SPPB: = 158/03/2002/012/01/RASKIN tanggal1432002 sebanyak 25.000 Kg ;e No. SPPB : 391/11/2002/012/01/RASKIN tanggal0)182002 sebanyak 26.000 Kg ;e No. SPPB : 646/11/2002/012/01/RASKIN tanggal19112002 sebanyak 26.000 Kg ;e No.

SPPB : 646/11/2002/012/01/RASKIN tanggal19112002 sebanyak 4.000 Kg ;Surat timbangan pengeluaran beras Raskin ;Surat Pengantar Jalan (SPJ) ;Rekap Pengeluaran harian (GD2K) ;Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 621/Kpts/IV/2001tentang Pelaksanaan Program Bantuan Pangan kepada keluargamiskin (RASKIN) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2002 ;Surat Bupati Muara Enim No. 89/Bapeda4/2002, perihalpembagian tambahan plafon Raskin Kecamatan dalamKabupaten Muara Enim ;Formulir Berita dari Bupati Muara Enim,

SPPB: = 158/03/2002/012/01/RASKIN tanggal1432002 sebanyak 25.000 Kg ;e No. SPPB : 391/11/2002/012/01/RASKIN tanggal0182002 sebanyak 26.000 Kg ;e No. SPPB : 646/11/2002/012/01/RASKIN tanggal19112002 sebanyak 26.000 Kg ;e No.

SPPB : 646/11/2002/012/01/RASKIN tanggal19112002 sebanyak 4.000 Kg ;Surat timbangan pengeluaran beras Raskin ;Surat Pengantar Jalan (SPJ) ;Rekap Pengeluaran Harian (GD2K) ;Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 621/Kpts/IV/2001tentang Pelaksanaan Program Bantuan Pangan kepada keluargamiskin (RASKIN) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2002 ;Surat Bupati Muara Enim No. 89/Bapeda4/2002, perihalPembagian Tambahan Plafond Raskin Kecamatan dalamKabupaten Muara Enim ;Hal. 11 dari 24 hal. Put.

SPPB : 158/03/2002/012/01/RASKIN tanggal 1432002sebanyak 25.000 Kg ;e No. SPPB : 391/11/2002/012/01/RASKIN tanggal 0182002sebanyak 26.000 Kg ;Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/20112e No. SPPB : 646/11/2002/012/01/RASKIN tanggal 19112002sebanyak 26.000 Kg ;e No.

)pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 4 Tobelo Nomor : 27.C.18/SPPB/PPSLTPMALUT/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004 antara PemimpinProyek Perluasan SLTP Jakarta yaitu saksi Drs.

) Nomor :22.C.18/SPPB/ PPSLTPMALUT/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004, disepakatijika pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada Petunjuk PelaksanaanPembangunan USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat ProyekPerluasan SLTP Jakarta dan gambar penanganan USB, RKS, dan RAB namunkenyataannya pekerjaan pembangunan tersebut setelah dana dicairkan 100%masih terdapat beberapa item yang tidak dilaksanakan sesuai dengan SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) baik untuk pembangunan fisiknyamaupun meubelairnya

Mencatat seluruh penerimaan dan penggunaan dana secara rinci, teraturdisertai dengan buktibukti yang diatur dalam Juklak ;Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 4 Tobelo Nomor : 27.C.18/SPPB/PPSLTPMALUT/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004 antara PemimpinProyek Perluasan SLTP Jakarta yaitu saksi Drs. H.

No. 1025 K/Pid.Sus/2012Tjiabrata selaku Mitra Kerja USB SMP Negeri 4 Tobelo, dan Stefanus Tjiabrataselaku pelaksana pembangunan kerja USB SMP Negeri 4 Tobelo ;Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor :22.C.18/SPPB/ PPSLTPMALUT/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004, disepakatijika pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada Petunjuk PelaksanaanPembangunan USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat ProyekPerluasan SLTP Jakarta dan gambar penanganan USB, RKS, dan RAB namunkenyataannya pekerjaan

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;4. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RRAB) ;5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1025 K/Pid.Sus/20126. Analisa Harga Satuan (AHS) ;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkaralain;4.

Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat PerintahPenyerahan Barang( SPPB )/DO beras untuk masing masingkecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggupeuncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkanberas sampai Titik Distribusi (TD ).d.

Cianjur, berupa : 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( DeliveryOrder ) Nomor : 00428/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16 Desember2014. s/d huruf M Dokumen Penyaluran Raskin Alokasi CadanganBeras Pemerintah ( CBP ) untuk Ds. Sukakerta Kec.

Cilaku Kab.Cianjur, berupa : 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB ) ( Delivery Order ) Nomor : 00252/12/2014/022/01/RAS,tanggal 16 Januari 2015.Dikembalikan kepada Bulog Sub Divre Cianjur melalui saksi NurHuda Zus Jualianto . 1 ( satu ) buah buku tulis yang berisi catatan penerimaan danpenyaluran Beras Raskin Tahun 2014 untuk Rt. 01/09 Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab. Cianjur.Dikembalikan kepada saksi Dudung, Spd,5.

Cianjur, berupa :> 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( DeliveryOrder ) Nomor : 00428/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16Desember 2014. s/d huruf M Dokumen Penyaluran RaskinAlokasi Cadangan Beras Pemerintah ( CBP ) untuk Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab.

Cianjur, berupa : 1 lembar SuratPerintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( Delivery Order ) Nomor> 00252/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16 Januari 2015Dikembalikan kepada Bulog Sub Divre Cianjur melalui saksi NurHuda Zus Jualianto .Halaman 77 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2016/PT.BDG> 1 ( satu ) buah buku tulis yang berisi catatan penerimaan danpenyaluran Beras Raskin Tahun 2014 untuk Rt. 01/09 Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab. CianjurDikembalikan kepada saksi Dudung, Spd,9.

Susan Ishak Parerung;Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)Nomor 34.C.18/SPPB/PPSLTPIRJABAR/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004maka disepakati mengenai biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan USBSMP Negeri 1 Waigeo Barat yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender,terhitung dari tanggal 28 Agustus 2004 dan berakhir pada tangga DdDesember 2004 dan pelaksanaan pekerjaan harus mengacu kepada petunjukteknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan USB dengan mekanismePartisipasi

Susan Ishak Parerung;Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)Nomor 34.C.18/SPPB/PPSLTPIRJABAR/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004maka disepakati mengenai biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan USBSMP Negeri 1 Waigeo Barat yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender,terhitung dari tanggal 28 Agustus 2004 dan berakhir pada tangga 27 Desember2004 dan pelaksanaan pekerjaan harus mengacu kepada petunjuk teknis danpetunjuk pelaksanaan pembangunan USB dengan mekanisme PartisipasiMasyarakat

) pelaksanaanpekerjaan Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo BaratNomor 33.C.18/SPPB/PPSLTPIRJABAR/VIII/2004 tanggal 28 Agustus2004;e Foto copy Surat Perintah Membayar Menteri Keuangan RI Nomor550097 Y/088/116 SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat tanggal 17Agustus 2004;e Foto copy dokumen rekapitulasi kerugian Negara pembangunan UnitSekolah Baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu

Sementara semua dokumen pembangunan 4 (empat) USBSMPN tersebut berada di tangan Konsultan Pusat dan Sekretaris TTK tersebut,termasuk dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dari ke4(empat) USB SMPN tersebut.

Sehingga ketika jangka waktu pelaksanaanpembangunan selesai tetapi masih ada sisa pekerjaan yang belum selesai makaseharusnya Konsultan Pusat membuat Addendum Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB) dari ke4 (empat) USB SMPN tersebut untuk menyelesaikansisa pekerjaan tersebut tetapi hal ini tidak dilakukan.

) /Delivery Order Nomor : 00103/07/2009/013/01/RAS tanggal 17Juli 2009.24) 1 (satu) lembar Asli Bukti Timbang (uji) Pengeluaran BarangNomor: 003/07/2009/013/01/RAS tanggal 27 Juli 2009.25) 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /Delivery Order Nomor : 00046/04/2009/013/01/RAS tanggal 15April 2009.26) 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /Delivery Order Nomor : 00019/04/2009/013/01RAS tanggal 15April 2009.27) 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang

23 April 2009.32) 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /Delivery Order Nomor : 00014/06/2009/013/01RAS tanggal 04Juni 2009.Hal. 28 dari 72 hal, Put.No.33/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks33) 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor:00007/06/09/013/01/RAS tanggal 12 Juni 2009.34) 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /Delivery Order Nomor : 00035/06/2009/013/01RAS tanggal 04Juni 2009.35) 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor:

00029/06/09/013/01/RAS tanggal 19 Juni 2009.36) 2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor:00040/06/09/013/01/RAS tanggal 30 Juni 2009.37) 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /Delivery Order Nomor : 00056/06/2009/013/01RAS tanggal 04Juni 2009.38) 1 (satu) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor:00021/08/09/013/01/RAS tanggal 25 agustus 2009.39) 1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /Delivery Order Nomor : 00032/08/2009/013/01RAS

Barang (GD1K) Nomor:00026/04/09/ 013/01/RAS tanggal 23 April 2009.1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /Delivery Order Nomor : 00014/06/2009/013/01RAS tanggal 04 Juni2009.2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor:00007/06/09/013/01/RAS tanggal 12 Juni 2009.1 (satu) lembar Asli surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /Delivery Order Nomor : 00035/06/2009/013/O01RAS tanggal 04 Juni2009.2 (dua) lembar Asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor:00029/06/09/013/01

MARSUKI.1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Beras RaskinNo.01/BAST/RAS/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari SUDIRMANkepada A.LMALLAPUANG.1 (satu) lembar (asli) REKAP PENYERAHAN BARANG (GD1k)Nomor : 00007/06/09/013/01/RAS tanggal 12 Juni 2009.1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB)Nomor : 00014/06/2009/013/01/RAS tanggal 04 Juni 2009.1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB)Nomor : 00014/06/2009/013/01/RAS tanggal 04 Juni 2009.1 (satu) lembar (

Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB);c. Berdasarkan SK Direktur Pembinaan SD dan SPPB Bendahara Pengeluaran Pembantu BPP menyusun atau) membuat surat permintaanpembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehablengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerimabantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;Hal. 5 dari 49 hal. Put. Nomor 141 PK/Pid.Sus/2017d.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatanganioleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;Surat persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum;Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah;Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB):Kuitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas;~ 9 20 5Rekening Bank atas nama sekolah dasar; Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selakuKepala

Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB);Hal. 13 dari 49 hal. Put. Nomor 141 PK/Pid.Sus/2017c. Berdasarkan SK Direktur Pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaanpembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehablengkap dengan Nomor rekening atas nama sekolah calon penerimabantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;d.

Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB);c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaanpembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehablengkap dengan Nomor rekening atas nama sekolah calon penerimabantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;d. SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan suratperintah membayar (SPM);e.

Selaku Kepala SDN UPT Laju;20)1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDNInpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDHal. 28 dari 49 hal. Put.

Dalam hasil surat LHA a quo tidaknampak adanya kesalahan, baik dari awal proses penyampaian PIB sampaidengan diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (yangselanjutnya disebut SPPB) dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidakpernah salah dalam membayar nilai pabean yang menjadi kewajibannya.Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 32/B/PK/PJK/2014Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selalu. menyelesaikanpembayaran yang menjadi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam hasilLHA a quo.

Di satu sisi TERMOHON PENIJAUANKEMBALI menerbitkan SPPB No : 222795/KPU.01/2011 tanggal 17Juni 2011, dimana SPPB a quo menunjukan TERMOHONPENINJAUAN KEMBALI telah menyetujui penggunaan PIB 223430dengan Pos Tarif HS : 5209.19.00.00 disertai fasilitas KITEnya.

Dengan kata lain, Keberadaan SPTNP018739/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 adalah tidak sah menurut hukum.Dengan adanya penerbitan SPPB No : 222795/KPU.01/2011 tanggal17 Juni 2011 menunjukan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALItelah melalui seluruh prosedur dan tatanan yang benar menurutperaturan perundangundangan yang berlaku. Dengan demikianmenunjukkan ketidakkosistenan dan ketidakpahaman TERMOHONHalaman 12 dari 17 halaman.

/2011 menimbulkankerancuan secara prosedural dengan diterbitkannya SPTNP a quo.Penerbitan SPPB No : 222795/KPU.01/2011 tertanggal 17 Juni 2011menunjukkan kesetujuaan TERMOHON PENINJUAN KEMBALI ataspenggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00.

Atas dasar telah terpenuhinya yang menjadikewajiban PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secara prosedural,maka TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerbitkan SPPB No :222795/KPU.01/2011 tertanggal 17 Juni 2011 untuk pendaftaran PIB223430. (Lampiran6 (Surat pemberitahuan PIB tertanggal 08 Juni 2011dan Lampiran7 (SPPB No : 222795/KPU.01/2011 tertanggal 17 Juni2011)).

Syam selaku Pelaksana Mekanikal/ElektrikalMustaman selaku Bagian LogistikRuatan selaku Pelaksana Sipil/FinishingBahwa pada tanggal 20 November 2007 ditandatangani Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan UnitSekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) Nomor : 101.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 antara Drs. H.

Pemberian Bantuan (SPPB) PelaksanaanPekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua No.209.a.15/C31.2/KU/PSMP/2008 tanggal 17 April 2008 ;Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan UnitSekolah baru Sekolah Menengah Pertama ;20 (dua puluh) lembar Rekening Koran KP USB SMP Negeri 5Pitumpanua No.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan PekerjaanPembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua Nomor : 11.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 20 November 2007 ;2. RAB Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua KabupatenWajo T.A. 2007 ;3.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan fisik Dinas Tata Ruang dan PemukimanProvinsi Sulawesi Selatan ;10.Addendum 1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) PelaksanaanPekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua No. 124.f.14/ C31.2/KU/PSMP/2007 tanggal 27 Desember 2007 ;11.Addendum 2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) PelaksanaanPekerjaan Pembangunan USB SMPN 5 Pitumpanua No.209.a.15/ C31.2/KU/PSMP/2008 tanggal 17 April 2008 ;12.Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan UnitSekolah

Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB);c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaanpembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerimarehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calonpenerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;d. SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan suratperintah membayar (SPM);e.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatanganioleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum;Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah.Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB);Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas;~o a9 5Rekening Bank atas nama sekolah dasar;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) UPT Laju denganTerdakwa selaku Kepala

No. 2673 K/Pid.Sus/2015bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia hingga sampai ke Sekolah adalahsebagai berikut :a.Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direkturpembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerimabantuan;Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB);Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau) membuat suratpermintaan

Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB);. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas;Rekening Bank atas nama sekolah dasar;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) UPT Laju denganTerdakwa selaku Kepala Sekolah di mana jumlah dana yang diperolehsebesar Rp220.786.000,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapanHal. 12 dari 36 hal. Put.

Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatanganisurat perjanjian pemberian bantuan (SPPB);c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat suratpermintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolahcalon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas namasekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusakberat;d.

).c.Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat suratpermintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolahcalon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas namasekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusakberat.d.SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan suratperintah membayar (SPM).e.SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkapdengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima

Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).e. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas.f.

).Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat suratpermintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolahcalon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas namasekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusakberat..

Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB)..

).c.Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau) membuat suratpermintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calonpenerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolahcalon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.d.SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan suratperintah membayar (SPM).e.SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkapdengan nomor rekening atas nama sekolah calon

Di satu sisi TERMOHON PENIWJAUANKEMBALI menerbitkan SPPB No : 203878/KPU.01/2011 tanggal06 Juni 2011, dimana SPPB a quo menunjukan TERMOHONPENINJAUAN KEMBALI telah menyetujui penggunaan PIB 204698dengan Pos Tarif HS : 5209.19.00.00 disertai fasilitas KITEnya. Dilainsisi terlihat ketidaksetujuan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALIdengan diterbitkannya SPTNP018483/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011.Halaman 13 dari 18 halaman.

Dengan kata lain, Keberadaan SPTNP018483/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 adalah tidak sah menurut hukum;Dengan adanya penerbitan SPPB No : 203878/KPU.01/2011 tanggal06 Juni 2011 menunjukan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALItelah melalui selurun prosedur dan tatanan yang benar menurutperaturan perundangundangan yang berlaku.

Putusan Nomor 42/B/PK/PJK/2014TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak dapat secara sepihakmengklasifikasikan PIB 204698 dalam klasifikasi HS : 5208.19.00.00tanoa pemberitahuan terlebih dahulu;Bahwa penerbitan SPPB No : 203878/KPU.01/2011 tertanggal06 Juni 2011 dan SPTNP018483/NOTUL/KPUTP/BD.02/201 1menimbulkan kerancuan secara prosedural dengan diterbitkannyaSPTNP a quo.

Penerbitan SPPB No : 203878/KPU.01/2011 tertanggal06 Juni 2011 menunjukkan kesetujuan TERMOHON PENINJUANKEMBALI atas penggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00. Oleh karena itu,penerbitan SPTNP018483/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 adalah tidaksah;Berdasarkan Faktafakta hukum yang ada selama ini PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI telah menempuh prosedur yang tepat, sehinggaseharusnya patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusana quo.

Atas dasar telah terpenuhinya yang menjadikewajiban PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secaraprosedural,maka TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerbitkan SPPB No :203878/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011 untuk pendaftaran PIB204698. (Lampiran6 (Surat pemberitahuan PIB tertanggal 30 Mei 2011)dan Lampiran7 (SPPB No : 203878/KPU.01/2011 tertanggal06 Juni 2011);.

Dr.KHAMRIN, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan dan SubsidiPeningkatan Mutu SMP pada Direktorat Pembinaan SMP DitjenDikdas Kemendikbud; dimana berdasarkan PanduanPelaksanaan Tekhnis Program Block Grant Pembangunan USBLanjutan Tahun 2012 diketahui bahwa Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB) tersebut memuat ketentuanpelaksanaan Pembangunan USB Lanjutan tersebut antara lainsebagai berikut : Jangka waktu pembangunan sampai selesai 100 %ditetapkan selam 120

Jika =pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya danbersedia untuk diperoses sesuai dengan peraturandan hukum yang berlaku.

Keuangan : Melkias Saeman (Masyarakat DesaNipa);Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block GrantPembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwa Terdakwa selakuPenanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukan penandatangananpemberian bantuan/SPPB, pernyataan kesanggupan melaksanakanpembangunan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, menandatnganikwitansi penerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan

17 dari 32 halamanPutusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2015/PT PAL1818Terdakwa = bertanggungjawab sepenuhnya Jika dalampelaksanaan kegiatan tersebut terjadi penyimpangan terhadapdokumen SPPB dan Pedoman Pelaksanaan dan Tekhnis;Bahwa dalam pelaksanaannya pada tahun anggaran 2012,Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Lamala Kec.Lamala Kab.

Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaansesuai dengan SPPB, maka pihak kedua tetapbertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaantersebut;2. Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB dan Pedoman Pelaksanaandan Tekhnis, maka pihak kedua bertanggungjawabsepenuhnya dan bersedia untuk diperoses sesuaidengan peraturan dan hukum yang berlaku.

2014 atau sejak masa almarhumHOSDIANTO bin ADOMAN menjabat sebagai Kepala GudangGBB Randugarut akibat kurangnya persediaan beras dikarenakanadanya penerimaan beras yang tidak sesuai antara jumlahkuantum beras yang tertera dalam Surat Perintah Terima Barang(SPTB) dengan jumlah kuantum beras yang senyatanya diterimaHalaman 5 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PT SMGoleh Gudang GBB Randugarutdan dan adanya pengeluaranberas tanoa didasarkan pada Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB

bulan, posisiflonder pasti sudah mengalami pergeseran karena beras sudahmengalami penyusutan dan pembongkaran staple juga dilakukanpada saat akan ada proses penyerahan ataupun penyaluranpersediaan beras di Gudang GBB Randugarut.Bahwa untuk melakukan proses bongkar tumpukan stapletersebut menggunakan tenaga bongkar muat dari luar GBBRandugarut yang memerlukan biaya, oleh karena itu TerdakwaNURUL HUDA melakukan proses pengeluaran beras tanoa dasarSurat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentangPeraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum(Perum) Bulog:Pasal 6 Penyerahan Barang:(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan SuratPerintah Penyerahan Barang/ Delivery Order(SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yangdiserahkan harus sesuai dengan jumlah berat, jenis,kualitas dan

/DO) tersebutmemperoleh sebesar Rp. 200.000, s/d Rp. 400.000, dariTerdakwa NURUL HUDA.Bahwa perbuatan Terdakwa NURUL HUDA selaku juru timbangGBB Randugarut yang telah mengeluarkan persediaan berasdari dalam GBB Randugarut tanpa dasar Surat PerintahPengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) dan telahmenyusun tumpukan beras dalam staple yang berongga di dalamgudang GBB Randugarut sehingga bertentangan dengan :1.

Peraturan Dlreksi Perum Bulog Nomor : PD19/D0100/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang ManajemenPergudanganPasal 12 Penyerahan Barang(1) Pengeluaran Barang dan penyerahan barang diGudang berdasarkan SPPB/DO;(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yangdiserahkan harus sesuai dengan jumlah, berat, jenis,kualitas dan partai barang yang tertulis dalam SPPB/DO.(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkandari Kepala Gudang/Pengusaha Gudang kepada pihakyang menerima barang terjadi

Put No. 212/Pid.B/2010/PNSGIBahwa saksi ikut menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) denganBRR tersebut tetapi surat pengajuan proposal ke BRR, lampiran Neraca 31 September2006 dan lampiran Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) dengan BRR bukantanda tangan saksi;Bahwa setelah uang bantuan BRR kepada Koperasi Pat Gata Desa Paloh Naleung Kec.Titue Keumala Kab.

Pidie; Bahwa Pada saat saksi menanda tangani Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB)dari BRR tersebut, setahu saksi tidak ada kegiatan apapun/fakum pada Koperasi PatGata Desa Paloh Naleung Kec. Titue Keumala Kab.

adalah murni hubungan Perdata , karena ruang lingkup yang terdapat dalamSurat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara Koperasi Pat Gata dengan BRRbersifat publik ;Bahwa menurut pendapat saksi yang berwenang menyelesaikan bila terjadipermasalahan dalam sebuah perkara murni perdata adalah para pihak yang terlibatdalam perkara tersebut dan hal tersebut tergantung dari kesepakatan para pihak;Bahwa dalam Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara Koperasi Pat Gatadengan BRR yang dikatakan

para pihak adalah Satker BRR dan Koperasi Pat Gata ;Bahwa bila terjadi permasalahan dari yang telah ditentukan dalam Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan (SPPB) antara Koperasi Pat Gata dengan BRR penyelesaiannyaditentukan oleh aturan yang telah ditetapkan di dalam Surat Perjanjian PenyaluranBantuan (SPPB) antara Koperasi Pat Gata dengan BRR tersebut ;Hal. 36 dari 83 Hal.

dana bantuan oleh BRR kepada KoperasiPat Gata memang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan (SPPB), dan juga ditemukan bahwa Koperasi Pat Gata adamelakukan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB)tersebut, akan tetapi saksi berpendapat bahwa Wanprestasi yang dilakukan olehKoperasi Pat Gata terhadap Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) tersebutmasih dalam bingkai hukum perdata ; Bahwa Uang Negara di dalam kasus Koperasi Pat Gata

SPPB merupakan produk hukum dari Pasal 85 ayat (1) UUKepabeanan bukan produk hukum Pasal 16 ayat (1) dan/atau ayatHalaman 19 dari 42 halaman.

Putusan Nomor. 906/B/PK/PJK/2016h.ketidaktaatasasan Termohon Peninjauan Kembali dalammelaksanakan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 95 UU Kepabeanan.Faktanya, Pemohon Peninjuan Kembali tidak pernah menerimapenetapan tarif dan/atau nilai pabean sebagai pelaksanaan ketentuanPasal 16 UU Kepabeanan berupa SPTNP Pejabat BC KPU BC TgPriok dalam proses PDE Kepabeanan atas ke532 PIB yang menjadiobyek audit Kepabeanan, yang ada hanya SPPB;Dokumen SPPB menurut PMKRI No.51/PMK.04/2008 jo PMKRI No.147/ PMK.04/2009

Pejabat BC KPUBC TgPriok dan mengingat SPPB sangat jelas bukan dan tidak dapatdiidentikkan dengan penetapan Pejabat BC tentang tarif dan/atau nilaipabean yang dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, maka penetapanSPKTNP a quo oleh Termohon Peninjauan Kembali ( DJBC ) menjaditidak sah secara hukum;.

Pejabat BC KPUBC TgPriok dan mengingat dokumen SPPB sangat jelas bukan dan tidak dapatdiidentikkan dengan penetapan Pejabat BC tentang tarif dan/atau nilaipabean yang dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, maka penetapanSPKTNP a quo. oleh Termohon Peninjauan Kembali ( DJBC ) menjaditidak sah secara hukum;.

) yang dimaksud Pasal 85 ayat (1) UU Kepabeanan sama denganpenetapan pejabat BC atas Tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP)dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, seperti yang telah TermohonPeninjauan Kembali gunakansebagai alasan pembenar penetapan kembali tarif (SPKTNP) a quo;padahal secara yuridis SPPB bukan SPTNP dan seharusnya MajelisHakim sejak awal menguji legitimasi penggunaan SPPB. tersebutberdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 95 UU Kepabeanan, namundalam judex facti hal yang bersifat mendasar ini

Mojokerto ; - 1 (satu)) bendel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan SPA Raskin Alokasi bulan JANUARI 2013, beserta jadwal rencana penyaluran Raskin, Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dan Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin; - 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan SPA Raskin Alokasi bulan PEBRUARI 2013, beserta jadwal rencana penyaluran Raskin, Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), Berita

Raskin, Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dan Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin; - 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan SPA Raskin Alokasi bulan MEI 2013, beserta jadwal rencana penyaluran Raskin, Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dan Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin; - 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan SPA Raskin Alokasi

bulan JUNI 2013, beserta jadwal rencana penyaluran Raskin, Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dan Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin; - 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan SPA Raskin Alokasi bulan JULI 2013, beserta jadwal rencana penyaluran Raskin, Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dan Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin; - 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang

Beras Raskin; - 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pennintaan SPA Raskin Alokasi bulan OKTOBER 2013, beserta jadwal rencana penyaluran Raskin, Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dan Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin; - 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan SPA Raskin Alokasi bulan NOVEMBER 2013, beserta jadwal rencana penyaluran Raskin, Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), Berita

, Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dan Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin; - 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan SPA Raskin Ke-14 Tahun 2013, beserta jadwal rencana penyaluran Raskin, Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dan Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin; - 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Surat Permintaan SPA Raskin Ke- 15 Tahun 201.35

14 Mei 2009;(satu) set fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/(Delivery Order) No.00058/10/2009/025/01/RAS alokasi Mei 2009tanggal 5 Oktober 2009;(satu) set fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/(Delivery Order) No.00059/10/2009/025/01/RAS alokasi Juni 2009tanggal 5 Oktober 2009;(satu) set fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/(Delivery Order) No.00060/10/2009/025/01/RAS alokasi Juli 2009tanggal 5 Oktober 2009;(satu) set fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (

SPPB)/(Delivery Order) No.00061/10/2009/025/01/RAS alokasi Agustus 2009tanggal 5 Oktober 2009;(satu) set fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/(Delivery Order) No.00181/11/2009/025/01/RAS alokasi September2009 tanggal 26 November 2009;(satu) set fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/(Delivery Order) No.00182/1 1/2009/025/01/RAS alokasi Oktober 2009tanggal 26 November 2009;Hal. 25 dari 41 hal.

)/(Delivery Order) No.00116/04/2009/025/01/RAS alokasi Januari 2009tanggal 17 April 2009;85. 1 (satu) set fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/(Delivery Order) No.00117/04/2009/025/01/RAS alokasi Februari 2009tanggal 17 April 2009;86. 1 (satu) set fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/(Delivery Order) No.00178/05/2009/025/01/RAS alokasi Maret 2009tanggal 14 Mei 2009;87. 1 (satu) set fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/(Delivery Order) No.00179/05/2009/025/01/RAS

alokasi April 2009tanggal 14 Mei 2009;88. 1 (satu) set fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/(Delivery Order) No.00058/10/2009/025/01/RAS alokasi Mei 2009tanggal 5 Oktober 2009;89. 1 (satu) set fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/(Delivery Order) No.00059/10/2009/025/01/RAS alokasi Juni 2009tanggal 5 Oktober 2009;90. 1 (satu) set fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/(Delivery Order) No.00060/10/2009/025/01/RAS alokasi Juli 2009tanggal 5 Oktober 2009;91. 1 (satu

Barang (SPPB)/(Delivery Order) No.00204/12/2009/025/01/RAS alokasi November 2009tanggal 30 Desember 2009;95. 1 (satu) set fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/(Delivery Order) No.00205/12/2009/025/01/RAS alokasi Desember 2009tanggal 30 Desember 2009;Terlampir dalam berkas perkara;8.

transaksi.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkanfotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:Purchase Order Nomor: 00412/14/18 tanggal 19 Januari 2012,Invoice Nomor: S148022/23/24 tanggal 2 Februari 2012,Packing List tanggal 2 Februari 2012,Air Waybill Nomor: 2325260 5711 tanggal 8 Februari 2012,Form D Nomor: KL181969P252187 tanggal 3 Februari 2012,Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan:00000000527320120208002468,Gambar Contoh Barang,Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB

) Nomor: 023135/WBC.06/KPP.01/SPPB/2012 tanggal 13 Februari 2012,9.

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 144942/WBC.06/KPP.01/SPPB/2012 tanggal 4 Oktober 2011.Ag ewoo xbahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan buktibukti yangdilampirkan dalam Surat banding dan yang diserahkan Pemohon Bandingdalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 00412/14/18tanggal 19 Januari 2012 yang ditujukan kepada Supplier DZ Card (Malaysia)Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia, dengan perincian sebagai berikut: Description Quantity

PO:00428 S1471612 USD1,130.00Total USD48,682.50bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap kelima invoice tersebut,menurut Majelis terdapat 5 (lima) invoice dengan total nilai USD47.552.50MemperhatikanMengingatyang telah dilengkapi dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sedangkanatas Invoice Nomor: 471612 tanggal 16 Februari 2012 senilai USD1,130.00tidak dilengkapi dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan SuratPersetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).bahwa terdapat perbedaan total nilai antara

Maret 2013: 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 01877tanggal 08 Maret 2013; 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 018/01/2013/Raskin, tanggal 8 Maret2013; 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 8 Maret 2013; 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 01876tanggal 08 Maret 2013: 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 017/01/2013/Raskin, tanggal 8 Maret2013; 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 8 Maret 2013; 1 (satu) lembar Surat Perintan Penyerahan Barang (SPPB

10 April 2013:1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 04958tanggal 10 April 2013;1 (satu) lembar sub DO Nomor: 061/03/2013/Raskin, tanggal 10 April2013;1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 10 April 2013;1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 04959tanggal 10 April 2013;1 (satu) lembar sub DO Nomor: 062/03/2013/Raskin, tanggal 10 April2013;1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 10 April 2013;1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB

tanggal 29 Mei 2013;Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi Bulan Juni:1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor00018/07/13/032/01/RAS tanggal 03 Juli 2013;Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/201841.42.1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 099tanggal 03 Juli 2013;1 (satu) lembar sub DO Nomor: 63/07/2013/Raskin, tanggal 02 Juli2013;1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 03 Juli 2013;1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB

)/DONomor: 00146/10/2013/001/01/RAS tanggal 18 Oktober 2013;Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi Bulan November:1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor00050/11/13/012/01/RAS tanggal 21 November 2013:1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 069tanggal 21 November 2013;1 (satu) lembar sub DO Nomor: 173/11/2013/Raskin, tanggal 21November 2013:1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DONomor: 00145/1 1/2013/002/01/RAS tanggal 19 November 2013;Halaman

)/DONomor: 00031/08/2013/001/01/R14 tanggal 12 Agustus 2013;Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi ke15: 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor00025/1 1/13/032/01/R15 tanggal 06 November 2013; 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 004tanggal 06 November 2013; 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan Nomor tanggal 06November 2013: 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 72/11/2013/Raskin, tanggal 06November 2013:1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/

Dalam hasil surat LHA a quo tidak nampakadanya kesalahan, baik dari awal proses penyampaian PIB sampai denganditerbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (yang selanjutnyadisebut SPPB) dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah salahdalam membayar nilai pabean yang menjadi kewajibannya.Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selalu menyelesaikanpembayaran yang menjadi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam hasilLHA a quo.

Di satu sisi TERMOHON PENIJAUAN KEMBALImenerbitkan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tanggal 18 Juni 2011,dimana SPPB a quo menunjukan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALItelah menyetujui penggunaan PIB 225221 dengan Pos Tarif HS :5209.19.00.00 disertai fasilitas KlTEnya. ODilain sisi terlihatketidaksetuluan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI denganditerbitkannya SPTNP019179/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011.

Bahwa penerbitan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni2011 dan SPTNP019179/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 menimbulkankerancuan secara prosedural dengan diterbitkannya SPTNP a quo.Penerbitan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni 2011menunjukkan kesetujuaan TERMOHON PENINJUAN KEMBALI ataspenggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00.

Atas dasar telah terpenuhinya yang menjadikewajiban PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secara prosedural, makaTERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerbitkan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni 2011 untuk pendaftaran PIB 225221.

(Lampiran6 (Surat pemberitahuan PIB tertanggal 14 Juni 2011) danLampiran7 (SPPB No. 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni 201 1))Bahwa secara tibatiba, TERMOHON PENINJAUAN KEMBALImenerbitkan SPTNP019179/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tertanggal 08Juli 2011 kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.