Ex Oficio adalah karena jabatannya sehingga seseorang pejabat ditetapkanmelaksanakan tugas tertentu, sebagaimnana halnya bagi PanitiaPengandaan Tanah Bagi Pelaksanaasn Pembangunan Untuk KepentinganUmum dilingkungan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2010;4.

FERDINAND SEKERONEY, MTsebagai pemberi mandat ex oficio Kuasa Pengguna Anggaran dan Ir.DANIEL F. PERSUNAY, MT selaku Ketua, MARINES F. SUGI, SH selakuWakil Ketua, HENDRI R. APITULEY, SH selaku Sekretaris, Drs. JULIANUSA. NANLOHY selaku Anggota, HELANA M.

Jeneponto periode tahun 20092014; Bahwa saksi lupa terdakwa berada di Komisi berapa; Bahwa pada tahun 2012 secara Ex oficio saya ditunjuk Bupati Kab.Jeneponto selaku Koordinator / Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dalam penyusunan APBD TA 2013 berdasarkan SK Bupati; Bahwa penyusunan anggaran dimulai sejak Musrembang pada bulanFebruari 2012, yakni Musrembang Desa, Musrembang Kecamatan,Musrembang Forum SKPD, dan Musrembang Kabupaten; Bahwa sepengetahun saksi Musrembang Kabupaten dilaksanakan

Jember; Bahwa menurut saksi ada tiga aturan yang sekarang dipakai, OTK, StatutaLama dan Statuta Baru, potensinya terkait dengan fakultas, ada empatfakultas baru yang di OTK lama sudah tidak sesuai lagi, Sudah ada statutayang baru, dan itu tidak sesuai lagi, jika yang baru tidak bisa karena belumdiundangkan, dengan struktur senat jelas berbeda yang digunakan statutalama, sedangkan manajemen sekarang sebagian dengan statuta baru,ketua senat sekarang ex oficio rektor, di statuta baru dan lama berbeda

Parigi Moutong adalah ABDULLAH PASAU sebagaiDirektur Utama dan Terdakwa sebagai Direktur Operasional/ Teknik;Bahwa setahu saksi memang ada 2 (dua) orang Direksi pada waktu itu, yaituABDULLAH PASAU sebagai Direktur Utama dan Terdakwa selaku DirekturOperasional Teknik;Bahwa yang ditunjuk sebagai Anggota Badan Pengawas adalah YOS MONDULU,S.E dan ABDUL RAVJAB, S.E, M.Si;Bahwa Saksi tidak ingatlagi aoakah ada dalam Perda mengenai ketentuan bahwajabatan saksi selaku Sekda juga secara ex oficio sebagai

Indramayu dan diangkatsebagai Anggota Panitia karena jabatannya sebagai CamatSukra (ex oficio) ;bahwa yang menjadi Panitia Pengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan di kabupaten Indramayu dengansusunan Kepanitiaan adalah1. Ketua : Bupati Indramayu.2; Wakil Ketua : Kepala Dinas PertanahanKabupaten Indramayu.3. Sekretaris : Kasub Dinas Penatahgunaan,Pengaturan dan Pemilikan Tanah pada DinasPertanahan Kab. Indramayu.4. Anggota1. Kadis Pertanahan dan PerternakanKab. Indramayu ;De.

=Bahwa benar terkait dengan Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kota Agungtahun anggaran 2006, saksi sebagai Ketua/Anggota Tim Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2006, karenasebagai kepala bidang Cipta Karya secara ex oficio sebagai ketua Tim PanitiaPenilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam pembangunanTaman Makam Pahlawan Kota Agung;=Bahwa benar saksi selaku Ketua Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaanpengadaan barang/jasa (atau disebut

HUSNUL FAUZI, MSi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian NTB dari tahun 2015 sampaidengan tahun 2021 ; Bahwa sebagai kepala dinas secara ex oficio sebagai Pengguna anggaranuntuk APBD, sedangkan untuk APBN Kepala Dinas sebagai KuasaPengguna Anggaran , Pengguna Anggarannya Kementrian Pertanian ; Bahwa setiap tahun ada APBN dan APBD ke Dinas Pertanian NTB ; Bahwa Kepala Dinas diangkat oleh Gubernur ; Bahwa pada tahun 2017 ada pengadaan benih

standar kualifikasi benih dari kementrianpertanian ;Bahwa yang bertanggungjawab terhadap sertifikasi benih adalah BPSBasal benih ;Bahwa surat Sek Dir Jen tanggal 5 Mei 2017 tersebut ditujukan kepadapara Kepala Dinas , tembusan langsung ke bawah ke BPSB ;Bahwa saksi tidak punya kompetensi untuk menunjuk BPSB , tapi BPSBpunya tugas yang melekat sesuai Kepmentan Nomor 56 Tahun 2015 ;Bahwa dalam program Pajale BPSB tidak berdiri sendiri , mereka satulingkup dengan Dinas Pertanian NTB ;Bahwa secara ex oficio

SAM saksi tidak tahu ;Halaman 211 dari Halaman 425 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN Mtr Bahwa risalah pembahasan di Hotel Lomobok Raya ttg kesanggupanmelakukan pembayaran point 4 , PT SAM sanggup menyelesaikan tapiwaktunya 60 hari ; Bahwa mekanisme kerja PPHP , pemeriksaan ke PPK ke KPA ; Bahwa untuk menentukan nama PPHP tidak ada intervensi ; Bahwa BPSB ex oficio pertanggungjawabannya kepada Kepala Dinas ; Bahwa Diktum Gubernur point 3 untuk meng SKkan PPK , Bendahara danPPHP ; Bahwa jika BPSB

P2T atau dibentuk olehBahwa Setelah itu negosiasi musyawarah mengenai harga dalam hal ini oleh P2T denganmengundang instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan pemilik tanah.Bahwa Kalau musyawarah tercapai, dibuat berita acara, dan atas dasar berita acara dibuatkeputusan P2T mengenai bentuk dan atau besarnya ganti rugi.Bahwa setelah itu dilakukan pembayaran ganti rugi, dan bersamaan dengan itu dibuat beritaacara pelepasan penyerahan hak atas tanah.Bahwa kemudian kalau ada pejabat yang secara ex oficio

Litelnoni,SH.M.Si selakuWakil Bupati Kabupaten TTS secara ex oficio adalah sebagaiKetua Badan Narkotika Kabupaten TTS sesuai dengan Pasal 26Peraturan Presiden RI Nomor. 83 Tahun 2007 tentang BadanNarkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan BadanNarkotika Kabupaten / Kota yang menyebutkan bahwa : SusunanBadan Narkotika Kabupaten Kota terdiri dari (a). Ketua : WakilBupati/Wakil Walikota ; (b). Anggota Pimpinan Perangkat DaerahKabupaten/Kota dan Instansi Terkait (c).

saksi menyampaikan bahwa saat terjadinyapemaparan terdakwa belum terlibat.Bahwa benar menurut saksi yang berwenang adalahProcrutment Comite untuk memutuskan kontrak C 695616sebelum di limpahkan ke bagian oprasi.Bahwa benar menurut saksi terjadi penurunan produksi dibanding dengan produksi tahun tahun sebelumnya.Bahwa banar saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernahdi konfirmasi oleh BPKP hasil audit/ laporan mengenaikerugian negara yang timbul dalam kegiatan Bioremediasi.Bahwa benar saksi secara Ex Oficio

Bagian Perencanaan diSekertariat Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umroh, atas usulkebutuhan tersebut kemudian Bagian Perencanaan mengalokasikanbesarnya anggaran/biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut yangkemudian dimasukkan dalam RKA/KL, setelah terbit RKA/KL kemudianuntuk teknis pelaksanaan pengadaannya dilakukan oleh masingmasingDirektorat, dan untuk program pengadaan Siskohat 74 Kabupaten/Kotadilaksanakan oleh Direktur Pelayanan Haji yang saat itu dijabat olehsaksi, sehingga secara Ex Oficio

perubahanAPBD dilakukan di legislative secara umum sama, yakni apabilanota keuangan dari Walikota telah dikirim ke DPRD melaluisekertariat panitia DPRD menyerahkan lagi pada alat kelengkapandewan berupa komisikomisi yang membidangi masingmasingbidang yang dalam praktek pembahasnnya komisi yangbersangkutan berhubungan langsung dengan SKPD yang ada ;Bahwa kemudian setelah disepakati di Komisi lalu dilakukan RapatGabungan antara Komisi dalam sebuah rapat yang dipimpinlangsung oleh ketua DPRD yang secara Ex Oficio

Bagian Perencanaan diSekertariat Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umroh, atas usulkebutuhan tersebut kemudian Bagian Perencanaan mengalokasikanbesarnya anggaran/biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut yangkemudian dimasukkan dalam RKA/KL, setelah terbit RKA/KL kemudianuntuk teknis pelaksanaan pengadaannya dilakukan oleh masingmasing Direktorat, dan untuk program pengadaan Siskohat 74Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Direktur Pelayanan Haji yang saatitu dijabat oleh saksi, sehingga secara Ex Oficio

CV Tani Tandur ;Bahwa label harus tertempel di kemasan benih bina;Bahwa saksi komunikasi dengan BPSB Jawa Timur, saksi tidak dikirimcontoh fisik label asli, tapi diberitahukan cirinya jika diterawang denganUV akan menyala;Bahwa setelah terjadi penggantian dikirim ke petani atau tidak , saksitidak tahu;Bahwa tupoksi BPSB melekat secara ex oficio , diminta atau tidak harusmelakuakan pengawasan, akan tetapi kalau tidak ada permintaan tidakbisa melakukan pengawasanBahwa tupoksi BPSB termuat juga dalam

HUSNUL FAUZI, MSi., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian NTB sejak tahun2015 sampai dengan tahun 2021;Bahwa sebagai Kepala Dinas secara ex oficio sebagai Penggunaanggaran untuk APBD, sedangkan untuk APBN sebagai KuasaPengguna Anggaran, Pengguna Anggarannya Kementrian Pertanian;Bahwa setiap tahun ada APBN dan APBD ke Dinas Pertanian NTB;Bahwa pada tahun 2017 terdapat pengadaan benih jagung di DinasPertanian NTB, Sumber anggaran

(uraian tugas pokok dan fungsi terlampir);e Bahwa terkait dengan Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kota Agungtahun anggaran 2006, saksi sebagai Ketua/Anggota Tim Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2006,karena sebagai kepala bidang Cipta Karya secara ex oficio sebagai ketua TimPanitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dalampembangunan Taman Makam Pahlawan Kota Agung;e Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaanpengadaan

Pengelolanya adalahBendahara Umum Daerah (Kepala Biro Keuangan Setda PropinsiJawa Tengah), tidak ada Kuasa Pengguna Anggaran, dan Biro BinaSosial secara kelembagaan tidak ada peran dalam pengelolaanBansos Kemasyarakatan tersebut, tetapi berdasarkan Surat KeputusanSekretaris Daerah No. 460/01315 tanggal 2 Februari 2011 Kepala BiroBina Sosial (Ex oficio) ditunjuk sebagai Penasehat Tim Pengkaji, yangHalaman 121 dari 227 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2015/PN.Smgjumlah anggota tim pengkajinya ada 22 orang

dari 219 Putusan Nomor 01/PID.SUS/TPK/2014/PN.Jbie Umur 2125th = anggota dewasa gerakan PramukaBahwa Organisasi Pramuka adalah Gugus depan untuk Kecamatan,kwartir ranting koordinator Gugus depan, kwartir Ranting di kecamatandibawahi kwartir cabang, kwartir cabang dibawah kwartir daerah, Kwartirdaerah dibawah Kwartir nasional;Bahwa susunan pengurus diangkat berdasarkan musyawarah ditingkatmasingmasing melalui formatur;Bahwa Majelis Pembimbingan Daerah memberikan bimbinganorganisasi di kecamatan ex oficio

NICKY NICKOLAUS ULY, MSi,memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa tahun 2007 saksi sebagai Kepala BAPPEDAKota Kupang;Bahwa sebagai Kepala BAPPEDA Kota Kupang secara ex oficio duduk dalamPanitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor100/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 dan sebagai Tim Penilai HargaTanah berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 99/KEP/HK/2007tanggal 24 September 2007;Bahwa pemilik tanah bernama Thomas Penun Limau dengan luas tanah + 40

.: 178 tahun 1994tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan bagikepentingan bagi kepentingan umum Kab.Kutai Kartanegara tersebut berlakuseterusnya selama belum ada revisi dan secara ex oficio orang yang menjabatpada jabatan di instansi masingmasing tersebut akan menjadi anggota Panitia ;Bahwa saksi tidak tahu apa perbedaan anggota dan bukan anggota dalam susunanpenitia pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepetingan umum Kab.KutaiKartanegara ;Bahwa kronologis proses pembebasan

tanggal 31 Agustus tahun2007;Bahwa saksi menjabat sebagai Sekda mulai tanggal 14Desember 2002, sebelumnya jabatan sekda ditempati olehsaudara Cokorda ;Bahwa saksi mengenal para Terdakwa dan dahulumemiliki hubungan kerja;Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan Pengadaantanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalanmenuju dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan DawanKabupaten Klungkung;Bahwa dalam pengadaan tanah tersebut, saksi ditunjuksebagai Ketua Panitia pengadaan Tanah yang merupakanjabatan Ex Oficio