Ditemukan 1520 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dibenarkan diedarkan dilekatkan dimakamkan direkatkan dibesarkan
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
377 — 217
  • di dekat objek sengketatersebut:Saksi 2 Rinaldi Rosyihan bin Sunardi, umur 52 tahun, agama Islam,pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Kampung Karang Majelok,Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; Bahwa saksi pernah menjadi kepala desa sejak tahun 2006 sampaidengan tahun 2016 dan dulunya wilayah tersebut termasuk desa MasbagikUtara, tetapi awal tahun 2010 dimekarkan
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-05-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 122/Pdt.G/2016/PN Pbr
Tanggal 14 Desember 2016 — 1.PT SINARINDO INTERNUSA 2.FREDDY SIANIPAR 3.SUDIN PAULUS NAPITUPULU 4.DOAKSA MARISI SITOMPUL VS 1.SAUT PARLAUNGAN SIHOMBING 2.WAN SALMAH 3.BEYAMIN 4.Ir. PENNY BASTARI 5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
133 — 278
  • out internet; PP Nomor Surat bukti ini diajukan19 tahun 1987, diakses untuk menunjukan letakPada .... eee posisi objek sengketayang sebenarnya.23 T.1S/D IV 23 Foto copy dari foto copy Surat bukti ini diajukan (asli di Kantor CamatRumbai); Peta AdministrasiKecamatan Rumbai KotaPekanbaru. untuk membuktikanbahwa objek sengketatidak terletak di DesaKM 10 Rumbaisebelumnya, melainkanterletak di KelurahUmban Sari, dan Halaman 74 dari 123Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Padt.G/2016/PN.Pbr sekarang telah dimekarkan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
160 — 70
  • Asindo ;Bahwa saksi tahu bahwa sebelumnya itu pernah ada pemekaran wilayahkelurahan sebelum menjadi Kelurahan Pandang dan Kelurahan yangdimekarkan itu Kelurahan Panaikang ;Bahwa Kelurahan Panaikang itu dimekarkan menjadi Kelurahan Pandangpada akhir tahun 1989 dan saksi menjabat sebagai Lurah Pandang sekitarbulan Februari 1990 ;Bahwa ketika saksi menandatangan Buku Leter C itu sesuai dengan BuktiP30 itu saksi tidak dalam tekanan pihakpihak lain atau diintimidasi ;Bahwa saksi hanya sekedar mengesahkan
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2016 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 206/Pdt.G/2016/PN Pbr
Tanggal 26 Juli 2017 — Hj.Mulyani Almashri, S.H VS Yusrizal, Dkk
119 — 7
  • Halaman 42 dari 128 Halaman Putusan Nomor : 206/Pdt.G/2016/PN.Pbr12.13.Bahwa Tergugat dalam mengajukan Surat Keterangan Tanah tersebutadalah ke Kepala Desa Kualu, karena pada tahun 2001 tersebut, tanahterperkara masuk dalam wilayah administrasi Desa Kualu, baru pada akhir2001 Desa Kualu dimekarkan menjadi beberapa Desa diantaranya DesaTarai Bangun, sehingga akibat adanya pemekaran tersebut, SuratKeterangan Tanah Tergugat dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarai BangunKecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
688 — 1977
  • daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (3) KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tentang PembentukanPengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura (selanjutnyadisebut sebagai Keppres Nomor 16 Tahun 1993), menyebutkan: Daerah hukumPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura meliputi seluruh wilayah Kabupatendan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi DaerahTingkat Irian Jaya (yang sekarang telah dimekarkan
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 03-01-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MAKALE Nomor 1/PDT.G/2013/PN.MKL
Tanggal 8 Oktober 2013 — POLINA PANGALINAN, SEMUEL DALLUNG (PENGGUGAT) VS KADO’, BUKKA, BONGKO, DKK (TERGUGAT)
101 — 36
  • Makanya masih 1 (satu) DHKP denganTantanan; 2+bahwa, Desa Tantanan dimekarkan, yang salah satunya adalahDesa Buntu Tallung Lipu kalau Saksi tidak salah itu di tahun 2005dan waktu itu Saksi langsung definitif waktu pemilihan dannamanya sudah Buntu Tallung Lipu; bahwa, Tandi Bula'an termasuk wilayah pemerintahan Saksi jugayang dekat gereja Protestan di atas, namun bukan itu yang jadilokasi obyek sengketa karena Tandi Bula'an itu lokasi di atas; bahwa, Saksi pernah tahu ada masalah Polina Pangalinan
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 22-08-2012 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 34/PDT.G/2011/PN.SKY
Tanggal 4 April 2012 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN PERTANIAN RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN CQ. BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL ( BPTU ) SAPI DWIGUNA DAN AYAM SEMBAWA LAWAN BURHANUDIN/BUJANG LEMPET BIN DAHAMIN, DKK
82 — 16
  • sanasaksi tidak pernah lihat ada patok ;Bahwa menurut peta dari arah sungai kecil ke arah depan BPTU masuk wilayah DesaSembawa sedangkan yang ke arah belakang masuk wilayah Desa Sungai Naik ;Bahwa yang saksi tahu para penggarap lahan memegang SPH dimana Kepala Desa adatandatangan di SPH tersebut ;Bahwa ada 50 (lima puluh) SPH yang saksi buat mulai tahun 1992 sampai dengan tahun1998 secara bertahap dan lahan tersebut telah diusahakan oleh Masyarakat mulai tahun1990 ;Bahwa Desa Sejagung tahun 2008 dimekarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2618 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Juni 2013 — Nyonya UIY NARI, dkk vs TAIN ME RY, dkk
53 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Darmali Djaja Corp, berkedudukan diJakarta (Tergugat V), Kemudian berdasarkan Peraturan DaerahKota Tangerang Nomor 16/2000, tanggal 28 November 2000,Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung dimekarkan menjadiHal.18 dari 162 hal. Put. No. 2618 K/Pdt/2012Kelurahan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, maka terhadap bidangtanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2073/Keroncong ini menjadi Sertifikat Hak Bangunan Nomor 50/Kelurahan Jatiuwung, atas nama P.T.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 1 Juli 2015 — NURDIN BASRI,SE
70 — 94
  • Bahwa kelompok tani Pebunia tersebut saksi ketahui ada, dan benar menerimabantuan percetakan sawah baru TA 2013, yang jumlahnya saksi tidak ketahuipersis, saksi dalam kelompok tani tersebut tidak memiliki kedudukan apapun,namun saksi adalah sebagai Kepala Desa Taipa yang mana bantuan tersebutdiberikan ketika Desa Owini masih menjadi wilayah kerja saksi, karena desatersebut baru dimekarkan pada tahun 2013.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 08-11-2013 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.
Tanggal 8 Nopember 2013 —
72 — 84
  • Maret 2008,jabatan dimaksud terhitung sejak tanggal 12 Maret 2008 hingga tanggal 21Januari 2010, setelah itu saya diangkat sebagai Sekretaris DaerahKabupaten Padang Lawas ;Page 46 of 164Putusan Pengadilan TIPIKORNo.72/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnBahwa APBD Kabupaten Padang Lawas TA.2009 ditetapkan sekitar bulanDesember 2008 dan seingat saya sebelum APBD Kab.Padang LawasTA.2009 ditetapkan tidak ada dilaksanakan MUSRENBANG (musyawarahrencana pembangunan) karena saat itu Kabupaten Padang Lawas masihbaru dimekarkan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 24-11-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 66/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.SAINUM
2.MUSTIRAH
3.MASIH
4.MINTAH RIADI
5.H. MAHLUMI AKBAR
6.AMAQ HIRNAWATI
7.MAHRIP
8.SAHDAN
9.JUMENENG
10.H. MUH HUSNI AKBAR
11.MAHRIP
12.SAHRUN
13.HAJI ZAENAL ARIFIN
14.KENAN
15.KERIM ALIAS AMAQ MAI
16.KANSE
17.KILAH
18.SERAP
19.KICAM
20.JAMAN
21.KACIH ALIAS AMAQ RINAM
22.AMAQ MASTURIADI
23.AMAQ SURI
24.JUMINAH
25.BOHRI
26.KADRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.
Intervensi:
SETIADI
309 — 235
  • tanah obyeklandreform seluas 0,925 Ha, terletak di Desa Semoyang,Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membebankan kepadaTergugat untuk menghadirkan Gambar Situasi terkait objek sengketa28,dan warkah penerbitan objek sengketa22, namun sampai denganselesainya tahapan pembuktian, dokumendokumen tersebut tidakdihadirkan Tergugat sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P7, diperoleh fakta hukumyakni Desa Semoyang telah dimekarkan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 24-11-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 66/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.SAINUM
2.MUSTIRAH
3.MASIH
4.MINTAH RIADI
5.H. MAHLUMI AKBAR
6.AMAQ HIRNAWATI
7.MAHRIP
8.SAHDAN
9.JUMENENG
10.H. MUH HUSNI AKBAR
11.MAHRIP
12.SAHRUN
13.HAJI ZAENAL ARIFIN
14.KENAN
15.KERIM ALIAS AMAQ MAI
16.KANSE
17.KILAH
18.SERAP
19.KICAM
20.JAMAN
21.KACIH ALIAS AMAQ RINAM
22.AMAQ MASTURIADI
23.AMAQ SURI
24.JUMINAH
25.BOHRI
26.KADRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.
Intervensi:
SETIADI
361 — 288
  • tanah obyeklandreform seluas 0,925 Ha, terletak di Desa Semoyang,Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membebankan kepadaTergugat untuk menghadirkan Gambar Situasi terkait objek sengketa28,dan warkah penerbitan objek sengketa22, namun sampai denganselesainya tahapan pembuktian, dokumendokumen tersebut tidakdihadirkan Tergugat sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P7, diperoleh fakta hukumyakni Desa Semoyang telah dimekarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
1249 — 786 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyaluran DanaTPAPD di kabupaten Tapsel harus dibedakan dengan daerah lainyang mungkin ada yang membagikan dalam wakiu bulanan, karenaselain adanya rentang kendali wilayah yang luas, tingkat keisolasiandan tingkat kesulitan geografis serta Infrasturtur yang masih jauh darimemadai, sehingga pengalokasiannya dan pengiriman/pendistribusiandana TPAPD harus dilakukan secara efektif dan efisien sehinggasasaran dari TPAPD dapat dicapai secara Maksimal, dan sudahterbukti sekarang Tapanuli selatan telah dimekarkan
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 03-01-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
199 — 81
  • Of Indonesia(CPI)Menimbang, bahwa Tergugat Asal VI membantah dalil gugatan PenggugatAsal karena Penggugat Asal mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat denganPersil P Il 39 Kohir 430 P II seluas lebih kurang 60.000 m2 (6 hektar) yang terletakdi Kelurahan Mattoanging sekarang kelurahan Panambungan Kecamatan MarisoKota Makassar adalah salah, keliru dan mengarah kepada kebohongan di dalampersidangan yang mulia ini, sebab kelurahan Mattoangin sejak dahulu sampaisekarang tidak pernah meinisahkan atau dimekarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
238 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyaluran DanaTPAPD di kabupaten Tapsel harus dibedakan dengan daerah lainyang mungkin ada yang membagikan dalam waktu bulanan, karenaselain adanya rentang kendali wilayah yang luas, tingkat keisolasiandan tingkat kesulitan geografis serta Infrasturtur yang masih jauh darimemadai, sehingga pengalokasiannya dan pengiriman/pendistribusiandana TPAPD harus dilakukan secara efektif dan efisien sehinggasasaran dari TPAPD dapat dicapai secara Maksimal, dan sudahterbukti sekarang Tapanuli selatan telah dimekarkan
Pengadilan PN KASONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn
Tanggal 12 Nopember 2020 — MURNEE, dkk melawan PT. NABATINDO KARYA UTAMA
189 — 458
  • Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah, jadiKelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman sama halnyaseperti cabang dari Kelompok Tani Dayak Misik Provinsi danmerupakan bagian dari Kelompok Tani Dayak Misik Provinsi;Bahwa Tahun 2002 ada pemekaran Kabupaten Katingan dariKabupaten Kotawaringin Timur, dimana dari Kabupaten KotawaringinTimur terdapat pemecahan 2 (dua) kabupaten yaitu KabupatenKatingan dan Kabupaten Seruyan, berdasarkan UndangUndang Nomor5 Tahun 2002;Bahwa Pada tahun 2002, sebelum dimekarkan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 13-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PDT/2017/PT.SMR
Tanggal 13 April 2017 — 1. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu : a. Ahli Waris almarhum SYAHRUDIN bin NAPIAH; - YENY (isteri almarhum Syahrudin bin H. NAPIAH) ; - Nurlenawati binti Syahudin (anak) ; - Agus Hidayat bin Syahrudin (anak) ; Kesemuanya beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 No.20 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samrinda; b. H. SYARIFFUDIN bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Gg. Tridaya Rt. 07 No. 30 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; c. Ahli Waris almarhumah HJ. FATIMAH binti H. NAPIAH , yaitu : - HAPIANI binti H. JAHRANI, - ANA binti H. JAHRANI, Kesemuanya beralamat di Jalan H. Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; d. H. JUMANI bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan P. Antasari Rt. 06 No. 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; e. HJ. NORHASANA binti H. NAPIAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; f. FADLI bin H. NAPIAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 47 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; g. M. MUCHTAR bin H. NAPIAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 48 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : 1. DR TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.HUM, 2. MOSES ANDIL OMPU SUNGGU, SH, 3. BENY P. LUMBANTORUAN, SH, 4. AGUSTINUS ARIF JUONO, SH, Para Advokat/Pengacara pada kantor Pembela dan Bantuan Hukum “ TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.Hum & ASSOCIATES “, beralamat di Jalan P. Antasari RT.2 No. 34 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016, Selanjutnya disebut PARAPEMBANDING semula PARATERGUGAT I ; M E L A W A N : 1. AZHAR KADRI, pekerjaan Wiswasta, beralamat di Jalan Cendana No.60 Rt/Rw. 010, Desa Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; 2. H. HAMDANI HAMID, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Bulan No. Kab.IV Rt. 021, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUFIAN, SH dan SAKIR, SH Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara “ SUFIAN, SH dan Rekan “ beralamat di Jalan KH Agus Salim No. 54 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2015, Selanjutnya disebut sebagai ParaTERBANDING semula PARA PENGGUGAT ; 3. N G A D I, pekerjan TNI, beralamat di Jalan Sentosa Gg. Kenaga II Rt. 51 No. 16 Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II; 4. a. Ahli Waris H. ILHAM bin H. NAPIAH, yaitu : - Hj. NURUNG (isteri almarhum H. ILHAM bin NAPIAH); - EWIN bin H. ILHAM ( anak ); - PANI binti H. ILHAM ( anak ); - DEDY bin H. ILHAM ( anak ); Beralamat di Gg. Tridaya Rt. 07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; b. Ahli Waris Hj. FATIMAH binti H. ILHAM, yaitu : - H. JAHRANI ( suami ), beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; c.Ahli Waris H. IRWANSYAH bin H. NAPIAH, yaitu : - I P I T bin H. IRWANSYAH ( isteri ); - W I T A binti H. IRWANSYAH ( anak ); - RUKMANA binti H. IRWANSYAH ( anak ); - MAULANA bin H. IRWANSYAH ( anak ); Beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatam Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Kesemuanya selanjutnya disebut TURUT TERBANDING IIsemula TERGUGAT I;
276 — 136
  • Air Putih yang RT. 04 yang tidakpernah berubah/ dimekarkan menjadi RI. 02, yang tidakdipertimbangkan secara adil oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalammengambil keputusannya.17.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 115/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
170 — 147
  • Itu ahli contohkan pada kasus pemilihanBupati Kepulauan Riau, setelah pembentukan provinsi baru gabunganKarimun dan Bintan dimana DPRD Kepulauan Riau Bupati yang lamakabupaten yang lama sudah dimekarkan tapi DPRDnya masih ada, untukmemilin Bupati bintan DPRD yang seharusnya pemilinan DPRD bintantapi yang memilinnya adalah DPRD kabupaten riau lama itu yangpertama, yang kedua forum pembentukan pemilihan Bupati itu juga tidakHalaman 114 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Saksampai forum seharusnya
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
142 — 68
  • Itu ahli contohkan pada kasus pemilihanBupati Kepulauan Riau, setelah pembentukan provinsi baru gabunganKarimun dan Bintan dimana DPRD Kepulauan Riau Bupati yang lamakabupaten yang lama sudah dimekarkan tapi DPRDnya masih ada, untukmemilin Bupati bintan DPRD yang seharusnya pemilinan DPRD bintanHalaman 119 dari 191 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Saktapi yang memilinnya adalah DPRD kabupaten riau lama itu yangpertama, yang kedua forum pembentukan pemilihan Bupati itu juga tidaksampai forum seharusnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
124 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
  • Semuanya itu mengindikasikan bahwaperbuatan Terdakwa bukanlah bersifat penyalahgunaan wewenang tetapiadalah Maladministrasi karena masih lemahnya kinerja dan SDM aparaturpemerintah Kabupaten Dogiyai yang baru dimekarkan saat itu.