Putusan Nomor 558 K/TUN/2016s/d 16 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor108/B/2016/PTTUN Sby, yang menerangkan sbb:Menimbang bahwa tindakan Tergugat/Pembanding tersebut sudah sesuaipula dengan Prinsip Perbuatan Hukum Pertanahan terhadap Keputusan/Surat Cacat Hukum Administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 71Perkaban Nomor 3 Tahun 2011 ..dstMenimbang bahwa berdasarkan bukti T11 berupa telahaan staf seksisengketa, konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan KabupatenBadung, dengan

harus dipenuhi sebagaimana tersebut dalamketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf a Perkaban Nomor 3 Tahun 2011; dalamhal ini: Cacat Hukum Administrasi yang dapat mengakibatkan tidak sahnyasuatu sertipikat hak atas tanah, harus dikuatkan dengan bukti berupaputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;Dengan demikian pertimbangan hukum yang membahas/menguraikanpersoalan ada/tidaknya cacat hukum administrasi terhadap suatu sertipikathak atas tanah yang hanya mengacu/dikuatkan pada bukti berupa: Telahaan

Arini) yang ditujukankepada InspekturJenderal KementerianAgama tentangperselingkuhan dantindak susila yangdilakukan istrinya denganPenggugat.T7 Telahaan Kasus bahan sidang Telaahan kasus atasDewan Pertimbangan nama Penggugat.Kepegawaian Nomor: B.1V/2b/KP.04.2/2014 tanggal 6 Maret2014.T8 Keputusan Menteri Agama Nomor Wykuman disiplin: B.IV8/PDH/13536 tanggal 6 Juni terhadap Penggugat2014. berupa pemberhentiandengan hormat tidak ataspermintaan sendirisebagai PNS.T9 Keputusan Tergugat Nomor: Keputusan

Zulimi, S.Sos, M.Si, secara luasmemuat kajian dan telahaan berdasarkan fakta hukum yang seharusnya halini menjadikan salah satu masukan untuk dijadikan bahan pertimbanganguna mengambil sebuah keputusan, mengingat BAPEK pada hakekatnyadibentuk dalam rangka membantu Pegawai Negeri Sipil yang mendapattekanan kekuasaan.

Bahwapada Tanggal 28 Juli 2016, Badan Pemberdayaan MasyarakatDesa (BPMD) melakukan telahaan staf perihal Tidak Lanjut dari LaporanHasil Pemeriksaan Inspektorat tersebut, berdasarkan berbagai masukandan kajian Bupati Bengkulu Selatan berkesimpulan telah memenuhisyarat sesuai dengan peraturan perundangundanganuntuk dilakukanpemberhentian terhadap Penggugat selaku Kepala Desa PadangBeriang Kecamatan Pino Raya, selanjutnya memerintahkan kepadaSKPDTeknis (BPMD) Badan Pemberdayaan Masyarakat DesaKabupaten

Telahaan staf tersebut berisi dasarpermintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupauraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikansendiri oleh ASRIL atas perintah terdakwa. Telaahan staf tersebutditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol danPerpustakaan (UPRIADI).

Telahaan staf tersebut berisi dasarpermintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupauraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikansendiri oleh ASRIL. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dandiketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI).

Telahaan staf tersebut berisi dasarpermintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupauraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikansendiri oleh ASRIL atas perintah terdakwa. Telaahan staf tersebutditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol danPerpustakaan (UPRIADI).

Telahaan staf tersebut berisi dasarHalaman 6 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDGpermintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupauraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikansendiri oleh ASRIL atas perintah terdakwa. Telaahan staf tersebutditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol danPerpustakaan (UPRIADI).

Zulimi, S.Sos,M.Si, secara luas memuat kajian dan telahaan berdasarkan faktahukum yang seharusnya hal ini menjadikan salah satu masukan untukdijadikan bahan pertimbangan guna mengambil sebuah keputusan,mengingat BAPEK pada hakekatnya dibentuk dalam rangkamembantu Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tekanan kekuasaan.Oleh karena itu pula BAPEK seharusnya mengedepankan fungsisebagai Pembela bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukankeberatan banding administrasi pada lembaga BAPEK yangterhormat

Bukti T11: Fotocopy Berkas Permohonan atas nama HerlinaPertiwi, S.Pd. beserta lampiranlampiran (Sesuaidenganaslinya); : Fotocopy Telahaan Staf Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan kepada Bupati Indragiri Hulu.(Sesuai dengan aslinya); : Fotocopy Rekap Data Guru Honor Komite yangberasal dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

dan Kewajiban serta Jangka Waktu Atas PemanfaatanAset Daerah dan Melakukan Penagihan Tunggakan Retribusi Oleh PT.GSBSenilai Rp.1.163.242.840,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah dan selakuPlit.Sekretaris Daerah berinisiatif agar Kepala Dinas perhubungan yaituTerdakwa mengundang pihak terkait untuk melaksanakan rapat untukmenindaklanjuti Hasil Temuan BPK tersebut dan dari Rapat tersebutmenghasilkan kesimpulan yaitu agar PT.GSB segera menyelesaikanpermasalahan sesuai Rekomendasi dari BPK RI;Bahwa atas Telahaan

Gemilang GT.776 sesuai Surat perjanjian yang disepakatikedua belah pihak;Bahwa setahu saksi pengoperasian kapal KMP.Tasik Gemilang GT.776yang habis masa kontraknya pada tanggal 07 Agustus 2015 tidak dapatdioperasikan kembali hanya berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 550/Dishub,Kominfo/ XI/2015/ 574 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan KabupatenBengkalis;Hal 61 dari 171 halaman Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2019/PN PbrBahwa saksi pernah membuat Telahaan

Setelah saksi membuat telahaan staf seperti itu tetapi tidakada tanggapan dan tindak lanjut atas hal tersebut dari Terdakwa dimanatelaahan Staf Nomor : 550/Dishubkominfo/2015/08 tanggal 30 Maret 2015perihal Tunggakan hutang pihak ketiga tersebut atas ide saksi sendiri danyang membuat adalah saksi sendiri sebagai Kepala Bidang PerhubunganDarat, namun setelah saksi ajukan kepada Terdakwa selaku Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika tidak ada tanggapan dan tindaklanjut tunggakan atas hutang

pihak ketiga;Bahwa Telahaan Staf Nomor : 550/Dishubkominfo/2015/437 tanggal 13Agustus 2015 perihal Tindak lanjut tunggakan retribusi, yang membuattelahaan staf tersebut adalah saksi atas perintah dari Terdakwa selakuKepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang pada pokoknyaTerdakwa menyarankan kepada Bupati agar tunggakan retribusi dan sewakapal oleh PT.GSB Cabang Bengkalis dapat dikurangi atau diringankan danmeminta persetujuan perpanjangan perjanjian kerjasama sewa KMP TasikGemilang dengan

Danatas telahaan staf tersebut tidak ada tanggapan dari Bupati Bengkalis; Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa PT.GSB Cabang Bengkalissudah ditutup operasionalnya oleh PT.GSB (Pusat) per tanggal 15September 2015, dan YAHDI ANDRIADI selaku Kepala Cabang tidak pernahmemberitahu kepada Terdakwa terkait hal ini.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut :1. 4 (empat) Lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:821.23/BKD/04/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan darirumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya(tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh Asril atas perintah terdakwa.Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh Asril dan diketahui oleh Kabag HumasProtokol dan Perpustakaan (Upriadi).

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan(kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatandan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh Asril atasperintah terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh Asril dandiketahui olen Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (Upriadi).

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan(kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatandan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh Asril atasperintah terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh Asril dandiketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (upriadi).

Halaman 39 dari 218ruang kelas SD yang bersumber dari DAK bidang pendidikan Kab.Kep.Mentawaitahun anggaran 2009;e Slip bukti setoran tahap I sebesar 50 % untuk 57 sekolah penerima DAK dan DAU;e Slip bukti setoran tahap II sebesar 40 % untuk 57 sekolah penerima DAK dan DAU;e Slip bukti setoran tahap HI sebesar 10 % untuk 57 sekolah penerima DAK danDAU;e Satu buah Telahaan Staff No: 2.351/DISDIKKKM/X/2009 Tanggal 8 oktober 2009dan Lampirannya.e Satu buah Telahaan Staff No: 2565/DISDIKKKM/XII/2009 tanggal

1 Desember2009 dan lampirannya;e Satu buah Telahaan Staff No: 2703/DISDIKKKM/XII/2009 tanggal 15 Desember2009 dan lampirannya.50 Penyitaan Tanggal 08 November 2011, dari SUWARDI, S.Pd.SD (Plt.

eSatu buah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 188.452009 tahun2009 tentang penunjukan ketua dan bendahara penitia pembangunan/ rehabilitasiruang kelas SD yang bersumber dari DAK bidang pendidikan Kab.Kep.Mentawaitahun anggaran 2009;e Slip bukti setoran tahap I sebesar 50 % untuk 57 sekolah penerima DAK dan DAU;e Slip bukti setoran tahap II sebesar 40 % untuk 57 sekolah penerima DAK dan DAU;e Slip bukti setoran tahap III sebesar 10 % untuk 57 sekolah penerima DAK dan DAU;eSatu buah Telahaan

Staff No: 2.351/DISDIKKKM/X/2009 Tanggal 8 oktober 2009dan Lampirannya.eSatu buah Telahaan Staff No: 2565/DISDIKKKM/XII/2009 tanggal 1 Desember2009 dan lampirannya;eSatu buah Telahaan Staff No: 2703/DISDIKKKM/XII/2009 tanggal 15 Desember2009 dan lampirannya.50 Penyitaan Tanggal 08 November 2011, dari SUWARDI, S.Pd.SD (Plt.

Foto copy Surat Penetapan Lokasi Tongkonan Tondok Kao, Lembang BatualuSelatan telahaan Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten TanaToraja Nomor: 522/346/HutBunTT/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, diberitanda bukti P.24, foto copy sesuai dengan asli dan telah dimateraikan;25. Foto copy Surat Penetapan Hutan Adat Tongkonan Tondok Kao Telahaan disecretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 2 Oktober 2014, diberi tandabukti P.25, foto copy sesuai dengan asli dan telah dimateraikan;26.

Nomor 17/PRT/M/2014,Kepala Badan Pertanahan Nasional RT, Nomor: 8/SKB/X/2014 dan telahdiundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 sesuai putusan MK Nomor:35/PUUX/2012 Hutan Adat bukan merupakan Hutan Negara (P.23), SuratPenetapan Lokasi Tongkonan Tondok Kao, Lembang Batualu Selatan telahaanKepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Tana Toraja Nomor:522/346/HutBunTT/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 (P.24), Surat PenetapanHutan Adat Tongkonan Tondok Kao Telahaan di secretariat Daerah KabupatenTana

Selatan Nomor:01/LBS/VI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, diberi tanda bukti T12;13.Fotocopy Surat Penetapan Lokasi Tongkonan Tondok Kao Lembang BatualuSelatan Telahaan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten TanaToraja Nomor: 522/346/HutBun TT/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, diberitanda bukti T13;14.Fotocopy Surat Penetapan Hutan Adat Tongkonan Tondok Kao Telahaan StafSekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 2 Oktober 2014, bertandaT14;15.Fotocopy Identifikasi Masyarakat Adat pada Hutan

untuk KNPI kota Bukittinggi adalah sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah); Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak terlibat dalam prosespenganggaran untuk dana hibah tersebut karena saat proses saksi belummenjadi kepala dinas; Bahwa Proses pengajuan dana hibah adalah dalam bentuk proposaldari KNPI yang di Proposal tersebut ditindak lanjuti olen Kepala Dinasdimana diteruskan kepada bidang masingmasing, kemudian dilakukantelaahan terhadap Proposal tersebut oleh bidang masingmasing, setelahdisetujui telahaan

Menganalisa telahaan yang dibuat oleh kepala seksi. Mengkoordinir seksi kKepemudaan seksi olahraga dan seksi saranaprasarana. Memberikan arahan petunjuk terkait dengan pelaksanaan kegiatandari masingmasing seksi. Mengkomunikasikan kegiatan dengan pihak terkait.

ratus juta rupiah);Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 17 /Pid.SusTPK/2019/PN.Pdg Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak terlibat dalam prosespenganggaran untuk dana hibah tersebut karena saat proses saksi belummenjadi kepala dinas; Bahwa proses pengajuan dana hibah adalah dalam bentuk proposaldari KNPI yang di Proposal tersebut ditindak lanjuti oleh Kepala Dinasdimana diteruskan kepada bidang masingmasing, kemudian dilakukantelaahan terhadap Proposal tersebut oleh bidang masingmasing, setelahdisetujui telahaan

Menganalisa telahaan yang dibuat oleh kepala seksi. Mengkoordinir seksi kepemudaan seksi olahraga dan seksi saranaprasarana. Memberikan arahan petunjuk terkait dengan pelaksanaan kegiatandari masingmasing seksi. Mengkomunikasikan kegiatan dengan pihak terkait.

Atas telahaan Intelijen Nomor : RLAHIN02/M.5.15/Dek.3/01/2021 tanggal21 Januari 2021 selanjutnya Termohon melakukan penyelidikan atasinformasi tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Operasi IntelijenNomor : SP.OPS 03/ M.5.15/Dek.3/1/2021 tanggal 21 Januari 2021dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan diperpanjanguntuk waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana Surat Perintan OperasiIntelien Nomor : SPOPS 05/ M.5.15/Dek.3/1/2021 Tanggal 12 Maret2021.3.

10. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor S.894/BPKH.IV-2/2012 tentang Telaah Kawasan Hutan Terhadap Lokasi Pelabuhan Rakyat Sangatta, tertanggal 1 November 2013 ;
11. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 522.21 /875/Dk-lIl/V/2014, tentang Surat Keterangan Telahaan Spasial, tertanggal 16 Mei 2014 ;
12.

Serta Benda-Benda Diatasnya Di Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 15 April 2010 ;
34. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Inventaris Tanah Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur seluas 25 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 11 Agustus2011 ;
35. 1 (satu) Berkas foto copy Telahaan

Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 07 Oktober 2010 ;
37. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Pembebasan Tanah Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Seluas 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten kutai Timur, tertanggal 02 September 2012 ;
38. 1 (satu) Berkas foto copy Telahaan

KabupatenKutai Timur, tertanggal 15 April2010 ;34. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan PengukuranDalam Rangka Inventaris Tanah Lokasi Untuk KeperluanHalaman 97 dari 161 Halaman Putusan No.17/PIDTPK/2016/PT.SMR35.36.37.38.39.40.41.Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan SaranaPendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten KutalTimur seluas + 25 Ha yang terletak di Desa Sangatta UtaraKecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 11Agustus2011 ;1 (satu) Berkas foto copy Telahaan

seluas + 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta UtaraKecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 07Oktober 2010 ;1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan PengukuranDalamRangka Pembebasan Tanah Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan SaranaPendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten KutaiTimur Seluas + 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta UtaraKecamatan Sangatta Utara Kabupaten kutai Timur, tertanggal 02September 2012 ;1 (satu) Berkas foto copy Telahaan

, tertanggal 23April 2008.10. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Kementerian KehutananDirektorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah IV Nomor S.894/BPKH.IV2/2012Halaman 138 dari 161 Halaman Putusan No.17/PIDTPK/2016/PT.SMR11.12.13.14.15.16.17.18.tentang Telaah Kawasan Hutan Terhadap Lokasi PelabuhanRakyat Sangatta, tertanggal 1 November 2013 ;1 (satu) Berkas foto copy Surat Dinas Kehutanan KabupatenKutai Timur Nomor : 522.21 /875/DkIII/V/2014, tentang SuratKeterangan Telahaan

Inventarisasi DanIdentifikasi Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Serta BendaBenda Diatasnya Di Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 15 April2010 ;1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan PengukuranDalam Rangka Inventaris Tanah Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan SaranaPendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten KutaiTimur seluas + 25 Ha yang terletak di Desa Sangatta UtaraKecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 11Agustus2011 ;1 (satu) Berkas foto copy Telahaan

Kutai Timur,tertanggal 07 Oktober 2010 ;1 (Satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan PengukuranDalam Rangka Pembebasan Tanah Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan SaranaPendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten KutalTimur Seluas + 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta UtaraKecamatan Sangatta Utara Kabupaten kutai Timur, tertanggal 02September 2012 ;Halaman 141 dari 161 Halaman Putusan No.17/PIDTPK/2016/PT.SMR38.39.40.41.42.43.44.45.46.1 (Satu) Berkas foto copy Telahaan

GerbangMeranti Agrobisnis, (GMA);Hasil rapat ke 2 yang kesimpulannya sebagai berikutHampir 2 (dua) tahun beroperasi tidak adakegiatan di lapangan;Perusahaan telah melakukan kesalahan,;Penolakan dari masyarakat Desa Menamang KananKecamatan Muarakaman;Hasil telahaan staf tanggal 2 April 2009 yang padapokoknya berdasarkan Penolakan dari Warga Menamang30Kanan dan Menamang Kiri Kecamatan Muarakaman, Ijinditinjau kembali/dicabut;Hasil telahaan staf tanggal 13 April 2009 menyarankanBeradsarkan Peraturan

., 1 (Satu) lembar ;Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat DayaSekretariat Daerah Tiakur tanggal 20 Agustus 2015, 1 (satu) lembar ;Telahaan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Dinas Pengeloaandan Aset Daerah Tiakur Nomor 900/375/DPKAD/VIII/2015 tanggal 20 Agustus2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Maluku Barat Daya Y. D.

Paliaky, S.Pd., 1 (Satu) lembar;Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat DayaSekretariat Daerah Tiakur tanggal 20 Agustus 2015, 1 (Satu) lembar ;Telahaan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Dinas Pengeloaandan Aset Daerah Tiakur Nomor 900/375/DPKAD/VIII/2015 tanggal 20 Agustus2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Maluku Barat Daya Y. D. D.

PPU.7374.75.76.Pai78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.. 1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, PenajamPaser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana programperkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, PenajamPaser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana programperkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMDBahwa benar tidak jelaskan bagaimana prosedur tentang pemberhentianPNS, biasanya beliau supervisinya mengawasi tugas, kalau tidak sesualbeliau membuka aturannya dan melakukan terugaran kepada saya;Bahwa benar saksi kurang tahu' pernah ada atau tidakSuperviSi;Bahwa benar tidak pernah memberitahukan kepada setiap orang yangdiberhentikan dapat mengajukan gugatan atau keberatan;Bahwa benar Saksi terlibat dalam pembuatan SK PTDH, sebelumpembuatan SK tersebut membuat draf SK dan telahaan

staf sekaligusmelaksanakan; Bahwa benar Telahaan itu dibuat sebagai pengatar surat agar pimpinanmengetahui tujuan surat itu dan apabila pimpinan menyetujui, pimpinandan bisa menandatangani SK tersebut; Bahwa benar ada rapat lagi dalam penjatuhan disiplin tapi saya tidak ingattanggalnya; Bahwa benar saksi diperlihnatkan Bukti T11, saksi pernah membaca,Penggugat ada pada nomor : 5; Bahwa benar yang menandatangani Sekeratris daerah;Bahwa benar saksi sebelum memproses terbitkan objek sengketa pernahmengikuti