Desa, maka Terdakwa sebagai Kepala Desamemiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala PemerintahDesa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan PemerintahanDesa, melaksanakan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi fungsi sebagai berikut:a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tatapraja

MUHAMMAD NOOR.Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik KejaksaanTinggi Kalimantan Selatan dan keterangan tersebut adalah benar.Bahwa bulan Mei 2005November 2007 saksi menjabat sebagai Kasubbag TataPraja, November 2007Maret 2008 sebagai Kasubbag Protokol dan PerjalananDinas, dan Maret 2008Februari 2010 sebagai Camat Tapin Utara;Bahwa saksi pernah kas bon kepada bendahara ABDUL HAMID, pada bulanFebruari 2008, atas permintaan sendiri yang didasarkan atas kebutuhan dalamrangka persipan

Syafril Basyir, SH selaku Wakil Ketua merangkap anggota / Asisten TataPraja Kota Padang;3. H. Arwin sari, SH, MM selaku Wakil Ketua merangkap anggota / MewakiliKepala Kantor Pertanahan Kota Padang;4. Fatyuddin, SH selaku Sekretaris merangkap anggota / Kepala BagianPertanahan Kota Padang;5. Erwin selaku anggota /mewakili Kepala Dipertakhut Kota Padang;6. Alizar selaku anggota /mewakili Kepala kantor PBB Kota Padang;7.

Syafril Basyir, SH selaku Wakil Ketua merangkap anggota / Asisten TataPraja Kota Padang;3. Arwin sari, SH, MM selaku Wakil Ketua merangkap anggota / MewakiliKepala Kantor Pertanahan Kota Padang;4. Fatyuddin, SH selaku Sekretaris merangkap anggota / Kepala BagianPertanahan Kota Padang;5. Erwin selaku anggota /mewakili Kepala Dipertakhut Kota Padang;6. Alizar selaku anggota / mewakili Kepala kantor PBB Kota Padang;7.

Evaluasi HKP atasPelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTU 2 x100 MW di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Kabupaten LampungSelatan No.680/0832.A/1.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 perihalPendataan Nilai Jual:;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No.291/TAPEM/HKLS/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentangPembentukan Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah di KabupatenLampung Selatan;1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Asisten Bidang TataPraja

Surat permohonan didisposisikan kepada Sekda, Asisten TataPraja baru kepada saksi selaku Kabag Tapem.c. Kabag Tapem mendisposisikan kembali kepada KassubagPertanahan untuk menindaklanjuti disposisi pimpinan tersebut.eon eees + 00NOUHPWND+2Q290 @d. Kabag Tapem mengundang beberapa isntansi terkait sepertiBPN, Bapeda, Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga, BagianHukum Setda, Dinas Tata Kota, DLLAJ, Lurah genteng, LurahCipaku, dan Camat Bogor Selatan sesuai dengan kepentinganPemohon.e.

tugastugasPemerintahan di bidang pertanahan yang meliputi pengaturan,pemanfaatan, pemilikan, dan penggunaan tanah, hakhak atastanah, survey pengukuran, pemetaan bidang tanah, menanganisengketa, komplik dan perkara pertanahan, pengendalian danpemberdayaan ; Bahwa saksi pernah diminta mengukur lokasi pengadaan aset PEMDAKabupaten Karimun pada tanggal 27 Februari 2007 No. 590 / PEM /23 / 2007 tentang permohonan pengukuran lokasi pengadaan asetPEMDA Kabupaten Karimun yang ditanda tangani oleh asisten TataPraja

Bahwa, Informasi dari Nohim yang disampaikan oleh Katni bahwa ada arealtanah ;Bahwa, pada saat pengukuran ada saksi, Nohim dan orang dari KantorPerwakilan Kecamatan ;Bahwa, tanah yang diukur adalah tanah milik Kyai Dahlawi ;Bahwa, saksitidak ingat kapan dibangun kantor camat ;Bahwa, Nohim ketika itu jabatannya Kepala Dusun, kadesnya ketika ituNoordin ;Bahwa, tidak ada surat menyurat tanah bahwa akan dibangun kantor camat ;Bahwa, saksi di bagian pemerintahan pada tahun 1988 sebagai Kasubag TataPraja

Bahwa, Informasi dari Nohim yang disampaikan oleh Katni bahwa ada arealtanah ;Bahwa, pada saat pengukuran ada saksi, Nohim dan orang dari KantorPerwakilan Kecamatan ;Bahwa, tanah yang diukur adalah tanah milik Kyai Dahlawi ;Bahwa, saksitidak ingat kapan dibangun kantor camat ;Bahwa, Nohim ketika itu jabatannya Kepala Dusun, kadesnya ketika ituNoordin ;Bahwa, tidak ada surat menyurat tanah bahwa akan dibangun kantor camat ;Bahwa, saksi di bagian pemerintahan pada tahun 1988 sebagai Kasubag TataPraja

Burhanudin/Asisten TataPraja selaku Wakil Ketua P2T Kodya Jakarta Timur mengeluarkan SuratTugas No. 1127/1.711 tanggal 2 Juni 2006 tentang : Pengadaan TanahHal. 129 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014Waduk Rawa Babon yang menetapkan tugas masingmasing Instansi yangterlibat dalam P2T;Bahwa P2T yang dipimpin oleh Wakil Ketua Saksi Drs H.

Fikri Hakimi, MAPditunjuk sebagai Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian TataPraja Setda Kabupaten Pasir, sehingga Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP binHal. 26 dari 137 hal. Put. No. 1261 K/Pid.Sus/2016Mahesta lah yang kemudian mempunyai tugas pokok, fungsi,tanggungjawab dan kewenangan sebagai Seksi Penyuluhan danPenyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah PemerintahKabupaten Pasir Tahun 2006 ; Bahwa kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir yaitu Sdr. Drs.

Tatapraja/VIII/96;7. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;Menghukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II dan IV akanmembayar biaya perkara dalam semua Tingkat Peradilan yang dalam TingkatKasasi ini di tetapbkan sebanyak Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) ;5.

/Pemohon Peninjauan Kembaliselaku Sekda yang sekaligus berarti sebagai Kepala SKPD SekretariatDaerah membawahi tiga Asisten (Sesuai dengan Peraturan DaerahNomor 1 tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Sekretariat DaerahKabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten, yakni Asisten I/Tatapraja (yang membawahi BagianPemerintahan, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum, Bagian BinaKependudukan), Asisten Il/Ekonomi dan Pembangunan (yangmembawahi Bagian Ekonomi, Bagian Pembangunan, Bagian

mengajukan keberatan kepadaTergugat dengan inti keberatan agar Tergugat menghentikan pekerjaanmembangun kios Turut Tergugat 1 dan agar Tergugat menyelesaiakannyalewat perundingan.14.Bahwa terhadap surat Bapak Rokus Rewos sebagaimana dimaksudkandiatas, Tergugat yang diwakili oleh Sekretaris wilayah Daerah (sekwilda)Manggarai yang pada saat itu dijabat oleh Bapak W.H.Nope, SHmenanggapinya dengan jalan mengundang Bapak Rokus Rewos/Penggugatdan pejabatpejabat dalam lingkup Pemkab Manggarai yaitu Asisten TataPraja

/Pemohon Peninjauan Kembaliselaku Sekda yang sekaligus berarti sebagai Kepala SKPD SekretariatDaerah membawahi tiga Asisten (Sesuai dengan Peraturan DaerahNomor 1 tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Sekretariat DaerahKabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten, yakni Asisten I/Tatapraja (yang membawahi BagianPemerintahan, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum, Bagian BinaKependudukan), Asisten Il/Ekonomi dan Pembangunan = (yangmembawahi Bagian Ekonomi, Bagian Pembangunan,

Yasmen selaku Asisten Tatapraja,selanjutnya saksi Drs. Yasmen juga menyetujuinya dengan mencantumkan parafnya pada draftersebut, selanjutnya draf tersebut disampikan kepada terdakwa selaku Sekda Kota Bukittinggi,selanjutnya terdakwa juga menyetujui dengan mencantumkan parafnya dan kemudian draftersebut diajukan kepada Drs. H. Djufri selaku Walikota Bukittinggi, selanjutnya draf tersebutditanda tangani oleh Drs. H.

Yasmen selakuAsisten Tatapraja, selanjutnya saksi Drs. Yasmen juga menyetujuinya denganmencantumkan parafnya pada draf tersebut, selanjutnya draf tersebut disampikan kepadasaksi Drs. H. Khairul selaku Sekda Kota Bukittinggi, selanjutnya Drs. H. Khairul jugamenyetujui dengan mencantumkan parafnya dan kemudian draf tersebut diajukan kepadaDrs. H. Djufri selaku Walikota Bukittinggi, selanjutnya draf tersebut ditanda tangani olehterdakwa Drs. H.

Ketika saksi di ruang rapat Asisten TataPraja sudah banyak orang dan rapat sudah berlangsung sedang membicarakanharga tanah yang disepakati. Kemudian pemilik tanah dipanggil karena telah tercapai kesepakatan ; Hal 153 dari 277 halaman, No. 19/Pid.Sus/2013/P.TPikor.

Yasmen selaku Asisten TataPraja, selanjutnya saksi Drs. Yasmen juga menyetujuinya denganmencantumkan parafnya pada draft tersebut pada tanggal 28 November2007, kemudian draft tersebut disampaikan kepada Terdakwa Drs. H. Khairulselaku SEKDA Kota Bukittinggi, selanjutnya Terdakwa Drs. H. Khairul jugamenyetujuinya dengan mencantumkan parafnya pada tanggal 28 November2007 dan kemudian draft tersebut diajukan kepada Drs. H.

Jend SudirmanSalatiga, maksud dan tujuan panitiamenjelaskan tentang pelaksaanaanlelang sudah dilakukan denganprofesional tanpa intervensi dari pihakluar, selanjutnhya saudara GINmengundang saudara YULIYANTOdan TITIK KIRNANINGSIH namunkeduanya bersikeras menghendakikemenangan lelang tersebut diatas,sehingga saudara GIN mengundangIVAN TULANDI keperluan untukmenjelaskan skenario yang telahdibangun bersama walikota,koordinator ULP dan saudaraTRISUSILO BUDI (Asisten Tatapraja) untuk memenangkan proyekoleh

Mandailing NatalTahun Anggaran 2014 pada tanggal 06 Maret 2014 di Ruangan Asisten TataPraja Setdakab. Mandailing Natal a.n. MUSADDAD DAULAY, MM.bahwa benar Yang memberikan honor kepada Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kab. Mandailing NatalTahun Anggaran 2014 yaitu Drs. JUL ALIKAN SIREGAR.Bahwa benar Sehingga dibayarkan honor kepada Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kab.