Ditemukan 135 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindak tindakan tindaon tindage tinndak tindagi tandaki tindaka tindakã tindakm tindaik
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 07-05-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1499/PID.B/2013/ PN.JKT.TIM
Tanggal 7 Mei 2014 — SUGIATNO als SUGI als KANG SU als SU als ABI IRUL als FARUQ als UDIN
232 — 144
  • Sulteng.Bahwa petugas Polri melakukan penangkapan terhadap saksi karena saksimelakukan tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merek YamahaJupiter Z warna Hijau DN 4645 QB yang sedang terparkir di pinggir jalan depansebuah kios milik salah seorang warga di Desa Tindaki Kec. Parigi SelatanKab. Parigi Moutong yang saksi ambil pada hari Senin tangal 19 Maret 2012sekitar pukul 15.00 wita.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 4 Desember 2014 — HENDRA GUNAWAN
48 — 8
  • 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 Ayat (1) Ke1 KUHPMenimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkandakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebin dahulu perlu mempertimbangkanbeberapa pandangan Sarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan denganmasalah Tindak Pidana Korupsi tersebut ;115Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebin dahulu olehkarena untuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-08-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 10 Nopember 2014 — DAUD Bin DAMIRI
50 — 8
  • 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHPMenimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan dakwaantersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu) mempertimbangkan beberapapandangan Sarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan dengan masalah TindakPidana Korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenauntuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 09-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.
Tanggal 9 Maret 2012 —
35 — 6
  • diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan dakwaantersebut, Majelis Hakim terlebin dahulu perlu mempertimbangkan beberapapandangan Sarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan dengan masalah TindakPidana Korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenauntuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 05-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 02 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm
Tanggal 5 Maret 2013 —
46 — 7
  • 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan dakwaantersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan beberapa pandanganSarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Korupsitersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenauntuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 26-06-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 05 /Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm.
Tanggal 26 Juni 2012 —
87 — 14
  • Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)KUHP.Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan dakwaantersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan beberapa pandanganSarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Korupsitersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenauntuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
Pengadilan PN PASANGKAYU Perdata Tanah
Register : 14-11-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PASANGKAYU Nomor 4/ PDT. G/ 2013/ PN. PKY
Tanggal 8 Oktober 2014 — Perdata - M.A. Agung, Dkk Lawan PT. Mamuang
186 — 456
  • Desa KasanoKecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;RAI SUJANA P (Lakilaki) bertempat tinggal di Tindaki IV RT/RW. 017/004. DesaTindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Muotong, Untuk saat ini beradadi Kabupaten Mamuju Utara ;H.
    Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat iniberada di Kabupaten Mamuju Utara ; MADE SUARDANA (Lakilaki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 014/008 .
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 02-10-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 31/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 2 Oktober 2013 —
32 — 7
  • Halaman 134 s/d 170Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP .Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan tersebut, MajelisHakim terlebin dahulu perlu mempertimbangkan beberapa pandangan SarjanaHukum (para ahli hukum) sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Korupsitersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenauntuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki Pidana Korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh IndriyantoSeno
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 18-09-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 07 /Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm
Tanggal 18 September 2012 —
37 — 13
  • ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .Putusan No.07/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm Hal. 124 s/d.167Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan dakwaantersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu. mempertimbangkan beberapapandangan Sarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan dengan masalah TindakPidana Korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenauntuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14 /Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm.
Tanggal 10 Februari 2012 —
68 — 8
  • Nomor 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkanMajelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkanbeberapa pandangan Sarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan denganmasalah Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Menimbang,bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu olehkarena untuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 28-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 28 Mei 2013 —
40 — 34
  • Halaman 180 s/d 214tersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenauntuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki Pidana Korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh IndriyantoSeno Adji dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana tahun 2001, menyatakanbahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku actual seperti halnya dalam tindakpidana korupsi adalah Law visibility, yaitu perbuatan korupsi itu sulit terlihat karenabiasanya tertutup oleh
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 13-02-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 21 Mei 2019 — Nama : LA MASIKAMBA Tempat lahir : Tomia Umur/tanggal Lahir : 56 tahun / 5 Maret 1963 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Tantui, Kota Ambon, ATAU Jl. Jend. A.H. Nasution RT/RW 020/020, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Agama : Islam Pekerjaan : Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon
376 — 196
  • Menakoordinasikan poelaksanaan penaawasan dan tindaki.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 18-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 18 September 2014 — WIDIAWATI Binti JAMHARI
70 — 14
  • dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkandakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkanbeberapa pandangan Sarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan denganmasalah Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu olehkarena untuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 18-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 18 September 2014 — AKHMAD SYAHRIPUDIN,S.Ag
99 — 35
  • dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkandakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkanbeberapa pandangan Sarjana Hukum (para ahli hukum) sehubungan denganmasalah Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu olehkarena untuk mendapat gambaran yang benar tentang Tindaki
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-03-2014 — Putus : 02-05-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PID/2014/PT.JAP
Tanggal 2 Mei 2014 — LABORA SITORUS
294 — 224
  • dakwaan igajy, Majelis Hakim PengadilanTinggi akan memberikan pertimbanganperntimbangan dan alasanalasan hukumsebagai berikut:Menimbang, bahwa Penun am dakwaan Ketiga telah mendakwaTerdakwa telah melakukan "AN pencucian uang (TPPU) sebagaimanadiatur dan diancam parma 3 ayat 1 huruf c UndangUndang Nomor: 15tahun 2002 yang tela ah dengan Undangundang Nomor: 25 Tahun 2003tentang mae ndangundang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang TindakPidana Penet g; ng, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindaki