Bahwa sebagaimana bukti T IV2a, T IV2b dan T IV3, Pemohon Kasasiselaku Kreditur CV Sumalata Ranch/Mansur Abid dan pemegangagunan berupa tanah SHM Nomor 262/Limba Ulan Mansur Abid(selanjutnya disebut objek sengketa) sesuai dan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku telah menyerahkan pengurusanpiutang/kredit dimaksud kepada Kantor Pelayanan Piutang dan LelangNegara (KPKLN) Gorontalo dahulu Panitia Pengurusan Piutang Negara13(PUPN) Cabang Manado (vide bukti T IV 2a dan bukti T IV2b).

Putusan Nomor 63 K/Pdt/2013.1414Pengurusan Piutang Negara yang telah jatuh tempo dan belumdinyatakan macet, pada tingkat pertama diselesaikan oleh InstansiPemerintah/Badan Negara/Badan Usaha yang bersangkutan sampaiPiutang Negara tersebut dinyatakan sebagai piutang macet;Pasal 7 ayat (1)Dengan diterbitkannya SP3N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2), Pengurusan Piutang Negara beralih kepada PUPN danpenyelenggaraan pelaksanaan pengurusan Piutang Negaradimaksud dilakukan oleh BUPLN;Bahwa sesuai

bukti T IV 2a dan T IV 2b telah terbukti pengelolaanfasilitas kredit CV Sumalata Ranch beserta seluruh agunannyatermasuk objek sengketa telah diserahkan oleh Tergugat IV/Pemohon Kasasi kepada PUPN Gorontalo karena fasilitas kredittersebut macet;Bahwa sejak pelimpahan pengurusan piutang/kredit tersebut kepadaPUPN maka pelaksanaan pengurusan piutang/kredit tersebut beralihdari Pemohon Kasasi kepada PUPN Gorontalo dan terbukti bahwasesuai bukti T IV3 KP2LN Gorontalo selaku pengelola kredit CVSumalata

Ranch telah memerintahkan kepada Tergugat IV/PemohonKasasi untuk menyerahkan asli SHM Nomor 262/Limba U dandokumen pengikatannya kepada (Tergugat ) serta melakukan royabarang jaminan yaitu SHM Nomor 262/Limba U dimaksud;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, terbukti bahwaPemohon Kasasi terikat dan oleh karenanya wajib tunduk kepadaketentuan perundangundangan yang berlaku untuk menyerahkanpengurusan piutang/kredit dan seluruh agunannya termasuk objeksengketa kepada PUPN selanjutnya PUPN atas

Bahwa malahan pada tahun 1991 Tergugat menggugat alm.suami Penggugat ke Pengadilan Negeri Padang yang dikenaldengan perkara perdata No. 45/Pdt.G/1991.PN.PDG denganalasan gugatan bahwa Tergugat telah membeli secaramencicil tanah objek Perkara kepada PUPN (Panitia UrusanPiutang Negara);.

No. 519PK/Pdt/2007Dengan alasan yuridis adalah sebagai berikut: Bahwa harus' diluruskan dulu sebabsebab terjadinyasengketa int, di satu pihak Penggugat/TermohonPeninjauan Kembali mendalilkan membeli tanah obyeksengketa dari pemilik tanah semula yaitu) Basri PandukoSutan sedangkan di pihak lain Tergugat/PemohonPeninjauan Kembali mendalilkan pula membeli tanahobyek sengketa dari Basri Panduko Sutan melalui PUPN(Panitia Urusan Piutang Negara).

disertakan dan atau dilibatkandalarn perkara ini, seharusnya Penggugat/TermohonPeninjauan Kembali juga menggugat Basri Panduko Sutansebagai Tergugat untuk menuntut pertanggung jawabannyatentang jual beli yang dilakukannya secara tumpangtindih pada Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembalidan juga jual beli pada Penggugat/Termohon PeninjauanKembali, sementara jual beli yang dilakukan denganTergugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah menuruthukum karena dilakukan oleh instansi pemerintah yangresmi yaitu) PUPN

Dimana semula di tahun 1978 BasriPanduko Sutan terjerat kredit macet sehingga tanahobyek sengketa dilelang oleh PUPN kemudianTergugat/Pemohon Peninjauan Kembali membeli melaluiPUPN ;Jadi dengan demikian gugatan Penggugat/TermohonPeninjauan Kembalikekurangan subyek.

Adapun dasar penguasaan tanah obyek sengketa olehTergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali adalah dengan caramembeli melalui PUPN karena tanah yang Tergugat/PemohonPeninjauan Kembali beli tersebut termasuk dan merupakanbagian dari SHMNo. 11351 GS No. 48/1977 ;Bahwa oleh karena Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembalihanya menguasai tanah obyek sengketa seluas + 252 m?,maka seharusnya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembalihanya menggugat tanah seluas + 252 m?

No. 89 Tahun 2006 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara (selanjutnya disebut Perpres No. 89 Tahun 2006),yang berbunyi : PUPN mempunyai tugas melaksanakan pengurusanPiutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usahayang secara langsung atau tidak langsung dikuasai Negara berdasarkansuatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun ;.

Departemen ESDM telahmengabaikan ketentuan dan tata cara penyelesaian sebagaimana diatur dalamPasal 23 PKP2B tersebut, dan secara sepihak justru telah melimpahkanpermasalahan kewajiban pembayaran DHPB Penggugat kepada Panitia UrusanPiutang Negara Cabang DKI Jakarta (Tergugat), sebagaimana berdasarkansurat penerimaan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta No.

Tahun 1960 (UU PUPN) ;Bahwa Departemen ESDM selaku Instansi Pemerintah berdasarkanketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) UndangUndang PUPN telah menyerahkanpengurusan Piutang Negara atas nama PT.

Bahwa penagihan DHPB oleh Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) oleh karena adanya surat pelimpahan penagihan dariDepartemen ESDM kepada Menteri Keuangan cq. DJKN untukmelakukan penagihan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) yangberasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)Generasi (bukti T.1) ;. Bahwa DHPB diatur dalam PKP2B No.

PMK128/PMK.06/007 secara tegasmengatur bahwa Panitia Urusan Piutang Negara/PUPN (PemohonKasasi/Tergugat) menerbitkan penetapan jumlah Piutang Negaradalam hal pernyataan bersama tidak dapat dibuat, untuk selanjutnyaHal. 21 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008Pemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan Surat Paksa. KeputusanPemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan PUPN dan Surat Paksa yangmenjadi obyek sengketa a quo didasarkan data dan jumlah hutangyang diserahkan oleh Departemen ESDM ;g.

Bahwa Tergugat II adalah PUPN ( Panitia Urusan Piutang Negara )dan atau KPKNL ( Kantor Urusan Pelayanan Kekayaan Negara danLelang ) yang menurut UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN,mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk PelaksanaanEksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank BUMN dan Bank Syariahyang berbadan hukum Perseroan dan atau PT ( Perseroan Terbatas ),namun kekuasaan dan kewenangan PUPN dan atau KPKNL ini olehMahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah dicabut tidak bolehlagi melaksanakan Eksekusi

Lelang Jaminan terhadap Bank BUMNdan Bank Syariah yang berbadan hukum Perseroan dan atau PT( Perseroan Terbatas ), sebagaimana dimaksud dalam PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 77/PUUIX/2011tertanggal 25 September 2012, yang mengadili perkara tingkatpertama dan terakhir menjatunkan putusan dalam perkara pengujianUU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN terhadap UndangundangDasar Tahun 1945, maka perbuatan Tergugat II melakukan LelangJaminan adalah perbuatan melawan hukum;10.

Yunus Sidik (orang tua Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dansuami Penggugat 6) sering tidak melaksanakan kewajibannya pembayarancicilan di Bank BRI Cabang Sumbawa (nunggak) maka pihak Bank BRI CabangSumbawa menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak Panitia UrusanPelelangan Negara (PUPN) Mataram, pihak Panitia Urusan Pelelangan Negara(PUPN) Mataram hendak melakukan penyitaan terhadap barang agunan(barang jaminan kredit) berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 64 atas nama M.Yunus Sidik, Sertifikat Hak Milik

Bahwa karena jaminan kredit hendak disita dan dilelang oleh Panitia UrusanPelelangan Negara (PUPN) maka secara terus menerus M. Yunus Sidik(orang tua Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan suami Penggugat 6) menghubungipihak Panitia Urusan Pelelangan Negera (PUPN) atau pihak Bank BRICabang Sumbawa bersama dengan Amrin Hasan (Tergugat 1!) untukmeminta keringan pembayaran namun tidak berhasil;. Bahwa oleh karena upaya M.

Nomor 226 PK/Pdt/2015) dan Astiati Alias Rus (Tergugat Il) tinggal bersama keluarganya padaobyek sengketa sedangkan sertifikat obyek sengketa tetap berada di BankBRI Cabang Sumbawa atau Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN)sebagai jaminan kredit;. Bahwa setelah Tergugat tinggal di obyek sengketa teryata Tergugat tidakmembayar atau melunasi hutang M.

Yunus Sidik di Bank BRI CabangSumbawa atau mengurus dan menyelesaikan permasalahan pada PanitiaUrusan Pelelangan Negara (PUPN) karena pihak Panitia Urusan PelelanganNegara (PUPN) atau pihak Bank BRI Cabang Sumbawa terus menerusmelakukan teguran pada M. Yunus Sidik (orang tua Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dansuami Penggugat 6) maka M. Yunus Sidik (orang tua Penggugat 1, 2, 3, 4, 5dan suami Penggugat 6) menghubungi Amrin Hasan (Tergugat ) beberapa kalidan bahkan M.

Bahwa oleh karena pihak Bank atau PUPN hendak melakukan pelelanganterhadap agunan atau jaminan kredit maka Para Penggugat telah sepakat akanmelunasi hutanghutang M.

Salah Alamat.Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena tidak seharusnyaTergugat Ill dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo sebab antaraTergugat Ill dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dansesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4 K/RUP/1958 tanggal 1958menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri makasyarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihakyang berpekara ; Kewenangan Absolut.Bahwa kewenangan absolut Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN

)Cabang Jakarta Il/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N)Jakarta Il ;Bahwa Tergugat Ill melaksanakan pengurusan piutang Negara/kredit macetberdasarkan wewenang yang diberikan oleh UndangUndang No.49/PrpTahun 1960 yang menyatakan bahwa penyelesaian hutang piutang antarabankbank pemerintah merupakan kewenangan absolut dari PUPN ;Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari1973 Reg.

Nomor : 1205 K/Sip 1973 jo UndangUndang No.49 Prp Tahun1960 yang menyatakan terhadap perkaraperkara pengurusan piutang Negarayang telah terlebih dahulu diperiksa PUPN/KPSN dari pada Pengadilan Negeri,maka Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksanya ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut maka cukup alasan bagi MajelisHakim untuk menolak gugatan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima ;Ha. 5 dari 11 hal. Put.

dibenarkan, oleh karena judex factitidak salah menerapkan hukum, yaitu rumah yang dihuni Termohon Kasasi/Penggugat dilakukan atas dasar sewa dengan batas waktu tertentu dari TurutTermohon Kasasi/Tergugat sejak tanggal 20 Desember 1995 sampai dengantanggal 20 Desember 2010 sesuai bukti P1 dan dijaminkannya rumah a quooleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat sejak tanggal 13 November 1996sesuai Akta Pengikatan Hak Tanggungan No.912/Tambora/1996 untukmemperoleh kredit yang kemudian telah dilelang oleh PUPN

MI) merupakan salah satuanggota dari PUPN Cabang DKI Jakarta, namun PUPN Cabang DKIJakarta merupakan suatu Panitia Interdepartemental yang anggotanya jugaterdiri dari wakil Kepolisian dan wakil Kejaksaan (Pasal 2, Pasal 4, danPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 49 Prp.

Permitra Andalan Semesta tersebutkepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta,sebagaimana Surat Nomor S1119/KN/2013 tanggal 7 Oktober 2013;h. Bahwa sesuai dengan Surat Nomor SP3N43/PUPNC.10.05/2013tanggal 16 Oktober 2013 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negaraa. n. PT. Permitra Andalan Semesta, PUPN Cabang DKI Jakarta telahmenerima pengurusan Piutang Negara atas nama PT Permitra AndalanSemesta dimaksud;i.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat Ill kemukakan diatas, pengurusan Piutang Negara atas nama PT Permitra AndalanSemesta yang barang jaminannya tanah SHGB Nomor 181/Wanaherangtersebut dilakukan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta, dimana KPKNL JakartaV (Tergugat Ill) adalah salah satu anggota dari PUPN Cabang DKI Jakarta;Bahwa PUPN Cabang DKI Jakarta maupun Tergugat Ill selaku anggotadari PUPN Cabang DKI Jakarta sama sekali tidak melakukan kelalaiandengan membiarkan dan mengabaikan tanah SHGB Nomor181/Wanaherang

Yang pengurusannya telah diserahkan oleh Direktorat PKNSIKementerian Keuangan kepada PUPN Cabang DKI Jakarta, tidakdiikutsertakannya Direktorat PKNSI Kementerian Keuangan dan PUPN CabangDKI Jakarta dalam gugatan Penggugatjelasjelas telah mengakibatkan gugatanPenggugatkurang pihak (plurium litis consortium)Bahwa mengenai alasan eksepsikurang pihak yang diajukan oleh Tergugat IIIdengan alasan tidak diikutsertakannya Direktorat PKNSI Kementerian Keuangandan PUPN Cabang DKI Jakarta dalam gugatan Penggugattidaklah

Permitra Andalan Semesta tersebut kepadaPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta, sebagaimanaSurat Nomor S1119/KN/2013 tanggal 7 Oktober 2013;Bahwa sesuai dengan Surat Nomor SP3N43/PUPNC.10.05/2013 tanggal16 Oktober 2013 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a. n. PT.Permitra Andalan Semesta, PUPN Cabang DK! Jakarta telah menerimapengurusan Piutang Negara atas nama PT.

PUPN CABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I

PUPN cabang DKI Jakarta(dhi.Tergugat), telah memanggil Sdr. Darwinto, Emmy Sutanto (dhi.ParaPenggugat) untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian kewajibannyakepada Negara, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhiHal.29 dari 43 hal.Put.No : 343/PDT.G/2016/PN.Jkt. Pst.panggilan tersebut sehingga tidak dapat dibuat pernyataan bersama.c.

Para Tergugat Rekonpensi/Para PenggugatKonpensi) telah beralin kepada PUPN cabang DKI Jakarta yangpenyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta .b. Bahwa melalui surat No. S2827/WKN.O7/KNL.01/2015 tanggal 02November 2015 dan surat No. S492/WKN.O7/KNL.01/2016 tanggal 15Maret 2016, Kepala KPKNL Jakarta cq. PUPN cabang DKI Jakarta (dhi.Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi), telah memanggil Sdr.Darwinto, Emmy Sutanto (dhi.

Direktorat JenderalKekayaan Negara melalui PUPN Cabang DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta(Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) sebesarRp.5.253.848.744,10, (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapanratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiahsepuluh sen)..

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui PUPN Cabang DKIJakarta cq.

Bank Bali Tok kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian yang konsistendengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh BPPN untuk penyehatan,penyelesaian asset bank dan upaya pegembalian uang negara ;Menimbang, bahwa selanjutnya karena tugas BPPN sudah berakhir makapengurusan piutang negara menjadi kKewenangan Menteri Keuangan cq PUPN,dengan demikian oleh karena pengurusan piutang negara menjadi kewenanganMenteri Keuangan cq PUPN, maka tidak perlu lagi mengikut sertakan

merupakan produk / beschikingdari Badan / Pejabat TUN, sehingga segala keberatan terhadap SuratKeputusan yang dibuat oleh Badan / Pejabat TUN, menurut ketentuan UndangUndang No.5 tahun 1986 adalah merupakan wewenang muitlak Pengadilan TataUsaha Negara untuk memeriksa serta mengadilinya dan bukan wewenangPengadilan Negeri ;Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RINo.1205 K / Sip / 1970 tanggal 17 Januari 1973 dinyatakan pertimbanganhukum mengenai kewenangan (kompetensi) PUPN

untuk mengurus PiutangNegara berdasarkan UndangUndang No.49 / Prp / Tahun 1960, bahwa karenapengurusan sengketa mengenai hutang kepada Negara penyerahannya lebihdahulu kepada PUPN / KP3N dari pada kepada Pengadilan Negeri, makaPengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo ;Hal. 6 dari 14 hal.

No.47 K/Pdt/2007Dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuan yuridis tersebutdiatas jelas Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah seharusnya ditolakoleh Pengadilan Negeri Kediri ;Eksepsi Il :Bahwa Piutang macet atas nama Pelawan dengan jaminan antara lainSertifikat Hak Milik No.348, 349, 350, 351, 352, 353 dan 354 / Desa Tanjung,telah Terlawan Ill serahkan penagihannya kepada PUPN / KP3N Malang,sehingga jelas Pelawan telah keliru dengan mengikut sertakan danmenempatkan Terlawan sebagai pihak

Terlawan, karena sesuai denganUndangUndang No.49 / Prp / 1960, setiap Piutang Negara yang telahdiserahkan pengurusannya kepada PUPN / KP3N, maka tanggungjawabpengurusan kredit macet selanjutnya beralih kepada PUPN / KPSN ;Sehingga Perlawanan Pelawan tidak tepat / salah alamat ditujukan kepadaTerlawan (PT.

tepat / salah alamat, harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima ;Bahwa lebih lanjut Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang untukmemeriksa atau mengadili perkara a quo, karena pelelangan sebagaimanadimaksud telah dilakukan oleh KP3N Surabaya ;Bahwa keberatan atas adanya pelelangan seharusnya langsung ditujukankepada KP3N ;Dengan demikian sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RItanggal 30 April 1986 No.707 K / Sip / 1984, Perlawanan Pelawan atas sita yangdilakukan oleh PUPN

untuk memohon penundaan/pembatalan lelang (Eksekusi)PUPN;Permohonan Penanggung Hutang dimaksud dikabulkan oleh PengadilanNegeri dengan Putusan Sela (provisi), yang memerintahkan PUPN menundapelaksanaan lelang dan melarang PUPN melakukan pelelangan sampai adaputusan Hakim yang mempunyai ketetapan pasti.

Putusan tersebutditetapbkan dengan tidak terlebin dahulu memanggil PUPN untuk dimintaiketerangan/pendapat tentang dasar hukum pelaksanaan lelang dimaksuddan belum ada persetujuan tertulis dari Ketua Pengadilan Tinggi sertadiucapan pada sidang pertama;Protes atau bantahan terhadap tindakan pelelangan PUPN tidak dapatHal. 5 dari 27 hal. Put.

No. 2436 K/Pdt/2006menangguhkan eksekusi, kecuali penyitaan PUPN kurang tepat, misalnyaisteri menolak penyitaan atas harta bersama karena tidak ada persetujuandari isteri.

Mengingat pelaksanaan lelang tidak dapat ditangguhkan, dalamhal Pengadilan hendak menangguhkan lelang kiranya perlu memintaketerangan dari PUPN sebelum menetapkan penundaan lelang dan apabilabantahan/gugatan penanggung hutang ditolak maka PUPN dapatmelaksanakan pelelangan;Selanjutnya mengenai "pelelangan" , berbunyi :"Pelelangan barang sitaan dilakukan jika penanggung hutang tidakmenyelesaikan hutangnya kepada negara.

Pelelangan terlebih dahuludiumumkan dalam surat kabar harian dan dilaksanakan oleh BUPLNberdasarkan surat perintah penjualan barang sitaan yang ditandatangani olehKetua PUPN. Pelaksanaan lelang barang jaminan yang disita dilakukan sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Persada Jati Lancar sebagaiDebitur merupakan kewenangan absolute dari PUPN /ncasu Tergugatlls/d lll, sesuai dengan UndangUndang No. 49/Prp tahun 1960 ditentukanbahwa, penyelesaian kredit macet antara Bankbank Pemerintah terhadapDebiturnya merupakan kewenangan absolute dari PUPN;Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RItertanggal 17 Januari 1973 No. 1205 K/Sip/1973 yang menentukan kaedahhukum bahwa, terhadap perkaraperkara pengurusan piutang Negara yangtelah diperiksa terlebih

dahulu oleh PUPN/KP3N maka Pengadilan Negeritidak berwenang untuk memeriksanya;Bahwa hal yang serupa sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RIkepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1205 K/Sip/1971yang menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan Piutang Negarayang telah terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN daripada PengadilanNegeri, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksanya;f.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1205K/Sip/1971yang menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan piutang negarayang telah terlebin dahulu diperiksa oleh PUPN daripada PengadilanNegeri, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksanya;.

Bahwa penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)merupakan kewenangan dari Ketua PUPN berdasarkan UU No. 49 Prop.Thn. 1960, dimana tidak ada ketentuan yang mengharuskan memintapersetujuan debitur (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), sehinggatidak ada dasar hukum membatalkan surat tersebut;.

PTPermitra Andalan Semesta, PUPN Cabang DKI Jakarta telah menerimapengurusan Piutang Negara atas nama PT Permitra Andalan Semestadimaksud.Bahwa dengan telah dilakukannya pengurusan Piutang Negara atas namaPT.

Permitra Andalan Semesta dimaksud oleh PUPN Cabang DKI Jakarta,maka barang jaminan utang PT Permitra Andalan Semesta berupa tanahdengan SHGB Nomor 181/Wanaherang tersebut juga beralin kepada PUPNCabang DKI Jakarta.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, telah jelas bahwapengurusan Piutang Negara atas nama PT Permitra Andalan Semestabeserta dengan barang jaminannya berupa tanah dengan SHGB Nomor181/Wanaherang dimaksud dilakukan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta.Bahwa meskipun KPKNL Jakarta V (Tergugat

MI) merupakan salah satuanggota dari PUPN Cabang DKI Jakarta, namun PUPN Cabang DKIJakarta merupakan suatu Panitia Interdepartemental yang anggotanya jugaterdiri dari wakil Kepolisian dan wakil Kejaksaan (Pasal 2, Pasal 4, danPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 49 Prp.

Permitra Andalan Semesta tersebutkepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta,sebagaimana Surat Nomor S1119/KN/2013 tanggal 7 Oktober 2013;h. Bahwa sesuai dengan Surat Nomor SP3N43/PUPNC.10.05/2013tanggal 16 Oktober 2013 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negaraa. n. PT. Permitra Andalan Semesta, PUPN Cabang DKI Jakarta telahmenerima pengurusan Piutang Negara atas nama PT Permitra AndalanSemesta dimaksud;i.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat III kemukakan diatas, pengurusan Piutang Negara atas nama PT Permitra Andalan Semestayang barang jaminannya tanah SHGB Nomor 181/Wanaherang tersebutdilakukan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta, dimana KPKNL Jakarta V(Tergugat III) adalah salah satu anggota dari PUPN Cabang DKI Jakarta;Bahwa PUPN Cabang DKI Jakarta maupun Tergugat III selaku anggota dariPUPN Cabang DKI Jakarta sama sekali tidak melakukan kelalaian denganmembiarkan dan mengabaikan tanah SHGB Nomor 181/Wanaherangtersebut

Bahwa substansi pokok dari GugatanPenggugat adalah sehubunganGugatan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pelelangan1 WALI UT+SoLQG SADA MIT Lie APL IXLIX AB 3.5 nL Beit owes DeyObjek Sengketayang diajukan oleh PUPN Cabang J awa Barat sebagailelang eksekusi PUPN Cabang J awa Barat melalui Tergugat IL3.2.

Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 12 UU 49Prp/1960 tersebut, Tergugat Imenyerahkan pengurusan piutang negara terkait dengan tagihan utangPenggugat kepada PUPN Cabang Jawa Barat dan setelah dilakukanpengurusan atas tagihan utang tersebut, PUPN Cabang Jawa Baratmelakukan permohonan lelang sebagaimana telah dijelaskan pada angka 3di atas.

Sehingga dengan dilakukan penyerahan piutang kepada PUPNCabang J awa Barat maka kewenangan pengurusan piutang negara atasnama debitur Penggugat beralih kepada PUPN.5.

Bahwa dapat T ergugat II tegaskan kembali bahwa pelaksanaan pelelanganatas Objek Sengketa berdasarkan permohonan PUPN Cabang J awa Baratmelalui Nota Dinas Kepala Seksi Piutang Negara pada KPKNL CirebonNomor ND116MWWKN.08/KNL.06.04/2009 tanggal 29 Juli 2009 yangdidasarkan pada Pernyataan Bersama Nomor PB25/PUPNC.13/2006tanggal 16 Oktober 2006 yang ditandatangani bersama antara Penggugatdengan PUPN Cabang J awa Barat.6.

pihak debitur tanpa melalui proses dan campur tangan pengadilan;Menimbang, bahwa kecuali itu PUPN dalam melaksanakan tugasnya olehundangundang diberikan kewenangan Sebagai berikut:1.

Akan tetapiPenggugat baru menerima salinan putusan asli tersebut padatanggal 02 05 2016 ; Bahwa pada tanggal 10 04 2014, Kantor Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) cabang Bali mengirim surat paksadengan Nomor 93/PUPNC.20/2014 kepada Penggugat, dan telahdiberitahukan tembusannya kepada Pihak Terkait ; Bahwa pada tanggal 03 06 2014 Panitia Urusan PiutangNegara Cabang Bali mengirim Surat Perintah Penyitaan NomorSPS01/PUPNC.20.01/2014 kepada Penggugat dan sudahditembuskan kepada pihak terkait; Bahwa

23062014 bertentangan dengan Undang Undang Nomor5 1986 pasal 53 ayat 2 UndangUndang Pengadilan TataUsahaNegara poin 1 huruf B karena keputusan tata usaha Negaratersebut bersifat tidak materiil / substansial terkait Putusan Akhir /Amar Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor53/PDT.PLW/1999/PN.Gir tanggal 24 Agustus 2000; 29.Bahwa keputusan Tergugat Nomor 0119/PBT/BPN51/2014Tanggal 23062014 sangat bertentangan dan melanggarPeraturan Presiden (PP) No. 89 tahun 2006 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN

) dalam ayat 1 berbunyi : PanitiaUrusan Piutang Negara adalah Suatu Panitia Interdepartemental,dengan demikian keputusan tata usaha Negara tersebut di atasharus berkoordinasi dengan Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) terkait obyek milik Penggugat yaitu sertifikat hak milik No.2125/Desa Bitera a/n Ida Bagus Nyoman Putra sudah menjadijaminan hutang Negara dan sudah diletakan Sita oleh PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN) tanggal 03 06 2014 dengansurat penyitaan Nomor SPS01/PUPNC.20/2014; keputusan

tatausaha Negara tersebut berdampak merugikan Negara dalam hal inidiwakili oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) danberdampak merugikan Penggugat ; 30.Bahwa keputusan Tergugat Nomor 0119/PBT/BPN.51/2014Tanggal 23062014 tentang pembatalan sertifikat Hak MilikNomor2125/Desa Bitera atas nama Penggugat bertentangan denganHalaman 15 dari 110 halaman Putusan No. 16/G/2016/PTUN.

pokok agraria tentang SertifikatTanah Merupakan Bukti Hak Atas Tanah; .Bahwa keputusan Tergugat Nomor 0119/PBT/BPN.51/2014Tanggal 23062014 adalah keputusan Tata Usaha Negara yangbertentangan dengan Asasasas umum pemerintahan yangbaik, yaitu tentang asas bertindak cermat, agar tidak menimbulkanpermasalahan, akan tetapi sesuai fakta, Keputusan Tata UsahaNegara Nomor 0119/PBT/BPN.51/2014 akhirnya ditetapkan olehtergugat Tanggal 23062014 meskipun Tergugat telahmengetahui Panitia Urusan Lelang Negara (PUPN

NY.EMMY SUTANTO CS >< NEGARA RI CQ PEMERINTAH RI CQ KEMENTRIAN RI CQ DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) CQ PUPN CAB DKI JAKARTA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I

PUPN cabang DKI Jakarta(dhi.Tergugat), telah memanggil Sdr. Darwinto, Emmy Sutanto (dhi.ParaPenggugat) untuk mempertanggungjawabkan penyelesaiankewajibannya kepada Negara, namun yang bersangkutan tidak pernahhadir memenuhi panggilan tersebut sehingga tidak dapat dibuatpernyataan bersama.c.

Para Tergugat Rekonpensi/ParaPenggugat Konpensi) telah beralin kepada PUPN cabang DKI Jakartayang penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta I.Hal 31 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKIb. Bahwa melalui surat No. S2827/WKN.07/KNL.01/2015 tanggal 02November 2015 dan surat No. S492/WKN.07/KNL.01/2016 tanggal 15Maret 2016, Kepala KPKNL Jakarta cq. PUPN cabang DK! Jakarta(dhi. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi), telah memanggil Sdr.Darwinto, Emmy Sutanto (dhi.

Direktorat JenderalKekayaan Negara melalui PUPN Cabang DKI Jakarta cq. KPKNLJakarta Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) sebesarRp.5.253.848.744,10, (lima milyar dua ratus lima puluh tiga jutadelapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empatRupiah sepuluh sen).f.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negaramelalui PUPN Cabang DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta sebesarRp.5.253.848.744,10, (lima milyar dua ratus lima puluh tiga jutadelapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empatRupiah sepuluh sen).Berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohonHal 33 dari 41 Hal.

Direktorat JenderalKekayaan Negara melalui PUPN Cabang DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara CabangDKI Jakarta tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara No. PJPN18/PUPNC.10.01/2016 tanggal 20 Juli 2016, sebesarRp.5.253.848.744,10, (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapanratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiahsepuluh sen).3.

Bahwa Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Tergugat telahbenar dan sesuai prosedur Penjualan Lelang, yang dalam hal ini adalahmerupakan Lelang Eksekusi PUPN atas perintah penjualan barangsitaan dari ketua PUPN cabang NTT.

Oleh karenanya utang Penggugatkepada Tergugat II tersebut merupakan piutang negara yang telahdiserahkan pengurusannya oleh Tergugat Il kepada Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN), dan PUPN telah melakukan penagihan,penyitaan dan memintakan/memerintahkan lelang eksekusi asset2.2.2.3.2.4.Penggugat karena Penggugat tidak juga melunasi utangnya kepadaNegara;Bahwa PUPN merupakan suatu Panitia Interdepartemental yangmempunyai tugas melaksanakan pengurusan Piutang Negara (Pasal 2 joPasal 4 dan Penjelasan

Ronny Foek bahwa barang jaminan dan/atauharta kekayaan yang telah disita sesuai dengan Berita Acara Penyitaan NomorBAP30/WPL.07/KP.0502/2006 tanggal 9 Agustus 2006 akan segera dilelang/dijual di muka umum sesuai dengan perintah PUPN Cabang Nusa TenggaraTimur Nomor : SPPBS19/PUPNC.22/2006 tanggal 11 Oktober 2006.

Dengan demikian sangat jelas bahwa apabila terjadi Pernyataan Bersama tidakdapat dibuat karena penanggung Hutang/penjamin Hutang tidak dapatmemenuhi panggilan sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 12atau penanggung Hutang/ penjamin Hutang menolak menandatanganipernyataan Bersama tanpa alasan yang sah, PUPN memiliki kewenangan untukmenetapkan jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi oleh PenanggungHutang/penjamin Hutang.

Bahwa lelang eksekusi yang akan dilaksanakan Tergugat adalah lelangeksekusi PUPN atas perintah penjualan barang sitaan dari Ketua PUPN CabangNTT dimana PUPN merupakan Panitia Interdepartemental yang seharusnyadilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan mengandungcacat plurium litis consortium.512.

BNI(Persero) Cabang Cirebon menyerahkan piutang macet atas namaPT. lraga Shakti Sejahtera kepada PUPN Cabang JawaBarat/KP2LN Cirebon. Jelaskan mengapa terjadi kemacetan dalampembayaran hutang ?

No. 1719 K/Pdt/2005Dalam posita Gugatan nomor 23, Penggugat menyatakan bahwapenyelesaian hutang harus melalui Pengadilan Negeri karenanyaPenggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Cirebon.Tergugat Il menyatakan bahwa penyelesaian hutang PT.lraga ShaktiSejahtera dan CV.lraga Shakti (Penanggung Jawab Hutang Saudaraling Sodikin) harus melalui PUPN berdasarkan UndangUndangNomor 49/Prp/1960 tentang PUPN, dan bukan melalui PeradilanUmum/Pengadilan Negeri.Alasan Tergugat Il menyatakan demikian

No. 1719 K/Pdt/2005Shakti tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)Cabang Jawa Barat (ic. Tergugat Il).Dasar Hukum penyerahan penyelesaian hutang dari Tergugat kepada Tergugat ll adalah ketentuan Pasal 4 UndangUndangNomor 49/Prp/1960 tentang PUPN yang menyatakan bahwa :Panitia Urusan Piutang Negara bertugas :1. Mengurus Piutang Negara yang berdasarkan Peraturan initelah diserahkan pengurusannya kepadanya olehPemerintah atau BadanBadan yang dimaksudkan dalamPasal 8 Peraturan ini ;2.

PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tok Kantor Cabang Cirebon (ic.Tergugat lI) kepada PUPN adalahbenar dan berdasarkan hukum karena kewenanganpenyelesaian hutang Negara yang telah dikategorikan sebagaiPiutang Negara merupakan kewenangan absolut PUPNberdasarkan UndangUndang Nomor 49 Prp. Tahun 1960tentang PUPN ;Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 1719 K/Pdt/2005d.

Tahun 1960tentang PUPN ;Eksepsi Tergugat Il ini sejalan dengan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Nomor : 1205/SIP/1971 tanggal 10 Januari 1973yang intinya menyatakan bahwa pengurusan Piutang Negaramerupakan kewenangan absolut PUPN berdasarkan UndangUndangNomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negaradan bukan kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri ;Ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah, mengaturhalhal

KIDECO ;Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biayaperkara ini sebesar Ap. 129.000, ( seratus duapuluh sembilan ribu Rupiah ) ;PERKARA TATA USAHA NEGARA NO : 148/G/2007/PTUNJKTBahwa PENETAPAN MENKEU (juncto OBJEK GUGATAN TUN)diterbitkan TERGUGAT sebagai tindak lanjut dariHalaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor :66/G/2008/PTUN.JKT.14Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang NegaraCabang DKI Jakarta No : SP 1178/PUPNC.10/2007tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa( selanjutnya disebut PENETAPAN PUPN

) ~ yangditerbitkan olehKetua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKIJakarta (selanjutnya disebut PUPN DKI JAKARTA) ;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telahmengeluarkan Penetapan No : 148/G/2007/PTUNJKTtanggal 16 Nopember 2007( selanjutnya disebut PENETAPAN PENUNDAAN ATASPENETAPAN PUPN ) yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : MENETAPKAN :7 Mengabulkan Permohonan KIDECO selaku ; Memerintahkan Tergugat untuk untuk menundapelaksanaan Keputusan Tata Usaha NegaraYaitU PF wee sees seme Behe

Balai Lelang Star sebagaiTergugat Il untuk mengadakan eksekusi lelang terhadap barang jaminanpada kedua kredit tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapatbahwa seharusnya Tergugat I/Terbanding mohon eksekusi melaluiperantara Pengadilan Negeri dan Pengadilanlah yang nantinya akanmenunjuk PUPN melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangterhadap aset milik Penggugat/Pembanding sebagai jaminan ataspelunasan hutangnya tersebut dan menurut UU No. 49/Perpu/1960ditentukan bahwa PUPN berhak

Balai Lelang Star seperti tersebut di atas (sesuai dengan P.4T/.15) ;Majelis Hakim Tingkat Banding salah dalam penerapan hukum mengenaipenjualan lelang melalui penunjukan PUPN sebagai badan yang berhakuntuk melakukan penjualan lelang sebab dalam perkara ini tidak terkaitinstansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara yang modal ataukekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara baik di pusat maupundi daerah sebagaimana kewenangan PUPN menurut UU No. 49 Prp Tahun1960 terutama diatur dalam Pasal 4

Sehingga tidak berdasar hukumapabila penyitaan eksekusi dan penjualan lelang dilakukan oleh PUPN ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasanalasan ke 1, 2 dan ke3:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex factiPengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut :bahwa Pengadilan Tinggi kurang cukup pertimbangan hukumnya tentangjumlah hutang Penggugat ;bahwa jumlah sisa hutang Penggugat kepada Tergugat

Alm Abdul Kadir Musnyi (orang tua Pembanding), dalamparkteknya proses pelaksanaan parate eksekusi tidak sematamatadilakukan oleh satu pihak saja melainkan Pihak BUPN PUPN (BadanUrusan Piutang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara) yang saat inimenjadi KPKNL (Kantor Pelayanan Negara dan Lelang).

Bahwayang saat ini menjadi KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) selaku penyelenggara lelang dan dibuktikan SuratNo.1120/WPN.04/PUPNKst/1984 tanggal 29 Februari 1984 sudahdiserahkan ke BUPN PUPN pada saat itu yang berbunyi segalasuratSurat/berkasberkas yang berhubungan dengan barangbarangyang akan dilelang tersebut ada pada kami .

Sehingga SHM tidakditangan Terbanding & II lagi melainkan Terbanding & Terbanding IItidak mempunyai kekuasaan lagi atas SHM tersebut denganTerbanding & Il buktikan dalam agenda sidang Pembuktian SuratNo. 1120/WPN.04/PUPNKSt/1984 tanggal 29 Februari 1984 (BuktiT.L &T.1l1) menunjukan menunjukkan segala suratsurat/berkasberkas yang berhubungan dengan barangbarang yang akan dilelangtersebut sudah diserahkan kepada Pihak BUPN PUPN (BadanUrusan Piutang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara) yang saat inimenjadi

KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)dan Terbanding & II tidak mempunyai kekuasaan lagi atas SertifikatHak Milik (SHM) oleh orang tua Penggugat.PUPN pada kurun waktusekitar 1977, PUPN memilki kKewenangan yang tidak hanya dalamhal menyelenggarakan pelelangan umum (melalui KPKNL saat ini),melainkan upaya penagihan, melalui penerbitan surat paksa,penyitaan dan pelelangan barang kekayaan penanggung hutang, dst(vide Pasal 10 alinea 3 UU No.49 Prp.

Tahun 1960 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN).Hal tersebut menjadi dasar penanganan piutang bermasalah padatahun 1977 diserahkan secara menyeluruh ke PUPN, termasukdengan penyerahan Sertifikat jaminan penanggung hutang kepadaPUPN.Terbanding & Il bukan lepas dari tanggung jawabnya melainkanTerbanding & Il membantu Pembanding sebagai itikad baik dariTerbanding & Il atas hilangnya sertifikat tersebut.