Ditemukan 215 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 855 B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
49 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Often important in tax treaties, as a resident of a taxtreaty partner may be denied the benefits of certain reduced withholdingtax rates if the Beneficial Owner of the dividends etc is resident of a thirdcountry"" OECD dalam Paragraf 2.10 Commentary on Article 11 Model TaxConcention on Income and On Capital menyatakan bahwa meskipunpenduduk negara domisili adalah pemilik formal perusahaan, tetapi jikais memiliki kekuasaan yang sangat sempit atas penghasilanperusahaan, atau hanya sebagai pemegang
Upload : 24-08-2016
Putusan PN TENGGARONG Nomor 253/Pid.B/2016/Pn.Trg ABDULLAH SANI BIN DARHAM
66 — 37
66 — 37
Kedua : mampu mengatur kembali kesenjangan social yangterjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik(reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal darikelompok beruntung maupun tidak beruntung.
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAIPAN NADENGGAN;
100 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Doktrin, antara lain Klaus Vogel:Bahwa dalam buku berjudul beneficial ownership of royalties inbilateral tax treaties yang ditulis oleh Carl P. du Toit, antara laindikutip tulisan Klaus Vogel (klaus vogel on double taxationconventions, 1997) yang menyatakan sebagai berikut:"Treaty benefits should not be granted with a view to a formaltitleto dividends, interest, or royalties, but to the "real" title.
Register : 11-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Pmn Tanggal 20 Februari 2017 — Abu Sofyan S.H
- lawan -
Pimpinan Cabang Kantor Jasa Penilaian Publik Muttaqin
260 — 51
260 — 51
Untukmengidentifikasikan pembeli potensial, seorang analis properti dapatmelakukan studi pasar yang mendalam dan tidak hanya berdasarkanatas secondary data saja.b) UtilityUtility menunjuk pada keuntungan (benefits) dari sebuah properti, dansejauh manakah sebuah properti dapat memenuhi kebutuhan danHalaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Padt.G/2017/PN Pmnkeinginan dari para pembeli potensial.
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1141/B/PK/PJK/2014 Tanggal 12 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING
57 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
hasil analisis kesebandingan dicari transaksipembanding yang sebanding dengan transaksi afiliasi TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baru kemudianditentukan metode transfer pricing yang digunakan;Terkait dengan analisa kesebandingan dalam rangka mengujikewajaran royalti, seharusnya dilakukan analisis kesebandingandengan mempertimbangkan special factors dalam mengujikesebandingan royalty sesuai paragraf 6.20 OECD TP Guidelinesyang antara lain meliputi Kesebandingan atas expected benefits
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINAR MAS SPECIALITY MINERALS;
53 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Metode ini biasanya digunakan dalamkondisi :1) Keberadaan /ntangible Property memiliki porsi yangsignifikan dalam menentukan nilai produk.2) Incremental benefits penggunaan IP sulit diukur.Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Terbanding) berpendapat bahwakondisi di atas adalah sama dengan kondisi yang terjadipada Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), sehingga penggunaan The 25% Rule dapatdigunakan dalam penentuan kewajaran royalti sesuaiketentuan Pasal
Register : 10-11-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1074 B/PK/PJK/2014 Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING;
55 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
hasil analisis kesebandingan dicari transaksipembanding yang sebanding dengan transaksi afiliasi TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), baru kemudianditentukan metode transfer pricing yang digunakan.Terkait dengan analisa kesebandingan dalam rangka menguji kewajaranroyalti, seharusnya dilakukan analisis kesebandingan denganmempertimbangkan special factors dalam menguji kKesebandingan royaltysesuai paragraf 6.20 OECD TP Guidelines yang antara lain meliputikesebandingan atas expected benefits
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876/B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
;OECD mendefinisikan Beneficial Owner sebagai A person whoenjoys the real benefits of ownership, even though the title tothe property is in another name. Often important in tax treaties,as a resident of a tax treaty partner may be denied the benefitsof certain reduced withholding tax rates if the Beneficial Ownerof the devidens etc is resident of a third country;Halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 876/B/PK/PJK/20157.
Putus : 20-09-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 Tanggal 20 September 2016 — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VS SOEBALI SUDJIE
424 — 316 — Berkekuatan Hukum Tetap
424 — 316 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengharuskan AgenJaminan untuk menggunakan seluruhupaya terhadap Debitur dan PihakPihak yang berkewajiban dan seluruhhak dab manfaat lain yang diberikanterhadap para penjamin menuruthukum termasuk tanpa pembatasan,ketentuan yang diuraikan dalamPasal 1430, kalimat pertama, Pasal1837,1843 dan Pasal 1847 sampai1850 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia;(termasuk) renounces the right to have theSecurity Agent exhaust theirremedies against the Borrower andother Obligors and all other rightsand benefits
Putus : 23-12-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 871/B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
49 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
OECD mendefinisikan Beneficial Owner sebagai A person whoenjoys the real benefits of ownership, even though the title tothe property is in another name. Often important in tax treaties,as a resident of a tax treaty partner may be denied the benefitsof certain reduced withholding tax rates if the Beneficial Ownerof the devidens etc is resident of a third country;7.
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1149 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Often important in tax treaties, as a resident of a taxtreaty partner may be denied the benefits of certain reduced withholdingtax rates if the beneficial owner of the dividends etc is resident of a thirdcountry"" OECD dalam Paragraf 2.10 Commentary on Article 11 Model TaxConcention on Income and On Capital menyatakan bahwa meskipunpenduduk negara domisili adalah pemilik formal perusahaan, tetapi jikais memiliki kekuasaan yang sangat sempit atas penghasilanperusahaan, atau hanya sebagai pemegang
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1814/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PRECISION ENERGY SERVICES INDONESIA
121 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1814/B/PK/PJK/2016OECD TP Guidelines yang antara lain meliputikesebandingan atas expected benefits from the intangibleproperty (possibly determined through a net present valuecalculation), any limitations on the geographic area in whichrights may be exercised; export restrictions on goodsproduced by virtue of any rights transferred; the exclusive ornonexclusive character of any rights transferred; the capitalinvestment (to construct new plants or to buy specialmachines), the startup
Putus : 25-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 860 /B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Maret 2013 — Direktur Jenderal Pajak vs PT. Tapian Nadenggan
37 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
analisis untuk membuktikan apakah GFBVmerupakan Beneficial Owner atau bukan.Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa begitu pentingnya untuk membahas apakah GFBVBelanda adalah pemilik manfaat atau Beneficial Owner dari bunga yangdibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, sebagai berikut:Vogel, dalam bukunya On Double Taxation Conventions, 1977, halaman561562, mengatakan treaty benefits
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1202 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA;
66 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan hasilanalisis kesebandingan dicari transaksi pembanding yangsebanding dengan transaksi afiliasi Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding), baru kemudian ditentukanmetode transfer pricing yang digunakan.Terkait dengan analisa kesebandingan dalam rangka mengujikewajaran royalti, seharusnya dilakukan analisis kesebandingandengan mempertimbangkan special factors dalam mengujikesebandingan royalti sesuai paragraf 6.20 OECD TPGuidelines yang antara lain meliputi kesebandingan atasexpected benefits
Putus : 25-08-2014 — Upload : 29-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 — GS YUASA CORPORATION VS LUSY DARMAWATI WALUYO, DK
293 — 554 — Berkekuatan Hukum Tetap
293 — 554 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (1) Konvensi Paris menyebutkan:"The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation permits,or at the request of interested party, to refuse or to cancel the registration,and so prohibit the use of a trademark which constitutes a reproduction, animitation, or a translation, liable to create confusion of a mark consideredby the competent authority of the country of the registration or use to bewell known in that country as being already the mark of a person entitled tothe benefits
Register : 30-12-2015 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.JP Tanggal 1 Nopember 2016 — Rhodhotul Elmi binti MuroâÂÂin Charmain alias Dede;
Mark John Biggs;
76 — 17
76 — 17
(referensi httos://www.gov.uk/browse/benefits). Bahwa dan yang paling mendasar adalah bahwa Pemohon tidak berhak atasharta gono gini yang diperoleh selama pernikahan termasuk harta yangdiperoleh dari hasil kerja keras Pemohon sendiri sehingga prosesberakhirnya pernikahan tidak dapat diperlakukan sebagai proses perceraiandan Pemohon tidak akan mampu mengklaim haknya sebagai istri;.
Register : 18-09-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 18 Nopember 2014 — EXEL RIM SDN BHD >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Ca KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA Cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK
175 — 79
175 — 79
mengatur tentangPasal 6 bis : "The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request ofan interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademarkwhich constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of amark considered by the competent authority of the country of registration or use to be wellknown in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2131 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IVO MAS TUNGGAL
95 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2131/B/PK/PJK/2017"Treaty benefits should not be granted with a view to a formaltitle to dividends, interest, or royalties, but to the "real" title. Inother words, the dispute of "form versus substance" should bedecided in favour of "substance"... The "substance" of theright to receive certain yields has a dual aspect.
Register : 08-01-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — PT. SENTOSA BIRUNUSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
107 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
The doctrine has also acted as a safeguard againstretroactive measures. see mulder v. minister van landbouw en visserij(1988), ECR 2321, which recognised a legitimate expectation tosubstantive benefits;Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 50/B/PK/PJK/20153. Keputusan Yang Didasarkan Keputusan Yang Salah, Tetap DianggapBenar;Bahwa menurut Prof. H.D. van Wijk, dalam bukunya "Hoofdstukken vanAdministratief Recht", uitgeven; Lemma BV Utrecht 1994 hal. 777. Yangtelah diperbaharui oleh Prof.
Putus : 19-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 900/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK
VS
PT. REDA PUMP INDONESIA QQ PT. SCHLUMBERGER GEOPHYISCS NUSANTARA
92 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
persidangan adalah keliru dan tidak beralasan karena apabila pihakyang dipotong, yakni SFBV merasa diperlakukan tidak sesuai denganketentuan dalam P3B, maka SFBV dapat menempuh jalur mutualagreement procedure sebagaimana diatur dalam Pasal 27 P3B Indonesia Belanda;Bahwa dalam buku berjudul "Beneficial ownership of Royalties inBilateral Tax Treaties" yang ditulis oleh Carl P. du Toit dikutip tulisanKlaus Vogel (Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, 1997) yangmenyatakan sebagai berikut:"Treaty benefits