Eksepsi Error in Pesona1.Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo yangmenyatakan wanprestasi atau ingkar janji kepada Tergugat, perlumemposisikan kembali duduk permasalahan secara proporsionalsehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :Dalam ketentuan pasal 13838 KUHPerdata sebagai pilar adanya perikatanantara para pihak dinyatakan bahwa Perjanjian berlaku mengikat bagimereka yang membuatnya.

PUTERA MANDIRI G 3 13838 150 M25. 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 5 13839 150 M220PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 8 13842 150 M2i 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 9 13843 150 M2J 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 10 13844 150 M2a 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 11 13845 150 M2a 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 12 13846 150 M25 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 15 13847 150 M2a 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 16 13848 232 M24. 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI M 1 13938 154 M2= 20PP PT PELANG!

Bahwa pengakhiran perjanjian kredit oleh Tergugat secara sepihakmerupakan Cacat Kehendak dan bertentangan dengan rasa keadilan.ini menunjukan bahwa Tergugat pada prinsipnya telah melakukantindakan yang bertentangan dengan pasal 13838 KUH Perdata Makadengan demikian, tindakan Tergugat merupakan perbuatan MelawanHukum.

ConservatoirBeslag) ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka petitum ini haruslahditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangansebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatanPenggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkansebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harusdihukum untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan pasalpasal dalam HIR, Pasal 1246, Pasal 1250, Pasal1320, Pasal 13838

menunjukkan buktibukti mengenaiadanya hubungan hukum antara PT Bank Kosa Penggugat dengan PTPondok Permata Estate (bukti P9, adinformandum);Serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara No. 145/Pdt.G/2001/PN.JAK.SEL, tanggal 13 September 2001, di mana dalam perkaratersebut, para Tergugat juga mengajukan buktibukti perihal perjanjian AnjakPiutang yang dilakukan oleh PT Kusumo Madya Multi Finance dkk. namunMajelis Hakim dalam pertimbangan hukum halaman 27 yang menyatakan:...sesuai ketentuan Pasal 13838

Sehingga pertimbangan hukum yang termuatdalam wanprestasi haruslah berdasarkan perjanjian, maka yang harusdibuktikan dalam pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan TinggiMaluku adalah apakah keterkaitan Termohon Kasasi Il dalam perjanjiandan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam perjanjian agarpertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Maluku tersebut tidak melanggarPasal 1320 jo 13838 KUHPerdata;4.

Terdakwa tetah menerima uang tunai sejumlahRp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dariSaksi2 atas kendaraan Avanza G warna hitamNopol DE 13838 AN yang dijaminkan kepadaSaksi2;3. Kendaraan Avanza G warna hitam Nopol DE1338 AN Saksi terima dalam keadaan baik danpemindatanganan penguasaan;4.

Terdakwa telah menerima uang tunai sejumlahRp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dariSaksi2 atas kendaraan Avanza G warna hitamNopol DE 13838 AN yang dijaminkan kepadaSaksi2;c. Kendaraan Avanza G warna hitam Nopol DE1338 AN Saksi terima dalam keadaan baik danpemindatanganan penguasaan;d.

September 2016 (BuktiP 3) pada angka 5 dan 6 telah keliru dalam memutus untukmembatalkan demi hukum proses lelang objek hak tanggungan danmenghukum Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) untuk meninjau danmenata kembali perjanjianperjanjian kredit a quo, yang mana BPSKKabupaten Batu Bara tidak berwenang membatalkan demi hukumproses lelang objek hak tanggungan, selain itu perjanjianperjanjiankredit a quo adalah perjanjian yang telah memenuhi syaratsyaratsahnya perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 13838

Dan bagi setiap subjek hukum bebas untukmemperjanjikan apa saja dan tentang apa saja sepanjang tidakbertentangan dengan kesusilaan, ketertiban dan undangundang (vide:Pasal 13838 ayat 1 KUHPerdata jo Pasal 4 s/d 7 UUPK), sehinggakebebasan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian adalah PilihanKonsumen guna merealisir hakhak Konsumen;.

Otentik Dalam Pembuatan PerjanjianKredit yang dimuat dalam Buletin WHukum Perbankan danKebanksentralan, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010 (hal. 3135),menerangkan bahwasannya dalam praktik di perbankan, penggunaan aktadi bawah tangan lazim digunakan terutama untuk pemberian kredit yangnilai nominalnya relatif kecil.Dengan kata lain bahwasanya akta dibawah tanganpun juga hal tersebuttelah menjadikan Pacta Sunt Servanda bagi para pihak yang terkait dalamsuatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 13838

No. 720 K/Pid/2013Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Pelapor Christine Rahayu Mawarnitelah sepakat membuat Perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan sah,oleh karenanya berdasarkan Pasal 13838 KUHPerdata, yang menyatakanbahwa Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undangundang bagi mereka yang membuatnya, atau dalam hukum perdata dikenaldengan asas kebebasan berkontrak.Bahwa konsekwensi hukum dari kerjasama antara Terdakwa dengan SaksiKorban menimbulkan sengketa hutang piutang diantara

Anmad Gumri sebagaimanatelah dijelaskan di atas maupun perubahannya, telah diatur dan disepakatiyang pada intinya bahwa BRI/Pemohon keberatan dengan debitur/ H.Ahmad Gumri telah memilih tempat kKedudukan hukum (domisili) yang tetapdan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tanjung Balai, sehinggaberdasar pada Pasal 13838 KUHPerdata disebutkan:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya;Dalam hal telah ada perjanjian antara BRI/Pemohon keberatan

pasal 1313 KUHPerdata berbunyi suatu persetujuanadalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadapsatu orang atau lebih dan selanjutnya akibat dari persetujuan / perjanjiantersebut timbul suatu hubungan hukum antara pihak pihak yang membuatpersetujuan / perjanjian tersebut dan akibat persetujuan / perjanjian tersebutyang telah memenuhi syarat syarat sebagai mana ditentukan dalam pasal1320 KUHPerdata sehingga akan berlaku sebagai UU bagi mereka yangmembuatnya sesuai pasal 13838

Bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan formalitas gugatan yangditentukan dan dalam suatu Kwitansi yang diperbuat Pembanding untukbukti pinjamannya telah terpenuhi jangka waktu,unsur sepakat sebagaimanaHalaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 234/Padt/2018/PT MDNpada Pasal 1320 KUH Perdata (bersesuaian dengan bukti Penggugat BP1s/d BP 4) dan memiliki perikatan berdasarkan pasal 13838 KUH Perdatamelahirkan undangundang bagi mereka yang membuat kesepakatan;Bahwa karena Penggugat dan Tergugat memiliki

Putusan Judex Facti keliru) dalam menafsirkan HukumPerjanjian.Bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Bandung) kelirupada pertimbangan hukumnya pada halaman 35 alinea ke4yang menyatakan Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakimberpendapat bahwa Akta Jual Beli No.249/2003 tanggal 27Desember 2003 (vide bukti P.3 dan T.I 3) tersebut padahakikatnya adalah perjanjian antara Penggugat danTergugat dimana perjanjian tersebut telah memenuhiketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, karenanya sesuai denganketentuan Pasal 13838

perkara pidana penipuan dan penggelapan, Penggugatmenilai laporan pidana tersebut dikategorikan sebagai perobuatan melawanhukum ;Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pat.G/2019/PN KpgMenimbang, bahwa bila mencermati uraian gugatan penggugat tersebuttidak sama sekali terlinat kalau salah satu pihak yaitu Tergugat telah lalaimelaksanakan perjanjian , atau dengan kata lain perikatan perjanjian jual belitersebut telah selesai batas waktu penyelesaiannya, sedangkan sesuai ketentuanpasal 13838

Pasal 13838 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebabitu sesuai dengan pertimbangan PT pihakpihak hams mentaati apa yangtelah mereka setujui, dan yang telah dikukuhkan dalam akteotentik tsb.2.

Hal tersebutdikarenakan pencabutan yang disetujui Tergugat di depan pengadilandikontruksikan sebagai kesepakatan berdasarkan Pasal 13838 KUHPerdatadan analog dengan putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR. Olehkarena itu penyelesaian sengketa dianggap telah final dan mengikat sengketayang terkandung dalam gugatan, tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak.

Pasal 13838 KUHPerdata, dan telah dilengkapi dengan Akta JaminanFidusia yang diterbitkan oleh Notaris No. 08 tanggal 1 April 2016 danmerupakan obyek Jaminan Fidusia yaitu Sertifikat Jaminan FidusiaNo.W3.00028240.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 5 April 2016, yang diaturUndang Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;5.Bahwa Termohon Keberatan sejak awal angsuran telah seringterlambat/menunggak dan sejak jatuh tempo tanggal 24 September 2016 s/dHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.SusBPSK/2017

Bahwa sesuai dengan yang telah diuraikan didalil tergugat sebelumnya,Pembiayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlakuskarna semua pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harusdilandasi dengan itikat baik,Pasal 13838 ayat 3 Kuh Perdata,semua perjanjianharus dilaksanakan dengan itikat baik, artinya dalam perbuatan danpelaksanaan perjanjian PEMBIAYAAN harus mengindahkan substansiperjanjian/kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh,ataukemauaan yang baik para