Ditemukan 1514 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pertimbangan pertambangan perimbangan pertimbanagan pertambang pertimbanagn pertimbang
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 18-04-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 33/PDT/2016/PT KDI
Tanggal 2 Juni 2016 — Pembanding/Tergugat I : ELIEN LIMOWA
Terbanding/Penggugat : DR.Ir.FIRDAUS ALAMSJAH
Turut Terbanding/Tergugat II : NURSIAH
Turut Terbanding/Tergugat III : SITIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : ZUBAIDAH
Turut Terbanding/Tergugat V : ATTO FAROUK Alias LA ATO
Turut Terbanding/Tergugat VI : ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU,SH
Turut Terbanding/Tergugat VII : MALISA
77 — 13
  • Nuraini Sanusi maupun saudaraZyah sebagai pihak dalam gugatan Penggugat sekarangTerbanding, maka gugatan Penggugat sekarang Terbandingterbukti merupakan gugatan yang kurang pihak dan olehkarenanya gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterimaDalam Pokok Perkara :Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama,telah melakukan kekeliruan yang nyata tidak menjalankanperadian yang baik yang harus dituruti menurut UndangUndang, telah salah menerapkan hukum pembuktian dancederung berat sebelah terkait dengan pertimbangn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/Pdt/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — PT. PORTA NIGRA,, dk : GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
313 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jo Nomor : 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April2007;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas sudah sepatut danselayaknyalah judex yuris membatalkan pertimbangan hukum judex facti(Pengadilan Tinggi) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn Majelis Hakim dalam putusanperkara No. 168/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR., tanggal 11 Oktober 2007 antaralain menyebutkan : bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadapobyek perkara ini yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus, tanggal 31Agustus dan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-04-2012 — Putus : 15-07-2013 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 205/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.
Tanggal 15 Juli 2013 — 1. URIP Bin NASAR ( anak kandung NASAR Bin RIDI ) beralamat di Jalan.M.Simin Rt.07 Rw.09 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat tangerang Banten dan ONIH Binti RIDI beralamat di Jalan Teratai Putih Rt.03/Rw.09 Kelurahan rengas Kecamatan Ciputat Tangerang Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : M. JAMIL S.ASAF,SH dan FARID UMAR,SH, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Farid Umar,Jamil S.& Associates Jalan Sirsak No.21 Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2012, yang selanjutnya disebut sebagai,........PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I ; L a w a n 1. PT. JASA MARGA ( persero ) beralamat di Plaza Tol Taman Mini Indobesia, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili / memberi kuasa kepada KASDIN SIMANJUNTAK,SH Advokat dan Pengacara pada BRAVO & ASSOCIATES beralamat di Jl.Cibulan III No. 13 B Kebayoran baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 88/SK/2012 tertanggal 20 Juni 2012 , Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II ; 2. AGUS SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan.Taman Daan Mogot IX/8 Rt.01/Rw.001 Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili/ memberi kuasa kepada H.B. KALEBOS,SH sebagai Advokat bersama dengan stafnya Drs. BAMBANG S.HARTONO, dalam hal ini memilih tempat kediaman hokum ( domisili) di Kota Wisata Cibubur Cluster Hasienda Heights Blok SE 9 Nomor 20, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 April 2012, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT INTERVENSI I ; 3. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, yang beralamat di Gedung Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili atau memberikan kuasa kepada : AGUSDIN SUSANTO,SH, MADE SUARJAYA,SH.MH, YAYAN YUHANAH,SH.MH, ENDANG SUMARDI,SH.MH, ALAMSYAH,SH.MH dan JOHAN HORAS IRWANTO,SH, semuanya Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berkantor pada Biro Hukum yang beralamat di Gedung Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juli 2012 No.897/-1.875, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT INTERVENSI II ;
135 — 64
  • Tahun 1994).8Kepemilikan Tanah Aquo.Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan No.95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel, maka tanah dengan Peta No. 82 dan 84 adalahmilik Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta;Bahwa dengan adanya pertimbangn hkum Judex Factie tersebut, maka tidakada alasan bagi pihak Para Penggugat untuk mengklaim sebagai pemilkiktanah dengan Peta No. 82 tersebut.9101112Bahwa adalah merupakan hak seseorang untuk menggugat pihaklain di Pengadilan bilamana seseorang tersebut
    dengan TI38Dari Tergugat IT:Bukti Surat TH1 sampai dengan THII ....Dari Turut Tergugat :Bukti Surat TT1 sampai dengan TT5Menimbang bahwa oleh karena masalah pokok perkara adalah gugatan Penggugat supayatanah miliknya seluas + 0.808 Ha, yang kini dijadikan aset Pemda/Walikota JakartaSelatan, untuk pembangunan kepentingan umum melalui pembebasan tanah terhadapDedy Rachmat, maka menurut pendapat Pengadilan, Achmad Syamsudin dan DedyRachmat tidak harus diikut sertakan di dalam gugatan Penggugat dengan pertimbangn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2387 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — Tuan Doktorandus INSMERDA LEBANG DK VS PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk DKK
384 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2387K/Pdt/201614.15.16.tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Para Tergugattanpa didasari adanya pertimbangn bisnis yang matang atau cermat dantanpa dilandasi oleh sikap kehatihatian serta melanggar prinsip tata kelolaperseroan yang baik (god corporate governance);Menurut ketentuan Pasal 4 juncto Penjelasan Pasal 4 UUPT, dalammenjalankan peseroan selain tunduk pada ketentuan UUPT, anggaran dasarperseroan terbatas serta ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, setiap
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-06-2015 — Upload : 18-04-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 40/PDT/2015/PT SMR
Tanggal 18 Juni 2015 — 1. ALFIAN ASWAD, selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Jalan Dayung RT. 004 Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sengatta Utara Kab. Kutai Timur dan beralamat kantor di Kantor DPRD Kab. Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi No. 2 Sengatta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARSANTY HANDAYANI, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Mujur Jaya VIII No. 126 Sangatta Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2014, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, sekarang Pembanding I; 2. MAHYUNADI, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kantor DPRD Kab. Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi No. 2 Sengatta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARIANTO, SH., MH., Advokat yang berkantor di Jalan Yos Sudarso IV No. 50 RT. 16 Sangatta Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2014, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II , sekarang Pembanding II; Melawan: 1. MARJAKI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Yos Sudarso I RT. 007 Kelurahan Sengataa Utara Kecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sekarang Terbanding; 2. HARJUNA ALI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kantor DPRD Kab. Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi No. 2 Sengatta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MEDIANSYAH, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro Gg. Donomulyo RT. 35 No. 15 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2014, yang selanjutnya disebut sebagaiTergugat III, sekarang Turut Terbanding;
73 — 35
  • SH sebagaiPengganti Antar Waktu) karena keberadaan Ketua DPRDKabupaten Kutai Timur dalam hal ini TERGUGAT.Ikeberadaannya ditempat dan tidak sedang berhalangan untukmelaksanakan tugas keluar kota sehingga Yudex Factiememaknai keputusan Collectice Collegial dalam perkara A Quodalam pertimbangan hokum adalah suatu KEPUTUSAN danTINDAKAN yang di LAKUKAN BERSAMA yang menimbulkankerugaian terhadap PENGGUGAT TERBANDING adalahHalaman 66 dari 74 halaman Putusan No. 40/PDT/2015/PT.SMRSALAH dalam memberikan pertimbangn
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 01-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1313/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 16
  • Rekonvensi Penggugat danmohon putusan;Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisantanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya Termohon tetap denganjawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi dan keberatan berceraidengan Pemohon dan mohon putusan;Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauhdipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan,sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya denganmenunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;PERTIMBANGN
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-03-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Gin
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
I Wayan Adi Pranata, S.H.
Terdakwa:
MARIO HALIM WISSA als. MARZ
37 — 18
  • Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Tentang unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa dalam pertimbangn unsur yang ke1 (kesatu)dalam dakwaan Primair, unsur "setiap orang ini telah dipertimbangkan dantelah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alin pertimbangan tersebut dalammempertimbangkan unsur yang ke1 (kesatu) dalam dakwaan subsidair
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-08-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 438/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2017 — - LIM KIAW HIN, S.E., (PENGGUGAT) - WIDIANTO Als AWI (TERGUGAT)
54 — 15
  • haruslah dinyatakan ditolak ;Halaman 41Putusan No.438/Pdt.G/2016/PN.Mdn.Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada poin 5 yaitu menyatakanputusan dalam perkara kasasi, majelis mempertimbangkan sebagai beikut ;Menimbang, bahwa karena ada syarat syrarat yang ditentukan untuk itudan oleh karena Penggugat tidak memenuhi syaratsyarat maka menurut MajelisHakim, petitum penggugat pada poin ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkanoleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa dari perrtimbangan pertimbangn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 07-10-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — PT. BETA GOLDLAND VS H. KARNADI DAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG., 2. CAMAT KECAMATAN LARANGAN., 3. LURAH KELURAHAN LARANGAN UTARA;
64 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan tingkatPertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, yang pertimbanganhukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (onvoldoendegemotiveerd) merupakan putusan Judex Facti yang akan dibatalkanoleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara kasasi;Berdasarkan hal tersebut, mohon agar Hakim Agung pada tingkatPeninjauan Kembali bekenan untuk membatalkan putusan MahkamahAgung pada tingkat Kasasi;Senyatanya terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata dalam putusan khususnya mengenai pertimbangn
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 23-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 45/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 30 Mei 2018 — -. ROBERT HERLING vs -. Naema Tasey, dkk
94 — 107
  • pertimbanganhukumnya mendasarkan pada Hukum Waris Nasional adalah sudahtepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan, terutamakeadilan yang didambakan oleh Penggugat sekarang Terbandingyang juga mempunyai hak atas tanah obyek sengketa tetapidiabaikan oleh saudarasaudaranya, bahwa jika hak hukum dimaksuddihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1066 KUHPerdata, sudahjelas Penggugat wajib hukumnya menggugat Tergugat sekarangTerbanding maupun para ahli waris dari saudarasaudaranya;Bahwa oleh karena itu, terhadap pertimbangn
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 09-02-2015 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA JOMBANG Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.Jbg
Tanggal 29 Nopember 2016 — Para Penggugat Vs. Para Tergugat dan Para Turut Tergugat
118 — 32
  • pemeriksaan setempat menurut pasal 153 ( 1 ) HIR dan pasal211 Rv adalah bernilai sebagai keterangan yang jelas dan difinitife bagiHakim untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam memutusperkara.Hal. 40 dari 57 halaman put.no. 383/Pat.G/2015/ PA.JbgFakta dan keterangan tersebut diperoleh dari sidang pemeriksaanditempat yang karenanya dapat dinyatakan sebagai fakta yang ditemukan dalampersidangan dan setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan maka Hakimterikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-11-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1784 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA >< MAT SANI bin SAMIN dan AMINAH binti SAMIN, dk
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan adanya pertimbangn hukum Judex Facti tersebut,maka tidak ada alasan bagi pihak Para Penggugat untukmengklaim sebagai pemilik tanah dengan Peta Nomor 82 tersebut;9.
Pengadilan PN MUARA ENIM Perdata
Register : 03-12-2020 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mre
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 6
  • Lawang Kidul, namun pada saat mediasi tersebut tidakmencapai kesepakatan serta Tergugat mengakui bahwa objek sengketatersebut sebagai tanah warisan orangtuanya dan Tergugatlah yang melakukanHal 40 dari 46 Hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mrepengerukan tanah tersebut, dan setelah adanya pemasalahan terhadap tanahobjek sengketa tersebut Tergugat bukannya mengentikan dahulu kegiatannyamalahan Tergugat tetap melakukan aktifitasnya dengan terus melakukanpengerukan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangn
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 25-10-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 81/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
TEJA APRIAGA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
272 — 1061
  • Kep/04/III/2021 tentang Rapat Dewan Pertimbangn Karier kepolisianempat Lawang merekomendasikan untuk di PTDH (vide Bukti T11, T12 danT13);Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian resort empat lawang telahmenunjuk AKP. M. Yusup Lubis SH.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 21-04-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 40/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 18 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : MAHYUNADI Diwakili Oleh : ARIANTO, SH.MH
Terbanding/Penggugat : MARJAKI
Turut Terbanding/Tergugat : ALFIAN ASWAD
Turut Terbanding/Tergugat : HARJUNA ALI, SE
47 — 23
  • SULIANSYAH yangmenggantikan kedudukannya MASTUR DJALAL,SH sebagaiPengganti Antar Waktu) karena keberadaan Ketua DPRDKabupaten Kutai Timur dalam hal ini TERGUGAT.Ikeberadaannya ditempat dan tidak sedang berhalangan untukmelaksanakan tugas keluar kota sehingga Yudex Factiememaknai keputusan Collectice Collegial dalam perkara A Quodalam pertimbangan hokum adalah suatu KEPUTUSAN danTINDAKAN yang di LAKUKAN BERSAMA yang menimbulkankerugaian terhadap PENGGUGAT TERBANDING adalahSALAH dalam memberikan pertimbangn
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 01-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps
Tanggal 24 September 2019 — Pemohon:
K.H.Nur Hadi
Termohon:
1.HJ. Suryani
2.H. Mohamad Saifudin
3.I Gede Semester Winarno,SH.
92 — 60
  • untuk dicantumkan dalam amar penetapan ini, karenadengan telah di batalkannya Rapat Pembina, telah dibatalkannya Akta PernyataanKeputusan Rapat, dan telah disahkan dan berlaku kembali Akta Pendirian YayasanAl MaRuf Nomor 11 tanggal 20 Juni 2014. serta mengirimkan kepada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia untuk di catat dan didaftarkan maka Pemohon dapatmempergunakan Penetapan ini untuk mengajukan kepada Notaris tentangpermohonan ini maka petitum ini haruslah ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangn
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 19 Desember 2019 — HENNY DEETJE NANLOHY, S.E., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Desa Tawiri., Kecamatan Teluk Ambon., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: --------------------------------------- 1) HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H. ; ---------------------------------------------------- 2) SEMUEL RIRY, S.H., M.H. ; -------------------------------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung., Ganemo., RT.003., RW.02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK/LO-95/VIII/2019., Tanggal 5 Agustus 2019; ------------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ....................................................... PENGGUGAT; M E L A W A N WALIKOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun No.1., Kota Ambon., Provinsi Maluku., dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6704/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019, masing-masing atas nama: -------------------------------------------------------------------------------- 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; ----------------- 2. Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 4. Nama TATY H. RAHARENG, S.H.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 5. Nama M. IRWAN SYAH, S.H.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT ;
289 — 87
  • pikiran dan hati nuraini, hakberagama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagaipribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apapun; Bahwa penerbitan objek sengketa yang memberhentikan Penggugattidak dengan hormat nyatanyata sangat bertentangan dengan Pasal28 ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen kedua tersebut telahmengatur tentang hakhak warga Negara Republik Indonesia karenadalam pertimbangn
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-05-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 205/PID.SUS/2013/PN.SLMN
Tanggal 24 September 2013 — Pidana; MIMIN ZAKIYAH Alias MIMIN.
56 — 10
  • ;w Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn tersebut di atas , maka MajelisHakim berkesimpulan unsur ke3 telah terpenuhi ;Tentang Unsur ke 4., Percobaan atau permufakatan jahat untukmelakukan tindakpidanaNarkotika danPrekursor Narkotika, akan dipertimbangkan sebagai berikut :wenn nen nnn nana = Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan yang diperolehpersesuaian dari keterangan saksisaksi , keterangan terdakwa dan alat bukti lain diperolehfaktafakta pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa benar
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-12-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 590/Pid.Sus/2013/PN.SLMN
Tanggal 8 April 2014 — Pidana: SUHBAHRI als AGUNG ARIYANTO Bin SAMURI
34 — 3
  • Menimbang, bahwa barang tersebut diatas disita dari terdakwa SUBARI AlsAGUNG FERIYANTO Bin SAMURI = dan setelah dilakukan pemeriksaan secaraLaboratoris kriminalistik disimpulkan : Nomor BB2468/2013/NNF dan BB2469/2013/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINAterdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undangundang RI No.35Tahun 2013 tentang Narkotika;w Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn tersebut di atas , maka MajelisHakim berkesimpulan unsur ke2
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 23-04-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 35/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 29 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : SELAMET RAHARJO Diwakili Oleh : HARIS MUNANDAR SH
Pembanding/Tergugat II : BASUKI Diwakili Oleh : HARIS MUNANDAR SH
Terbanding/Penggugat : SARUTOMO
55 — 32
  • olehTerbanding sendiri setalah dilakukan pengukuran secaraberulang kali, bahkan setelah dilakukan pengukuran objek tanahtersebut ternyata tidak bersesuaian dengan apa yang tercantumdidalam Posita maupun petitum Terbanding Semula Penggugatsendiri bahkan setelah dilakukan Pengukuran objek tanahtersebut tanah yang didalilkan sesuai dengan batasbatas yangdklaim oleh Terbanding ternyata tidak bersesuian dengan faktafakta yang terungkap di persidangan, untuk itu sangat jelasmajelis hakim keliru dalam memberikan Pertimbangn