Marthen Luther Hitikanasebagai Ketua Bappeda Kabupaten Alor juga bersama salah satuanggota Banggar DPRD Kabupaten Alor sebagaimana telah diuraikandalam Pembelaan Para Penasihat Hukum TerdakwaDrs.

baik padahalaman 53 dari 83 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PT KPG4)5)6)saat diperiksa sebagai saksi maupun saat dikonfrontir dengan saksisaksi yang lain;Bahwa dengan faktafakta hukum tersebut jelas telan membuktikanbahwa oleh Terdakwa membuat telaah staf untuk permintaan UangPersediaan Tambahan sebesar Rp500.000.000,00 dan selanjutnyadiberikan kepada Anggota Banggar DPRD Kabupaten Alor melalui saksiMufazah Husna,A.Md. adalah berdasarkan perintah jabatan dalam halini perintah Bupati Alor

Sekretaris Daerah Kabupaten Alormenyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anggota Badan AnggaranDPRD Kabupaten Alor enggan bersidang membahas KUA PPAS untukitu Bapak Bupati meminta kita harus berbuat sesuatu yaitu Bapak Bupatimeminta Sekwan menyiapkan uang sebesar Rp500.000.000,00 untukdiserahkan kepada Anggota Banggar demi kelancaran sidang;Bahwaolehkarena Terdakwadalam perkara a quo melakukan tindak pidanakarena adanya perintah jabatan yang sah serta adanya daya paksa(overmacht) maka seharusnya dalam

Alor melalui telaah staf kepada Bupati Alor, sedangkan orang yangMENIKMATI UANG PERSEDIAAN SEBESAR Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) adalah anggota Banggar DPRD Kabupaten Alor,sebagaimana kesaksian dari Seniriadin Badu, S.Sos.,M.Si. (VidePutusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2019/PN Kpg him.118);3.

Bahwa jikalau Penuntut Umum ingin mengejar uang pengganti terhadapperkara a quo, maka seharusnya Penuntut Umum berdasarkan faktapersidangan yang ada meminta kepada Jaksa Penyelidik/Penyidik padahalaman 67 dari 83 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PT KPGKejaksaan Negeri Alor untuk segera melakukan tindakan hukum berupamelakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap subjeksubjek hukumyakni anggota Banggar DPRD Kab.

Selain itu, Kamaluddin Harahap juga menyerahkan catatanrencana pembagian uang kepada Randiman Tarigan dengan perincian, Anggota DPRD, masingmasing mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ; Banggar DPRD, masingmasing mendapat tambahan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ; Sekretaris Fraksi, masingmasing mendapat tambahan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ; Hal 40 dari 315 hal. Ptsn. Pidana No: 28/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt. Pst.

kepada Baharuddin Siagian ; Pada sekitar bulan Januari 2014, Baharuddin Siagian menyerahkan uangyang terkumpul dari beberapa SKPD kepada Muhammad Alinafiah,selanjutnya Muhammad Alinafiah secara bertahap membagikan uangtersebut kepada Terdakwa dan anggota DPRD Provinsi Sumut lainnyasesuai catatan pembagian yang diterima dari Randiman Tarigan, yangmana Terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut menerima bagiansebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian mendapattambahan sebagai Banggar

Pst.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; 7 27727 > Banggar, masingmasing mendapatkan tambahan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ; 22222> Sekretaris fraksi, masingmasing mendapatkan tambahan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) =< nensere errr ee> Ketua fraksi, masingmasing mendapatkan tambahan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; 27222> Wakil Ketua DPRD, masingmasing mendapatkan tambahan sebesarRp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ; dan ; > Ketua DPRD

> Ketua DPRD mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (duaMilyar ruptiah) nnn nn nnn nnn nnn en nnn nnn nnn ren en nen cee ene nnene> Wakil Ketua DPRD, masingmasing mendapat bagian sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah) ; > Ketua Fraksi, masingmasing mendapat bagian sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ; > Sekretaris Fraksi, masingmasing mendapat bagian sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ; > Banggar

Pst.> Ketua Fraksi, masingmasing mendapat bagian sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ; > Sekretaris Fraksi, masingmasing mendapat bagian sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ; > Banggar DPRD, masingmasing mendapat bagian sebesar Ap.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ; > Anggota DPRD, masingmasing mendapat bagian sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; Bahwa selanjutnya Randiman Tarigan menyerahkan catatan pembagian sisauang ketok

Banggar Hutahaean, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dalam perkaraTerdakwa;Bahwa saksi memberikan keterangan pada tahap penyidikan secara bebastanpa ada unsur paksaan;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pemberkatan perkawinanantara Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan;Bahwa saksi memberkati perkawinan Terdakwa dengan saksi EstomihiSiahaan pada lupa tanggal bulan Februari 2019 di Gereja GPDI Sigordang;Bahwa sebelumnya

Banggar Hutahaean;Bahwa perkawinan Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan belum terdaftar diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil;Bahwa saat dilaksanakannya perkawinan antara saksi Estomihi Siahaandengan Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019 di GPDI Sigordang, saksiHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN BigEstomihi Siahaan dan Terdakwa samasama mengetahui bahwa saksiEstomihi Siahaan masih dalam status terikat perkawinan dengan saksiMelvawati Aruan; Bahwa saat dilaksanakannya perkawinan antara

Kaltim ( namunpalaksanaannya rekomendasi tersebut disampaikan kepadaBiro Sosial lalu. setelah dilakukan Verifikasi berkas laludisampaikan kepada TAPD );Selanjutnya TAPD ~ memberikan pertimbangan atasrekomendasi sebagaimana dimaksud sesuai dengan prioritasdan kemampuan keuangan daerah;Selanjutnya TAPD membawa hasil pertimbangan tersebutkepada Banggar DPR Prov. Kaltim ( Ketua DPR sdr. HM.MUKMIN FAISAL dan Wakil Ketua DPR Drs. Yahya Anja, Drs.Agus Santoso dan Drs. H.

Adi Mulyadi )Selanjutnya setelah terjadi Kesepaatan Bersama antara TAPDdan Banggar lalu dibuatkan Nota Keuangan yang nantinya akandisusun dalam RAPBD;Setelah Nota Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepadaDPR Prov.

saksi tidak mengetahuikelanjutannya diberikan kepada siapa lagi;Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak ingat pada tahun 2013 adamembantu untuk diaspirasikan, yang pasti bahwa Terdakwa pernahmeminta bantu, ia mau titip proposal dari di Bontang namun saksitidak tahu namanya, yang jelas saat itu saksi Ssampaikan yangpenting harus didapil saksi dan tidak boleh meminta apaapa;Bahwa saksi menjelaskan tidak ada batasan dalam membantupermohonan hibah melalui aspirasi tersebut semua diserahkankepada rapat banggar

yang menentukan;Bahwa saksi menjelaskan tidak ada penilaian khusus semuadiserahkan ke rapat banggar yang menentukan;Bahwa saksi menjelaskan tidak ada penilaian khusus yang jelaspersyaratan pemohon harus lengkap dan saksi tidak membedabedakan untuk di aspirasikan di rapat banggar;Bahwa saksi menjelaskan untuk LPK Sempoa Corporations Bontangsaksi tidak tahu namun ada proposal yang diberikan oleh Terdakwadi kantor DPRD Prov.

untukdirapatparipurnakan, kemudian ditetapkan berapa anggaran yangdidapatkan namun saksi tidak tau karena saksi bukan dari timbanggar setelah dari tim banggar tersebut saksi tidak taukelanjutannya karena saksi baru menjadi anggota DPRD Prov.

Setiap hearing selalu ada pemberian uang tersebut.Itu permintaan di Komisi C dan memang mitra kerja Dinas PUadalah Komisi C.Didalam pembahasan APBDP TA 2015 ada 23 kali hearing.Dan setiap hearing meminta uang sebesar Rp10 juta.Terkait adanya permintaan uang Rp25 juta, saksi lupa.Seingat saksi pernah memberikan uang kepada banggarmasingmasing anggota Banggar sebesar Rp1 juta an dananggota Banggar sejumlah 25 orang.Bahwa Banggar itu adalah hasil dari pembahasan melaluiPutusan Nomor 131/Pid.SusTPK/2018

Hanya pengusaha Daniel Sutanto lah yang ingin mengenalTerdakwa.Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi:Terkait permintaan uang makan dari Terdakwa itu adalah uanguntuk rapat banggar karena anggota DPRD pasti meminta uangRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) an /per anggota dewan setiapPutusan Nomor 131/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY Hal.162rapat banggar dan saat itu rapatnya sampai jam 03.00 Wib hariSelasa sehingga uang itu bukan untuk Terdakwa pribadi tetapiuntuk anggota dewan pada saat rapat Banggar.18.

Saksi tidak tahu adanya 1% itu direalisasi atau tidak.Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi Terkait dengan keterangan saksi mengenai uang Rp25 jutaadalah memang untuk Banggar. Tiap rapat meminta uang Rp1juta an jadi ada 25 orang sehingga besarannya Rp25 juta.

Terdakwa memberikan uang pada waktu rapat Banggar, yangkemarin disampaikan oleh Pak Totok bahwa Banggar tiap rapat itumeminta Rp1 jutaan dan jumlahnya anggota Banggar adalah 25anggota, dan itu istilahnya uang makan. Jadi sidangnya itu padawaktu puasa sampai jam 3 pagi. Banggar itu jumlahnya 25 orang danmasingmasing sejumlah Rp1 juta dan tiap rapat Banggar memintaRp25 juta. Pembahasan APBD Perubahan itu ada satu kali Banggar.

00:00:363003 siTerlalu cepat, wong seminggu bahas APBD. 00:00:388888 Oh... 00:00:423003 = Tapi besok pendapat Banggar tetep. 00:00:438888 Yo wes. 00:00:443003 Pendapat Banggar besok. 00:00:468888 Gak, yo nggak popo, lek menurut sampean 00:00:49ngono.3003 Nggih, makanya itu... 00:00:518888 Kan.. 00:00:523003 Aku kan kuatir juga, Bah. 00:00:528888 Kan...

gugatan semula;Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, kuasa Para Tergugatmengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 16 Mei 2018, yangpada pokoknya tetap pada jawaban semula;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugatdipersidangan telah mengajukan bukti suratsurat yang diberi tanda berupa:P1P 2P 10P 11Fotocopy Surat Hasil Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Desember2017;Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/38/II/2018/KALTIM/POLRES BONTANG atas nama BANGGAR

BANGGAR MARISI MARTINUS SIAGIAN dan KetuaYayasan sdr. RM.

tentang KUAPPAS,kemudian selanjutnya Ketua Banggar mempersilahkan kepada AnggotaBanggar untuk yang mau bertanya, usul, dipersilahkan, namun biasanyadalam pembahasannya tersebut tidak muncul pertanyaan yang berkaitandengan usulan Hibah dan Bansos secara detail dari anggota banggarDPRD, sedangkan untuk semua pertanyaan saran dari anggota BanggarHal. 67 dari 236 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY.dijawab seluruhnya oleh Ketua Tim Anggaran dan Anggota Tim Anggaranlain diam.Bahwa untuk

THOIF , kalaupimpinan apa sama, dan dijawab sama, selang beberapa bulan ternyatauntuk unsure pimpinan tidak sama nilainya yang saksi dengar Rp.1.200.000.000,;Bahwa pada saat rapat kedua antara Tim dengan Banggar keduadisampaikan oleh pimpinan rapat yaitu Sdr.

(Banggar) DPRD Kab.

Faruk ( Sekretaris Banggar )Anggota : HM. Hasan Basuki ; Suriyatik ; Drs. Masduki,Siswono ; Imam Sayuti ; Pardi ; Tatin ; Hukri; Danang ;Iwan Suyitno ; Mashuri Hariyanto ; Mangku Budi HeriWibowo ; Nur Hasan ; Yudi Hartono ; RakhmadKurniawan; Winty Isnaini ; Budi Wicaksono; Hariyana ;Anang Murwanto ; Moh.

Setelahn KUAPPAS disetujui bersama antara DPRD dan Bupati kemudiandimasukkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) yang berupaRencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Selanjutnya RAPBD diusulkan kembali ke DPRD untuk dibahas bersamaantara Tim Panggar (eksekutif) dan Tim Banggar (legislative) lewatsidang paripurna DPRD dan ditetapkan menjadi APBD. Selanjutnya APBD di ajukan kepada Gubernur untuk di evaluasi.

Jambi saksimenyarankan agar mempedomani kegiatankegiatan yang menjadikewenangan propinsi, apabila usulan kegiatan tersebut harus masukkedalam APBD tahun 2011 maka disarankan untuk ditransferanggarannya ke kabupaten dan kota dalam bentuk spesifikasi BlokGrand bidang pendidikan.Bahwa hasil kesepakatan SKPD diknas dengan komisi IV, kemudiandisampaikan kepada banggar, selanjutnya banggar melaporkan dalamsidang paripurna dalam rangka penyampaian kata akhir RAPBD 2011dan setelah disetujui oleh DPRD maka

Jambi periode 20092014 semenjak diangkat menjadianggota Dewan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga denganterdakwa;Bahwa saksi pernah melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan ProvinsiJambi dalam permasalahan pembahasan anggaran 2011 pada rapatbadan anggaran dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) padatanggal 2 November 2010 di ruang rapat banggar DPRD Provinsi Jambi.Bahwa dalam rapat Banggar dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambibersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) hanya dilakukan

saksimengatakan terkait dengan Masterplan tidak ada peserta rapat yangmenanggapi dikarenakan tidak ada pembahasan tentang hal tersebut;.Bahwa saksi menjelaskan yang membuat Notulen rapat banggar tanggal2 November 2010 tersebut adalah Kasubbag kepanitian dan fraksi sdriRASMI MURDANI, SH yang diketahui dan ditandatangani oleh PimpinanRapat H.

(tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan yangditandatangani oleh saudara Syaid Jakfar selaku Kepala BTIKP padasaat itu.Bahwa pada awalnya Dinas Pendidikan mendapatkan penambahananggaran dari banggar DPRD Prov. Jambi yang kemudian dalam tempokurang lebih 2 hari kami diminta menyiapkan perencanan untuk kegiatanyang ditambahkan tersebut.

Forum rapat setelahmelakukan perdebatan panjang dan mempertimbangkan banyak halbersepakat memutuskan Sekolah SBI Pondok Meja di stop denganmengalinhkan siswa ke sekolah Titian Teras;.Bahwa kesimpulan yang dihasilkan pada saat rapat banggar tersebutdituangkan dalam bentuk Berita Acara Pembahasan Anggaran yang menjadipegangan bagi badan anggaran eksekutif dan badan anggaran legislatif danditandatangani oleh Pimpinan Banggar dan TAPD termasuk SKPD yangbersangkutan.Bahwa sifat rapat di komisi IV hanya

Kaltim ( namunpalaksanaannya rekomendasi tersebut disampaikan kepadaBiro Sosial lalu. setelah dilakukan Verifikasi berkas laludisampaikan kepada TAPD );Selanjutnya TAPD ~ memberikan pertimbangan atasrekomendasi sebagaimana dimaksud sesuai dengan prioritasdan kemampuan keuangan daerah;Selanjutnya TAPD membawa hasil pertimbangan tersebutkepada Banggar DPR Prov. Kaltim ( Ketua DPR sdr. HM.MUKMIN FAISAL dan Wakil Ketua DPR Drs. Yahya Anja, Drs.Agus Santoso dan Drs. H.

Adi Mulyadi )Selanjutnya setelah terjadi Kesepaatan Bersama antara TAPDdan Banggar lalu dibuatkan Nota Keuangan yang nantinya akandisusun dalam RAPBD;Setelah Nota Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepadaDPR Prov.

saksi tidak mengetahuikelanjutannya diberikan kepada siapa lagi;Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak ingat pada tahun 2013 adamembantu untuk diaspirasikan, yang pasti bahwa Terdakwa pernahmeminta bantu, ia mau titip proposal dari di Bontang namun saksitidak tahu namanya, yang jelas saat itu saksi Ssampaikan yangpenting harus didapil saksi dan tidak boleh meminta apaapa;Bahwa saksi menjelaskan tidak ada batasan dalam membantupermohonan hibah melalui aspirasi tersebut semua diserahkankepada rapat banggar

yang menentukan;Bahwa saksi menjelaskan tidak ada penilaian khusus semuadiserahkan ke rapat banggar yang menentukan;Bahwa saksi menjelaskan tidak ada penilaian khusus yang jelaspersyaratan pemohon harus lengkap dan saksi tidak membedabedakan untuk di aspirasikan di rapat banggar;Bahwa saksi menjelaskan untuk LPK Sempoa Corporations Bontangsaksi tidak tahu namun ada proposal yang diberikan oleh Terdakwadi kantor DPRD Prov.

untukdirapatparipurnakan, kemudian ditetapkan berapa anggaran yangdidapatkan namun saksi tidak tau karena saksi bukan dari timbanggar setelah dari tim banggar tersebut saksi tidak taukelanjutannya karena saksi baru menjadi anggota DPRD Prov.

Mempersiapkan dan memfasilitasi rapatrapat dan persidangan sertarisalah DPRD; Menyiapkan tenaga ahli. e Bahwa mekanisme pembahasan APBD Kota Batu sebagaiberikut : Tiap SKPD mengusulkan anggaran untuk program kegiatan;Usulan disampaikan kepada BAPEDA yang plafon anggarannya sesuaidengan program kegiatan SKPD;Kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaransementara (PPAS) disampaikan oleh Walikota kepada DPRD KotaBatu;KUAPPAS Di bahas antara tim anggaran Pemkot Batu dan BadanAnggaran (Banggar

);Setelah dibahas KUAPPAS, disepakati dalam bentuk NotaKesepakatan KUA dan PPAS;Disampaikan Raperda APBD atau Raperda APBD Perubahan;Dibahas oleh tim Anggaran dan Banggar dengan menghadirkan SKPD(anggaran bisa kurang, tetap ataupun tambah);Terjadi Kesepakatan tentang penetapan alokasi anggaran tiap SKPD;1019 Setelah selesai semua ditetapkan Raperda APBD disetujui olehDewan;10 Disampaikan Raperda tersebut kepada Gubernur Jatim untukdilakukan evaluasi;11 Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang hasil

Evaluasi;12 Setelah evaluasi disahkan dalam bentuk Perda APBD oleh Walikota;13 Dibuat Perwali tentang penjabaran APBD kemudian diterbitkanDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masingmasing SKPD;14 Pelaksanaan kegiatan masingmasing SKPD sesuai DPA. e Bahwa saksi adalah sekretaris Banggar di kegiatan pencairandan roadshow anggaran Rp. 156.000.000, menjadi Rp. 3,7 Mpernah dirapatkan di dewan dalam rapat perubahan APBDtanggal 14 s/d 19 September 2014;e Bahwa anggota Tim Anggaran Pemkot Batu adalah Sekda

SYAMSULBAKRI sejak menjadi Ketua Partai tahun 2005, saksi tidakmempunyai hubungan saudara dengan terdakwa MOCH.SYAMSUL BAKRI;""5e Bahwa benar pada tahun 2009 sampai 2014 saksi menjabatKetua BANGGAR;e Bahwa saksi menjadi anggota Ketua Tim BANGGAR DPRDKota Batu 20092014 berdasarkan KeputusanKetua DPRD KotaBatu Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan keempatKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor25 tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Anggaran tanggal11 Juni 2014;e Bahwa tugastugas Banggar

Setelah hasil Musrenbang selesaidisampaikan ke DPRD lewat Rapat Paripurna bersamaWalikota, setelah itu Diadakan Rapat Paripurna DPRD/sebagaiKetua Banggar, selanjutnya DPRD membahas dengan TimAnggaran sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BadanMusyawarah (Banmus).Setelah pembahasan selesai Banggardan Tim Anggaran sudah sepakat langsung dijadwalkan melaluirapat Badan Musyawarah, untuk penetapan anggaran tersebutmelalui Rapat Paripurna DPRD bersama Walikota.

Lembar penutup Laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab.OKU dalam rangka mebahas dan meneliti RAPBD Kab.OKU TA.2011 YANG yang ditandatangani JOHAN ANUAR tgl. 15 Desember 2010163. Lembar penutup Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab. OKU TA.2011 yang ditandatangani Johan Anuar164. Lembar penutup lampiran Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab.

Lembar penutup laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab. OKU dalam rangka membahas/meneliti APBD Kab. OKU tahun 2012 yang ditandatangani Johan Anuar tgl. Nopember 2011170. Lembar tanda tangan pengesahan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab.OKU TA.2012 yang ditandatangani Johan Anuar171. Dokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XIII DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2013172.

OKU TA 2011 yang ditandatangani Johan Anuar No. 28 Tahun2010 tgl. 138 Nopember 2010Lembar penutup Laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab.OKU dalam rangkamebahas dan meneliti RAPBD Kab.OKU TA.2011 yang yang ditandatanganiJohan Anuar tgl. 15 Desember 2010Lembar penutup Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah danDPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab.

OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 30Tahun 2011 tgl. 09 September 2011Lembar penutup laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab. OKU dalam rangkamembahas/meneliti APBD Kab. OKU tahun 2012 yang ditandatangani JohanAnuar tgl. Nopember 2011Lembar tanda tangan pengesahan berita acara persetujuan bersama KepalaDaerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab.OKUTA.2012 yang ditandatangani Johan AnuarDokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XIll DPRD Kab.

OKU TA 2011 yang ditandatangani Johan Anuar No. 28 Tahun 2010 tgl. 13Nopember 2010162) Lembar penutup Laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab.OKU dalam rangkaHalaman 97 dari 159Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PN. Pig.mebahas dan meneliti RAPBD Kab.OKU TA.2011 YANG yang ditandatanganiJohan Anuar tgl. 15 Desember 2010163) Lembar penutup Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRDKab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab.

OKU TA 2011 yang ditandatanganiJohan Anuar No. 28 Tahun 2010 igl. 13 Nopember 2010Lembar penutup Laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab.OKU dalamrangka mebahas dan meneliti RAPBD Kab.OKU TA.2011 YANG yangditandatangani JOHAN ANUAR tgl. 15 Desember 2010Lembar penutup Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerahdan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab.

OKU TA 2012 yangditandatangani Johan Anuar No. 30 Tahun 2011 tgl. 09 September2011Lembar penutup laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab. OKU dalamrangka membahas/meneliti APBD Kab. OKU tahun 2012 yangditandatangani Johan Anuar tgl. Nopember 2011Lembar tanda tangan pengesahan berita acara persetujuan bersamaKepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBDKab.OKU TA.2012 yang ditandatangani Johan AnuarDokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XIll DPRD Kab.

Putusan Nomor 27 P/HUM/2013 Berawal dari Tim Anggaran Provinsi Riau terdiri dari Bappeda,Dispenda dan Biro Hukum menyerahkan Buku KUAPPASmelalui KomisiKomisi di DPRD Provinsi Riau ; Kemudian KomisiKomisi DPRD Provinsi Riau melakukan Rapatguna membahas KUAPPAS tersebut dan hasilnya Komisimenerbitkan Lembaran Kompilasi Komisi ; Lembaran kompilasi komisi kemudian diserahkan kepadaBanggar (Badan Anggaran) DPRD Provinsi Riau untuk dibahasdalam Rapat Banggar ; Setelan disepakati dalam Rapat Banggar, maka

selanjutnyadilakukan Lembaran kompilasi komisi kemudian diserahkankepada Banggar (Badan Persetujuan Bersama (MOU) antaraKetua DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau ; Hasil Kesepakatan Bersama, kemudian diterbitkan BukuRAPBD Riau Tahun 2013 yang diterbitkan oleh PemerintahProvinsi Riau ; Buku RAPBD Riau Tahun 2013 kemudian dibahas kembali olehBadan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau , setelahdalam pembahasan Banggar disepakati untuk membentukPeraturan Daerah tentang APBD Riau tahun 2013, kemudiandibuat

FADLI, S.Sos.hadir pada saat itu adalah : SYAMSURIZON nggaran DPRD Kabupaten Natuna tahun2011 dalam rangka penyusunan APBDP Kabupaten NatunaTahun Anggaran 2011 adalah :e HADI CHANDRA, S.Sos selaku Pimpinanmerangkap Anggota Banggar;e DAENG AMHAR, SE, MM selaku Pimpinanmerangkap Anggota Banggar;e DWITRA GUNAWAN, SP selaku Pimpinanmerangkap Anggota Banggar;Halaman 223 dari 517 Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/TPK / 2014/PN.Tpge ABIL HANAFI selaku Anggota Banggar;e ZULKARNAIN selaku Anggota Banggar;e ASFANDI

selaku Anggota Banggar;e WELMI, A.Md selaku Anggota Banggar;e BAHARUDDIN, S.Pd. selaku Anggota Banggar;e H.

jawab saksisebagai Sekretaris Banggar Non Anggotaadalah menyiapkan segala keperluantentang pelakasaan rapat Banggar(Badan Anggaran), seperti konsumsirapat, ATK Rapat, menyiapkan ruangandan notulen rapat serta absensi ataudaftar hadir peserta rapat ;e Bahwa Fungsi dari Banggar (Badananggaran) DPRD Kabupaten Natunaadalah membahas anggaran APBD baikyang murni maupun perubahannyaHalaman 229 dari 517 Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/TPK / 2014/PN.Tpgberdasarkan usulan TAPD (Timanggaran pemerintah daerah) dan

;e DAENG AMHAR, SE, MM selaku Pimpinanmerangkap Anggota Banggar;e DWITRA GUNAWAN, SP selaku Pimpinanmerangkap Anggota Banggar;e Drs.

) ;e Bahwa pada tahun 2011 saksi sudah tidak lagimenjadi Anggota Banggar dan sudah ditunjukmenjadi Anggota Komisi 3.

Perjalanan dinas Banggar ke DPRD Kota Tangerang Selatanyang dilaksakan pada tanggal 21 s/d 22 Oktober 20113. Perjalanan Dinas ke Pandeglang dan Cilegon pada tanggal08 s/d 10 September 2011Sedangkan perjalanan Pansus X!

H.Eddy Junaedi, M.Pd. selaku Sekretaris Dewan DPRD KotaCimahi total kurang lebin sebesar Rp. 25.500.000, (duapuluh lima juta lima ratus ribu rupiah), juga diketahui olehKPA Ucu Kuswandi.Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Mekanismepencairan anggaran kegiatan DPRD adalah Saksi ambilcontoh kegiatan Badan Anggaran (Banggar) :a. Nota Dinas dari Ketua Banggar kemudian disampaikankepada Ketud/pimpinan DPRDb. Instruksi dari Ketua DPRD yang ditujukan kepadaSekretaris DPRD untuk memfasilit asic.

Hal tersebut dikarenakansebelumnya pernah terjadi keributan atau saling pukulantara Saksi AJANG RAHMAN (pada saat itu ketua komisi V)dengan saksi NURHASAN (pada saat itu anggota banggar)karena saling berebut jatah travel yang dibawanya masingmasing.

(Banggar) mengintruksikan kepadapendamping untuk mencari lokasi yang sudah memiliki materi,setelah itu pendamping melakukan koordinasi dengan kota yangakan dit uju terkait masalah kesiapan dan waktuHlm 256 dari 348 hlm Putusan No. 31/Pid.

AFAN, NURDINLUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN.Dalam pertemuan tersebut KAMALUDDIN HARAHAPmenyampaikan permintaan uang ketok sebesarRp2.550.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh jutarupiah) kepada NURDIN LUBIS, kemudian KAMALUDDINHARAHAP menyerahkan catatan kepada RANDIMAN TARIGANterkait rencana pembagian uang ketok tersebut, dengan rincianpembagian sebagai berikut :e Anggota DPRD, masingmasing mendapat bagian sebesarRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);e Badan Anggaran (Banggar

Selain itu,KAMALUDDIN HARAHAP juga menyerahkan catatan rencanapembagian uang kepada RANDIMAN TARIGAN denganperincian, yaitu:e Anggota DPRD, masingmasing mendapat bagian sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);e Banggar DPRD, masingmasing mendapat tambahan bagiansebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);e Sekretaris Fraksi, masingmasing mendapat tambahanbagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);e Ketua Fraksi, masingmasing mendapat tambahan bagiansebesar Rp15.000.000,00 (lima

Selain itu,KAMALUDDIN HARAHAP juga menyerahkan catatan rencanapembagian uang kepada RANDIMAN TARIGAN denganperincian, yaitu:e Anggota DPRD, masingmasing mendapat bagian sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Hal 47 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.SusTpk/2019/PT.DKIe Banggar DPRD, masingmasing mendapat tambahan bagiansebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);e Sekretaris Fraksi, masingmasing mendapat tambahanbagian sebesar Rp10.000.000,00 (Ssepuluh juta rupiah);e Ketua Fraksi, masingmasing

DPRDSU dengan Pejabatyang di Hunjuk oleh Gubernur Sumut dan Pendapat Akhir Fraksi Fraksi.1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporan hasilpembicaraan Banggar DPRD Prov.Su dengan pejabat yang diHunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap RANPERDA tentangAPBD Prov.Su TA. 2015.1 (Satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah RapatParipurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 2014 dengan acara pemandangan umum Anggota Dewan atasnama fraksi terhadap RANPERDA tentang APBD Prov.Su

;Bahwa di komisi mempunyai tugas : sebagai fungsi Pengawasan terhadapmitra mitra kerja sebagaimana tersebut diatas, sedangkan di Banggarmelakukan Sinkronisasi atau pembahasan bersama sama antara Banggarbersama Tim Anggaran Eksekutip;Bahwa saksi tahu adanya Hibah dan Bansos muncul pada saatpembahasan belanja APBD yang dibahas bersama antara BANGGAR danTim Eksekutip setelah pelatikan Anggota DPRD tahun 2014.Bahwa untuk pembahasannya untuk tahun anggaran 2015, adanya NotaPengantar dari Bupati Jember

THOIF , kalaupimpinan apa sama, dan dijawab sama, selang beberapa bulan ternyatauntuk unsure pimpinan tidak sama nilainya yang saksi dengar Rp.1.200.000.000,;Bahwa pada saat rapat kedua antara Tim dengan Banggar keduadisampaikan oleh pimpinan rapat yaitu Sdr.

AYUB JUNAIDI, SH, didepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering rapat bersama.Bahwa selain sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember dalamPembahasan Anggaran duduk sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPRD Kab.

Faruk ( Sekretaris Banggar ) Anggota : HM. Hasan Basuki ; Suriyatik ; Drs. Masduki,Siswono ; Imam Sayuti ; Pardi ; Tatin ; Hukri; Danang ;Iwan Suyitno ; Mashuri Hariyanto ; Mangku Budi HeriHal. 124 dari 269 halaman Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY.Wibowo ; Nur Hasan ; Yudi Hartono ; RakhmadKurniawan; Winty Isnaini ; Budi Wicaksono; Hariyana ;Anang Murwanto ; Moh.

Kemudian draft KUAPPAS tersebut dimintakan persetujuan Bupati untukdibahas di DPRD bersama Badan Anggaran ( legeslatif ) Setelahn KUAPPAS disetujui bersama antara DPRD dan Bupati kemudiandimasukkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) yang berupaRencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Selanjutnya RAPBD diusulkan kembali ke DPRD untuk dibahas bersamaantara Tim Panggar (eksekutif) dan Tim Banggar (legislative) lewatsidang paripurna DPRD dan ditetapkan menjadi APBD.

Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran (PA)/SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk dibahas dalamrapat Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Legislasi (Banleg) maupun BadanAnggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi,setelah disetujui kota tujuan untuk dikunjungi, maka Ketua Panitia Khusus(Pansus) dan Ketua Badan Legislasi (Banieg) maupun Ketua Badan Anggaran(Banggar) mengintruksikan kepada pendamping untuk mencari lokasi yangsudah memiliki materi

Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran (PA)/SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk dibahas dalam rapatPanitia Khusus (Pansus) dan Badan Legislasi (Banleg) maupun Badan Anggaran(Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, setelah disetujui kotatujuan untuk dikunjungi, maka Ketua Panitia Khusus (Pansus) dan Ketua Badan Legislasi(Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran (Banggar) mengintruksikan kepadapendamping untuk mencari lokasi yang sudah memiliki materi

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.11;12.Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 259/DSATM/2009,tanggal 20 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaAntur Magan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberitanda P.12;13.Fotokopi Surat Kematian, Nomor 475/116/2015/X/2014, tanggal 01Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Nagori Banggar

Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran (PA)/SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk dibahas dalamrapat Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Legislasi (Banleg) maupun BadanAnggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi,setelah disetujui kota tujuan untuk dikunjungi, maka Ketua Panitia Khusus(Pansus) dan Ketua Badan Legislasi (Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran(Banggar) mengintruksikan kepada pendamping untuk mencari lokasi yangsudah memiliki materi

Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran (PA)/SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk dibahas dalam rapatPanitia Khusus (Pansus) dan Badan Legislasi (Banleg) maupun Badan Anggaran(Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, setelah disetujui kotatujuan untuk dikunjungi, maka Ketua Panitia Knusus (Pansus) dan Ketua Badan Legislasi(Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran (Banggar) mengintruksikan kepadapendamping untuk mencari lokasi yang sudah memiliki materi

Hasil kKesepakatan dari Rapat Badan Musyawarah (BANMUS)kemudian ditindaklanjuti dengan rapat yang dilaksanakan oleh AlatKelengkapan Dewan Tetap, seperti Badan Anggaran (Banggar), BadanLegislatif (Banleg) dan lainlain; atau oleh Alat Kelengkapan DewanKhusus, seperti KomisiKomisi dan Panitia Khusus (Pansus); untukmenentukan waktu, lokasi/tempat dilaksanakannya kegiatan danmenentukan peserta/pelaksana kegiatan tersebut;Setelah semuanya disepakati, maka selanjutnya Pimpinan AlatKelengkapan Dewan Tetap

Panitia Knusus (Pansus)dan Ketua Badan Legislasi (Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran(Banggar) memerintahkan kepada Pendamping dari Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi untuk mencari lokasi yang sesuaiHal. 26 dari 315 hal.

Panitia Knusus (Pansus)dan Ketua Badan Legislasi (Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran(Banggar) memerintahkan kepada Pendamping dari Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi untuk mencari lokasi yang sesuaidengan kegiatan dimaksud.

H.Ade Irawan, M.Si bin Yoyo, yang meminta agar uang tersebut diserahkankepadanya;10.Bahwa uang yang diserahan langsung kepada pihak travel adalahapabila kegiatan perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi dilakukan AnggotaDPRD dari Panitia Khusus (Pansus), sedangkan apabila kegiatanperjalanan dinas DPRD Kota Cimahi dilakukan Anggota DPRD dariBadan Anggaran (Banggar), maka uangnya diserahkan terlebih dahulukepada Terdakwa Drs. H. Ade lrawan, M.Si bin Yoyo, setelah itu barunanti Terdakwa Drs. H.

H.Ade Irawan, M.Si bin Yoyo, yang meminta agar uang tersebut diserahkankepadanya;Bahwa uang yang diserahan langsung kepada pihak travel adalahapabila kegiatan perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi dilakukan AnggotaDPRD dari Panitia Khusus (Pansus), sedangkan apabila kegiatanperjalanan dinas DPRD Kota Cimahi dilakukan Anggota DPRD dariBadan Anggaran (Banggar), maka uangnya diserahkan terlebih dahulukepada Terdakwa Drs. H. Ade lrawan, M.Si bin Yoyo, setelah itu barunanti Terdakwa Drs. H.