Ditemukan 1675 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik replik repubiik rebublik rebuplik repubik repblik repuplik repulbik repbulik repunlik
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 20-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 54/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 23 April 2019 — Pembanding/Tergugat I : DJAMALUDDIN ALIAS DJAMALUDDIN NT Diwakili Oleh : MUHAMMAD IDHAM, SH
Terbanding/Penggugat : YAYASAN NAHDIYAT MAKASSAR DIWAKILI DRA. HJ. NURJANNAH
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH,.M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat II : ABDUL KARIM NAMLI, SE
Turut Terbanding/Tergugat III : DR. H. MUCHLIS NAJAMUDDIN, M.Adm
Turut Terbanding/Tergugat IV : IR. TAHIRIYATI
Turut Terbanding/Tergugat V : KIKI ZAKIYAH
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEBRIANI MUSTOMO
Turut Terbanding/Tergugat VII : IRWAN LAMAKAMPALI, SH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : DRS. ANSAR RIZAL ACO YANGA
Turut Terbanding/Tergugat IX : YAYASAN NAHDIYAT MAKASSAR
72 — 29
  • sita jaminan yang diletakkanPengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini ;Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat No. 8 Tanggal 20Pebruari 1974, yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD GAINAOHORELLA, SH.Akta Perubahan Yayasan Nahdiyat No. 27 Tanggal 8Januari 1988, yang dibuat oleh Notaris HASAN ZAINI ZAENAL,SH.Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar tanggal 29 Juli 2016Nomor 142, yang dibuat oleh Notaris STEVEN WINARSO, SH,.M.Kn,dengan pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Repulik
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 14-10-2008 — Upload : 02-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 139/pdt.g/2008/pn.sby
Tanggal 14 Oktober 2008 — PT. PILARMUTIARA PRATAMA (pengguugat) HENGKY ADI SUMARTO (tergugat I) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA (TERGUGAT II)
58 — 24
  • Bahwa, menanggapi Petitum gugatan Penggugat yang antara lain meminta agardilaksanakan Uit Voerbaar Bijvoorraad, Tergugat II sangat keberatan karena sesuai dengan SuratEdaran Mahkmah Agung Repulik Indonesia terkait kasus keperdataan tidak lagi diperkenanadanya putusan Uit Voerbaar Bijvoorraad, karena untuk mencegah adanya permasalahan hukum18lain sebelum adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Vide Surat Edaran MARItanggal 21072000 No. MA.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 164/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : ISMIAH HEWLETT Binti SURADJI
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN TUNAS KARYA BANGSA pemilik dan atau pengelola RAFFLES INDEPENDENT SCHOOL
Terbanding/Tergugat II : TONY DAVID GAHEGAN
35 — 23
  • Pasal 142RBgHalaman 2 dari 63 Putusan No. 164/PDT/2019/PT SMR(Reglement Voor de Buitengewesten) yang merupakan Hukum AcaraPerdata Indonesia yang berlaku umum (/ndonesian General Principles ofLaw), dimana ditentukan bahwasannya gugatan harus diajukan dipengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum TERGUGAT berdiam,maka dengan demikian gugatan ini adalah tepat dan benar untuk di ajukandi Pengadilan Negeri Balikpapan;Bahwa TERGUGAT adalah sebuah badan hukum yang didirikanberdasarkan hukum Negara Repulik
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 22-11-2017 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN AMBON Nomor 222 / Pdt.G / 2017 / PN Amb
Tanggal 2 Oktober 2018 — ABDUS SAMAD, Tempat/Tanggal Lahir Liang 12 Januari 1979, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Liang, Rt.007/Rw.0, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WENDY TUAPUTIMAIN, SH., MH., LA ODE ABDUL MUKMIN, SH., NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE, SH.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/KA.WT/SK/Pdt.G/XI/2017, tertanggal 21 Nopember 2017. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT L a w a n : 1. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kav.52 A, Jakarta Pusat 10510, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBINSON SITORUS, SH.MH.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU.359/HK.104/ASDP-2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Kuasa Subsitusi Nomor 08/S.1.12/Gph.2/01/ 2018 dari ROBINSON SITORUS, SH.MM.MH., kepada BOBBY VIRGO SEPTA SAPUTRA,SH., ADE MEINARNI BARUS,SH., RAMBOO LOLY SINURAT,SH. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I 2. PAMA DJAMALI, Beralamat di Air Mata Cina, RT.002/RW.002, Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANS FERDINAND LETELAY, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/FFLP/SK.Pdt/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II 3. SALEH LESSY, Beralamat di Desa Liang, RT. 002/RW.001, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III 4. MUHAMMAD LESSY, Beralamat di Desa Liang, RT.001/RW.0, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LATIF LAHANE, SH., SAMRA, SH,. MUHAMMAD SAID, SH.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/KA-MS/SK.Pdt/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV 5. DAUD HAHUAN, Beralamat di Desa Liang, RT.008/RW.0, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FUAD ALHADI, SH.,ROMY S DJAFAAR, SH.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V 6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN MALUKU TENGAH, Beralamat di Jalan R.A. Kartini, Nomor. 13. Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
285 — 458
  • Saksi IBRAHIM AKIB LESSY sertaAHLI DR.RONALD D.SAWA, SH.MH ;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyang berkaitan dengan dasar kepemilikan objek sengketa yaitu alat buktiberupa; Bukti P1 tentang Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia NoPerkara 125K/Pdt/1990, tanggal 28 September 1991; Bukti P2 tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NoPerkara: 222 PK/Pdt/1992, tanggal 22 April 1999 ; Bukti P3 tentang Putusan Pengadilan Negeri Ambon No Perkara :377/1982/Pts.Perd.G
    keterangan saksi tersebut diatas, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugatmenyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan.Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan oleh keduabelah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yangternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat dari bukti yang diajukanoleh pihak Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, diperoleh kenyataanbahwa dasar penguasaan Penggugat atas tanah objek Sengketa adalah : buktiP1 tentang Putusan Mahkamah Agung Repulik
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 05-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN RANAI Nomor 24/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.M BIMO P NUGROHO
2.IMMANUEL TARIGAN, SH.,MH
Terdakwa:
Pham Van Tuan
119 — 48
  • penangkap,diketahui bahwa KIA BV 9989 TS berbendera Vietnam dengan nahkodaPham Van Tuan tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan secaraillegal dengan menggunakan alat tangkap pair trawls, keseluruhan ABKtermasuk nahkoda berjumlah 3 (tiga) orang WN Vietnam, tidak ditemukanbarang bukti ikan dan tidak memiliki dokumen/suratsurat yangHalaman 28 dari 48 Putusan Nomor 24Pid.SusPrk/2019/PN Randipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapanikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Repulik
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 05-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN RANAI Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.SENOPATI, S.H.
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Ly Huu Kiet
166 — 58
  • tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan secara illegal denganmenggunakan alat tangkap pair trawls, dan juga terdapat ikan kurang lebih1 (seperempat) palka yang diduga keras hasil tangkapan yang sudahdidapat, keseluruhan ABK termasuk nahkoda berjumlah 14 (empat belas)orang WN Vietnam. keseluruhan ABK termasuk nahkoda berjumlah 3 (tiga)orang WN Vietnam, dan tidak memiliki dokumen/surat surat yangdipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapanikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Repulik
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 217/Pdt.G/2015/PN.Bdg.,.
Tanggal 30 Nopember 2015 — Dra.LIDIA IRAWATI HALIM LAWAN YAYASAN "HUA CHIAU FU NU HUI", cq. Para pengurusnya, DKK
69 — 21
  • Persatuan Guru Repulik Indonesia (PGRI) Kota Bandung,berkedudukan di Bandung, Jalan Cibadak No, 202 (d/h. No, 178)Kelurhan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, untukselanjutnya disebut TERGUGAT HI;4. Pemerintah R.I. Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPNR.I. Cq.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-12-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 476/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 29 Desember 2014 — H. NATAR melawan Pemerintah RI Cq Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Cq Pemerintah Kota Surabaya diwakili oleh Walikota Surabaya Dkk
92 — 19
  • oleh orang laindengan etikat baik dia tidak dapat lagi menuntut pengembalian tanah tersebutdari orang lain tadi ;Lembaga Rechtsverwerking telah mendapat pengukuhan dalam Yurisprudensi, yaitu:ePutusan MARI tanggal 10 Januari 1957 No. 210.K/Sip/1955 ;e Putusan MARI tanggal 07 Maret 1959 No. 70.K/Sip/1955 ;9.10.Bahwa menanggapi Petitum gugatan Penggugat yang antara lain meminta agardilaksanakan Uit Voerbaar Bijvoorraad, Tergugat III sangat keberatan karenasesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Repulik
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 03-02-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 12/G/2020/PTUN.SMG
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
1.Pudiyanto
2.Suhartanto
3.R. Satriya Wibawa
4.Aris Sumartono
5.Liem Kiong Hoo
6.Hans Gito Handoko
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
309 — 155
  • PT.Kereta Api Indonesia semenjak tahun 2015hingga 2019 telah menelantarkan tanah dan tidak menggunakan tanahsesuai dengan peruntukannya, tidak memelihara dengan baik tanah danbangunan yang ada diatasnya, tidak membayar Pajak Bumi danBangunan kepada Negara, telah melanggar ketentuan dalam dalam 50dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 40 Tahun1996, maka Hak Pakai tersebut telah hapus. 2.Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1997, tentang Pendaftaran Tanah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 07-11-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 70/PDT.SUS.MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2015 — MONSTER ENEGRGY COMPANY dahulu bernama (HANSEN BEVERAGE COMPANY) >< ANDRIA THAMRUN, CS
1214 — 1335
  • Republik Indonesia No.HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan ("'Keputusan Kepala BPOM No.3644") telah dijelaskan bahwa semua suplemenHal 8 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.makanan yang diproduksi dan atau diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar dari KepalaBPOM yang mana nomor izin edar tersebut harus dicantumkan dalam penandaan pada wadah dan pembungkussuplemen tersebut.22 Bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Repulik
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 22-10-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 143/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 14 Nopember 2018 — Pemohon:
Ho Hariaty
Termohon:
Kapolda Metro Jaya Cq Direskrimum Polda Metro Jaya
173 — 133
  • Foto Foto Basuki, bukti P20;33.Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persyaratan PermintaanPemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara danLaboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada LaboratoriumForensik Kepolisian Negara Repulik Indonesia (Peraturan KapolriNo.10 Tahun 2009), bukti P21;34.Foto copy Surat Keterangan Sakit Bogor Senior Hospital atas namapasien Tn.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-05-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 86/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 18 Desember 2013 — 1.BUDI GUNAWAN,2.ELLIANA;1.KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,2.SUMARTANTO
112 — 67
  • Hal ini sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992, tanggal 21Januari 1993, Nomor: 41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor: 270K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 38/PID.TPK/2020/PT SBY
Tanggal 27 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : T.W. FEBRIANTI RAIS, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMANSYAH SOFYAN HADI
352 — 143
  • PETROGASJATIM UTAMA (PT.PJU).Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Repulik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Repulik IndonesiaNomor 20 TahunHalaman 51 Putusan No. 38/PID.SUSTPK/2020/PT SBY2001 tentang Perubahan atas Undangundang Repulik IndonesiaNomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 09-12-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4754/Pdt.G/2019/PA.Sda
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 25
  • Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Repulik IndonesiaNomor 10 Tahun 1983 menyatakan:(1). Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.Pemohon adalah Pegawai Negeri, mengajukan izin berceraikemudian dimediasi oleh Dinas tempat Pemohon bekerja yaituPolrestabes Surabaya.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-07-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1416/Pid.Sus/2019/PN Lbp
Tanggal 28 Oktober 2019 — 1. Nama lengkap : Ibnu Hajar Bin Muhamad Ali Alias Benu; 2. Tempat lahir : Aceh; 3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/24 April 1973; 4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Dusun TGK Dian Desa Rayeuk Glang Glong Kec Matangkulli, Kab. Aceh Utara Propinsi Aceh; 7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
235 — 150
  • Pasal 132ayat (1) UndangUndang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, disamping dijatuhi pidana mati, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 67 Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP) menyebutkan jika orang dijatuhi pidana mati atau penjara seumurHalaman 48 dari 52 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2019/PN Lbphidup, disamping itu tidak bisa dijatuhi pidana lain kecuali pencabutan haktertentu, perampasan barangbarang yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-05-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 262/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 14 Desember 2017 — Unity Group Ltd X PT. Air Born Indonesia,Cs
274 — 76
  • Kementerian Perhubungan Repulik Indonesia, cq. Direktur JenderalPerhubungan Udara; cq.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Tanah
Putus : 23-08-2011 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 61/Pdt.G/2011/PN.SBY
Tanggal 23 Agustus 2011 — 1. SARBAINI KAMIL,Sip.,Mpd. , DKK VS 1. Departemen Pertahanan dan Keamanan 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya
156 — 64
  • Bahwa menanggapi Petitum gugatan Penggugat yang antara lain meminta agardilaksanakan Uit Voerbaar Bijvoorraad, Tergugat II sangat keberatan karenasesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Repulik Indonesia terkaitkasus keperdataan tidak lagi diperkenan adanyan putusan Uit VoerbaarBijvoorraad, karena untuk mencegah adanya permasalahan hukum lainsebelum adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Vide SuratEdaran MARI tanggal 21072000 No. MA.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 06-02-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 184/pdt.g/2011/PN.SBY
Tanggal 6 Februari 2013 — ISMUJANAH (PENGGUGAT) 1. YAYASAN PENGURUS GEREJA DAN AMAL ROMA KATOLIK GEMBALA YANG BAIK (TERGUGAT I) 2. Ahli Waris Kusen (TERGUGAT II) 3. Ahli Waris Sampir (TERGUGAT III) 4. NY. JANDA I.H.E. (ILSE HEDWIG ELVIRE) LIMOPRANOTO MONFILS (TERGUGAT IV) 5. KANTOR KELURAHAN PAGESANGAN (TERGUGAT V) 6. BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Surabaya (TERGUGAT VI)
63 — 43
  • Bahwa menanggapi Petitum gugatan Penggugat yang antara lain meminta agardilaksanakan Uit Voerbaar Bijvoorraad, Tergugat Il sangat keberatan karena sesuaidengan Surat Edaran Mahkmah Agung Repulik Indonesia terkait kasus keperdataantidak lagi diperkenan adanyan putusan Uit Voerbaar Bijvoorraad, karena untukmencegah adanya permasalahan hukum lain sebelum adanya putusan yang memilikikekuatan hukum tetap (Vide Surat Edaran MARI tanggal 21072000 No.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pencurian
Register : 12-09-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 08-02-2014
Putusan PN BENGKALIS Nomor 357 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bks
Tanggal 28 Nopember 2012 — Terdakwa I. RUSTAM Alias ONDUS Bin MAK’DINI dan Terdakwa II. MOHAMMAD NASIR NOER Alias NASIR Bin NOER
55 — 15
  • ARARA ABADI; Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Negara Repulik Indonesia; Hal hal yang meringankan: Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan; Para Terdakwa masih memiliki tanggungan dalam keluarga; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidanayang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah inidianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa; Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Putus : 01-11-2016 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Lbj.
Tanggal 1 Nopember 2016 — H. HASAN ABU JAYA melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,Dkk
108 — 46
  • ,,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Berdasarkan surat laporan Perusahaan Peternakan Abubakar BEA Tahun1989 dan Tahun 1990 dari Biro Pusat Statistik Repulik Indonesia adalahmilik Abubakar BEA yang merupakan ayah kandung dari Penggugat yangtelah memulai produksi dari sejak Tahun 1941 dan berkelanjutan denganjumlah 635 ekor ternak kerbau pada Tahun laporan yang dimaksud,Perusahaan dan kerbau dari ayah Kandung Penggugat tersebut telahdiwariskan oleh ayah dari Penggugat kepada Penggugat sebagai