Fotocopy dari Fotocopy Surat Gubernur Kepala Daerah IstimewaAceh No : 593.4/1555 tanggal 27 Januari 1998 Perihal LaranganMemberikan Izin Membuka Tanah, diberi dengan tanda bukti TIls/d VI 1;2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pelepasan Tanah Negara untukpengembangan pemukiman dan Fasilitas umum tanggal 16Desember 2008 oleh Kepala Kampung Karang Rejo Nomor92/KR/BK/2008, diberi tanda bukti T Il s/d VI 2;3.

Bahwa kepada Tergugat IV (Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia) dan Tergugat V (Kepala Kanwil Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sumatera Utara) serta Tergugat VI (Kantor PertanahanKabupaten Asahan), sehubungan dengan banyaknyapermasalahan/sengketa antara masyarakat dengan perkebunan yangdisampaikan kepada Komisi A DPRD Kabupaten Asahan, maka padatanggal 04 Juni 2010 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenAsahan dengan Suratnya Nomor 593.4/1139 telah secara tegas memintaagar Menunda Penerbitan

IndoKebun Unggul tanggal 25 Nopember 2005 seluas 12.898 Ha;Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Batang Hari Nomor 593.4/422//BPMPPT tanggal 20Juni 2014 tentang keterangan / Dukungan Proses HGU. PT.

2017/PT MDNNo.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965merupakan hasil rekomendasi dari TPTGAIX bersihdari garapan yang dilindungi UndangUndangsebagaimana dimaksud dalam UndangUndangDarurat No.8 tahun 1954 Jo UndangUndang No.tahun 1956.Pada tahun 1997 PTPN.II mengajukan permohonanperpanjangan HGU atas tanah yang terletak diKabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat danKota Binjai, karena banyaknya tuntutan/ garapanRakyat atas areal perkebunan tersebut GubernurSumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor :593.4

/065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000Jo.Nomor : 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei2000 yang membentuk Panitia PenyelesaianPerpanjangan HGU PTPN.II dan penyelesaianmasalah tuntutan/garapan Rakyat atas areal PTPN.IIyang disebut juga Panitia B.Plus.

Umbul MasWisesa menurut fungsi peruntukanHalaman 33Putusan No.13/G/2015/PTUNM DN15.Surat Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara No. 593.4/809/F tanggal 15September 2004 tentang Rekomendasi Perolehan HGU untuk PembangunanPerkebunan Kepala Sawit PT.

Reg :593.4/26/Pem.(Fotocopy dari Fotocopy) ;Surat Keterangan Warisan, Tertanggal 2 Pebruari 1993,yang dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Sumur Pecung,dan diketahui oleh Camat Kecamatan Serang. (Fotocopydari Fotocopy) ;Surat Keterangan Warisan, Tertanggal 21 Desember 2010,yang dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Sumur Pecung,dan diketahui oleh Camat Kecamatan Serang. (Fotocopydari Fotocopy) ;Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593/04/ X/ Pemt2009, Tertanggal 09 Oktober 2009).

hasilrekomendasi dari TPTGAIX bersih dari garapan yang dilindungiUndangundang sebagaimana dimaksud dalam UndangundangDarurat No.8 Tahun 1954 Jo Undangundang No.1 Tahun 1956 ;11.Pada tahun 1997 PTPN .II mengajukan permohonan perpanjanganHGU atas tanah yang terletak di kabupaten Deli Serdang KabupatenLangkat dan Kota Binjai,karena banyaknya tuntutan/garapan rakyatatas areal perkebunan tersebut Gubernur Sumatera Utaramenerbitkan Keputusan Nomor: 593.4.065/K/Tahun 2000 tanggal 11Pebruari 2000 Jo Nomor :593.4

Perkebunan NusantaraIl) untuk memiliki tanah objek perkara, sebagaimana yang dimaksudkandalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tertanggal 11 Februari2000 Nomor : 593.4/065 K/Tahun 2000.

Bahwa menurut PUSKOPAD "A" Dam Bukit Barisan, telahmembuka Areal tersebut sebelumnya pada Tahun 1980, dan disebut/ditulis juga dalam Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi SumateraUtara Nomor 522 /1723 Tanggal 5 Maret 1990 juncto Nomor 593.4 /2636, Tanggal 2 April 1990 ini berarti bahwa sebelum Tergugat d.r/Penggugat d.c Lahir (PT.Mulyakarya Jayaco didirikan pada Tanggal19Juni 1982 dengan Pengesahan Departemen Kehakiman Tanggal 26agustus1998), Areal tersebut telah terlebih dahulu di buka olehPUSKOPAD

Bahwa berdasarkan hasil Survei atau Peninjauan Lapangan olehDinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara terhadap Areal/ Lahanyang diperoleh Penggugat d.r/Tergugat IV d.c dari PUSKOPAD "A"Dam Bukit Barisan nnaka dengan Suratnya Nomor 522 / 1723,Tanggal 5 Maret 1990 juncto Nomor 593.4/ 2636 Tanggal 2 April 1990,Halaman 55 dari 103 hal. Put.Nomor 541 PK/Pdt/20153.5.3.6.3.7.tentang peninjauan lokasi dinyatakan dan ditemui hal hal sebagaiberikut:Keadaan Lapangan:a.

.> Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan>>Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor : 593.4/422//BPMPPTtanggal 20 Juni 2014 tentang keterangan / Dukungan Proses HGU.PT.

Terletak diKecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang hari ;e Dukungan Proses HGU dari Kepala Badan Penaman Modaldan Pelayanan Terpadu, Kabupaten Batang Hari sesuai suratNomor : 593.4/422/BPMPPT tanggal 20 Juni 2014 atas tanahseluas +550 Ha ;e Bahwa PT.

No.39 K/Pdt/2013Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.593.4/065/K Tahun 2000 tanggal11 Februari 2000 dan No.593.2/2060/K Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000;8. Bahwa adapun yang menjadi dasar pertimbangan dalam KeputusanGubernur tersebut pada angka 6 di atas antara lain :a. Menimbang, bahwa dalam areal Hak Guna Usaha PT.

AsitenPemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat No : 593.4/1820 tanggal 18 Maret2011 dan Nomor : 593/2184 tanggal 27 Mei 2008, dijelaskan nama pejabatpemerintah yang memimpin Kabupaten Deli Serdang sampai berubahmenjadi Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Data Propil KabupatenDeli Serdang dan Moenar S Hamidjojo menjabat tahun 1946 s/d 1947;Bahwa Hak Guna Usaha Nomor : /Penara Kebun yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No : SK.14/HGU/DA/75tanggal 10 Maret 1975 berasal dari

No.39 K/Pdt/2013pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dandasar hukum yang tepat dan benar dalam pertimbangan hukumhalaman 227 alinea 4.5.6 bersambung ke halaman 228,berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :e Bahwa Surat Sekretaris Daerah No. 593.4/1820 tanggal 18 Maret 2011telah diperkuat dengan keterangan Saksi Ahli Prof. Dr.

Suratkeputusan No.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 merupakanhasil rekomendasi dari TPTGAIX bersih dari garapan yangdilindungi UndangUndang sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Darurat No. 8 Tahun 1954 Jo UndangUndangNo. 1 tahun 1956.Pada tahun 1997 PTPN.II mengajukan permohonan perpanjanganHGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang,Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, karena banyaknya tuntutan/garapan Rakyat atas areal perkebunan tersebut GubernurSumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor : 593.4

Nomor : 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 yang membentuk PanitiaPenyelesaian Perpanjangan HGU PTPN.II dan penyelesaianmasalah tuntutan/garapan Rakyat atas areal PTPN.II yang disebutjuga Panitia B.Plus. Adapun tugas Panitia B Plus antara lain : Menginventarisasi semua masalah dan atau tuntutan rakyatterhadap areal PT.Perkebunan Nusantara II sekaligus menilai/menganalisis kebenaran tuntutan rakyat atas tanah tersebut.

Perkebunan Nusantara II, telah dibentukPanitia Pemeriksaan Tanah B Plus, berdasarkan KeputusanGubernur Sumatera Utara No. 593.4/065/K Tahun 2000 tanggal 11Februari 2000 dan No. 593.2/2060/K Tahun 2000 tanggal 17 Mei2000 ;7. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dalam KeputusanGubernur tersebut pada angka 6 diatas antara lain a. Menimbang bahwa dalam areal Hak Guna Usaha PT.

Bupati DeliSerdang Sekretaris Daerah UB.Asiten Pemerintahan DanKesejahtraan Rakyat No. 593.4/1820tanggal 18 Maret 2011 dan Nomor :593/2184 tanggal 27 Mei 2008,dijelaskan nama pejabat pemerintahyang memimpin Kabupaten Deli danSerdang sampaiDeliberubah menjadiKabupaten Serdang sesuai10120.dengan Data Propil Kabupaten DeliSerdang dan Moenar S.

Perkebunan Nusantara II, telah dibentukPanitia Pemeriksaan Tanah B Plus, berdasarkan Keputusan Gubernur SumateraUtara No. 593.4/065/K Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 dan No. 593.2/2060/KTahun 2000 tanggal 17 Mei 2000.;7. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dalam Keputusan Gubernur tersebut padaangka 6 di atas antara lain :a. Menimbang bahwa dalam areal Hak Guna Usaha PT.

Asiten Pemerintahan Dan KesejahtraanRakyat No. 593.4/1820 tanggal 18 Maret 2011 danNomor: 593/2184 tanggal 27 Mei 2008, dijelaskannama pejabat pemerintah yang memimpin KabupatenDeli dan Serdang sampai berubah menjadi KabupatenDeli Serdang sesuai dengan Data Propil Kabupaten Deli20.Serdang dan Moenar S. Hamidjojo menjabat tahun 1946s/d 1947.

Foto Copy Surat Sekretaris Daerah No. 593.4/1820 tanggal 18 Maret 2011, dinazegelbermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan denganaslinya, selanjutnya diberi tanda: BuktiT.II4;. Foto Copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.

Bukti T.II4 adalah Surat Sekretaris Daerah No. 593.4/1820 tanggal 18 Maret 2011;5. Bukti T.I5 adalah Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.

MARKASAN adalah selaku pemilik tanah seluas 549 Hayang terdapat di pasar 1, pasar 2, pasar 3, pasar 4, pasar 5, pasar 6,pasar 7, dan pasar 8 Desa Marindal Kecamatan Patumbak KabupatenDeli SerdangBahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk PakamNo. 12/Pdt.G/2001/PNLP tersebut pihak Bupati Kabupaten Deliserdang telah menerbitkan Surat Penegasan No. 593.4/4152tertanggal 23 Agustus 2003, yang ditunjukan kepala Ketua PengadilanNegeri Lubuk Pakam dan atas adanya Surat tentang mohonpenegasan tersebut

.;20.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam permohonanbanding a quo pada intinya menyatakan bahwa luas tanah yangdikuasai Penggugat lebih kurang 455,05 Ha sesuai rekomendasiBupati Bogor tanggal 13 Juli 2004 Nomor 593.4/135Pem.Um dandikuasai oleh masyarakat lebih kurang 250 Ha, dimana dalam pointterakhir menyatakan tanah yang dikuasai masyarakat seluas 250 Hadikeluarkan dari perpanjangan HGU dan diperuntukkan untukkepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah DesaHambalang Sukahati dan

AM/235/1987 telah mengajukan surat permohonanHak Guna Usaha pada Ketua BKPM di Jakarta, dan selanjutnya olehBKPM telah meneruskan permohonan Hak Guna Usaha Tergugattersebut kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utarauntuk proses selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam Suratnya No.593.4/1147/BKPMD/1987, tanggal 09 Juli 1987 ;Bahwa dikarenakan diatas lahan pengganti yang terletak di Desa AekSalabat dan Hutapadang, Kecamatan Mandoge, Kabupaten Dati IlAsahan dengan luas + 2.714 Ha masih

Muhammad Thamrin Tuge NIK7401141902420001, tertanggal 15 Juni 2012, setelah diperiksa dan ditelitifotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T90;91.Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, tertanggal 05November 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli danbermeterai, lalu diberi tanda T91;92.Fotocopy perihal pencabutan surat pernyataan Pengalihan Penguasaan Hakatas bidang tanah berdasarkan Hibah No.593.4/22/III/2017 Nomor800/01/X1/2018 tanggal

Perkebunan Tapos selaku pihakpemegang hak bekas Hak Guna Usaha Nomor 1 sebagaimana diuraikandalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Sebagian Perkebunan Tapostanggal 9 Januari 1986 No. 593.4/1753/DITAG/1986, sehingga sejakpembayaran ganti rugi tersebut berada di bawah Penguasaan DirektoratJenderal Agraria cq. Direktorat Tata Guna Tanah.Kemudian pada tanggal 27 Mei 2013, Pemerintah Republik IndonesiaCq.

Reg.593.4/07/433.401.5/2011, tanggal 14 November 2011 atas nama PTBangkalan Hulu Energi dikeluarkan oleh Rr. EVY AISYA ANDRIYANI, SHselaku Lurah Kraton2 (dua) lembar copy Surat Keterangan Nomor 541.12/1983/433. 115/2011,tanggal November 2011 (dengan cap basah Bupati Bangkalan) dikeluarkanoleh RKH.