Dalam hal ini para = pihak dalam perkara yangsedang berjalan (Nomor251/Pdt.G/2012/PN.Mks) adalah Para Penggugat yang merupakanpihak debitur/suami atau istri debitur/tereksekusi, sebagaimana yangdimaksud ketentuan Pasal 27 huruf c dimaksud.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka tindakan Tergugatll melaksanakan lelang yang dimintakan kepadanya, telah dilakukansesual peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanyalelang tersebut sah dan Risalah Lelang yang dikeluarkan sah danmempunyai

., Penasihat Hukum, berkantor diPosbakum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Penetapanpenunjukan penasihat hukum tanggal 2020 Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prop ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor251/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan MajelisHakim;Halaman 1 dari 65 Halaman, Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Prp Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 7 Agustus 2020tentang

Barang bukti sebagaimanatersebut di atas berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor251/10083.00/2018, tertanggal 28 Desember 2018 setelah dilakukanpenimbangan diperoleh berat bersih keseluruhan 1.245,77 (seribu dua ratusempat puluh lima koma tujuh puluh tujuh) gram.

Bahwa terdapat surat Kepala Badan Promosi dan PerizinanPenanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor251/BP3MD.IV/IIV2016 tanggal 21 Maret 2016 yang ditujukan padaDirektur Wilayah BKPMRI yang menyampaikan hasil kunjungan timke lokasi pada tanggal 14 Maret 2016 yang isinya menyatakan tidakada kegiatan penambangan di lokasi dan perusahaan belummembangun infrastruktur seperti jalan ke lokasi tambang, basecamp,kantor, sarana listrik dan air di lokasi tambang (vide bukti T9);6.

Penanaman Modal Atas Nama PTBrayan Bintang Tiga Energi;Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas yangdikaitkan dengan prosedur pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modalsebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), (8) huruf b, (5), (7), (10), (11)Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 (vide bukti P39=T5), maka MajelisHakim berpendapat Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telahmempertimbangkan adanya surat dari Kepala Badan Promosi danPerizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor251

Musi Rawas dengan dengan hasil BAPmenyimpulkan bahwa tidak ada lagi kegiatan di lokasi tambangdan di lokasi tidak ada sarana dan prasarana serta infrastruktur.Halaman 92 dari 272 halaman Putusan No. 162/G/2016/PTUNJKT4) Bahwa surat Kepala Badan Promosi dan Perizinan PenanamanModal daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor251/BP3MD/II/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal LaporanKegiatan Penanaman Modal.

AtasNamaPT Sriwijaya Bintang Tiga Energi (vide bukti P1=T16);Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas yangdikaitkan dengan prosedur pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modalsebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), (8) huruf b, (5), (7), (10), (11)Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 (vide bukti P37=T5), maka MajelisHakim berpendapat Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telahmempertimbangkan adanya surat dari Kepala Badan Promosi danPerizinan Penanaman Modal daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor251

TebingTinggi berdasarkan kontrak Nomor640/803/PPK/KONT/KA/AB/MY/XII/2009 tanggal O04 Desember2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum DaerahJeter Simamora, S.IP.2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor251/SPM/LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 yangditandatangani oleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala Halaman 39 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUSTPK/2019/PT.

No. 36 PK/PID.SUS/2014 Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Klas A Bandung Nomor251/Pid.B/2012/PN.Bdg, dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor292/Pid.Sus/2012/PT.Bdg, telah melakukan kekeliruan yang serius dansangat berpengaruh pada apa yang menjadi dasar putusannya, di manaPengadilan Negeri Klas A Bandung merinci kerugian yang diderita olehpihak korban, yakni pihak Hotel Puteri Gunung dari tahun 2004 hinggatahun 2007, sementara nilai kerugian yang dituduhkan Penuntut Umumterjadi dari tahun

Tebing Tinggiberdasarkan kontrak Nomor640/803/PPK/KONT/KA/AB/MY/XII/2009 tanggal O04 Desember2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum DaerahJeter Simamora, S.IP.2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor251/SPM/LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 yangditandatangani oleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala DinaPekerjaan Umum Tanjung Jabung Barat selaku PenggunaAnggaran.3. 1 (Satu) lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPtanggal 28 Desemebr 2009 Oleh Ir.

Tebing Tinggi berdasarkankontrak Nomor 640/803/PPK/KONT/KA/AB/MY/XII/2009 tanggal 04Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara UmumDaerah Jeter Simamora, S.IP.2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor251/SPM/LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatanganioleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala Dina Pekerjaan UmumTanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.3. 1 (satu) lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal28 Desemebr 2009 Oleh Ir.

Inge Darmawan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor251/1973 tanggal 1101973;Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Parung tanggal 2451974 GambarSituasi Nomor 102/1972 seb.luas 1.000 m? atas nama Soleh Husinterletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.

Pengadilan Tinggi Bandung NomorW11.U/4401/PS.02/IX/2020 tanggal 16 September 2020perihal Permohonan Petunjuk, (foto kopi Ssesuai denganaslinya);Surat tanda terima kepada Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 14 September 2020 perihalPermohonan Petunjuk, (foto kopi Sesuai dengan aslinya);Surat Panitera Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 1879/PAN/Hk.01/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020,Perihal Permohonan Petunjuk Hukum (foto kopi sesualdengan aslinya);Surat Tanda Terima Memori Kasasi Perkara Nomor251

269.Menimbang, bahwa hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI diTangerang tangal 14 sampai dengan 16 Maret 2011 menegaskan bahwa:perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipundiketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak atas obyek jual bellitanah;Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan dengan ganti rugi kepada penjualyang tidak berhak yang mana hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RItersebut diatas sejalan dan sejiwa dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor251

Tebing Tinggiberdasarkan kontrak Nomor640/803/PPK/KONT/KA/AB/MY/XII/2009 tanggal O04 Desember2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum DaerahJeter Simamora, S.IP.2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor251/SPM/LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 yangditandatangani oleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala DinaPekerjaan Umum Tanjung Jabung Barat selaku PenggunaAnggaran.3. 1 (Satu) lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPtanggal 28 Desemebr 2009 Oleh Ir.

Tebing Tinggi berdasarkankontrak Nomor 640/803/PPK/KONT/KA/AB/MY/XII/2009 tanggal 04Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara UmumDaerah Jeter Simamora, S.IP.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor251/SPM/LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatanganioleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala Dina Pekerjaan UmumTanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.1 (satu) lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal28 Desemebr 2009 Oleh Ir.

Tebing Tinggiberdasarkan kontrak Nomor 640/803/PPK/KONT/KA/AB/MY/XII/2009tanggal 04 Desember 2009 yang ditandatangani oleh KuasaBendahara Umum Daerah Jeter Simamora, S.IP.Halaman 8 dari 180 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.2.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor251/SPM/LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 yangditandatangani oleh Ir.

Tebing Tinggi berdasarkankontrak Nomor 640/803/PPK/KONT/KA/AB/MY/XII/2009 tanggal 04Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara UmumDaerah Jeter Simamora, S.IP.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor251/SPM/LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatanganioleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala Dina Pekerjaan UmumTanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.1 (satu) lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal28 Desemebr 2009 Oleh Ir.

Tata Multi Cipta kepada Pengguna AnggaranDisperindagkopUMKM Kabupaten Murung Raya Nomor251/TCM/CV.PLK/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 Perihal MohonPemeriksaan Berkas Untuk Serah Terima Pekerjaan (1 lembar);e. Asli Bukti Terima Berkas Nomor 12/027/PPKUMKM/2010tanggal 31 Mei 2011 (1 lembar);Dokumen Pembayaran Termyn 35%:a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 35% Nomor 16/027/PPKUMKM/2010 tanggal 8 Juni 2011 (1 lembar);b. Asli Surat Konsultan Supervisi CV.

Bahwa proses pencairan dana kegiatan MUI tahap IIberdasarkan surat dari MUI Sumbar nomor251/U/MUI SB/XI/2004 tanggal 8 Nofember 2004 yangdialamatkan kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala BiroSospora yang isinya mohon pencairan bantuan untukkegiatan MUI Sumbar pada BOP tahun 2004 tahap ke IIsebesar Rp.81.410.000, dana yang sudah diterimapada tahap sebesar Rp.168.590.000, dari totaldana Rp.250.000.000, .

tanah untuk diserahkan kepada saksi DjajilanAtilida dan pada tanggal 21 Januari 2013 terbitlan Surat Keterangan KepemilikanTanah seluas 80 (delapan puluh) Ha di Desa Tontalete Kecamatan Kauditan atasnama saksi Elsje Maria Pantouw yang ditanda tangani oleh Saksi a de chargeFreddy Watuna, saksi Djajilan Atilida dan ditandatangani juga oleh Terdakwa dansurat keterangan kepemilikan tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha atas nama saksisaksi Elsje Maria Pantouw terdaftar dalam register tanah desa Tontalete nomor251

Atas pengembalian gedung Cawang Kencana,Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial telah menerbitkan Surat Nomor251/SJPH/3/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Pemberitahuan StatusPenggunaan Ruangan Gedung Cawang Kencana kepada pihakpengelola gedung Cawang Kencana. Dengan demikian, hak pengelolaandan pemanfaatan gedung Cawang Kencana berada di pihak KementerianSosial.Selanjutnya Kementerian Sosial bersama dengan KementerianKeuangan dhi.

Nafaza Insan Creas kepada PT.Infomedia Nusantara; Bahwa kemudian untuk memenuhi dokumen Berita Acara Uji Terima(BAUT) dan Berita Acara Serah Terima (BAST), Terdakwa Yusuf Komaraatas permintaan Gunawan Wibisana membuat Surat Jalan yaitu SJ Nomor251/SJ/ACE/X1/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 berdasarkan PO Nomor415/PO/NIC/X/2017 yang ditandatangani oleh Yanto Chang selaku staf PTAneka Cipta Enginering untuk PT.

Putusan Nomor 312 K/TUN/20174) Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dariKuasa Hukum Pembanding/Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor251/PDT.G/2004/PN.JKT.BAR tanggal 5 April 2005 yangdimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut,dengan perbaikan yang amar selengkapnya sebagai berikut;c.

yang menjadi objek sengketa tersebut namun pada tahun1997 Penggugat kembali pindah ketempat kediamaan asalnya yang berada diJalan Pra Kesumayudha, Rukun Tetangga 019, Kelurahan Mendawai,Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi KalimantanTengah tetapi tidak jarang Penggugat datang untuk mengecek dan mengawasitanah dan bangunan rumahnya milikinya tersebut.Hal ini bersesuaian puladengan beberapa Kaedah Hukum antara lain:e Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor251