Apalagi, jika dalamrentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yangbersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P17 dan Bukti T6 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan ataudikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2018,

berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 116Pdt.G/2016/PN WatTahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

Kulon Progo,Prop.D.l Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015tidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak

Apalagi,jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNSyang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1 dan Bukti T1 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkanatau dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2018, namun

Sementara Tergugat Rekonvensi adalah seorang nelayan kecilyang menangkap ikan dengan menggunakan pukat dengan ukuran panjangsekitar 100 meter yang digunakan untuk melingkar ikan, itupun tergantungdari pasang surutnya air laut sehingga dalam 1 (Satu) bulan hanya sekitar 2(dua) minggu melingkar ikan dan hasilnya pun kadang ada kadang juga tidakada artinya tidak menetap;3.

Selain itu, berkaitan perbuatan pelaku, terkaitkejahatan kemanusiaan yang diatur Pasal 9 UU Pengadilan HAM,apakah telah dilengkapi dengan alat bukti yang sah sebagaimanadimaksud Pasal 184 KUHAP;Bahwa penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat, Tri Sakti,Semanggi dan Semanggi Il, ada pasang surutnya, namun pada intinyaKOMNAS HAM selalu mengembalikan berkas tanpa memenuhi, hanyamengomentari petunjuk Jaksa Agung selaku Penyidik, padahal menurutPasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) s/d (3) UU 26 Tahun 2000,

Hendro Dewanto yang menyatakan bahwa "penangananPeristiva Pelanggaran HAM Berat, Tri Sakti, Semanggi dan Semanggi II, adapasang surutnya, namun pada intinva KOMNAS HAM selalu mengembalikanberkas tanpa memenuhi, hanya mengomentari petunjuk Jaksa Agung selakuPenyidik, padahal menurut Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) s/d (3) UU 26 Tahun2000, penyelidik wajib melengkapi petunjuk.

berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

Bahwa Tergugattetap berusahabagaimana untuk menghidupi keluarga tidak pernah lepas dari tanggungjawab sebagai kepala keluarga, yang namanya usaha mungkin adagelambang pasang surutnya, tapi yang namaya tanggung jawab tetapapalagi terhadap Penggugat dan anakanak, dan terbukti dalamHalaman 31 dari 57 halaman Put.No. 558/Pdt.G/2020/PA.Pbrmenjalankan rumah tangga sampai sekarang tetap berjalan dengan baik,bahwa Penggugat mengatakan memberikan modal usaha untuk investasibisnis kendaraan, Tergugat tidak

2016 ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya objeksengketa berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 17 Oktober 2016, selanjutnyaberdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 padapokoknya disebutkan pemberhentian PNS, berlaku terhitung sejak akhir bulanpemberhentian yang bersangkutan 5"""Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa baru diterima Penggugat padatanggal 02 November 2016 namun hal tersebut menurut Majelis Hakim tidakmemiliki relevansi dengan berlaku surutnya

berdasarkan Lampiran II PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau PulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015tidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaiHalaman 45 dari 54 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Watpemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG)

Pasal 134 KompilasiHukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atauorangorang yang dekat dengan Penggugat, hal mana juga telahsejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan PemerintahNo. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdidasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orangdekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifatdan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara sertapasang surutnya

telan menghadirkan Saksisaksi ke persidangan yang telahmemberikan keterangan yaitu Saksi Antoni Parluhutan Sinabutar, Saksi KonstanSihaloho dan Saksi Mangapul Sihaloho serta dari persesuaian keterangan SaksiPara Tergugat tersebut apabila dihubungkan dengan dalil keberatan ParaTergugat sehingga Majelis dapat memperoleh fakta bahwa terhadap tanah objekperkara aquo yang terletak di Desa Huta Bolon, Kecamatan Pangururan,Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara diperoleh Tergugat yaitu akibatdari surutnya

berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

Kulon Progo,Prop.D.l Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015tidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak

HalHalaman 69 dari 81 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Wat70tentang berlaku surutnya Peraturan Peraturan a quo tidak diatur pula dalam aturan/ ketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 28 / Men / 2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak yangdijadikan dasar hukum dari dalil bantahan Termohon Keberatan Il khususnyaLampiran Keputusan Menteri a quo Point 5.2 butir 3 yang menyebutkan Usahabudidaya udang dapat

Hal 60 tentang berlaku surutnya Peraturan Peraturan a quo tidak diatur pula dalam aturan/ketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 28 / Men / 2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak yangdijadikan dasar hukum dari dalil bantahan Termohon Keberatan Il khususnyaLampiran Keputusan Menteri a quo Point 5.2 butir 3 yang menyebutkan Usahabudidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan,Koperasi atau

Hal tentang berlaku surutnya peraturanperaturan a quo tidak diatur pula dalam aturan/ketentuan peralihanperaturanperaturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor28/Men/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak yang dijadikandasar hukum dari dalil bantahan Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan IIkhususnya Lampiran Keputusan Menteri a quo Point 5.2 butir 3 yang menyebutkan:Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum(Perusahaan

Kulon Progo,Prop.D.l Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015tidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaiHalaman 51 dari 60 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Watpemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah