Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil di KotaBalikpapan, yang menerangkan tentang kelahiran XXXXXX anak keduadari XXXXXX yang lahir pada tanggal 23 Juli 2013, bukti telah diberikan26materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesualdengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.1;Be Fotocopi Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Ham RIKantor Wilayah Kalimantan Timur Rumah Tahanan Negara Klas IlBalikpapan Nomor W218.Pas.Eh.PK.01.01.021308 tanggal

Foto copy sesuai Aslinya Akta Penyerahan BendaSecara Fidusia sebagai Jaminan Nomor 477 yang ditandantangani oleh Notaristertanggal 28 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T.6, Foto copy sesuai AslinyaSertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00004169.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 28Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN GtoJanuari 2020 yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RIKantor Wilayah Gorontalo Kantor Perbendaharaan jaminan Fidusia, selanjutnyadiberi

Pada saat pembuatan Berita Acara Penyidikan Terdakwa TidakDidampingi Penasihat Hukum :Bahwa meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 02 Juni2010 Penyidik menunjuk penasehat hukum dari Kantor AdvokatSaprudin & Partners namun faktanya surat kuasa sudah dibuat danBAP dilakukan pada tanggal 10 Maret 2011 dan surat pernyataankesanggupan mendampingi riKantor Advok. rudinPartners baru ada tanggal 12 Maret 2011 berdasarkan suratnyaNo. 011/SP/I1/2011, Perihal : Penunjukan Penasihat Hukum yangditujukan

memenuhisyarat sah perjanjian, sehingga perjanjian tersebut berlakusebagai undangundang bagi para pihak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata (asas hukumPacta Sunt Servanda);Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumenyang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat danTergugat kemudian terhadap Perjanjian tersebutdilakukan pembebanan jaminan fidusia ditandai dengandikeluarkannya Sertifikat Fidusia NomorW13.00909966.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 6Desember 2018 oleh Kementerian Hukum dan HAM RIKantor

Menyatakan Sertifkat Jaminan Fidusia Nomor: W32.00042573.AH.05.01TAHUN 2019 tertanggal 4 Juli 2019 Kementerian Hukum dan HAM RIKantor Wilayah Kepulauan Riau, adalah tidak sah menurut hukum danBATAL DEMI HUKUM;6.

persambitan dari obyek tanah sengketa, dan oleh karena secarasubstansi ada korelasinya dengan bukti surat yang diajukan Para Penggugat berupa bukti P.1.karenanya Majelis Hakim dapat menilainya sebagai suatu fakta yang harus pula dipertimbangkandalam pembuktian ;Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7. berupa Surat Keterangan Hasil PenukuranPenembalian Batas Nomor : /1728/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani olehSISWANTRI, SH, Kepala seksi survey pengukuran dan pemetaan badan pertanahan nasional RIKantor

Fisik Sebidang Tanah sehingga membuat Saksikorban tergerak untuk menyerahkan sesuatau barang berupa uangtersebut;Bahwa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanahtersebut dibuat oleh kepala desa setempat, dan Terdakwalah yangmembuat surat tersebut dan Kepala Desa hanya menandatanganinyasaja dan terdakwa bersikeras akan menanggung segala resiko yangtimbul dari terbitnya/dibuatnya suratsurat tersebut sehingga KepalaDesa mau menandatanganinya;Menimbang, bahwa setelah dilakukan Konfirmasi ke BPN RIKantor

,staffSeksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional RIKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat ,berdasarkan surat Kuasakhusus Nomor :1638/1331.71600/V1/2013 tertanggal 3 Juni 2013;Untuk Turut Tergugat IX tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnyayang syah untuk datang menghadap dipersidangan walaupun sudah dipanggildengan relaas panggilan yang syah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timurtertanggal 25 April 2013 dan 12 Juni 2013.Menimbang, bahwa selanjutnya

Bahwa atas hal tersebut maka Badan Pertanahan Nasional RIKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY Nomor: 767/PPT/XIItanggal 6 Desember 2016 perihal Penyerahan Berita Acara PenitipanUang/Konsinyasi kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura dimanaletak tanah termasuk letak tanah yang akan dilepaskan Letter C No 578persil 88b Klas D III/Sidorejo, dan kolom Nomor 32 atas nama B.Rejomulyo nominatif 95 letak tanah yang akan dilepaskan Letter C No578 persil 88b Klass D III/Sidorejo (bukti T3.6.);10.

Semono Rt.002 Rw.003, Desa Sambi, Kecamatan Sambi,Kabupaten Boyolali tidak mempunyai kekuatan hukum dengansegala akibatnya maka secara hukum putusan perkara ini dapatdigunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonanpenerbitan SHM terhadap tanah pekarangan beserta segalasesuatu di atasnya pada posita 1 gugatan menjadi atas namaPenggugat VHASTO PURNOMO ke Badan Pertanahan Nasional RIKantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.16.Bahwa oleh karena Penggugat dan Penggugat Il adalah debituryang beritikad baik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MENTERI KEUANGAN RIKANTOR WILAYAH KPKNL SUMATERA UTARA, cg. KANTOR KPKNLCABANG MEDAN, berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor : 30 A Medan,selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II ;Putusan No. 78/Pdt.G/2012/PN.MdnHalaman 1 dari40 Halaman3. JONNY KUSMADI, bertempat tinggal di Jalan Mayor Blok F 1 Nomor : 84G,Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT III ;4.

Hal perilaku Tergugat Intervensi Il tersebut dapat dibuktikan denganbelum sahnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 09 Desember 2011, karenamasih dilakukan upaya hukum Kasasi dan Penetapan tersebut belumdidaftarkan di Balai Harta Peninggalan (BHP) DKI Jakartasebagaimana Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RIKantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor: W.10.AHU.AHU.1UM.01.01114, tanggal 10 September 2013 (videbukti

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq Badan Pertanahan Nasional RIKantor Pertanahan Kota Makassar, beralamat di Jalan A.P. Pettarani No. 8,Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebutTurut Tergugat 1;Halaman 1 dari 38 Put. No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks3.

ikut Dsn Soka Ds Mertoyudan Kec Mertoyudan Kab Magelang;Bahwa Terdakwa menyesali perbuatanya;Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksiyang meringankan (a de charge);Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN MkdMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor W.13.00463996.AH.05.01TAHUN 2020, tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RIKantor

Ungaran selaku pemberi kredit dan selaku penerima fidusia danterdaftar di Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W13.00283907.AH.05,01TAHUN 2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Kementrian Hukum dan HAM RIKantor Wilayah Jawa Tengahyang mana didalam akad atau perjanjian tersebutmenyatakan bahwa terdakwa bersedia meletakkan jaminan (jaminan fidusia) atas1 (satu) unit mobil Honda type Fit 1.5 L, warna merah tahun 2003, No.

SINAR MASMULTIFINANCE untuk pembiayaan mobil tersebut telah telah didaftarkansebagai Jaminan Fidusia di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RIKantor wilayah Kep. Bangka Belitung ;Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Forza warna biru dengan No.Pol.

Bahwa kemudian dalam perjanjian aquo Penggugat menyepakati untukmemberikan Surat Kuasa Memasang Jaminan Fiducia tertanggal 29Februari 2012 dan berdasarkan surat kuasa tersebut Tergugat Ill telahmendaftarkan objek perjanjian melalui Departemen Hukum dan HAM RIKantor Wilayah Sumatera Utara sehingga atas dasar tersebut telah terbitSertifikat Fiducia Nomor : W2. 119925.

W101 1877.AH.05.01.TH.2009/STD, tertanggal 03 Juli2009 adalah Sertipikat tersebut, maka sudah sepantasnya apabilaPenggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan : BatalDemi Hukum Sertipikat Jaminan Fidusia No.W1011877.AH.05.01.TH.2009/STD, tertanggal 03 Juli 2009, yangdikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RIKantor Wilayah Jawa Timur ;bahwa ternyata Penggugat tidak mencantumkan permohonannya tersebut didalam

Menyatakan surat Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Surat WasiatTertutup, Hal: Mendiang Tuan Washington Purba tanggal 20 Oktober2015 yang diperbuat oleh Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RIKantor Wilayan Sumatera Utara cq Balai Harta Peninggalan Medandengan isi sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatan Penggugat s/d Penggugat VI dr/Tergugat s/d Tergugat VI dk adalah tidak sah dantidak memiliki Kekuatan hukum yang mengikat sepanjang menyatakanPemohon Kasasi bukan sebagai ahli waris dari

Dan semakinmemperjelas seharusnya para penggugat di dalam gugatannyamenarik PPAT / NOTARIS RUDI BIROWO, SH dan BPN RIKantor Pertanahan Barito Utara sebagai Pihak Tergugat dalamperkara Aquo.Berdasarkan uraian dan jawaban tersebut diatas tergugatmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh atauMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan memberikan putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari para tergugatdan turut tergugat.