Dana, Alianz Life Indonesia danYayasan Purna Bakti; Bahwa saksi lupa mengenai latar belakang diadakannya anggaran untukberbagai macam asuransi di atas; w Bahwa ketika masih menjadi anggota Dewan saksi pernah sakit dan mendapatbantuan Rp.4.000.000, (Empat juta Rupiah) dari PT Askes; Bahwa terhadap anggaran yang digunakan untuk membayar premi dibeberapa perusahaan asuransi tersebut tidak ada keberatan dari para anggotaDPRD; Bahwa benar pembahasan terhadap beberapa mata anggaran di atasmelibatkan TPAD

Eko Subiantoro, SH. dan tahun 2004 Drs.Suwarno), anggota TAPD terdiri dari unsurunsur : Semua Asisten Sekretaris(ASEK), Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Hukum, beberapaKepala Bidang di Bappeda dan Kasubagkasubag yang ada di BagianKeuangan; Bahwa saksi sebagai Ketua TPAD bersama tim bertugas menyusun KonsepRancangan RAPBD; Bahwa berasal dari RASKRASK dari SKPDSKPD yang disusun sebagaikonsep RAPBD (disusun oleh TAPD sendiri selaku konseptor), kemudianKonsep Rancangan RAPBD disampaikan kepada

kemudian dibuatkan keputusan WalikotaBandung mengenai calon penerima Hibah.Bahwa setelah itu kemudian proses pencairan namun untuk masalah inisaksi tidak mengetahuinya karena wewenang saksi hanya sampai dipenetapan APBD, kemudian perlu saksi jelaskan juga bahwa proposalyang diajukan tahun sebelumnya, khusus yang ini berarti proposaldiajukan tahun 2011 ;Halaman 93 dari 166 Putusan Nomor 164/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgBahwa setelahn DPKAD menerima Rekomendasi dan evaluasi dari SKPDkemudian dibahas di TPAD

Dompu beserta pejabat daerah lainnyamembuat rencana anggaran yang dibuat untuk tahun anggaran berikutnyaoleh Tim Pembuat Anggaran Daerah (TPAD) dibahas bersama DPRD danakhirnya disahkan menjadi APBD.Bahwa pernah ada temuan yang dilakukan oleh BPK mengenai kegiatanyang belum dibuatkan bukti anggarannya.Bahwa saksi tidak ingat kegiatan apa pada saat itu yang dilaksanakan yangbelum ada bukti anggarannya.Hal. 72 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.T PK/2014/PN.MTRBahwa bila sudah tidak ada anggaran, namun

penetapan APBD (rapat dengan Dewan).e Setelah APBD di tetapbkan kemudian di buatkan keputusan WalikotaBandung mengenai calon penerima Hibah.Bahwa setelah itu kKemudian proses pencairan namun untuk masalah inisaksi tidak mengetahuinya karena wewenang saksi hanya sampai dipenetapan APBD, kemudian perlu saksi jelaskan juga bahwa proposalyang di ajukan tahun sebelumnya, khusus yang ini berarti proposal diajukan tahun 2011 ;Bahwa setelah DPKAD menerima Rekomendasi dan evaluasi dari SKPDkemudian di bahas di TPAD

PPKD beserta tandatangannyaadalah adalah tandatangan tersangka sendirti;Bahwa selain sebagai Tim Kelompok IV Asistensi dan Verifikasi, Nurlina,SH dkk juga sebagai Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TPAD);Bahwa alasan Nurlina, SH, Dkk menandatangani Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran tahun anggaran 2011 pada DPKD KabupatenSijunjung sementara sesuai dengan SK yang mereka terima merekaadalah Tim Asistensi dan Verifikasi dan apakah ada kewenangan TimAsistensi dan Verifikasi menandatangani dokumen DPPA

Nomor : 20/Pid.SusTPK/2019/PN MtrRp. 442,800,000) yang digunakan untuk sandang danpangan sebesar Rp 2.811.150.000 yang terdiri dari pengadaansandang dan pangan tahap II sebesar Rp 2.700.000.000 danpengadaan sandang untuk merebot Masjid sebesar Rp111.150.000 dan sisanya sebesar Rp 1.376.650.000 digunakanuntuk membayar kepada pihak ketiga yang belum terbayarpada tahun 2013.Selanjutnya atas perubahan DPPA tersebut Kepala SKPDmengajukan kepada PPKD untuk diteruskan kepada TimAnggaran pemerintah Daerah (TPAD

TAPD dengan menyampaikan tambahandana kepada DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah hanyasebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Bahwa benar, tambahan dana Rp1.000.000.000,00 tersebut tidakditerima oleh DPRD maka kembali DPRD mengajukan suratpermintaan penambahan anggaran yang kedua dari TAPD sebesarRp5.172.200.000,00 yang mana terhadap permintaan yang keduaini setelah TAPD hanya bisa menyanggupi tambahan dana kepadaDPRD sebesar Rp3,500,000,000,00 namun setelah diferifikasi lagiternyata TPAD

Setelah melalui proses penganggaran di TPAD Prov. Sulawesi Tenggarakemudian dilakukan asistensi dengan Tim APIP, disetujuilan anggaran untukpengadaan alat RTPCR dan Reagent RTPCR senilai RAB yangdimasukkan;4. Membuat surat permintaan penawaran kepada Pimpinan PT. Genecraft Labs(surat Nomor: 027 Tanggal 3 Agustus 2020). Dalam hal ini tidak adaperusahaan lain yang kami undang untuk ikut proses penawaran;5.

Setelah melalui proses penganggaran di TPAD Prov. Sulawesi Tenggarakemudian dilakukan asistensi dengan Tim APIP, disetujuilan anggaran untukpengadaan alat RTPCR dan Reagent RTPCR senilai RAB yangdimasukkan;4. Membuat surat permintaan penawaran kepada Pimpinan PT. Genecraft Labs(surat Nomor: 027 Tanggal 3 Agustus 2020). Dalam hal ini tidak adaperusahaan lain yang kami undang untuk ikut proses penawaran;5.

Setelah melalui proses penganggaran di TPAD Prov. Sulawesi Tenggarakemudian dilakukan asistensi dengan Tim APIP, disetujuilan anggaran untukHalaman 64 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdipengadaan alat RTPCR dan Reagent RTPCR senilai RAB yangdimasukkan;4. Membuat surat permintaan penawaran kepada Pimpinan PT. Genecraft Labs(surat Nomor: 027 Tanggal 3 Agustus 2020). Dalam hal ini tidak adaperusahaan lain yang kami undang untuk ikut proses penawaran;.

No. 59 PK/Pid.Sus/2015pencairan maupun pembagian dana TPAD secara secara triwulansudah menjadi kebiasaan yang terjadi dan tidak ada aturan yangmelarangnya, malahan membuat efektif dan efisien secara waktutenaga maupun biaya yang dibutuhkan unutk pelaksanaannya. yangkurang diperhatikan oleh Judex Juris adalah besarnya tunjangan yangakan diterima oleh aparat pemerintah desa tersebut untuk anggaranperbulannya hanya sebesar Rp100.000,00 untuk kepala desa,Rp75.000,00 unutk sekretaris desa dan Rp65.000,00

No. 59 PK/Pid.Sus/2015pencairan maupun pembagian dana TPAD secara secara triwulansudah menjadi kebiasaan yang terjadi dan tidak ada aturan yangmelarangnya, malahan membuat efektif dan efisien secara waktutenaga maupun biaya yang dibutuhkan unutk pelaksanaannya. yangkurang diperhatikan oleh Judex Juris adalah besarnya tunjangan yangakan diterima oleh aparat pemerintah desa tersebut untuk anggaranperbulannya hanya sebesar Rp100.000,00 untuk kepala desa,Rp75.000,00 unutk sekretaris desa dan Rp65.000,00

listrik cukup besar sehingga dapat mencukupi kebutuhanlistrik PT FREEPORT dan hasil survey tersebut belum dituangkan dalam StudiKelayakan (FS);Bahwa terkait pekerjaan Paniai, Sentani dan Urumuka sampai dengan saksiberhenti sebagai Kepala BAPPEDA tidak pernah melihat realisasi pekerjaantersebut;Bahwa terkait pekerjaan Sungai Urumuka ada instansi yang terkait denganpekerjaan tersebut yaitu Distamben dan dinas PU dikarenakan adanya jalan yangdibangun menuju Sungai tersebut;Bahwa saksi selaku Wakil Ketua TPAD

Sus / TPK / 2015 / PN Amb).Bahwa kapasitas saksi selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Tual.Bahwa mekanisme atau proses pembahasan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2010, awalnya rancanganAPBD disampaikan oleh Eksekutif kepada DPRD kemudian melalui BadanAnggaran DPRD dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TPAD), setelah itu hasil pembahasan rancangan APBD dibahas dalam rapatparipurna, kemudian hasil pembahasannya dimintai persetujuan masingmasingfraksi

Berdasarkan dokumen KUA dan PPAS dijabarkan oleh TPADKota Tual kepada masigmasing SKPD berdasarkan Pagu Anggaran yangsudah ditetapbkan oleh DPRD Kota Tual, setelah itu dibuatkan dokumen APBDKota Tual tahun berkenan untuk dibahas bersama TPAD Kota Tual dan DPRDKota Tual untuk ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Tualdilanjutkan dengan evaluasi oleh Gubernur setelah dievaluasi Pagu AnggaranHal 329 dari 935 Hal ( Putusan Nomor : 32 / Pid.

Sus / TPK / 2015 / PN Amb).terbentuk alat kelengkapan dewan sehingga dibentuk Pansus Anggaran untukmembahas APBD Tahun 2010.Bahwa mekanisme atau proses pembahasan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2010, awalnya TPADmenyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas bersama TPAD dan DPRD KotaTual, setelah itu oleh Mekanisme DPRD dibahas KUA dan PPAS dalam BadanAnggaran bersama TAPD, setelah itu KUA dan PPAS dibawa

Berdasarkan dokumen KUA dan PPASdijabarkan oleh TPAD Kota Tual kepada masigmasing SKPD berdasarkanPagu Anggaran yang sudah ditetapkan oleh DPRD Kota Tual, setelah itudibuatkan dokumen APBD Kota Tual tahun berkenan untuk dibahas bersamaTPAD Kota Tual dan DPRD Kota Tual untuk ditetapkan, setelah mendapatkanpersetujuan DPRD Kota Tual dilanjutkan dengan evaluasi oleh Gubernursetelah dievaluasi Pagu Anggaran tersebut dikembalikan kepada DPRD KotaTual untuk dilakukan penyesuaian oleh Badan Anggaran dan

TPAD kemudiansetelah dilakukan penyesuaian, dokumen tersebut dibawa dalam sidangparipurna untuk dilakukan penyesuaian akan tetapi pada saat evaluasi olehGubernur dan tidak ada perubahan maka Pagu Anggaran tersebut dapatberjalan sesuai dengan kegiatan dan program SKPD.

Mince Padu Lemba, dkk sebesar Rp. 2.400.000,-

Umbu Njaka Ata, dkk sebesar Rp. 69.600.000,-

Setelan melalui proses penganggaran di TPAD Prov. Sulawesi Tenggarakemudian dilakukan asistensi dengan Tim APIP, disetujuilan anggaran untukpengadaan alat RTPCR dan Reagent RTPCR senilai RAB yangdimasukkan;4. Membuat surat permintaan penawaran kepada Pimpinan PT. Genecraft Labs(surat Nomor: 027 Tanggal 3 Agustus 2020). Dalam hal ini tidak adaperusahaan lain yang kami undang untuk ikut proses penawaran;.

mengecek kegiatan prioritas yang harus dilakukan, dan pada tahun2011 saksi sendiri selaku kepala dinas yang menandatangani RKAtersebut dan di rapatkan dengan Tim TAPD (Sekretaris Daerah, KepalaBapeda, Kadis Keuangan, Inspektorat dan saksi sendiri selaku anggota)setelah dirapatkan siap untuk diajukan di DPRD Kab Haltim; Bahwa untuk pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahankabupaten Halmahera timur tahun anggaran 2011 masuk dalam RKAtahun 2011 dan dalam proses pengajuan dan dirapatkan ke tim TPAD

.> AROBI BUGIS (Kepala DISPENDA).Bahwa Saksi terlibat dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2010.Bahwa kapasitas saksi selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Tual.Bahwa mekanisme atau proses pembahasan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2010, awalnya rancanganAPBD disampaikan oleh Eksekutif kepada DPRD kemudian melalui BadanAnggaran DPRD dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TPAD), setelah

Berdasarkan dokumen KUA dan PPAS dijabarkan oleh TPADKota Tual kepada masigmasing SKPD berdasarkan Pagu Anggaran yangsudah ditetapbkan oleh DPRD Kota Tual, setelah itu dibuatkan dokumen APBDKota Tual tahun berkenan untuk dibahas bersama TPAD Kota Tual dan DPRDKota Tual untuk ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Tualdilanjutkan dengan evaluasi oleh Gubernur setelah dievaluasi Pagu Anggarantersebut dikembalikan kepada DPRD Kota Tual dan Tim TAPD untuk dilakukanpenyesuaian dalam sidang

Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) adalah selaku Anggota DPRD Kota Tual karena padasaat itu APBD 2010 dibahas pada bulan Desember 2009 yang saat itu belumterbentuk alat kelengkapan dewan sehingga dibentuk Pansus Anggaran untukmembahas APBD Tahun 2010.Bahwa mekanisme atau proses pembahasan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2010, awalnya TPADmenyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas bersama TPAD

Berdasarkan dokumen KUA dan PPASdijabarkan oleh TPAD Kota Tual kepada masigmasing SKPD berdasarkanPagu Anggaran yang sudah ditetapbkan oleh DPRD Kota Tual, setelah itudibuatkan dokumen APBD Kota Tual tahun berkenan untuk dibahas bersamaTPAD Kota Tual dan DPRD Kota Tual untuk ditetapkan, setelah mendapatkanpersetujuan DPRD Kota Tual dilanjutkan dengan evaluasi oleh Gubernursetelah dievaluasi Pagu Anggaran tersebut dikembalikan kepada DPRD KotaTual untuk dilakukan penyesuaian oleh Badan Anggaran dan

TPAD kemudiansetelah dilakukan penyesuaian, dokumen tersebut dibawa dalam sidangHal 365 dari 954 Hal ( Putusan Nomor : 31 / Pid.