Bangkalan yangberalamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengertian Direksi adalah Organ Perseroanyang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakillPerseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar.

;Menimbang, bahwa tugas dan wewenang Direksi lebih jauh diatur dalamPasal 92 (5) UUPT bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi ataulebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka pembagiantugas dan wewenang direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi (Pasal 92ayat 6 UUPT);Menimbang, bahwa selain berwenang untuk pengurusan seharihariPerseroan, Direksi juga berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan (Pasal 98 ayat (1) UUPT).

Dan dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari1 (Satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat (2) UUPT);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan untuk menggugat (/egalstanding) dalam perkara aquo;Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor3/Pdt.G.S/2019/PNBKI.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakahbenar

Samudera Seraya Jaya dinyatakan bubar.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 sampai dengan pasal 152 UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT),Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, makapembubaran badan hukum perseroan aquo adalah wewenang mutlakRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan OrganPerseroan;Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenangsecara obsolut untuk memeriksa Perkara Gugatan PembubaranPerseroan yang diajukan Penggugat.ll

Tetapi kaitannya dengan PT.Samudera Seraya Jaya maka kedudukan Tergugat selakuKomisaris adalah kedudukan yang benar menurut UUPT yangmemiliki porsi 8750 lembar saham dari total 25000 lembar sahamPerseroan.. Bahwa dalil Penggugat angka 9 didasarkan pada dalilnya angka 8.Oleh karena dalil Penggugat angka 8 tidak benar dan tertolak makadalil Penggugat angka 9 pun tidak benar dan tertolak..

Bahwa Rekonvensi ini adalah Gugatan sebagaimana dimaksudoleh ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT yang menentukan bahwaataSs nama perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (Satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilannegeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan ataukelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telahmelakukan pelanggaran atau kelalaian sebagai wakil pemegangsaham yang meliputi pelanggaran kepercayaan (breach of truth);kelalaian (negligence), dan kesalahan (error) di dalam menjalankanperseroan;Bahwa sebagai salah seorang pemilik saham sebagaimanadimaksud oleh ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT adalah wajar bagiPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan berhak untukmenuntut sSupaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensidinyatakan telah bersalah melanggar

Bahwa mengingat pasal 157 UUPT maka PT.

perbuatanPerbuatan yang dimaksud adalah aktif yaitu berbuat Sesuatu ataupunpasif yaitu tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajibanhukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yangberlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari tugas dan tanggungjawab selaku Direktur Utama), sehingga terhadap perbuatan melawanhukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat atau tidak adaunsur causa yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalamAnggaran Dasar Perusahaan maupun dalan UUPT

Hukum bukan saja berupaketentuan ketentuan undangundang, tetapi juga aturan aturan hukum tidaktertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.Bahwa menurut pasal 79 ayat (1) dan pasal 85 ayat (1) UUPT diketahuibahwa pengurus perseroan oleh direksi haruslah berlandaskan padakepentingan dan tujuan/usaha perseroan serta itikad baik dan penuhtanggung jawab.

Sanksi tidak dipenuhinya pasal 85 ayat (1) UUPT = inimenurut pasal 82 ayat (2) adalah:Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabilayang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesual denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).Bahwa maksud dari kedua pasal diatas adalah, Direksi dalam hal iniTergugat I dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankantugas untuk kepentingan Perusahaan.

YahyaHarahap, S.H dengan itikad baik jelas tidak dimiliki oleh Tergugat sehingga menurut pasal 82 ayat (2) UUPT dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.22.Bahwa namun tindakan Tergugat ini tidak akan berjalan mulus jika tidakdibantu oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ; berdasarkan hal haltersebut diatas terbukti Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum yang dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatanHalaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 678 /PDT/2021

Hal ini bahkan telah diatur dalam UUPT itu sendiri sebagaimanatercantum dalam ketentuan Pasal 79 ayat (10) jo.

KETENTUAN PASAL 94 AYAT (6) JO.PASAL 111 AYAT (6) UUPT DIREKSI DAN KOMISARIS PEMOHONASAL / TERMOHON INTERVENSI RESMI MENJABAT TERHITUNGSEJAK TANGGAL RUPSLB DITUTUP.

Pasal 111 ayat (6) UUPT bahwa Direksi dan Komisaris Pemohon Asal /Termohon Intervensi telah resmi menjabat terhitung sejak tanggalditutupnya RUPSLB PT.

Pasal 111 ayat (1) UUPT.

Berikut kamikutipkan ketentuan dalam UUPT dimaksud :Pasal 94 ayat (1) UUPT :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.Pasal 111 ayat (1) UUPT :Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.Pemohon Asal / Termohon Intervensi merupakan pemegang sahammayoritas sebesar 99,9% dari Termohon Asal / Termohon Intervensi II.Sehingga dengan demikian, maka sangatlah janggal, tidak patut, danmenujukkan tidak adanya itikad baik dari direktur atau komisaris TermohonIntervensi II apabila mereka menolak untuk diganti dan bahkan

Lebih lanjut, Pasal 92 ayat (2) UUPT mendefinisikan kebijakan yangdianggap tepat sebagai kebijakan yang, antara lain didasarkan padakeahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yangsejenis.Bahwa lebih konkritnya penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT, keahlianTergugat sebagaimana dirinci menjadi tugas dan tanggung jawabnyasebagai direksi yang dalam seharihari yang bertugas sebagai QualityAssurance dengan tugastugas sebagai berikut:1.

Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) 1)UUPT, yang dikutip sebagai berikut:"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10(satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapatmengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadup angaota Direksiyang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian padaPerseroan."

Bahwa lebih lanjut, Penjelasan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, yangdikutip sebagai berikut:"Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemgaang saham yangmemenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapatmewakili Perseroan untuk Melakukan tuntutan atau gugatan terhadapDireksi melalui pengadilan."

Pasal 97 ayat (3) UUPT jo.

Para Penggugat dalam Gugatan mendalikan bahwa Tergugat sebagaiDirektur dari Penggugat Il telah tidak melaksanakan tugas sebagai Direksidengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 92 ayat (1) danayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT" )dan telah melakukan kelalaian dalam memberikan kredit serta telahmelakukan perbuatan curang dalam mengucurkan pembiayaan atas namakonsumen Mahdi Nursaid qq.

Kewenangan Direksi untuk mewakiliHalaman 79 dari 157 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN SdwPerseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. KeputusanRUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atauanggaran dasar Perseroan;Bahwa Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 108 UUPT.

Direksi danDewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secarapribadi sesuai Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (5) UUPT.

Dalam UUPT Pasal 53 ditentukan bahwa,saham dapat diklasifikasikan dan dapat menambah/ mengurangi hakyang umumnya diatur menurut Pasal 52.

Hak lain yang diperolehpemegang saham dari UUPT antara lain dapat pula ditemukan dalamPasal 58, Pasal 61 dan 62.

Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur dalam Pasal52 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT);b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasisebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b UUPT;c. Mendapatkan Laporan Tahunan yang memuat laporan mengenaikegiatan Perseroan yang disampaikan dalam RUPS sebagaimanayang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UUPT;d.

Pemohon memerlukan diadakannya pemeriksaan terhadap Termohon yangbertujuan guna mendapatkan data atau keterangan mengenai kondisikeuangan dari perseroan:42.43.44.45.Bahwa Pemohon adalah Pemegang % bagian dari seluruh sahamTermohon, sehingga telah mencukupi syarat untuk mengajukanPermohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan sebagaimana diaturPasal 138 Ayat (3) UUPT;Bahwa selaku Pemegang Saham Pemohon membutuhkan data atauketerangan mengenai kondisi perseroan termasuk kondisi kKeuangandari Termohon;Bahwa

PT Citra Sari Makmursebagaimana Pasal 138 UUPT;. Adalah berdasar Hukum Pengadilan Negeri untuk menunjuk ahli untukmelakukan pemeriksaan terhadap Termohon:59. Bahwa atas uraianuraian yang telah diungkapkan sebelumnya, adalahberdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkanpermohonan ini;60.

Bahwa selanjutnya adalah berdasar apabila Pengadilan Negeri JakartaSelatan di dalam penetapannya menetapkan dan mengangkat ahliHalaman11 dari 33hal.Put.Nomor 1435 K/Pdt/2017sebagaimana yang dimaksud Pasal 139 Ayat (3) UUPT, dalam hal iniadalah Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik yang memilikireputasi baik serta belum pernah ditunjuk oleh Termohon gunamelakukan pemeriksaan terhadap Termohon yakni Kantor AkuntanPublik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopersIndonesia) yang

Abdul Gani Abdullah, S.H., dan H.Suwardi, S.H., M.H., selaku anggota Majelis Hakim, yang dalampertimbangannya mempertegas sebagai berikut:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab setelahmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusandalam perkara ini, ternyata Pemohon Kasasi belum membuat LaporanAudit 2009, 2008 dan 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan demikianPemohon Kasasi semula Termohon telah melanggar Pasal 68 UUPT...

), pengertian Direksi adalah:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalamMmaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Mengenai tugas dan wewenang Direksi lebih jauh diatur dalam Pasal 92 (5)UUPT bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara

Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, makapembagian tugas dan wewenang direksi ditetapbkan berdasarkan keputusanDireksi (Pasal 92 ayat 6 UUPT).Selain berwenang untuk pengurusan seharihari Perseroan, Direksi jugaberwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal98 ayat 1 UUPT).

Dan dalam hal anggota Direksi terdiri lebin dari 1 (Satu)orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT).Dalam Anggaran Dasar perusahaan disebutkan bahwa 2 orang anggota Direksibersamasama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksiserta mewakili Perseroan.Bahwa, dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 98ayat (1) UUPT juga disebutkan mengenai kewenangan Direksi dalam mengurusPerseroan

Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 ayat (1) UUPT:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.Mengacu, Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UUPT hanya menyatakanbahwa anggota Direksi dan DK diangkat untuk jangka waktutertentu dan dapat diangkat kembaii.Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT ini dijelaskan:Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu,dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinvya meneruskan

RUPS yang tidak dibuatrisalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya halhalyang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:1. Ketua Rapat2.

GOLDEN BIRD METRO yangsekarang ini tidak berhak untuk mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan UUPT Pasal 99 Ayat (1)a yangdemikian bunyinya.

Sehingga tidak berhak mewakili perseroan,berdasarkan UUPT Pasal 99 Ayat (1 )a.Salah satu acara RUPS adalah peningkatan aset yang besar. PadahalPT. GOLDEN BIRD METRO hanya satu kali memberikan deviden yaknipada tahun 2004 dan selanjutnya sampai saat ini tahun 2015 PT.GOLDEN BIRD METRO tidak pernah membayarkan deviden kepadapara pemegang sahamnya sama sekalli.

PTP) berkedudukan di Desa Gempol,Kecamatan Gempol, Kabupaten CirebonHalaman3 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG10.11.12.13.14.Bahwa berkaitan dengan gugatan ini, Penggugat mempunyai hak untukmengajukan gugatan terhadap para tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 61 UUPT (kutipan), yaitu :.(1).

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2)Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagaiberikut :Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar dapat diatur

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu :a.

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansiyang berwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", Edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris;Perlu diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifatimperative (mandatory rule).

dari jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa yangdimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa;Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,Penggugat

Nomor 1800 K/Pdt/2017Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sahammemberikan hak kepada pemiliknya untuk:a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; danc. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang (UUPT);4.

Pasal 50 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakan bahwa yangmempunyai kewajiban mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham suatu perseroan terbatas adalah Direksi. Pasal 50ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham, .........

, saham memberikan hakkepada pemiliknya untuk:(a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;(b) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasillikuidasi;(c) menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini;(ii) Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UUPT, ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berlaku setelah dicatat dalam daftarpemegang saham atas nama pemiliknya;Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UUPT di atas,Penggugat baru berhak atau menuntut hak untuk hadir ataudiundang

adalah bertanggung jawab tentang kerugianyang diterbitkan oleh pelayanpelayan alau bawahanbawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mono orangorang ini dipakainya",13.Bahwa Tergugatlll selaku Direktur Ulama Tergugatl secara hukummerupakan pihak yang mewakili Tergugat dan juga memiliki tanggungjawab fidusia (fiduciary duties) terhadap perusahaan sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 97 ayal (1) dan ayal (2) juncto Pasal 92 ayal (1) danayal (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT

")yaitu melakukan pengurusan Perseroan in casu TergugatI dengan iktikadbaik dan penuh langgung jawab;Pasal 97 ayat (1) dan ayal (2) UUPT berbunyi sebagai berikut:(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilaksanakansetiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;Pasal 92 ayat (1) dan ayal (2) UUPT berbunyi sebagai berikut:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan

Nomor 794 K/Pdt/2016angkutan, Tergugatlll selaku Direktur Ulama Tergugat sebagai suatuperusahaan di bidang angkutan memperhatikan dengan seksama dan tekun(vide Penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT) perihal kesiapan dan kelayakansetiap truk trailer yang dimilikinya agar truk trailer tersebut dapat dipakaidengan baik, termasuk pemeriksaan secara seksama terhadap rem truktrailer tersebut yang merupakan bagian vital dari sebuah truk Trailer;15.

Nomor 794 K/Pdt/2016satu orang direktur. maka salah satunya menjadi direktur atau wakil direktur.Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh alas pengurusan perseroan untukkepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar.

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukanbahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. KemudianPasal 92 ayal (2) VUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankanpengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang lepat, dalambalas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

dan bukan jual beli saham sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat;Dengan demikian maka Konpensasi hak tagih Tergugat Illsebagai setoran saham yang diambil, telah dilakukan sesuaidengan Tata Cara yang diatur dalam UUPT, jadi dalam hal iniTIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUN ;7.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 6 diatas, maka Akta No.116tertanggal 25 Juni 2014 yang merupakan hasil RUPSLB tanggal 25Juni 2014 yang telah disahkan oleh Turut Tergugat (Bukti T. & T.Il 6)adalah merupakan Akta yang sah menurut hukum, dan tidak dapatdinyatakan tidak mempunyail kekuatan mengikat dan batal demihukum, karena Akta tersebut dibuat sesuai Tata Cara yang diaturdalam UUPT, isinya benar;Hal 20 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PN.JKT.PS18.

Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 telahdidaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiasebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor AHU04666.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuan Pasal21 ayat (3) UUPT jo Pasal 23 ayat (2) UUPT yang menyatakan :Pasal 21 avat (8) UUPTPerubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.Pasal 23 avat (2) UUPTPerubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud

(tiga triliun rupiah), yang melahirkan Hak TagihTergugat Ill kepada Tergugat ;Sebagai tindak lanjut dan dalam rangka pelaksanaan hak Tergugat Illberdasarkan pasal 35 ayat (2) huruf a UUPT tersebut diatas, makadikonversikanlah penyetoran senilai Rp. 3.000.000.000.000,(tiga triliunrupiah) oleh Tergugat Ill ke Tergugat sebagai pemilik saham yaitu;Tergugat Ill;Hal 36 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PN. JKT.PSTTERGUGAT Ill TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM10.

Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 telahdidaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiasebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor AHU 04666.40.20.2014tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPT joPasal 23 ayat (2) UUPT yang menyatakan :Pasal 21 avat (8) UU PTPerubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.Pasal 23 avat (2) VUUPTPerubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud

) dan peraturan pelaksanaanyadengan penjelasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;Bahwa prosedur dan tata cara pemindahan hak atas saham diatur dalamPasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT sebagai aturan pokok mengenaipemindahan hak atas saham atau perubahan pemegang saham dalamsuatu perseroan terbatas;Pasal 56(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atausalinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;(3) Direksi

Bahwa berdasarkan Pasal 56 UUPT tersebut, untuk pemindahan hak atassaham terdapat 3 (tiga) langkah yang harus dipenuhi yaitu:(a)(b)Pertama: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak. Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT, yangdimaksud dengan akta adalah baik akta yang dibuat di hadapannotaris maupun akta bawah tangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUPT tentangpemberitahuan perubahan pemegang saham, Tergugat telah menerbitkan: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasardan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diundangkan padatanggal 26 Maret 2014 (untuk selanjutnya disebut Permenkumham No.4/2014

Sumber Kencana Indo Palmayaitu berupa:(1) Pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumenperubahan data Perseroan yang telah lengkap;(2) Akta perubahan data perseroan; dan(3) Neraca serta laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan bagiPerseroan yang wajib diaudit;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, PT.

Pelanggaranatas AUPB tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan Tergugat tidakmemperhatikan tata cara perubahan pemegang saham sebagaimana diaturdalam Pasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT juncto Pasal 27 s/d Pasal 30Permenkumham No. 4/2015 sebagaimana diubah dengan PermenkumhamNo. 1/2016 maka jelas bahwa Tergugat telah tidak cermat dan melanggarasas profesionalitas serta asas kepastian hukum.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),diatur dengan tegas dan jelas bahwa:Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untukcadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskanoleh RUPSAdapun penjelasan resmi Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut adalahsebagai berikut:Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atauseluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepadapemegang saham, cadangan

Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut adalahsesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b AnggaranDasar Penggugat, yang berbunyi Dalam RUPS Tahunan:Ditetapbkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyaisaldo laba yang positif.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUPT dan AD tersebut,maka pemberian/pembagian tantiemme/bonus terhadapDireksi dan Dewan Komisaris dapat dilakukan jika perseroanmemperoleh laba dan ada persetujuan atau keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu;10.Bahwa dengan demikian, ternyata pembagian/pemberiantantiemme/ bonus yang diterima oleh Para Tergugat untukmasa kerja tahun buku 2007 tersebut, telah dilakukan denganmelanggar ketentuan yang diatur dan/atau dipersyaratkandalam UUPT dan AD

Penggugat (Bukti P1) juncto Pasal 71 ayat (1)UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) beserta penjelasannya, yang mengatur/berbunyi sebagaiberikut:e Pasal 8 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Penggugat (Bukti P1)DALAM RUPS TAHUNAN: Ditetapkan penggunaan laba, jikaperseroan mempunyai saldo laba yang positif.e Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon Kasasi dh.Pembanding/ Penggugat ;laba bersin perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantumdalam neraca dan perhitungan yang telah

Penggugat juncto Pasal 71 ayat(1) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) beserta penjelasannya;d.

Pasal 105 ayat (1)UUPT, dan bukan~ diangkat dandiberhentikan oleh Presiden Direktur dariPemohon Kasasi/semula Tergugat,sehingga Judex Facti keliru dalammenerapkan hukum terkait denganpenyelesaian pemberhentian TermohonKasasi/ semula Penggugat sebagaiANGGOTA DIREKSI, karena seharusnyapenyelesaian sengketa yang terkaitpemberhentian Termohon Kasasi/semulaPenggugat sebagai ANGGOTA DIREKSIbukan masuk dalam wilayah PHI ;Judex Facti juga mengabaikan fakta hukumbahwa seolaholah pada saat TermohonKasasi/semula

Sus/2010Agreement padahal sejak TermohonKasasi/semula Penggugat diangkat sebagaiANGGOTA DIREKSI yang bersangkutanbertanggung jawab kepada pemegangsaham melalui mekanisme RUPSsebagaimana diatur dalam Pasal 66 jo.Pasal 67 UUPT, mengingat berdasarkanprinsipprinsip Perseroan Terbatas bahwasetiap anggota Direksi bertanggung jawabpenuh secara pribadi atas kerugianPerseroan.

Menurut hukum, anggota Direksi adalahpihak yang bertanggung jawab atas pengurusanPerseroan (vide Pasal 97 UUPT) sedangkan pemegangsaham adalah pihak yang mengambil bagian danmenyetor penuh atas sahamsaham yang dikeluarkanoleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, jikadikaitkan dengan ketentuan UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU TenagaKerja") mengenai definisi "Pengusaha" disebutkan salahsatu. definisi Pengusaha adalah ...

Sus/2010Pemohon Kasasi/semula Tergugat sesuai dengan pasal96 ayat 2 jo. ayat 3 UUPT;g. Bahwa menurut hukum, Employment Agreement seharusnya tidak berlaku lagipada saat Termohon Kasasi/semula Penggugat diangkat menjadi ANGGOTADIREKSI karena secara hukum tugas dan tanggung jawab TermohonKASASI/semula Penggugat sebagai Tenaga Kerja/Karyawan dengan jabatanCFO berbeda dengan sebagai ANGGOTA DIREKSI Perseroan.

Dan Judex Facti mengabaikan fakta hukumbahwa pengajuan tuntutan kompensasi PHK oleh Termohon KASASI/semulaPenggugat dilakukan melalui PHI setelah yang bersangkutan diberhentikansebagai ANGGOTA DIREKSI oleh Keputusan RUPS ;Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, karena ini menyangkut sengketa hukumpemberhentian Direksi Perseroan oleh Keputusan RUPS yang diatur dalam UUPT, dimana UU PT dan Anggaran Dasar juga mengatur mengenai mekanismejika seorang Direktur berkeberatan diberhentikan sebagai Anggota Direksi

Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa Perseroanyang telah memperoleh status badan hukum dalam jangka waktu satu tahunsetelah berlakunya UndangUndang ini wajib menyesuaikan anggaran dasar.Faktanya pada tahun 2007, Tergugat tidak pernah melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Tergugat guna melakukan penyesuaian anggarandasar sesuai dengan ketentuan di dalam UUPT.Selain itu sampai dengan tahun 2011, Tergugat juga tidak pernahmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat untuk melakukanpemberhentian

Perbuatan Tergugat tersebut telahmelanggar hukum karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dariTergugat maupun ketentuan di dalam UUPT.b) Adanya KesalahanHal5 Putusan perkara Nomor :393/PDT/2020/PT.DKI.Unsur kesalahan Tergugat terbukti berdasarkan fakta bahwa Tergugattelah mencantumkan nama Penggugat ke dalam SPT Tahunan Tergugatyang telah dibuat oleh Tergugat merupakan suatu perbuatan melawanhukum karena tidak sesuai dengan ketentuan UUPT maupun anggarandasar dari Tergugat.

dari Tergugat.c) Adanya KerugianPerbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat membuatPenggugat menderita kerugian material sebesar Rp100.000.000,(seratus juta Rupiah) berupa dana yang telah dikeluarkan untukmembayar konsultan hukum guna mengurus permasalahan ini sertakerugian immaterial berupa kekecewaan Penggugat atas pencantumannama Penggugat sebagai Direksi Tergugat ke dalam SPT TahunanTergugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan melanggar hukum karenatidak sesuai dengan ketentuan UUPT

Sinar Jaya Wijaya terbaru, yaituDeny sebagai Direktur dan Edison sebagai Komisaris.Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakan sesuaidengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat(1) UUPT. Yang selanjutnya perubahan pengurus initelah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi HukumHal. 47 dari 91 hal. Put.

Sinar Jaya Wijaya, sehingga tidak dapatdimintakan pertanggungjawaban sebagai pengurus PT.Sinar Jaya Wijaya, Pengalihan saham telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan Pasal 12/7 ayat (2) UUPT,dimana Direksi PT.

Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakansesuai dengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111ayat (1) UUPT. Yang selanjutnya perubahan pengurus initelah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum sebagaimana dinyatakan dalam SuratKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DirektoratHal. 57 dari 91 hal. Put.

Sinar Jaya Wijaya (vide Bukti T33), sehingga telahmemenuhi Pasal 94 ayat (7) UUPT dan Pasal 111 ayat (7)UUPT,Kemudian Para Pemohon Kasasi tidak lagi menjabatsebagai pemegang saham PT.

Sinar Jaya Wijaya terbaru, yaituDeny sebagai Direktur dan Edison sebagai Komisaris.Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakan sesuaidengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat (1)UUPT.

Tergugat;Oleh karena itu, RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan kuorumyang diatur dalam Pasal 88 ayat (8) UUPT karena telah dihadiri olehseluruh pemegang saham dalam perseroan (100%);Halaman 6 dari 121 hal.

Hal mana telah melanggar Kode EtikPerseroan serta kewajiban yang diatur di dalam Pasal 92 Ayat (1) danPasal 97 Ayat (1) dan (2) UUPT; dan.

Melanggar kewajiban, tugas serta tanggung jawabnya sebagaimanadiatur di dalam Pasal 92 ayat (1) serta Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT;Sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PT.

), Ssesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P21;Fotokopi Pasal 97 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P22;Fotokopi Pasal 97 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P23;Halaman 92 dari 121 hal.

Setiawan, S.H., PokokPokok Hukum Perikatan, halaman84, Binacipta, Bandung, cetakan kelima, 1994, sesuai dengan buku aslinya,selanjutnya diberi tanda P31;Fotokopi Pasal 97 ayat (8) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P32;Fotokopi Pasal 99 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Ssesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P34;Fotokopi Pasal 180 ayat (

PT Budi Mutu Prima: Santoso Winata (Direktur) dan Widarto(Komisaris);Ketentuan Paal 1 ayat 4 jo Pasal 82 UndangUndang Nomor: 1Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebutsebagai UUPT) menyatakan bahwa:Direksi adalah organ peseroan yang bertanggungjawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan AnggaraN Dasar (Pasal 1 ayat (4));Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan

bahwa direksi bertindak sebagaikuasa menurut hukum (wetteliike vertegenwoordig legalrepresentative) untuk mewakili kKepentingan perseroan di dalam dandi luar pengadilan tanopa memerlukan surat kuasa dari perseroan;Bahwa selanjutnya, dalam hal direksi berhalangan maka tugasmewakili perseroan di dalam atau di luar pengadilan dapat dilakukanmelalui pegawai perseroan yang ditunjuk untuk perbuatan tersebutdalam hal perseroan berkedudukan sebagai Penggugat dipengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 89 UUPT

Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk., Bapak Sudarmo Tasminmenjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sehingga BapakSudarmo Tasmin mempunyai kapasitas untuk mewakili PT TunasBaru Lampung, Tbk. di Pengadilan;Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) UUPT yang menyatakanbahwa:Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuhataS pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Dan Pasal 82

UUPT yang menyatakan bahwa:Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;c. pada PT Budi Acid Jaya, Tbk., Bapak Sudarmo Tasmin menjabatsebagai Wakil Presiden Direktur sehingga Bapak SudarmoTasmin mempunyai kapasitas untuk mewakili PT Budi Acid Jaya,Tbk., di Pengadilan;Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UUPT yang menyatakanbahwa:Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab

penuhataS pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanHal. 26 dari 36 hal.Put.No. 513 PK/Pdt/2007perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Dan Pasal 82 UUPT yang menyatakan bahwa:Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;d.