Ditemukan 1586 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hakimatun hakimatus harimatua hakimatul halimatu hakimatu hakumataã hakimakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 1 Oktober 2012 — Drs. ISMETH ABDULLAH;
116 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;Cc. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatutelah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusanyang dinyatakan telah terbukti, ternyata telah bertentangan satu dengan yanglain;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
144 — 167
  • Atas dasar hal tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan konsekuensiterhadap Keputusan yang tidak sah, terbukti bahwa perizinan yangdiberikan kepada Penggugat menjadi batal karena hukum (nietigheidvan rechtswege), sehingga tidak diperlukan lagi Suatu putusan hakimatau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkompeten untukmenyatakan batalnya keputusankeputusan dimaksud;Halaman 83 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKTF.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
128 — 99
  • Atas dasar hal tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan konsekuensiterhadap Keputusan yang tidak sah, terbukti bahwa perizinan yangdiberikan kepada Penggugat menjadi batal karena hukum (nietigheidvan rechtswege), sehingga tidak diperlukan lagi Suatu putusan hakimatau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkompeten untukmenyatakan batalnya keputusankeputusan dimaksud;Halaman 83 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKTF.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-10-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID/2012
Tanggal 18 Oktober 2012 — JONNY ABBAS ;
172 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang dinyatakan terbuktidilakukan PEMOHON KASASI, memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga putusan kasasi MahkamahAgung RI tersebut sudah sepatutnya menurut hukum dibatalkan ;Terdapat keadaaan baru (novum) bahwa perbuatan PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI tidak memenuhi unsur "dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dariPasal 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;Bahwa Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012
1706 — 6970
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Bila hakimatau majelis hakim tidak segera memutuskan status penahanan terdakwa dalamsurat putusan maka terjadi keadilan yang tertunda.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes., bin SOEWANDIJONO;
92 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Waluya menurut keterangan bendaharauntuk proyek Cianjur, sehingga Bawasda memanggil Ihsan Rohmatullah.lwan Setiawan dan Atep Faudin untuk diperiksa dan saat pemeriksaan ituIhsan Rohmatullah baru mengakui uang itu adalah uang perusahaan PD.Waluya;Ad.2.Putusan itu. dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;Bahwa alasanalasan diajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK),sebagaimana diatur dalam Pasal 6/7 huruf (f) UndangUndangMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
887 — 1857
  • Atas dasar hal tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan konsekuensiterhadap Keputusan yang tidak sah, terbukti bahwa perizinan yangdiberikan kepada Penggugat menjadi batal karena hukum (nietigheidvan rechtswege), sehingga tidak diperlukan lagi Suatu putusan hakimatau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkompeten untukmenyatakan batalnya keputusankeputusan dimaksud;Halaman 83 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKTF.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2017 — YOHANA, S.KM binti MASNUR
116 — 64
  • Maka harusdiperlukan pembuktian materil dalam menentukan perbuatan pidanatersebut;Bahwa Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidakdapat dijadikan sumber hukum bagi penegak hukum lainnya, karenaNegara Indonesia menganut civil law system yang mana dalam Pasal 1ayat 1 KUHP dirujuknya adalah Undangundang bukannya Putusan Hakimatau Putusan Pengadilan;Bahwa dari Pasal 1 ayat 1 KUHP yang turunannya dijelaskan mengenaiasas tidak berlaku surut, akan tetapi dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP dijelaskanmanakala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-08-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — MASKURI ISMAIL, S.Ag.,M.Pd.I ;
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penjara selama 1 (satu) tahun dan untukmembayar uang pengganti Rp76.140.000, (tujuh puluh enam jutaseratus empat pulu ribu rupiah) subsidair pidana penjara selama 6(enam) bulan , hal mana hukuman tersebut seharusnya tidakdijatunkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan buktibaru di atas ;e Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) huruf c Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP), Permintaan Peninjauan Kembalidilakukan atas dasar :"Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakimatau
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 31-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 171/Pid.B/2018/PN Tdn
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE
120 — 24
  • adikTerdakwa menyerahkan surat itu kepada Terdakwa dan selanjutnyaTerdakwa serahkan ke BPN;Bahwa Terdakwa pergi ke kantor di Asean Tower tempat RachmanHakim bekerja, sebelumnya tidak janjian terlebih dahulu, Terdakwahanya ingin silaturahmi saja;Bahwa Terdakwa lupa menanyakan No.HP Saksi Rachman Hakimkepada anaknya Saksi Jefri Hakim atau tidak;Bahwa Terdakwa lupa sebelum pergi ke kantor Rachman Hakim,sebelumnya menelphone Rachman Hakim atau tidak;Bahwa Terdakwa lupa pernah mengirim SMS kepada Saksi Jefri Hakimatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 7 Mei 2014 — DR. DRS. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si bin KHALIL SARINOTO
383 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • buktyang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukan, terdapatnya suatu putusan yang bertentangan antara satu denganyang lainnya, yakni apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataanbahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar danalasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangansatu dengan yang lainnya dan adanya kekeliruan dan kekhilafan putusanHakim, yakni apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakimatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk VS Ir. INDAR ATMANTO, DKK
344 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdul Latif, Muhammad Syarif Nuh, Hamza Baharuddin, H.Hasbi Ali, Said Sampara, dalam bukunya berjudul Buku AjarHukum Acara Mahkamah Konstitusi hal 219223).Maka dalam hal Judex Juris telah mengabaikan Putusan MahkamahKonstitusi tersebut, padahal menurut Mahkamah Konstitusi baikBPKP dan BPK samasama memiliki Kewenangan untuk melakukanaudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dengandemikian Putusan Judex Juris mengandung suatu kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 31-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 171/Pid.B/2018/PN Tdn
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE
163 — 46
  • adikTerdakwa menyerahkan surat itu kepada Terdakwa dan selanjutnyaTerdakwa serahkan ke BPN;Bahwa Terdakwa pergi ke kantor di Asean Tower tempat RachmanHakim bekerja, sebelumnya tidak janjian terlebihn dahulu, Terdakwahanya ingin silaturahmi saja;Bahwa Terdakwa lupa menanyakan No.HP Saksi Rachman Hakimkepada anaknya Saksi Jefri Hakim atau tidak;Bahwa Terdakwa lupa sebelum pergi ke kantor Rachman Hakim,sebelumnya menelphone Rachman Hakim atau tidak;Bahwa Terdakwa lupa pernah mengirim SMS kepada Saksi Jefri Hakimatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-10-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — 1. DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO), DK VS 1. ACHMAD HIDAYAT, DKK
78 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusatyang tunduk pada Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT);Bahwa oleh karena pokok persolan yang digugat oleh Para TermohonKasasi adalah mengenai Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)mengenai Dana Pensiun, maka yang seharusnya digugat adalah DanaPensiun IPTN; Dalam hal ini Judex Juris mengalami kekhilafan hakimatau kekeliruan yang nyata karena seharusnya yang digugat adalahDana Pensiun IPTN sesuai Undangundang Nomor 11 Tahun 1992tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-08-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 31 Agustus 2010 — Ny. Hj. MARNI SOFYAN ;
62 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan hal itudilakukan tanpa rasa bersalah karena tidak adasanksi di dalam undangundang Jaksa atau Hakimatau Polisi melanggar aturan undang undang.Sehingga berlombalombalah para penegak hukumuntuk melanggar undangundang karena tidak adanyasanksi kalau Jaksa melanggar perundang undangan.Maka tambah teraniayalah masyarakat dan tambahteraniayalah Pemohon ;Proyek sudah selesai 100%, sudah serah terima,sudah melewati masa pemeliharaan 30 hari ;Alangkah teraniaya Kontraktor apabila proyek yangtelah serah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-06-2011 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Januari 2014 — SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH. Lawan 1. PT .TH INDOPLANTATION. 2. PT INDOPALMS SDN BHD. 3. PT INDO INDUSTRIES SDN BHD. 4. LEMBAGA TABUNG HAJI. 5. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. 6. NOTARIS SUTJIPTO.
288 — 251
  • Sudikno Mertokusumo menyatakan sebagaiberikut:"Untuk mengajukan sita jaminan, haruslah ada dugaan yang beralasan,bahwa orang yang berutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakimatau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkanatau melarikan barangnya. Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuatbahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barangbarangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan."99.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 31-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 171/Pid.B/2018/PN Tdn
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE
177 — 64
  • adikTerdakwa menyerahkan surat itu kepada Terdakwa dan selanjutnyaTerdakwa serahkan ke BPN;Bahwa Terdakwa pergi ke kantor di Asean Tower tempat RachmanHakim bekerja, sebelumnya tidak janjian terlebihn dahulu, Terdakwahanya ingin silaturahmi saja;Bahwa Terdakwa lupa menanyakan No.HP Saksi Rachman Hakimkepada anaknya Saksi Jefri Hakim atau tidak;Bahwa Terdakwa lupa sebelum pergi ke kantor Rachman Hakim,sebelumnya menelphone Rachman Hakim atau tidak;Bahwa Terdakwa lupa pernah mengirim SMS kepada Saksi Jefri Hakimatau
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 168/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 4 Nopember 2019 — 1. NY. IR. NI KETUT D SENGARA, dkk melawan 1. PT. BRIGHTSOURCE PECATU INDONESIA,
181 — 123
  • benda bergerak, sebagaimana dikutip berikut ini:Orang yang empunya barang yang tidak tetap, dapat memintadengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri,yang di dalam daerah hukumnya tempat tinggal orang yangmemegang barang itu, supaya barang itu disita.Sehingga sebagaimana disebut dalam Pasal 226 (1) HIR mengaturbahwa Sita Revindikasi hanya diletakkan di atas Barang YangTidak Tetap, maka sudah sepatutnya Sita Revindikasi yangdiajukan Para Penggugat ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakimatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-03-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — H. M. KHUDLORI, SH., M.Hum
124 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlangsung,hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segalatuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atauterhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telahterbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusanyang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakimatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
1495 — 900 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;sedangkan pasal 264 Ayat (3): Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasidengan suatu jangka waktu :Bahwa dalam Peninjauan Kembali ini, Pemohon mengajukan:1. keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat (Novum), jika keadaan itusudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka terhadapperkara ini hasilnya berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segalatuntutan hukum;2. kekhilafan hakim