Ditemukan 1781 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan menteri agama ri Keputusan menteri kehutanan ri 99/pdt/2018/pt kpg Pemerintah ri cq. presiden ri Cq menteri dalam negeri ri Cq. gubernur nusa tenggara timur Cq. bupati ngada cq. camat riung cq. kepala desa lengkosambi barat Katarina kewa 13/pdt.g/2017/pn bjw 85/pdt/2015/pt.kpg Johanis fanggidae Pemerintah ri Cq. menteri dalam negeri ri Cq. gubernur ntt Cq. wali kota kupang Cq. lurah fatufeto Daniel tefa Wellem nonis Aminudin vs menteri keuangan ri; Suwandy vs menteri keuangan ri; Santoso hadikoesoemo vs menteri keuangan ri; Pemerintah ri cq. presiden ri cq. menteri dalam negeri cq. gubernur sulawesi utara cq. bupati kepulauan siau tagulandang biaro (sitaro) cq. panitia pengadaan tanah untuk pembuatan pelabuhan udara (bandar udara) siau Dk. vs hengki halim; Tirtayasa Dkk vs 1. menteri dalam negeri ri. 2. menteri agama ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3428 K/Pdt/2017
Tanggal 24 Juli 2018 — JOHAN ALI, dkk VS PEMERINTAH RI., cq., MENTERI DALAM NEGERI cq., GUBERNUR ACEH cq., WALIKOTA BANDA ACEH, dk
69 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHAN ALI, dkk VS PEMERINTAH RI., cq., MENTERI DALAM NEGERI cq., GUBERNUR ACEH cq., WALIKOTA BANDA ACEH, dk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-09-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/Pdt/2015
Tanggal 30 September 2015 — MUHAMMAD ZEN VS PEMERINTAH RI Cq. Menteri Negara BUMN (Kepala Badan Usaha Milik Negara) Cq. Direktur Utama PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara (KBN) DK
60 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMMAD ZEN VS PEMERINTAH RI Cq. Menteri Negara BUMN (KepalaBadan Usaha Milik Negara) Cq. Direktur Utama PT(Persero) Kawasan Berikat Nusantara (KBN) DK
    PEMERINTAH RI Cq. Menteri Negara BUMN (KepalaBadan Usaha Milik Negara) Cg. Direktur Utama PT(Persero) Kawasan Berikat Nusantara (KBN)berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing Tanjung PriokJakarta Utara Cg. Pelaksana Unit Usaha Kawasan BerikatNusantara (KBN) Marunda, yang berkedudukan di JalanLampung Nomor 1 Cilincing Jakarta Utara, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dr. Ali Abdullah M, S.H.,M.H.,M.M.,M.Kn, dan kawankawan, para Advokat berkantor di JI.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 25-11-2022
Putusan PN SUMEDANG Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
Yayat Ruhyatna Basuni
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. menteri PUPR Cq. Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Cq. SNVT Pembangunan Waduk Jatigede
28 — 6
  • Penggugat:
    Yayat Ruhyatna Basuni
    Tergugat:
    Pemerintah RI Cq. menteri PUPR Cq. Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Cq. SNVT Pembangunan Waduk Jatigede
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 15-03-2007 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1988K/PDT/2006
Tanggal 15 Maret 2007 —
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Putra Indonesia; Pemerintah RI., Cq. Menteri Dalam Negeri RI., Cq. Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Cq. Pemerintah Kabupaten Batang (dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Batang)
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 30-05-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN SORONG Nomor 57/Pdt.G/2018/PN SON
Tanggal 19 Februari 2019 — Perdata : NURMAN TUNDY melawan Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Walikota Sorong Cq Kepala Distrik Sorong Timur Cq Kepala Kelurahan Klawalu Kota Sorong, dk
71 — 25
  • Perdata : NURMAN TUNDY melawan Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Walikota Sorong Cq Kepala Distrik Sorong Timur Cq Kepala Kelurahan Klawalu Kota Sorong, dk
    Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia CqWalikota Sorong Cq Kepala Distrik Sorong Timur Cq Kepala KelurahanKlawalu Kota Sorong, tempat kedudukan Jalan Malibela Km. 11,5Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pat.G/2018/PN SonKelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-04-2008 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49K/PDT/2006
Tanggal 10 April 2008 — . ; AGUS EDIYANTO ; PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BPN PUSAT Cq. KEPALA BPN WILAYAH JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN
13 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ; AGUS EDIYANTO ; PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BPN PUSAT Cq. KEPALA BPN WILAYAH JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-07-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2669 K/Pdt/2014
Tanggal 8 Juli 2015 — ALIYAS, Dkk vs PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT cq. WALIKOTA BEKASI cq. KEPALA KELURAHAN KAYURINGIN JAYA, Dk
40 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALIYAS, Dkk vs PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT cq. WALIKOTA BEKASI cq. KEPALA KELURAHAN KAYURINGIN JAYA, Dk
    PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT cq. WALIKOTABEKASI cg. KEPALA KELURAHAN MARGA JAYA,derkedudukan di Jalan Kemakmuran Nomor 11, Kota Bekasi;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2230 K/Pdt/2010
Tanggal 30 Desember 2010 — GIRI JALADHI WANA vs PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Cq. WALIKOTA BANJARMASIN dahulu WALIKOTAMADIA KEPALA DAERAH Tk. II BANJARMASIN
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GIRI JALADHI WANA vs PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Cq. WALIKOTA BANJARMASIN dahulu WALIKOTAMADIA KEPALA DAERAH Tk. II BANJARMASIN
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 27-01-2023 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 28-02-2023
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PDT/2023/PT PBR
Tanggal 28 Februari 2023 — Pembanding/Penggugat : Yulinar Fatima Butir Diwakili Oleh : EMIL SALIM SH MH
Terbanding/Tergugat I : Habibullah
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR Cq. KEPALA DESA RANAH BARU
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR
59 — 20
  • Pembanding/Penggugat : Yulinar Fatima Butir Diwakili Oleh : EMIL SALIM SH MH
    Terbanding/Tergugat I : Habibullah
    Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR Cq. KEPALA DESA RANAH BARU
    Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 28-12-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 12-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pmn
Tanggal 6 April 2023 — Penggugat:
Muslim Nuri
Tergugat:
1.Ferawati
2.Pemerintah RI,Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3.Kementerian PUPR
15 — 0
  • Penggugat:
    Muslim Nuri
    Tergugat:
    1.Ferawati
    2.Pemerintah RI,Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    3.Kementerian PUPR
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 252/Pdt.G/2020/PN Lbp
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
PT.Perkebunan Nusantara II
Tergugat:
1.PT.Binjai Duraman Indah Lestari
2.Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Walikota Binjai
115 — 0
  • Penggugat:
    PT.Perkebunan Nusantara II
    Tergugat:
    1.PT.Binjai Duraman Indah Lestari
    2.Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Walikota Binjai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3076 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Maret 2014 — PT. Bank Niaga (Tbk), DKK VS H. Sarbinih bin Suhandi
70 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Ditjen Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara Bekasi, 3. Gunawan, SH, tersebut
    Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. DitjenKekayaan Negara Cq. Kepala Kantor PelayananKekayaan Dan Lelang Negara Bekasi, berkedudukan diJalan Sersan Aswan Nomor 8 D, Bekasi, dalam hal inimemberi kuasa substitusi kepada Abdul Manaf, dankawankawan, Kepala KPKNL Bekasi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Desember 2010;. Gunawan, SH, bertempat tinggal di BSD City Blok C 212, RT 03/02, Rawabuntu, Serpong, Tangerang, dalamhal ini memberi kuasa kepada Norman S. (rus,SH.,KN.
    Bank Niaga (Tbk), 2.Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Ditien Kekayaan Negara Cq.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara Bekasi, 3. Gunawan,SH, tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor134/PDT/2012/PT.BDG tanggal 30 Juli 2012 yang membatalkan putusanHal. 58 dari 60 hal. Put.
    Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. DitjenKekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan LelangNegara Bekasi, 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-10-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 — PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI KABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEY cq. KEPALA DESA CIWIDEY, DK ; NY. IMUK RATNA
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI KABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEY cq. KEPALA DESA CIWIDEY, DK ; NY. IMUK RATNA
    PUTUSANNomor 825 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR PROPINS JAWA BARAT cq. BUPATIKABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEYcq. KEPALA DESA CIWIDEY, berkedudukan di Jalan OtongKardana Nomor 1 Ciwidey, Kabupaten Bandung diwakili olehKepala Desa Ciwidey, H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-01-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 K/Pdt/2013
Tanggal 10 Januari 2014 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI HUKUM DAN HAM Cq. KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNGSITOLI VS NURASTI TOBING, DKK
50 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI HUKUM DAN HAM Cq. KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNGSITOLI VS NURASTI TOBING, DKK
    almarhumAlboin Situmorang) pensiun dan sekarang telah meninggal dunia, adalah sah;Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medandengan Putusan Nomor 219/PDT/2012/PTMDN tanggal 7 November 2012harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapatbahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi: PEMERINTAH
    RI Cq.
    MENTERI HUKUM DAN HAM Cq.KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq.KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNGSITOLI danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Nomor 219/PDT/2012/PTMDN tanggal 7 November 2012 yang menguatkan Putusan PengadilanHal 21 dari 21 hal. Put.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-01-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Tbk
Tanggal 23 Oktober 2014 — YUNUS; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPRI Cq. BUPATI KARIMUN Cq. CAMAT TEBING; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP. KEPRI Cq. KEPALA KANTOR BPN KAB. KARIMUN
163 — 29
  • YUNUS; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPRI Cq. BUPATI KARIMUN Cq. CAMAT TEBING; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP. KEPRI Cq. KEPALA KANTOR BPN KAB. KARIMUN
    TURUT TERGUGAT 1; Vi..PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP. KEPRI Cq. KEPALA KANTOR BPN KAB. KARIMUN, beralamat di Jin. Sudirman Poros, Komplek Perkantoran Pemda Karimun. Menurut surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/ 2014/PN.Tbk tersebutsebagai ............
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 26-02-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ngb
Tanggal 26 Agustus 2020 — SABRI
Tergugat:
1.ALEX FARTA
2.ALPONSO
3.S U K I
4.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Prov. KALTENG Cq Bupati Lamandau Cq Kel Nanga Bulik
5.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Prov Kalteng Cq Bupati Lamandau Cq Camat Bulik
107 — 28
  • SABRI
    Tergugat:
    1.ALEX FARTA
    2.ALPONSO
    3.S U K I
    4.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Prov. KALTENG Cq Bupati Lamandau Cq Kel Nanga Bulik
    5.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Prov Kalteng Cq Bupati Lamandau Cq Camat Bulik
Pengadilan PN KENDARI Perdata Tanah
Register : 11-01-2010 — Putus : 15-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KENDARI Nomor 01/PDT.G/2010/PN.KDI
Tanggal 15 Nopember 2010 — M.Si, dkk Lawan PEMERINTAH RI Cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA, Cq. REKTOR UNIVERSITAS HALUOLEO
106 — 41
  • M.Si, dkkLawanPEMERINTAH RI Cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA, Cq. REKTOR UNIVERSITAS HALUOLEO
Pengadilan PN PONTIANAK
Register : 10-11-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 130/Pdt.G/2014/PN.Ptk
Tanggal 3 Juni 2015 —
22 — 67
  • ZAINAL ST MMPEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA CQ GUBRNUR KALIMANTAN BARAT CQ PEMERINTAH KOTA PONTIANAK CQ SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-07-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/Pdt/2015
Tanggal 7 Juli 2015 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II PARIGI MOUTONG di PARIGI vs PIETER LUCKY AWALOEI
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESITENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATEN TINGKAT IIPARIGI MOUTONG di PARIGI vs PIETER LUCKY AWALOEI
    PUTUSANNomor 137 PK/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT SULAWESITENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATEN TINGKAT IIPARIGI MOUTONG di PARIGI, dalam hal ini memberi kuasakepada Ratai Hi D.
    PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT SULAWESITENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATENTINGKAT II PARIG MOUTONG Cq. KEPALA WILAYAHKECAMATAN PARIGI di PARIGI:3. PEMERINTAH Cq. RI KEPALA KEPOLISIAN RI Cq.KAPOLDA SULAWESI TENGAH Cq. POL AIRUT PALUHal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt/2015di Palu;4. PEMERINTAH RI Cq.TNI AL Cq. PANGKALAN UTAMATNI AL VI Palu;5. JAHYA PAKAYA, bertempat tinggal di Desa Lebo,Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;6.
    Jadi Penggugat membeli tanahsengketa dari pemilik tanah yang sah sehingga Penggugat sebagai pembeli yangberiktikad baik harus mendapat perlindungan hukum, sedangkan surat bukti danalat bukti lain (saksisaksi) dari para Tergugat tidak dapat melemahkan alat buktidari Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBENURKEPALA DAERAH TINGKAT SULAWESI TENGAH Cq.
    Nomor 137 PK/Pdt/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBENURKEPALA DAERAH TINGKAT SULAWESI TENGAH Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-05-2012 — Upload : 17-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1382 K/Pdt/ 2011
Tanggal 10 Mei 2012 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTB Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT,
9 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTB Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT,