Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 12-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA GORONTALO Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Gtlo
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 77
  • bukti surat tertulis yang ditandai P4 adalah surat bertulisan bahasaarab (lihat bukti fotocopy pada bukti PII halaman 7) yang hal ini Penggugatyakini adalah sama dengan surat aslinya yang dimiliki para Penggugat dan kinidiajukan sebagai bukti PIV dalam gugatan ini untuk menunjukan bahwa paraTergugat hendak menggunakan Penetapan Ahli waris dimaksud (bukti PII) untukkepentingan yang sama dengan warisan Penggugat sehingga hal ini perlu dicegahdengan pengajuan gugatan ini, Supaya tidak terjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — 1. Alfon Wijaratno, DKK VS KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULAR (KISEL)
88 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun para Penggugat lalaimencantumkan hal tersebut pada posita gugatan;Bahwa permohonannya para Penggugat telah tumpang tindin dalammenyusun petitum gugatan angka 2 dan 3, sebagai berikut :a. Dalam petitum angka 2 para Penggugat memohon agar status hubungankerja antara para Penggugat menjadi karyawan tetap;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 24-12-2013 — Upload : 02-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — PT. SURYA EKA LESTARI, DKK VS PT SURYA PRIMA ABADI, DKK
179 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembangmengabulkan diktum perkara keberatan yang diajukan oleh ParaTermohon Kasasi , Il, Ill dan IV terhadap Para Pemohon Kasasi , Ildan Ill maka hal ini telah menimbulkan ketidak pastian hukum yangmembingungkan karena tumpang tindin dan saling bertentangandengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 03/PDT.G/KPPU/2011/PN.BTA tertanggal 01 April 2011 yang saat ini dalam proseskasasi dihadapan Mahkamah Agung RI;KeberatanKeberatan Pemohon Kasasi
Pengadilan PA PURBALINGGA Perdata Agama
Register : 28-04-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 0718/Pdt.G/2020/PA.Pbg
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
304 — 84
  • Bahwa dengan demikian atas 2 (dua) proses perkara yangsama di peradilan yang berbeda menyebabkan ketidakpastian hukumbagi Tergugat , hal mana dapat terjadi tumpang tindin putusan yangtidak sejalan satu dan lainnya dikarenakan berbeda lingkunganperadilan tersebut, sehingga atas ketidakpastian hukum tersebut sudahselayaknya gugatan aquo harus DITOLAKDALAM PROVISI20.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 13-09-2017 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr
Tanggal 19 Februari 2018 — Penggugat:
Syamsul Gading
Tergugat:
1.PT.TITIAN KALTIM
2.PT.PERTAMINA PERSERO DEPOT SAMARINDA
87 — 22
  • Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, karenakabur dan tidak jelas (obscuur libel), dimana dalil gugatan Penggugattidak sistemmatis, tumpang tindin sehingga menimbulkanketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda;Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 61/Padt.SusPHI/2017/PN SmrBahwa antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugattidak jelas, tidak sinkron dan tidak sistemmatis serta tidak mempunyaihubungan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 7/PIDSUS-TPK/2021/PT PLK
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : HAMID Alias HAMID Bin TAS AN
113 — 57
  • dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharui dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP; Bahwa pada pertimbangan putusan di halaman 86 disebutkan ... bahwa dari datadi dalam tabel yang diperkuat olen keterangan saksisaksi tersebut dapatdiketahui bahwa bentukbentuk perbuatan memperkaya diri, baik yang dilakukanoleh Terdakwa maupun pelaku lain, tumpang tindin
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 47/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
Hidayat
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
PT. BOLA DUNIA MANDIRI
399 — 906
  • Bahwa pernyataan tumpang tindih tersebut didasarkan atas adanyaSurat Direktur PT.INCO nomor: 366/Dirjen Minerba2012/NK/AKNPerkara 47/G/2019/PTUNkKdi Halaman 39 dari 107 HalamanTanggal 20 Maret 2012, Perihal tumpang tindin Pertambangandiwilayah Kontrak Karya PT.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-07-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 75/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 4 September 2018 — Pembanding/Tergugat II : CHRISTIAN SOETIO
Terbanding/Penggugat : SUDARMAN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq CAMAT BALIKPAPAN UTARA
Terbanding/Turut Tergugat II : ALUS
Terbanding/Turut Tergugat III : MISRAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KAMALUDDIN
Terbanding/Turut Tergugat V : SAINAH
Terbanding/Turut Tergugat VI : SUKRAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : JULIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat VIII : JULKIFLI
Terbanding/Turut Tergugat IX : AGUS SALIM
Terbanding/Turut Tergugat X : DJUHANI
Turut Terbanding/Tergugat I : LA BOLOSI
50 — 31
  • Sedangkan IMTNadalah produk Peraturan Daerah Kota Balikpapan yang digunakan untukmemudahkan administrasi dan registrasi tentang tanah dan bertujuan untukmenghindari adanya tumpang tindin kepengurusan tanah di KantorPertanahan.Bahwa Judex Factie pada tingkat Pengadilan Negeri juga telah salahmemberikan pernyataan bahwa IMTN adalah bukti kepemilikan tanah.Bahwa sebagaimana dengan segel, IMTN adalah sebuah IZIN untukHalaman 51 dari 60 putusan Nomor 75/PDT/2018/PT SMR11.12.menguasai tanah yang dikuasai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-07-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 87/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
PT Mekar Harapan Jaya
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
ANNISA NUR ROHMA
325 — 191
  • dibeli oleh Penggugat pada Tahun 2012, berdasarkanRisalah Lelang No. 383/2012 Tanggal 31 Juli 2012.Bahwa dengan demikian, maka kepentingan Penggugat dirugikan, karena di atastanah HGB No. 233/Telajung milik Penggugat yang telah terbit lebin dahulu, olehTergugat telah diterbitkan Obyek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 5586/Telajung tanggal 13 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1866/Telajung/2018 tanggal 18Januari 2019, seluas 2.862 M* terakhir atas nama Annisa Nur Rohma yangmengakibatkan tumpang tindin
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 04-02-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 06/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 18 Juni 2014 — PT. CILEDUG LESTARI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG DAN 1. PUJI RAHAYU 2. SRIATI ARIBIN 3. H. KARNADI, S.E. 4. H. E. ZULKARNAEN THAHIR, S.E 5. AGUS SETIAWAN
81 — 36
  • KOMPETENSI OBSOLUT :Bahwa berdasarkan dalildalil jawaban para Tergugat Il Intervensi angka Il(Gugatan Penggugat atas Objek Sengketa ERROR IN OBJEKTA), makagugatan Penggugat sangatlah premature karena sesungguhnya yang harusHalaman 35 dari 120 halaman Putusan Nomor : 06/G/2014/PTUNSRGdibuktikan terlebin dahulu adalah apakah kepemilikan para Tergugat IlIntervensi atas Objek Sengketa adalah overlap/tumpang tindin dan ataumenjadi bagian dari SHGB Nomor : 817/Sudimara Selatan haruslah melaluipembuktian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-02-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2442 K/PID.SUS/2012
Tanggal 14 Februari 2013 — Drs. TOGAR SITOMPUL, M.M.
58 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melawan hukum formil menghendakiperaturan perundangundangan yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi harusdibuktikan secara transparan dan secara langsung terlebih dahulu dibuktikanperbuatan pemohon kasasi apakah benar menyebabkan kerugian Negara.Sebab definisi secara yuridis mengenai pengertian keuangan Negara hinggasampai saat ini belum diatur secara definitif akibatnya tidak ada sinkronisasiperaturan perundangundangan yang membuat definisi kerugian Negara danpengertian keuangan Negara pun masih tumpang tindin
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 13-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 482/PDT/2018/PT SBY
Tanggal 25 September 2018 — Pembanding/Tergugat : H. Ir. HASANUDIN
Terbanding/Penggugat : Ny. ANITA
Terbanding/Turut Tergugat I : PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : MARTIN TANNY
35 — 22
  • mengadili perkara No. 94/Pdt.G/2013/PN.Kpj, makademi hukum Pengadilan Negeri Kepanjen harus terlebin dahulumemeriksa dan mengadili tersebut;Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara a quo masihtergantung (aanhanging geding) karena sama dengan perkara sebelumnyanyang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Kepanjen No.94/Pdt.G/2013/PN.Kpj, maka demi kepastian hukum tentang siapa yangpaling berhak atas objek sengketa dan guna menghindari timbulnya putusanyang saling bertentangan atau tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — PAIDI SARAGIH, DKK VS MENTERI KEHUTANAN RI;
110 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ha;Berdasarkan Surat Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 (vide buktiT10), Menteri Dalam Negeri memerintahkan Para Gubernur KepalaDaerah Tingkat untuk menginstruksikan kepada Para Camat/KepalaKecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalambentuk apapun juga, karena dalam pelaksanaan banyak dijumpai izinmembuka tanah tersebut tumpang tindin dengan kawasan hutan;Dengan demikian, semua bentuk surat keterangan tanah yang berasaldari izin pembukaan tanah (SKT, SKRT, SKGR, SKPT, atau yangHalaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — LYDIA SIAHAAN, Bsc VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT., II. ABDUL HAMAM;
51 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halil, dkk dan Ralph Pandelaki (BuktiP.28).Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi lanjutan (eksekusi kedua) atasPutusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor : 69/PDT/1992/PT.NTB tanggal18 April 1992 (Bukti P.11) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April2001 sesuai Bukti P.27 dan Bukti P.28 di atas ternyata telah terjadikekeliruan atau terjadi tumpang tindin batasbatas tanah sengketa,dimana sesuai Sket/(Gambar Tanah Eksekusi yang terdapat padaHalaman 31 dari 52 halaman.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 49/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
HJ. MURNI DJAFAR,S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
H. MUHAMMAD ZIKIR
160 — 86
  • Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1) s/d ayat (5),Pasal 19 ayat (1) dan (5) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahnomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 4 dan 5 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun1999 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Lokasipada tanggal 26 September 2018, dimana pada saat Pemeriksaan Lokasitersebut ditemukan Fakta bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidakterdapat tumpang tindin
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-08-2018 — Putus : 02-11-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 372/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 2 Nopember 2018 — Pembanding/Tergugat I : MULJONO MARTOATMODJO Diwakili Oleh : MULJONO MARTOATMODJO
Terbanding/Penggugat : HJ. MULYANTI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA CIPEUCANG KECAMATAN CILEUNGSI KAB BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat II : DEDEN ARFIANTO
Turut Terbanding/Tergugat IX : MARTA bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat VII : MARSAH bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat V : MARSIH binti OCA
Turut Terbanding/Tergugat III : ETY SOFIWATY
Turut Terbanding/Tergugat X : JAYADI KUSUMA bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : UDIN bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat VI : TARMIN bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat IV : NIYAH binti KANIRIN
49 — 12
  • Quod non yang dipermasalahkanterjadinya overlap/tumpang tindin Sertipikat obyek sengketamerupakan dampak kelalaian dari Penggugat dalam menguasai fhisikbidang tanahnya;Sedangkan Turut Tergugat Il dalam menerbitkan dan mencatatperalihan hak Sertipikatsertipikat inlitis telah sesuai dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 Jis. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. PeraturanMenteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 Jo.
Pengadilan PN PELAIHARI
Putus : 18-08-2014 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN PELAIHARI Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Plh
Tanggal 18 Agustus 2014 —
34 — 7
  • Penggugat, maka jelas, Gugatan Penggugattersebut mengandung cacat plurium litis consortium, hal tersebutdikarenakan Penggugat tidak menarik pihak lain atau orang lain yangmemiliki alas hak diatas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa.Penarikan pihak atau orang lain tersebut sebagai pihak dalam perkara a quomenjadi penting untuk membuktikan kebenaran proses ganti rugisebagaiman dalil Penggugat Pada Posita Gugatan Penggugat Sertifikat HakMilik (SHM) dan Sporadik alas hak para Tergugat tumpang tindin
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus
Register : 18-11-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI
Tanggal 6 Desember 2021 — Pembanding/Terdakwa : IWAN BIN BIO Diwakili Oleh : Muhammad Saleh, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum : RAMADAN, SH
190 — 347
  • Dalam suatu korporasipastinya memiliki struktur organisasi yang sudah disepakati, Strukturorganisasi merupakan sebuah garis hirarki atau bertingkat yangmendeskripsikan komponen yang menyusun sebuah perusahaanterkait pembagian tugas dan tanggung jawab agar tidak terjadinyatumpang tindin dalam suatu. wewenang dan tanggung jawabperorangan.Berkaitan dengan subyek hukum orang perseorangan yangterorganisasi, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RIyang tercermin dalam Putusan Pengadilan, yaitu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Tn. Kusno M./ Ki (Kang) Tjen Jen
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirJen Pajak cq. Kanwil DJP Jakarta Pusat
222 — 223
  • nomorSengketa Pajak : 005155.99/2019/PP, tanggal 27 Mei 2019 dan atasperkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak,Majelis Hakim menilai bahwa penyelesaian sepenuhnya sengketa terkaitSurat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET16/PP/WPJ.06/2016,tanggal 1 Agustus 2016 yang diterbitkan atas nama Kusno M (IncassuPenggugat) dinyatakan Batal Demi Hukum merupakan sengketa pajaksehingga masuk lingkup Pengadilan Pajak yang bertujuan pula untukmenghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 15-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 PK/TUN/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — PT BAHAGIA AUDIO VIDEO VS HENDRAWAN SUBIANA, DK
94 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I/Pembanding I/Tergugat, sesuai denganketentuan Pasal 55 UndangUndang Pengadilan Tata Usaha Negara,dengan pembuktian sebagai berikut : Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor65/G/2014/PTUNBDG, halaman 6, alinea 3 pada angka Romawi IV.Kepentingan Penggugat, Termohon Peninjauan Kembali/PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat menyatakan :Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka Penggugatdirugikan karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat secarafaktual di lapangan, tumpang tindin