Ditemukan 1529 data
84 — 28
Sekretariat Daerah PropinsiMaluku yang diberikan panjar oleh terdakwa sebagai Bendahara Sekda pada tahun 2006sampai dengan tahun 2007 ;Bahwa Biro Pemerintahan pernah mengajukan permintaan panjar melalui PBD PropinsiMaluku ...42Maluku dalam tahun anggaran 2006 kepada pemegang kas Sekretariat Daerah PropinsiMaluku dan dana panjar tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahunanggaran 2007 yang saat itu dananya belum keluar , dimana ada beberapa kegiatan harussegera dilaksanakan dalam tahuin
1.SUSENO SH MH
2.LALU IRWAN SUYADI SH MH
3.M HERRIS PRIYADI, SH
4.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
5.RIZKI TAUFANI SH
6.ARIF WIDODO POHAN SH
7.NYOMAN ARIF BUDIMAN SH
8.I GUSTI NGURAH AGUNG TRY PARAMESWARA PRAWIRA, SH
Terdakwa:
LALU SUJARWADI, ST
137 — 84
- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahuin dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
Vava Nawawi
Tergugat:
1.Ruby Caturina Pramukaria
2.Adam Troy Ashadi
3.Ny. Linda Sristina
137 — 27
Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tahuin 2016 selama2 (dua) minggu dan Tergugat sempat kembali ke rumah sampailbulan April 2017 dan dengan bulan yang sama yaitu bulan AprilTergugat telah meninggalkan rumah sampai gugatan ini diajukandan gugatan perceraian ini telah disepakati oleh Penggugatdengan Tergugat;7. Bahwa timbulnya ketidak harmonisan dalkam berumah tanggaantara Penggughat dengan Tergugat adalah disebabkan :8.
75 — 21
Kampung Manggis masuk kerekening Pokja KMN untuk tahap pada 16 Desember 2009 dan tahapIl masuk ket rekening Pokja pada tanggal 11 Mei 2010 sedangkanproses pencairan dana Kredit Mikro Nagari tersebut adalah dengan carasebagai berikut:Pertama dilakukan musyawarah Kelurahan dalam rangka pelaksanaanProgram bantuan Kredit Mikro Nagari tahuin 2009 selanjutnyaHalamani12 dari 154 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdgberdasarkan musyawarah kelurahan tersebut dibentuk kelompokpenerima KMN kemudian Pokja
101 — 23
pernah berada diDesa Janju dan dahulu orang tua Penggugat adalah juragan hasilhutan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan objek sengketakarena hal tersebut bukan merupakan suatu dasar untukmembuktikan penguasaan atas tanah atau kepemilikan tanahsehingga tidak ada kaitannya dengan objek sengketa adapun dasarpenguasaan tanah dan kepemilikan tanah dibuktikan denganadanya bukti berupa surat/Akta Otentik dan Penguasaan riil atasbidang tanah sebagaimana diatur dalam Undangundang PokokAgraria Nomor 5 tahuin
HARTO KHUSUMO
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
1.H. Abdul Halim
1.REMON ARKA
400 — 303
Disitulah perananlurah/kepala desa untuk mencatat aspek dinamik dari pembayaranpajak termasuk juga ketika terjadi peralihan hak yang masihmenggunakan girik atau petok itu; Bahwa proses pendaftaran hak atas tanah yang berasal darigirik menurut kebijakan yang dilakukan pemerintah sejak berlakunyakebijakan pendaftaran tanah pasca berlakunya UndangUndangPokok Agraria, PP 60 Tahuin 1961, PP 24 Tahun 1997, danberkaitan dengan status tanah dan nanti kepada implikasi pajaknya.Sesungguhnya dengan berlakunya
ANDRE SAUT SIMBOLON, SH
Terdakwa:
EMAN NUGIANA Als MAN Bin H. SANIP
67 — 15
ALEXANDER YUNSU, lakilaki, lahir di Jakarta tanggal16 April 2014;Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis dan tidak ada kecocokan, sering terjadi pertengkarandan percekcokan di antara Penggugat dengan Tergugat karenaTergugat selalu mempermasalahkan tentang uang serta Tergugattidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai kepalarumah tangga (Suami) dan sejak mempunyai anak Penggugatdan Tergugat telah pisah kamar (pisah ranjang);Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tahuin
62 — 19
Nias Selatan yang isinya mengundang ke kantor Dikdas DinasPendidikan, selanjutanya saya dan istri saya (Mehatiriang Halawa, SE) danpihak Dikdas memberitahukan bahwa akan ada bantuan TIK, nanti kalausudah cair akan memberitahukan. lalu istri saya menandatangani berkaspencairan subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahuin 2011. Setelah uang masuk ke rekening sekolah, pihak Dikdas Dinas PendidikanKab.
IKSAN
48 — 3
Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tahuin 2016 selama2 (dua) minggu dan Tergugat sempat kembali ke rumah sampaibulan April 2017 dan dengan bulan yang sama yaitu bulan AprilTergugat telah meninggalkan rumah sampai gugatan ini diajukandan gugatan perceraian ini telah disepakati oleh Penggugatdengan Tergugat;Bahwa timbulnya ketidak harmonisan dalkam berumah tanggaantara Penggughat dengan Tergugat adalah disebabkan :.
595 — 781
Terdakwa tdk keberatan);Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi sebanyak 4 kali, 2 kali sebagai saksi, 2 kali sebagai Tersangka;e Bahwa Terdakwa diperiksa sabagai saksi belum ada Tersangkanya;e Bahwa pada saat diperiksa di Penyididk Terkawa memberikan keterangan sebabagiDirektur PT.Utama PT.Baruna Nusantara Reka dari tahuin 2009 sampai sekarang;e Bahwa PT.Baruna Nusantara Reka
101 — 46
Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadappemerintah setempaty; Halhal yang meringankan:o Terdakwa sopan dimuka persidangan;o Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasalpasal yang bersangkutan,khususnya Pasal 3 Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ke1 KUHP,Undangundang Nomor 8 Tahuin
219 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahuin 2001 sampai dengan November 2003 menjabat sebagai pejabatHal. 26 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015Fungsional Pemeriksa Dokumen Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok,Jakarta ;e. Bulan November 2003 sampai dengan 2005 menjabat sebagai KasiPelayanan Teknis, Balai Pengujian dan ldentifikasi Barang KantorWilayah Surabaya, Jawa Timur ;f. Pada tahun 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 menjabat sebagaiKepala Seksi Intelejen, Kanwil Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta ;g.
101 — 24
untuk kepentinganumum ;Bahwa dalam Pengadaan tanah di pakai Peraturan Presiden 36 tahun 2005 yangtelah diubah Perpres 65 tahun 2006 ;Bahwa Peraturan Presiden 36 tahun 2005 yang telah diubah Perpres 65 tahun2006 harus dipakai oleh panitiaBahwa ada masyarakat pihakpihak yang melakukan transaksi jual beli tanahdilokasi yang sebanding dalam waktu yang tidak lama berbeda ;Bahwa waktu itu yang ada 8 bidang tanah Bahri Tuanku Rajo Indo, Asrul, ZainalAbidin, Yayasan Vor dekok ;Bahwa Tanah STIKES dibeli tahuin
115 — 46
korupsi;o Perbuatan Terdakwa dapat menghambat lajunya pertumbuhan dibidangPembangunan; Halhal yang meringankan:o Terdakwa sopan dimuka persidangan;o Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biayaperkara;Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasalpasal yangbersangkutan, khususnya Pasal 3 Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999, jo Pasal55 ke1 KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahuin
54 — 20
No.36/Pid.Sus.TPK/2016/PN Bgl.o Perbuatan Terdakwa dapat menghambat lajunya pertumbuhan dibidangPembangunan; Halhal yang meringankan:o Terdakwa sopan dimuka persidangan;o Terdakwa belum pernah dihukum;o Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.o Terdakwa telah sebahagian membayar uang pengganii.Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasalpasal yangbersangkutan, khususnya Pasal 3 Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999, joPasal 55 ke1 KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahuin 1981 tentang KUHAP,serta ketentuan
57 — 24
Pemerintah yangsedang menggalakkan pemberantasan tindak pidana korupsi;o Perbuatan Terdakwa dapat menghambat lajunya pertumbuhan dibidangPembangunan; Halhal yang meringankan:o Terdakwa telah mengembalikan Uang Penggantio Terdakwa sopan dimuka persidangan;o Terdakwa belum pernah dihukum;o Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasalpasal yangbersangkutan, khususnya Pasal 3 Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999, joPasal 55 ke1 KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahuin
80 — 22
anggarannya ada di Bagian Umum, maka penanggungjawabnya Bagian Umum ;Bahwa sepengetahuan saksi hubungan KORPRI dalam Pengadaan KavlingTanah Matang tersebut, sehingga pembayarannya ada yang ditujukan kepadaSekretaris KORPRI adalah karena KORPRI sebagai pelaksana kegiatannya ;Bahwa tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah.Bukti Surat tersebut (surat Penyediaan Dana yang dikeluarkan oleh BendaharaUmum Pemerintah Kota Samarinda tanggal 23 Maret 2010, Nomor :1.20.03.01.09.01/1/24 tahuin
RIDWAN
81 — 24
Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tahuin 2016 selama2 (dua) minggu dan Tergugat sempat kembali ke rumah sampalbulan April 2017 dan dengan bulan yang sama yaitu bulan AprilTergugat telah meninggalkan rumah sampai gugatan ini diajukandan gugatan perceraian ini telah disepakati oleh Penggugatdengan Tergugat;Bahwa timbulnya ketidak harmonisan dalkam berumah tanggaantara Penggughat dengan Tergugat adalah disebabkan :Hal. 205 dari 4 halaman berita acara Nomor : 697/Pdt.P/2019/PN.
41 — 43
tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisin danbertengkar;Bahwa penyebab terjadinya perselisinan saksi tidak tahu;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejaktahun 2013 dan Pemohon yang meninggalkan kediamanbersama;Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehatioleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas benar, dan bantahsebagian lainnya, karenan pisah bukan 3 tahun, namun 2 tahuin
68 — 20
melakukanpembayaran dana kepada Anggota Dewan yang melakukan perjalanandinas sebagaimana yang tertera dalam Surat Perintah Tugas melaluitransfer ke rekening yang bersangkutan dan terkadang melalui stafpendamping Komisi secara 100 % dan dibuatkan bukti tandapenerimaannya (kwitansi) yang akan ditandatangani oleh Anggota Dewanyang bersangkutan setelah dilakukannya kegiatan perjalanan dinastersebut, tanpa terlebih dahulu melakukan perhitungan rampung hal inibertentangan dengan pasal 21 ayat 3 UU Nomor 1 Tahuin