Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkanketentuan Pasal 36 butir a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGANUSAHA TIDAK SEHAT tersebut, sudah menjadi jelas bahwaPengadilan Negeri tidak berwenang secara ABSOLUT/MUTLAKuntuk memeriksa dan mengadlli gugatan yang diajukan olehHal 33 dari 56 Hal.

Jakarta Pusat tanggal 12September 2017 Nomor 154/Pdt,G/2017/PN.JKT.PST, yang dimohokan bandingtersebut dapat dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding,Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untukmembayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkarapada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat, Undangundang Nomor 20/1947 dan peraturanperaturan lainyang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADLLI

meringankan: Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana; Terdakwa sopan di dalam persidangan; Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Putusan Sela No. 34/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Seloleh karenanya haruslah ditolak ;Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku ;MENGADLLI. Menolak eksepsi tergugat V ; Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untukmengadili perkara ini ; Membebankan biaya perkara menunggu putusan akhir.Demikianlah diputuskan berdasarkan Permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa 04 Oktober 2011 yang terdiri Ari Jiwantara, SH.M.Hum.,selaku Ketua Majelis, Albertina Ho, SH.

Terr VIIVIll Kupang yang dalam persidangandiberi tanda B.Merah.Bahwa perkara perdata Nomor 17/1959/Pdt, telah diputus olehPengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Januari 1960 dengan amarsebagai berikut :MENGADLLI : Menolak gugatan penggugat itu Menghukum penggugat membajar biaya perkara jang hingga kinidianggar sedjumlah Rp. 100.

berkenan untuk mengeluarkan Penetapan pemeriksaan denganacara cepat terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 98UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.SITA JAMINAN (CONVERSATOIR BESLAG):Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi siasia/ilusoir kelak karenaadanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugatakan mengalihkan, memindahkan, mengosongkan atau memindah tangankanharta miliknya, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadlli

denganTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaberdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KitabUndang Undang Hukum Acara Pidana , haruslah dibebani pula untuk membayarbiaya perkara;Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana joPasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuanHukum dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADLLI

Bahwa dalam tingkat banding , Majelis Hakim telah menguatkanputusan tingkat pertama sebagaimana tertera dalam PutusanPengadilan Tinggi Jakarta No. 32/PDT/2011/PT.DKI , tanggal 10 Oktober2011 (Bukti P2) dengan AMAR Putusan selengkapnya baca berikut :MENGADLLI Menerima permohonan banding dari Pembanding VTerbanding , Il, Illsemula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi PembandingVTerbanding semula Tergugat Konpensi, PembandinglVTerbanding Il semula Tergugat Il Konpensi dan PembandingV/Terbanding Ill

Adanya surat pernyataan dari masyarakat Desa Sei Belutu yangditandatangani oleh 791 (tujuh ratus Sembilan puluh satu) orang yangmenyatakan agar Terdakwa menjalankan tugasnya sampai masajabatannya berakhir.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1.

No.1927/227 RBg, Reglement Hukum Acara Perdata DaerahLuar Jawa dan Madura ;MENGADLLI ;Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 131/PDT/2016/PT.SMR.1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Mei 2016Nomor : 68/Pdt.G/2015/PN.Bpp. yang dimohonkan banding tersebut ;3.

adalah milik Terdakwa Afif Mahardika Mubarokmaka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikankepada Terdakwa Afif Mahardika Mubarok;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkarasesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP;Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

mengadili dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena eskepsi Terbantah mengenaikewenangan mengadili dikabulkan, maka tuntutan provisi Pembantah, pokokperkara bantahan, gugatan/bantahan rekonpensi dari Terbantah dalamKonpensi/Penggugat Rekonpensi tidak dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbantah dikabulkan, makaPembantah dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amarputusan;Memperhatikan Pasal 162 RBg serta peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

memberatkan Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Rehan yangmerupakan keponakan Terdakwa; Korban Rehan masih anakanak yang seharusnya dilindungi dan disayangi; Terdakwa tidak menyesali perobuatannya;Keadaan yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Putusan Nomor : 116/G/2015/PTUNJKT.mengajukan gugatanTerdata ke Pengadilari Negeri Jakarta Utara dan padatanggal 28 Oktober 2014 Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutusperkara tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor074/PdtG/2014/PN.JKT.UT, tanggal 28 Oktober 2014 yang amarnyasebagai berikut :MENGADLLI :1) Mengabulkon Gugatan Penggugat untuk seturuhnya;2) Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;3) Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah terbukti melakukanperbuatan

Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI:1. Menyatakan Terdakwa I. M. Iqbal Ramadhan alias Chek bin Suino, Terdakwall. Heri GUnawan bin Raswadi, dan Terdakwa Ill.

Tergugat +X memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Agama jepara yangmemeriksa, mengadlli dan memutus perkara iniuntuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidakdapat dlterima.Bahwa terhadap replik dari Para Penggugat tertanggal 28 April 2020yang dilaksanakan pada persidangan tanggal 28 April 2020 Tergugat XImengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokonya tetap denganjawabannya dan untuk meringkas uraian putsan ini telah dicatat dalam

demikian menurut Majelis Hakim putusanyang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagiTerdakwa;Memperhatikan, Undangundang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 372 Kitab UndangUndangHukum Pidana Juncto Pasal 55 Kitab UndangUndang Hukum Pidana sertaperaturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

kreditnyatersebut.Penggugat malah mengajukan gugatan kepada Tergugat danTergugat Il sesuai dengan Gugatan yang teregistrasi padaPanitera) Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan No.24/Pdt.G/2016/PN.PkI tertanggal 5 April 2016 yang dalammaterial Gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenaiadanya klausula baku dalam perjanjian kredit.Bahwa terhadap perkara perdata No. 24/Pdt.G/2016/PN.Pkltersebut PN Pekalongan pada tanggal 5 Oktober 2016 telahmemutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagaiberikut :MENGADLLI

yangtelah dikenalnya;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesaliperbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 3839 KUHPidana dan Pasal 181 KUHPidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

.: 105/PDT/2003/PT.DKI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :wanna nn nnn nnn nnn nnn ne nen nnn ee nen nnn neces MENGADLLI Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dariPembanding semula Tergugat Il dan Pembanding Il semula Tergugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.:102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 25 September 2002 yangdimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding semuila Tergugat Il dan Pembanding llsemula Tergugat secara tanggung renteng untuk