA LUBIS dengan mengatakanbahwa korban Arta Siregar telah melakukan korupsi, kemudian Sekda TapanuliTengah menyuruh Kabag Humas Pemkab Tapanuli Tengah agar berkoordinasidengan korban untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut.