Barat Nomor : 412.2311 Tahun2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian AlokasiDana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015.Asli 1 (satu) buah buku rekening Bank Maluku Nomor :1402051246.Asli 1 (satu) helai Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas padatanggal 12 Juni 2015.Asli 1 (satu) helai Surat Nomor : 414.1/53/BPMPD/VI/2015 tanggal12 Juni 2015 perihal : Penyaluran Alokasi Dana Desa untukmembiayai Penghasilan Tetap Tiap Bulan Kepala Desa danperangkat Desa TA 2015.Asli 1 (satu) eksempalr Telaan

Terdakwa Drs.REONALDO SILOOY, MM selaku Pelaksana Tugas Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten SeramBagian Barat mengajukan permintaan pencairan Dana TunjanganPenghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa dengan surat Nomor :414.1/538/BPDMPD/VV2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang penyaluranAlokasi dana Desa untuk membiayai penghasilan tetap tiap bulan KepalaDesa dan perangkat Desa TA 2015 yang ditujukan kepada SekertarisDaerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan melampirkan telaan

keabsahan surat kuasakhusus yang dibuat oleh Penggugat sebagai legalitas kedudukan dan kehadirankuasa Penggugat di muka sidang dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 April 2018,yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkanidentitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yangdikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di manakuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, denganmemuat materi telaan

sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telahdiperlihatkan di depan persidangan;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 51/PMHSK/IV/2021Tanggal 20 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanAgama Sibuhuan, dengan register Nomor 173/SK/2021/PA.Sbh tanggal 23 April2021, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhiunsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara PengesahanPerkawinan/Istbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuatmateri telaan

telahdiperlihatkan di depan persidangan;Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.83/Pat.P/2021/PA.SbhMenimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/PMHSK/II/2021Tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Agama Sibuhuan, dengan register Nomor 65/SK/2021/PA.Sbh,ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsurkekhususan, dimana secara jelaS menunjuk perkara PengesahanPerkawinan/Istbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuatmateri telaan

telahdiperlihatkan di depan persidangan;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/PMHSK/II/2021Tanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanHalaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.86/Pat.P/2021/PA.SbhPengadilan Agama Sibuhuan, dengan register Nomor 68/SK/2021/PA.Sbh,ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsurkekhususan, dimana secara jelaS menunjuk perkara PengesahanPerkawinan/Istbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuatmateri telaan

sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telahdiperlihatkan di depan persidangan;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 75/PMHSK/VII/2021Tanggal 14 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanAgama Sibuhuan, dengan register Nomor 262/SK/2021/PA.Sbh tanggal 15 Juli2021, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhiunsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara PengesahanPerkawinan/Istbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuatmateri telaan

Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .khusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kKedudukan dan kehadirankuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Juni 2018,yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkanidentitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yangdikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di manakuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, denganmemuat materi telaan

dakwaan sebagaimana termuat didalam SuratDakwaan yang berbunyi sebagai berikut :Dakwaan:Bahwa dia terdakwa ROY BRONSON SARAGIH secara bersama denganTOLE (DPO), pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul07.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain masih dalam bulanDesember tahun 2013 bertempat di Jin.Bilal Kel.Glugur Darat Kec.MedanTimur, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Mencoba melakukankejahatan jika niat untuk itu telaan

No. 0779/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juni 2018,yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkanidentitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yangdikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di manakuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, denganmemuat materi telaan yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikanoleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan

Tinggi setempat sebagaimanafotokopi Berita Acara Penyumpahan yang telah dilampirkan dalam berkasperkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu TandaPengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Pemohon danPemohon II tanggal 27 Oktober 2020, ternyata telah memenuhi syarat formalsurat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara Jjelasmenunjuk perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuatmateri telaan

jasa hukum ;Menimbang , bahwa surat kuasa khusus bertanggal 03 Agustus2017, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek No :1007/KK/2017/PA.TL tanggal 21 Agustus 2017 yang diberikan kepadaPutusan nomor : 1020/Pdt.G/2017/PA.TL Hal. 7 dari 16para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secarajelas menunjuk untuk perkara cerai gugat antara Suharsih binti Mulyadi ,terhadap suaminya yang bernama Mujianto bin Samingan , diPengadilan Agama Trenggalek dengan memuat materi telaan

mempertimbangkan keabsahan surat kuasakhusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kKedudukan dan kehadirankuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Maret2018, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkanidentitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yangdikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di manakuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, denganmemuat materi telaan

Put.no. 1397/Pdt.G/2016/PA.TL.No : 0844/KK/2016 tanggal 30 september 2016 yang diberikan kepada paraPenerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelasmenunjuk untuk perkara gugat cerai antara Siti Yunita binti Nagiran , terhadapsuaminya yang bernama TERGUGAT , di Pengadilan Agama Trenggalekdengan memuat materi telaan yang menjadi batas dan isi dari materi kuasayang diberikan, secara formil dan materiil berdasarkan bukti yang diajukan olehpenerima kuasa Pemohon kususnya saudara advokad

mempertimbangkan keabsahan surat kuasakhusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kedudukan dan kehadirankuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Maret2018, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkanidentitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yangdikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di manakuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, denganmemuat materi telaan

dalammemberikan jasa hukum ;Menimbang , bahwa surat kuasa khusus bertanggal 18 Juni 2017,telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek No :0506/KK/2017/PA.TL tanggal 19 juni 2017 yang diberikan kepada paraPenerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelasmenunjuk untuk perkara cerai gugat antara Khoirul Nafiah bintiSarmun , terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT di1Putusan nomor 0699/Pdt.G/2017/PA.TL.Hal. 7 dari 16,Pengadilan Agama Trenggalek dengan memuat materi telaan

. :170/002/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut terhadapKajian Komisi B atas Pekerjaan Pembangunan Kapal Penumpang;22) 1 (satu) Lembar Surat Telaan Komisi B atas Pembangunan Kapal diDs. Lambangi Kec. Kolano, Konawe Selatan tanggal 13 Januari 2011;23) Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran2009 Tanggal 02 Januari 2009;24) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.

(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0003/SPPTU/1.7.1.1/DAK/1/X1/2011 tanggal 14 November 2011 (foto copy)sebesar Rp538.830.000,00 (foto copy) keperluan untuk pembayarantambahan uang (TU) pada Kegiatan Pekerjaan PengadaanPembangunan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan;1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Halsel No. :170/002/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut terhadapKajian Komisi B atas Pekerjaan Pembangunan Kapal Penumpang;1 (satu) Lembar Surat Telaan

lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0003/SPPTU/1.7.1.1/DAK/1/XI/2011 tanggal 14 November 2011 (foto copy)sebesar Rp538.830.000,00 (foto copy) keperluan untuk pembayarantambahan uang (TU) pada Kegiatan Pekerjaan PengadaanPembangunan Kapal Motor Pada Dinas Perhubungan;21) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Halsel No. :170/002/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut terhadapKajian Komisi B atas Pekerjaan Pembangunan Kapal Penumpang;22) 1 (satu) Lembar Surat Telaan

No. 0135/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.memuat materi telaan yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikanoleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telahmemenuhi pula syarat formil Surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal118 HIR. Jo.

No. 1535/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di manakuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, denganmemuat materi telaan yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikanoleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telahmemenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal118 HIR. Jo.

tidaknya klarifikasitentang surat tersebut.Bawa saksi tidak ketahui siapa yang laporkan masalah ini padaPolisi.Bahwa Pemda tidak ada dirugikan oleh Terdakwa.Bahwa saksi tidak mendukung dengan surat Gsurat terdakwatersebut.Bahwa saksi sarankan pada terdakwa unuk menghadap Bupati.Bahwa pernah Terdakwa menghadap pada saksi masalahkepangkatan Terdakwa.Bahwa sakisi tidak pernah menerima surat dari SekretariatKabinet.Bahwa masalah ini saksi laporkan pada laporkan pada Bupati, dandiperintahkan untuk membuat telaan

, dan saksi perintahkan padaKepala Dinas Nakertrans untuk membuat telaan tersebut.Bahwa seorang PNS tidak boleh jabatan rangkap.e Bahwa tidak ada masyarakat atau Pegawai yang keberatandengan Terdakwa.e Bahwa tidak ada larangan bagi PNS untuk ikut berorganisasi.e Bahwa Tidak ada pengakuan dari terdakwa sebagai Satgas atauInvestigasi mafia Hukum.e Bahwa pada saat di Jakarta ada perlihatkan surat terdakwa.e Bahwa tidak ada Pejabat di Daerah Tojo UnaUna yang merasaterganggu dengan tindakan terdakwa.Menimbang

No. 1023/Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di manakuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, denganmemuat materi telaan yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikanoleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telahmemenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal118 HIR. Jo.