Ditemukan 152 data
100 — 44
LKPP No. 6 Tahun 2011 tentangPedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah di LingkunganKementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnyapasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa PPK dalam menetapkan HPSkendaraan pemerintah yang merupakan harga On The Road harusberdasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan LangsungPengadaan Kendaraan Pemerintah, acuan HPS yang ditayangkan diPortal Pengadaan Nasional dan Website Penyedia KendaraanPemerintah, serta Peraturan Daerah mengenai tariff PKB
dan BBNKB didaerah masingmaasing ;Mengacu pada ketentuan ini, maka HPS disusun dengan mengacu padaAcuan HPS yang terdapat pada catalog kendaraan yaitu HPS harga onthe road plat merah yang di dalamnya sudah termasuk Pajak KendaraanBermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), danongkos kirim, kKemudian HPS tersebut disesuaikan dengan informasiharga pada dealeer yang menjual kendaraan ;dalam Portal sudah ada penyedia kendaraan pemerintah secara nasionaldi seluruh Indonesia ;Caranya klik
keuntungan jadidalam pembuatan HPS tidak boleh memasukan keuntungan ;PPK adalah Terdakwa Victor Kalli Batu, ST ;Berdasarkan pasal 4 ayat (8) Peeraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun2011 disebutkan : PPK dalam menetapkan HPS kendaraan pemerintahyang merupakan harga on the road harus berdasarkan pada suratperjanjian kerjasama Penunjukan Langgsung pengadaan kendaraanpemerintah, acuan HPS yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasionaldan website penyedia kendaraan pemerintah, serta Peraturan Daerahmengenai tariff PKB
dan BBNKB di daerah masingmasing,;Mengacu pada ketentuan ini, maka PPK dalam menyusun HPS yangmemasukkan biaya umum dan fee serta biaya PPN 10 % tidak sesuaidengan ketentuan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 ;Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011, maka tahapanpenunjukan langsung kendaraan bermotor antara lain :PPK dalam menetapkan HPS kendaraan pemerintah yang merupakanharga on the road harus berdasarkan surat perjanjian kerja samapenunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah
1.YUDHI PERMANA, S.H.
2.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
MOKHAMAD BAGZA ILHAM
600 — 101
- Fotocopy Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD KELAPA DUA
- 5 (lima) lembar copy Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD Kelapa Dua;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 0002/Bapenda/STS/2022 tanggal 12 April 2022 dengan keterangan Pengembalian atas kurang bayar PKB dan BBNKB tahun pajak 2021 sebesar Rp. 2.100.103.500;
- 1 (satu) Bundel copy legalisir Rekening koran Bank Banten RKUD Provinsi Banten dengan Nomor rekening :0801202021 periode 12 April 2022 s/d 12 April
2022;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 0003/Bapenda/STS/2022 tanggal 19 April 2022 dengan keterangan Pengembalian atas kurang bayar PKB dan BBNKB tahun pajak 2021 sebesar Rp. 700.145.300;
- 1 (satu) Bundel copy legalisir Rekening koran Bank Banten RKUD Provinsi Banten dengan Nomor rekening :0801202021 periode 19 April 2022 s/d 19 April 2022;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor: 900/279BAPENDA
Disita dari Sdr. Rd. BERLY RIZKI N, S.H.MTP
YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
ACHMAD PRIDASYA
237 — 86
- Fotocopy Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD KELAPA DUA
- 5 (lima) lembar copy Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD Kelapa Dua;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 0002/Bapenda/STS/2022 tanggal 12 April 2022 dengan keterangan Pengembalian atas kurang bayar PKB dan BBNKB tahun pajak 2021 sebesar Rp. 2.100.103.500;
- 1 (satu) Bundel copy legalisir Rekening koran Bank Banten RKUD Provinsi Banten dengan Nomor rekening :0801202021 periode 12 April 2022 s/d 12 April
2022;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 0003/Bapenda/STS/2022 tanggal 19 April 2022 dengan keterangan Pengembalian atas kurang bayar PKB dan BBNKB tahun pajak 2021 sebesar Rp. 700.145.300;
- 1 (satu) Bundel copy legalisir Rekening koran Bank Banten RKUD Provinsi Banten dengan Nomor rekening :0801202021 periode 19 April 2022 s/d 19 April 2022;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor: 900/279BAPENDA
Dikembalikan Kepada Sdr. Rd. BERLY RIZKI N, S.H.MTP
146 — 48
Sebelumnya, Terdakwa lebih dahulu melakukan pembicaraan dengan saksiJemmygo mengenai pembayaran PKB dan BBNKB alat berat milik PT Pipit NusaRaya;a.73Bahwa surat tagihan tersebut dikirim oleh saksi Jemmygo kepada PT Pipit NusaRaya di Tarakan melalui faksimail pada tanggal 7 Agustus 2009.
1.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
2.SUBARDI, SH.
3.DENY MARINCKA PRATAMA, S.H., M.H.
4.SUHELFI SUSANTI, SH
5.YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
BUDIYONO
177 — 113
Fotocopy Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD KELAPA DUA
MTP
d 12 April 2022;
YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
ZULFIKAR, SE, M.Si
195 — 118
miliar seratus tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh ACHMAD PRIKDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI,SE,MM selaku Kasubid Kas Daerah;
- Fotocopy STS No.0003/Bapenda/STS/2022 tanggal 19 April 2022 sebesar Rp 700.145.300,00 (tujuh ratus juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh saksi atas nama ACHMAD PRIKDASYA sebagai Penyetor dan TRI MAY LESTARI,SE,MM selaku Kasubid Kas Daerah;
- Fotocopy Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB
dan BBNKB pada UPT PPD KELAPA DUA
Disita dari Sdr.MTP
99. 5 (lima) lembar copy Daftar Pembayaran Kurang Setor PKB dan BBNKB pada UPT PPD Kelapa Dua;
100. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 0002/Bapenda/STS/2022 tanggal 12 April 2022 dengan keterangan Pengembalian atas kurang bayar PKB dan BBNKB tahun pajak 2021 sebesar Rp. 2.100.103.500;
101. 1 (satu) Bundel copy legalisir Rekening koran Bank Banten RKUD Provinsi Banten dengan Nomor rekening :0801202021 periode
12 April 2022 s/d 12 April 2022;102. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 0003/Bapenda/STS/2022 tanggal 19 April 2022 dengan keterangan Pengembalian atas kurang bayar PKB dan BBNKB tahun pajak 2021 sebesar Rp. 700.145.300;
103. 1 (satu) Bundel copy legalisir Rekening koran Bank Banten RKUD Provinsi Banten dengan Nomor rekening :0801202021 periode 19 April 2022 s/d 19 April 2022;
104. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kepala Badan
Terbanding/Terdakwa : AHMAD ROZALI BIN SATARI ALI
125 — 59
DKI Jakarta Dinas Pelayanan Pajak Unit Pelayanan PKB dan BBNKB Jakarta Timur.
- 1 (satu) buah cap/stempel Kepala Polri Daerah Lampung Resort Lampung Tengah.
- 1 (satu) buah cap/stempel Kepala Kepolisian Negara RI Daerah Lampung.
- 2 (dua) buah cap/stempel tanggalan.
- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 105 Warna Hitam.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung an. HASYIM.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. HASYIM.
Terbanding/Terdakwa : KOKO ISWANTO Bin PETRUS SUSANTO
107 — 49
DKI Jakarta Dinas Pelayanan Pajak Unit Pelayanan PKB dan BBNKB Jakarta Timur.
- 1 (satu) buah cap/stempel Kepala Polri Daerah Lampung Resort Lampung Tengah.
- 1 (satu) buah cap/stempel Kepala Kepolisian Negara RI Daerah Lampung.
- 2 (dua) buah cap/stempel tanggalan.
- 1 (satu) lembar SKPD/notice pajak yang masih kosong No. 0796823.
- 1 (satu) lembar SKPD/notice pajak yang masih kosong No. 1146918.
Johan Dwi Junianto
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
251 — 0
- 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Penyelenggaraan Samsat Dalam Rangka Intensifikasi PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 2019 dan 2020 tanggal 28 Mei 2021 dari Pihak Pertama WAHYU PRIYONO, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA Jabatan: Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pihak Kedua ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST Jabatan
Gubernur Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Penyelenggaraan Samsat Dalam Rangka Intensifikasi PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 2019 dan 2020 tanggal 28 Mei 2021 dari Pihak Pertama WAHYU PRIYONO, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA Jabatan: Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pihak Kedua
Yoga Pradila Sanjaya, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MURSALING, ST
57 — 69
- 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/25/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator / Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 02 November 2020
- 1 (satu) bundel asli Informasi Jabatan Tugas dan Fungsi (Analisis Jabatan) KA UPT Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
- 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Pembayaran PKB dan BBNKB Dinas Khusus Ambulance, Pemadam Kebakaran dan Pelayanan
Yoga Pradila Sanjaya, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SUDARMAN
60 — 68
- 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/25/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator / Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 02 November 2020
- 1 (satu) bundel asli Informasi Jabatan Tugas dan Fungsi (Analisis Jabatan) KA UPT Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
- 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Pembayaran PKB dan BBNKB Dinas Khusus Ambulance, Pemadam Kebakaran dan Pelayanan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROSNAINI ULFA, S.H.
451 — 20
1146788 tanggal 6 Mei 2020 atas nama MADI;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah Lembar 2 Nomor 1146781 tanggal 6 Mei 2020 atas nama DING SAM;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah Lembar 2 Nomor 1147011 tanggal 18 Mei 2020 atas nama BAHARUDDIN;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah Lembar 2 Nomor 1147012 tanggal 18 Mei 2020 atas nama AHCMAD ISMAHYUDI;
- 1 (satu) bundel forocopy dokumen penyetoran ke Kas daerah PKB
dan BBNKB tanggal 18 Januari 2019, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Kaltim No.