melakukan kejahatan;Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurutMajelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yangdijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akantetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akandijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusanini, sebabagaimana

dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan padawaktu penangkapan maupun dalam penyidikan (penahan lanjutan) danpenahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masaHalaman 140 dari 144 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2015/PN Plkpenahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebabagaimana dimaksuddalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;Menimbang, bahwa pada saat

putusan ini diucapkan terdakwa ditahan,maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandangperlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 193ayat (2) huruf b KUHAP;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkaraternyata telah dilakukan penyitaaanya secara sah menurut hukum dankemudian telah ada dipergunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi ini,juga disamping

ada barang bukti yang nyatanyata tidak ada hubungannyadengan tindak pidana korupsi yang berjadi, maka selanjutnya barang buktidimaksud akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini,sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkankepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya(retrebutif) akan tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang hendak dicapaidengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yangmelibatkan Turut Tergugat Il adalah tidak berdasarkan hukum karenaanatara Para Penggugat dengan Turut Tergugat Il tidak ada hubunganhukum/permasalahan hukum terkait dengan kedua SHM atas nama Alm.Titus Taka Logo sebabagaimana tersebut diatas;Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat ll mmohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan denganamar sebagai berikut :1.

Batam;

penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadapterdakwa maupun keluarganya;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ternyatatelah dilakukan penyitaaanya secara sah menurut hukum dan kemudian telah adadipergunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi ini, juga disamping ada barangbukti yang nyatanyata tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yangberjadi, maka selanjutnya barang bukti dimaksud akan ditentukan sebagaimana dalamamar putusan ini, sebabagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhipidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yangjumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksuddalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan danpenahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahananyang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya

, akan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untukmenghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untukmemerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepadaterdakwa bukanlah

facebook yang dibuatoleh terdakwa dengan mengatasnamakan saksi korban yaitu EULIS ROSMIATI denganemail 08970869971 dengan kata sandi bugar 1234 dengan tujuan untuk menguploadfotofoto yang dikirim oleh saksi korban Eulis Rosmiati lewat BBM dengan tujuan untukmemeras, dan ditindak lanjuti dengan mengirim sms bahwa terdakwa akan melamar dancuti serta meminta uang untuk mengurus ijin nikah sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus riburupiah) dan meminta pulsa Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sebabagaimana

maka atas permohonanputusan serta merta haruslah ditolak.DALAM REKONVENSI :TERGUGAT, Turut TERGUGAT dan Turut TERGUGAT II dalamkonvensi menjadi PENGGUGAT dalam REKONVENSI(cukup disebut PENGGUGAT REKONVENSI)Melawan :PENGGUGAT dalam konvensi menjadi TERGUGAT dalamREKONVENSI(cukup disebut TERGUGAT REKONVENSI)Bahwa dalildalil yang telah dinyatakan dalam Eksepsi dan KonvensiTERGUGAT dan para Turut TERGUGAT dianggap sebagai satukesatuan yang utuh serta tidak dapat dipisahkan dari REKONVENSI;Bahwa bahwa sebabagaimana

penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadapterdakwa maupun keluarganya;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ternyatatelah dilakukan penyitaaanya secara sah menurut hukum dan kemudian telah adadipergunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi ini, juga disamping ada barangbukti yang nyatanyata tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yangberjadi, maka selanjutnya barang bukti dimaksud akan ditentukan sebagaimana dalamamar putusan ini, sebabagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhipidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yangjumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksuddalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan danpenahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahananyang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya

kecuali pembantaran, akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebabagaimana dimaksud dalamPasal 22 ayat (4) KUHAP;Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untukmenghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untukmemerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan

untuk kegiatanmenghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebandingdengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaranseluruhnya.Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyatadigunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan WNilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan.Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak dalampengenaan PPN atas kegiatan terpadu (integrated) tertuangdalam KMK575 sebabagaimana

melakukan kejahatan;Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurutMajelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yangdijatunkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akantetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akandijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusanini, sebabagaimana

dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan danpenahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanansebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan,maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandangperlu

untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 193ayat (2) huruf b KUHAP;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara iniakan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sebabagaimanadimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkankepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya(retrebutif) akan tetapi mempunyai

pihakpihak yang berperkara untuk menyelesaikan/mengakhiri sengketa ini dengan caraberdamai melalui Lembaga Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA NO.1 tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim Mediator Pak Sunaryanto.SH.MH ternyata perdamaian yang diupayakan gagal, sehingga selanjutnyadimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat,di mana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan ada perubahan padagugatannya, perubahan gugatan Penggugat selengkapnya sebabagaimana

melakukankejahatan;Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwamenurut Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karenapidana yang dijatunkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisikkepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwamaupun keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah danakan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untukmembayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalamdalam amar putusan ini, sebabagaimana

dimaksud dalam Pasal 222ayat (1) KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahandan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum,maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwadalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4)KUHAP;Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwaditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan,Halaman 142

dari 163 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2015/PN Pikmaka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetapditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalamperkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini,sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yangdijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan

melakukan kejahatan;Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelissudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan sajamenimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadapterdakwa maupun keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhipidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yangjumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusan ini, sebabagaimana

dimaksuddalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan danpenahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya,akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebabagaimana dimaksuddalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untukmenghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang

perlu untukmemerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akanditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal46 ayat (2) KUHAP;Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepadaterdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (retrebutif) akantetapi mempunyai

baik terhadapterdakwa maupun keluarganya;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ternyatatelah dilakukan penyitaaanya secara sah menurut hukum dan kemudian telah adadipergunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi ini seperti Mobil CRV warnahitam Nomor Plat KH.1234 BK, juga disamping ada barang bukti yang nyatanyatatidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang berjadi, maka selanjutnyabarang bukti dimaksud akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini,sebabagaimana

apabila hasil lelang dimaksud tidak mencukupiuntuk pengembalian uang sebesar 220.000.000, (dua ratus dua puluh juta rupiah) makaharta benda lainnya milik terdakwa dapat disita untuk selanjutnya dilelang untukmencukupinya dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhipidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yangjumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusan ini, sebabagaimana

dimaksuddalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan danpenahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahananyang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untukmenghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untukmemerintahkan

supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepadaterdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (retrebutif) akantetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidanatersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, sertamasyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan

penderitaan fisik kepada terdakwa akantetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkaraternyata telah dilakukan penyitaaanya secara sah menurut hukum dankemudian telah ada dipergunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi ini,juga disamping ada barang bukti yang nyatanyata tidak ada hubungannyadengan tindak pidana korupsi yang berjadi, maka selanjutnya barang buktidimaksud akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini,sebabagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akandijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusanini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan danpenahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masapenahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya

, akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebabagaimana dimaksuddalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwaditahan,maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandangperlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 193ayat (2) huruf b KUHAP:Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatunkankepada terdakwa bukanlah

. = Rp.16.159.875. jumlahkeseluruhan = Rp. 339.357.375.) sebabagaimana hasil perhitungan kerugian keuangannegara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam.Akibat dari perbuatan terdakwa AMRI CHANIAGO Bin SUTAN BASAAlias AJO, telah mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Sabang telahdirugikan sebesar 339.357.375, (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus LimaPuluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).Perbuatan

Rp. 46.402.500. = Rp.397.447.500. 450 gulung x Rp. 165.000,/gulung sejumlahRp.74.250.000. = Rp. 323.197.500. + 5% x Rp. 323.197.500. = Rp.16.159.875. jumlahkeseluruhan = Rp. 339.357.375.) sebabagaimana hasil perhitungan kerugian keuangannegara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam.Akibat dari perbuatan terdakwa AMRI CHANIAGO Bin SUTAN BASA Alias AJO,telah mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Sabang telah dirugikansebesar

melakukan kejahatan;Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurutMajelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yangdijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akantetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akandijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusanini, sebabagaimana

dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan danpenahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanansebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan,maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandangperlu

untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 193ayat (2) huruf b KUHAP;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara iniakan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sebabagaimanadimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;Halaman 125 dari 133 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2015/PN PikMenimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatunkankepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk

Pada prinsipnya persetujuan para pihak mengenai penyelesaian BadanArbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dituangkan dalam kontrak, adalahtunduk pada oprinsip kebebasan berkonhrak (freedom of contract)sebabagaimana yang diayur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebabagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

PT MNDserta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelahmembaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Bitumg tanggal 10 Desember 2018 Nomor75/Pdt.G/2018/PN.Bit, memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikutdi bawah ini;Menimbang, bahwa alasan Pembanding semula Tergugat mengajukanbanding ialah sebabagaimana

Pengadilan Negeri Blora berdasarkan Penetapan Hakim/KetuaPengadilan Negeri Blora No.25/Pen.Pdt.G/1994/PN.Bla. tanggal 27Februari 1995 sebabagaimana ternyata dalam Berita Acara PenyitaanJaminan (conservatoir beslag) Nomor : 25/Pdt.G/1994/PN.Bla. tanggal 9Maret 1995 ;b.