Ditemukan 1753 data
1.CORNELIA
2.PT. JAYA PAPERINA PERSADA,
3.PT. MAHKOTA MITRA JEMBRANA ABADI, yang dalam hal ini diwakili oleh CORNELIA
Tergugat:
1.PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
2.SHAUN CHANDRA
3.BPN Jembrana
122 — 89
Eksepsi Persona Standi Non Judicio yaitu Gugatan Para PelawanTidak diajukan oleh orang yang berhakMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas maka MajelisHakim berpendapat jika dilihat dari praktik peradilan di Indonesia dengan tolakukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor :3909 K / Pdt.G / 1994 yang pada pokoknya adalah hak dari Penggugat untukmenentukan siapa Siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalamperkara dan sesuai dengan teori hukum acara perdata
65 — 13
Perbuatan Anak Riski Wanda Sahputra Bin Dika sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoUndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.SUBSIDIAIR :Bahwa anak Riski Wanda Sahputra Bin Dika yang masih berumur 17(tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan (Ssesuai dengan kartu keluarga No.1271031610140023 yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKANDAN CATATAN SIPIL An
158 — 38
Soetardjo Suryoguritno setelahmeminta ijin kepada Para Penggugat /Para Pembanding untukmelakukan konversi atas tanah tersebut berasal semula kutipan dariRegister Peringatan Tanah Hak Milik Pemerintah Repubik IndonesiaDaerah Karesidenan Surakarta Lingkungan Kadaster Surakarta Hak442 angka 442 menjadi SHM Nomor: 1203 / Bareng dengan luas+ 400 m2 menjadi atas nama H.Soetardjo Suryoguritno , terletakdi Kelurahan Bareng , Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten4 Bahwa dari surat permintaan pemblokiran yang
IWAN PALES
Tergugat:
PT. Pratama Abadi Industri JX
143 — 554
Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja karena melakukan kesalahanberat sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 158 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dijudicial review olehMahkamah Konstitusi Repubik Indonesia melalui putusan No. : 012/PUU1/2003,ii.
SENTOSO HERMAWAN
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
2.DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
75 — 40
penilaian sebagaimana djelaskan dalamketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Perpres No.71 Tahun 2012 ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak termohon telah menunjukJasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan sebagai Penilai Ganti Kerugianpada kegiatan pelaksanaan tanah jalan tol Cibitung Cilincing, sebagaimanadalam bukti surat Termohon yang bertanda bukti T.111 ;Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nilai ganti kerugianadalah didasarkan pada Undangundang Nomor 2 Tahun 2012, PeraturanPresiden Repubik
21 — 7
dan Tergugat adalah merupakan akta otentik dengan nilaikekuatan pembuktian sempurna mengikat dan menentukan (volledig enbindende bewijskracht), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, makaberdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang DikenakanBea Materai juncto Surat Mahkamah Agung Repubik
33 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siti Sholichatun, dan Achmad Rogib dan SitiSholichatun tidak pernah melakukan transaksi jualbeli sebagaimana AktaJual Beli Nomor 142/Kbm/XII/1926 tanggal 19 Desember 1991;Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 858K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang berbunyi: .....Pembeli seharusnyamempunyai prasangka mengenai siapakah pemilik sebenarnya barang yangdibelinya, patut untuk menyelidikinya terlebih dahulu jika tidak tampakadanya usaha tersebut, maka si Pembeli dianggap tidak beriktikad
119 — 34
Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 TentangPengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, Pasal 8 ayat (1) yangberbunyi: Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saatPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.4.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentangPemungutan Bea Keluar, pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: BeaKeluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabeanekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.4.3.
61 — 2
PETROKIMIA KAYAKUterdap Herbisida BASMILANG 480 SL yang diduga Palsu, ROUNDUP480 SL yang diduga palsu dan GRAMAXONE 276 SL yang diduga palsutersebut adalah TIDAK SESUAI DENGAN LABEL YANG TERTULISPADA KEMASAN DAN KADAR BAHAN AKTIF PRUDUK BASMALANG480 SL (PALSU), PRUDUK GRAMOXONE 276 SL (PALSU) DANPRODUK ROUNDUP 486 SL (PALSU) TIDAK SESUAI DENGANPERETURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NO. 39/PERMENTAN/SR.330/7/2015.24Bahwa peraturan yang mengatur tentang peredaran pestisida danherbisida di wilayah Repubik
Terbanding/Tergugat : PT. BARINTO EKATAMA
54 — 30
Bharinto Ekatama (Tergugat) secara hukum barumempunyai hak untuk melakukan kegiatan atau aktifitas pertambanganbatubara disekitar tanah sengketa yang terletak di daerah Tenaiq dalam wilayahkampung Besig, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkanizinizin yang sah yang diterbitkan oleh Pemerintah Repubik Indonesia yangkemudian dapat dijelaskan/diuraikan sebagai berikut:Work Agremeent For Coal Mining Enterprises Between The Government OfRepublic Indonesia And PT.
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1177 K/Pdt/2015Mahkamah Agung Repubik Indonesia dalam putusannya Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan Karena dalam suratgugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batasbatas tanah sengketa,gugatan tidak dapat diterima, sehingga gugatan seperti ini patutdinyatakan kabur, oleh hukum patut dan berdasar gugatan Penggugatuntuk ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa gugatan Penggugat kabur karena error in objecto (salah objek)sebab tanah yang didalilkan Penggugat
24 — 11
mulai jenjang struktural tertinggi sampai jenjang struktural tingkatterendah, dan menyebut Siapa yang bertanggung Jawab terhadapLembaga Negara tersebut, bukan hanya menggugat Badan PertanahanNasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai Badanlembaga struktur Negara, seharusnya digugat Subyek yang bertanggungjawab pada, Lembaga Negara tersebut, mengingat Tergugat VI bukanlahLembaga yang berdiri sendiri dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Repubik
107 — 28
Unsur Setiap Penyalah GunaMenimbang, bahwa pengertian penyalah guna menurut ketentuanPasal 1 angka 15 UndangUndang Repubik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak ataumelawan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna dalam unsur inimenunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajibanyang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yangdilakukannya, dimana kata setiap tidak dapat dipisahkan dari kata
84 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Eksepsi; Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 32/PDT/2017/PT PBRtanggal 15 Mei 2017/PT PB bertentangan dengan Keputusan MahkamahAgung Repubik Indonesia Nomor 3275 K/Pdt/1995 tanggal 25 SeptemberHalaman 28 dari 34 hal. Put.
BENU EL AMRUSYIA, SH
Terdakwa:
ARWINSYAH als ANDI
50 — 24
Penyidik Badan Narkotika Nasional Repubik Indonesia sejaktanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Agung RepublikIndonesia sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20September 2018;3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJakarta Timur sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal20 Oktober2018;4.
44 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangkemudian diambil alin oleh Judex Facti dengan nyatanyatamengesampingkan memori banding PEMOHON KASASI maupun kontramemori banding penasihat hukum PEMOHON KASASI dengan alasan tidakmemuat halhal baru termasuk telah mempelajari dengan seksama berkasperkara berikut suratsurat yang berhubungan dengan perkara sebagaipenerapan hukum yang salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimanamestinya sehingga putusannya menjadi keliru dan sesat, dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa ketentuan Undang Undang Repubik
43 — 24
maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umummelakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dan diancam dalam DakwaanTunggal yaitu : melanggar pasal 198 Undang Undang Republik IndonesiaNomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanDakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 198 Undang Undang Repubik
110 — 23
Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, Pasal 8 ayat(1) yang berbunyi: Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saatPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean,4.2.
23 — 5
LAB : 898/NNF/2017 tanggal 01Januari 2017, menerangkan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisikristal berwarna putih dengan berat berat brutto 9,28 (sembilan koma dua puluhdelapan) gram dan berat brutto 2,34 (dua koma tiga puluh empat) benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan ( satu) NomorUrut 61 Lampiran Undang Undang Repubik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa unsur Memiliki
109 — 45
penilaian sebagaimana djelaskan dalamketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Perpres No.71 Tahun 2012 ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak termohon telah menunjukJasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan sebagai Penilai Ganti Kerugianpada kegiatan pelaksanaan tanah jalan tol Cibitung Cilincing, sebagaimanadalam bukti surat Termohon yang bertanda bukti T.111 ;Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nilai ganti kerugianadalah didasarkan pada Undangundang Nomor 2 Tahun 2012, PeraturanPresiden Repubik