kepada pemohon agarmelaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan pemohon dengan termohon, dimana secara substansialperkawinan pemohon tersebut dilaksanakan sebelum administrasi pencatatanperkawinan berlaku dengan baik dan teratur, yang selanjutnya putusanpengadilan a quo atas perkawinan pemohon dengan termohon tersebut berlakusurut atas surutnya

Apalagi, jika dalam rentang waktudiberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikanamanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, makatindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapan yang telah dibuat dan/atauHalaman 37 dari 41 HalamanPutusan Perkara Nomor:26/G/2018/PTUN.JBI.dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum, khsusunya dibidang administrasi pemerintahan;Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P1= bukti T8 = buktiT9, maka diperoleh

UndangUndang Nomor 5 tahun 1986diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986.Hal ini berarti Keputusan Administrasi Negara yang dapat menjadi obyeksengketa dan dapat diperiksa dan di adili pada Pengadilan Tata UsahaNegara adalah Keputusan Administrasi Negara yang dibuat danditerbitkan oleh Administrasi Negara mulai dari dan sesudah tanggal 29Desember 1986.Dalam ketentuan peralihan sama sekali tidak ada ketentuan yangmenyatakan berlaku surutnya Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 itu.In casu, Keputusan Tata

dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkanketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah didasarkan bahwasaksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal danmengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara sertapasang surutnya

dan atau orangorang yang dekat dengan Pemohon danTermohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yangmendengarkan keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan19atau orangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebutadalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yangdianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian keduabelah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

yangdisangkal oleh Tergugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalahbukti keterangan sepihak yang semestinya masih diperlukan lagi bukti pendukung lainnyauntuk menguatkan dalil gugatan Penggugat ;Menimbang bahwa sementara itu. pihak Tergugat dalam membuktikanpenyangkalan tersebut diatas telah mengajukan bukti bertanda T.3 berupa fotofoto yangmenunjukkan kedekatan hubungan batin antara Tergugat dengan William JonathanWarianto, bukti bertanda T.4 berupa Kajian tentang tidak berlaku surutnya

Apalagi, jika dalam rentang waktudiberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikanamanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, makaHalaman 38 dari 42 HalamanPutusan Perkara Nomor: 23/G/2018/PTUN.

Nomor 186 PK/Pdt/2014Peraturan Daerah TKI, Provinsi Sumatra Utara, Nomor 01 Tahun 1990,dan yang dipertegas oleh Surat Pemerintah Daerah TKIl, KabupatenToba Samosir/Bupati Tosamosir Dalam suratnya Nomor 508/pem/2003petikan kalimatnya berbunyi: Peraturan Daerah Provinsi Sumatra UtaraNomor 01 Tahun 1990, tentang Penataan Kawasan Strategi DanauToba sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 ayat 1; Yangmenyebutkan, bahwa tanah timbul yang terdapat di sepanjang pantaiDanau Toba sebagai akibat surutnya permukaan

Februari2017, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,namun buktibukti surat tersebut bukan merupakan bukti autentik ataupunakta di bawah tangan, dan hanya berisi data pemasukan saja, tidak ada datapengeluaran, sedangkan suatu usaha ada pasang surutnya sehinggadiragukan dan menjadi tidak jelas.

tetapi Huta Situngkirpunya Sijabat yang mana saksi mengetahui bahwa Amar JapatikSijabat memiliki tanah disitu karena saksi dulu memancing lewat darisitu;Bahwa saksi ada memiliki tanah di sekitar objek perkara;Bahwa saksi memperoleh tanah dari anak Amar Japatik Sijabat yaituUsman Sijabat;Bahwa sepengetahuan saksi Usman Sijabat saat itu tahu suratmenyurat;Bahwa luas tanah yang diberikan Usman Sijabat kepada saksi padasaat itu kirakira 40 M (empat puluh meter) namun sekarang sudahbertambah lebar karena surutnya

Hasiana Sijabat,Sudirman Manihuruk, Marga Simarmata dari Sihusapi dan Nai Rusli;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah terperkara pernahdipinjamkan kepada orang tua Senang Sijabat;Bahwa saksi pernah berjumpa dengan orang tua Senang Sijabat padasaat sedang berjualan, dan pernah juga bertemu dengan SenangSijabat dan Senang Sijabat itu adalah seumuran dengan saksi;Bahwa saksi tidak pernah ke objek perkara pada tahun 1976;Bahwa air Danau Toba bisa surut dan pada tahun 1993 atau 1994 airDanau Toba surutnya

Hubungannya dengan berlaku surutnya objek sengketa tersebut mengakibatkan penghasilan Penggugat selama 5(lima) tahun terhitung mulai tanggal 30 Juni 2014 sampai tanggal27 April 2019 yang jumlahnya lebih dari Rp. 300.000,000 (Tigaratus juta rupiah) menjadi tidak sah dan berpotensi jadi tuduhankorupsi.

, namun bukan usaha propertysebagaimana dimaksud oleh Penggugat Rekonpensi, usaha yang dijalani olehTergugat Rekonpensi senyatanya adalah sebagai jasa penghubung antara pihakpenjual dan pihak pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli tanah maupunrumah (atas jasa tersebut Tergugat Rekonpensi memperoleh komisi), selayaknyabidang usaha apapun tidak pernah bisa lepas dari keadaan pasang surut terhadapusahanya, demikian juga yang saat ini sedang dialami oleh Tergugat Rekonpensisedang mengalami surutnya

Bahwa pada mulanya pembayaran angsuran terhadap kredittersebut berjalan dengan baik dan lancar, dimana Penggugat setiapbulannya melakukan pembayaran terhadap Tergugat , akan tetapi olehkarena pasang surutnya kegiatan usaha dari Penggugat yang sudahhampir sekitar beberapa bulan lamanya usaha Penggugat menurun, makapembayaran terhadap Tergugat agak terhambat, namun demikianPenggugat masih beritikad baik untuk berusaha menyelesaikankewajibannya ;4.

Untuk menjawab soal ini, ada yangmengajarkan, bahwa berlaku surutnya pembatalan itu, suatu halHal. 67 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/201570.71.72.yang dapat dilepaskan oleh penggugat (pemilik barang yangdisewa). Juga diajarkan bahwa pemilik barang yang disewa itumenuntut pembatalan perjanjian untuk waktu yang akan datang,untuk hari depan dengan tidak menengok ke belakang. Menurutpendapat kami, ajaranajaran ini diperlukan dalam suatu alampikiran yang abstrakteoritis.

Berlaku surutnya pembatalan itu adalah suatu pedoman yangharus dilaksanakan, jika itu mungkin dilaksanakan;Dalam hal suatu perjanjian jual beli atau tukarmenukar, baranghak milik dapat dengan mudah dikembalikan kepada pemilik asli.Tetapi dalam hal sewamenyewa, bagaimanakah si penyewadapat mengembalikan kenikmatan yang sudah diperolehnya daribarang yang disewa itu. Dan karena kenikmatan itu tidakmungkin dikembalikan, tentunya pemilik barang dapat tetapmemiliki uang sewa yang sudah diterimanya.

jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

tersebut dibuat dan ditanda tangani padatanggal 28 Maret 2014, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal17 Maret 2014, sehingga pada saat Penggugat mengajukan gugatan dalamperkara agquo, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan tersebut belum dibuat atau diterbitkan, berdasarkan hal tersebut,maka dengan mendasarkan pada asas tidak berlaku surutnya

Sering terjadi perselisihnan paham dan perbedaansikap. (000000 00000000000 000000000 0000000000000 000000 0000000000 00000000000 0000000000000Bahwa perselisinan paham yang sering terjadi antara Tergugatdengan Penggugat terkait dengan pasang surutnya kondisikeuangan perusahaan keluarga yang dikelola Tergugat. # (000000 00000000000 000000000 0000000000000 000000 00000000 0000000000000 0000000000000Bahwa bentuk persoalan keuangan yang terjadi atau dialamiperusahaan keluarga yang dikelola Tergugat, yaitu

darikeluarga dan atau orangorang yang dekat dengan Pemohon danTermohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yangmendengarkan keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga danatau orangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebutadalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yangdianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian keduabelah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

Apalagi, jika dalam rentang waktudiberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikanamanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, makatindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapan yang telah dibuat dan/ataudilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum, khsusunya dibidang administrasi pemerintahanMenimbang, bahwa setelah mencermati bukti P1= bukti T8 = bukti T9, maka diperoleh Fakta hukum yang menunjukkan Objek Sengketa a quoditetapkan

Untuk menjawab soalini, ada yang mengajarkan, bahwa berlaku surutnya pembatalan itu, suatuhal yang dapat dilepaskan oleh penggugat (pemilik barang yang disewa).Juga diajarkan bahwa pemilik barang yang disewa itu menuntut pembatalanperjanjian untuk waktu yang akan datang, untuk hari depan dengan tidakmenengok ke belakang. Menurut pendapat kami, ajaranajaran ini diperlukandalam suatu alam pikiran yang abstrakteoritis. Sebenarnya, soalnya mudahsaja!

Berlaku surutnya pembatalan itu adalah suatu pedoman yang harusdilaksanakan, jika itu mungkin dilaksanakan;Dalam hal suatu perjanjian jual beli atau tukarmenukar, barang hak milikdapat dengan mudah dikembalikan kepada pemilik asli. Tetapi dalam halsewamenyewa, bagaimanakah si penyewa dapat mengembalikankenikmatan yang sudah diperolehnya dari barang yang disewa itu. Dankarena kenikmatan itu tidak mungkin dikembalikan, tentunya pemilik barangdapat tetap memiliki uang sewa yang sudah diterimanya.