Nelayan Kecil yang akan melakukan penangkapan BenihBening Lobster (puerulus) harus mengajukan pendaftaran kepada LembagaOnline Single Submission (OSS) baik secara langsung atau dapat difasilitasioleh Dinas; Pengelolaan Benih Bening Lobster dilaksanakan untuk menjagakeberlanjutan dan ketersediaany sumber daya perikanan, peningkatankesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembanganinvestasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaanHalaman 8 dari 77 Putusan Nomor

UtrOnline Single Submission (OSS) baik secara langsung atau dapat difasilitasioleh Dinas; Pengelolaan Benih Bening Lobster dilaksanakan untuk menjagakeberlanjutan dan ketersediaanya sumber daya perikanan, peningkatankesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembanganinvestasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaanlobster (Panulirus spp).

Bahwa pengelolaan Benih Bening Lobster dilaksanakan untukmenjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan,peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya,pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, sertapengembangan pernbudidayaan lobster (Panulirus spp.). BerciasarkanPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021,pengelolaan Benih Bening Lobster harus memenuhi ketentuan:a.

Utrketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraanmasyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi,peningkatan devisa negara. serta pengembangan pembudidayaanlobster (Panulirus spp.). Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMAD HERMAN,dan Sdr.

Nelayan Kecil yang akanmelakukan penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) harusmengajukan pendaftaran kepada Lembaga Online Single Submission(OSS) baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas; Bahwa Pengelolaan Benih Bening Lobster dilaksanakan untuk menjagakeberlanjutan dan ketersediaanya sumber daya perikanan, peningkatankesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembanganinvestasi, peningkatan devisa negara, serta pengembanganpembudidayaan lobster (Panulirus spp)

terang menuruthukum suatu Gugatan PENGGUGAT yang bersumber pada suatu hubunganhukum berdasarkan atas perjanjian atau suatu yang telah disepakati bersamaadalah merupakan Gugatan Wanprestasi.Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Para Penggugat dalam mengajukanGugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo tidak menggunakan undangundangsebagai dasar posita, namun telah menggunakan AkteAkte Turunan dari AkteInduk yaitu Akta Perjanjian Kredit No.46, tanggal 26 Oktober 2011 dan AktePerjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa

Bahwa kemudian Turut Tergugat dan Tergugat Ill membuat perjanjian kreditsenilai total Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar) berdasarkan Akta PerjanjianKredit No. 46 dan Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum DenganPembukaan Letter of Credit No. 47, kKeduanya tertanggal 26 Oktober 2011 dandibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, S.H., notaris di Jakarta (Perjanjian Kredit):4.

Bukti T Ill 6b :Bukti T Ill 6c :2a:: Akta Kuasa Jual: Akta Kuasa RUPS No.53 tanggal 26 Oktober 2011: Akta Kuasa Jual: Akta Gadai Saham No.57 tanggal 26 Oktober 2011: Akta Kuasa JualSurat permohonan Fasilitas Kredit tanggal 17 Oktober 2011No.MUIOX2012 dari PT.Megalestari Unggul kepada PT.BankArtha Graha Internasional Tbk, sesuai copy.Akta perjanjian Kredit No.46 tanggal 26 Oktober 2011, dibuatdihadapan Suanny Noviyanti Djojo,SH Notaris di Jakarta , sesuaiasli .: Akte perjanjian penggunaan fasilitas devisa

Sesuai copy.Halaman 53 dari 81 halPutusan No. 142/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Bukti TT.Il2bBukti TT.lk2cBukti TT.2dBukti TT.ll2eBukti TT.2fBukti TT.ll2gBukti TT.lk2hBukti TT.l2iBukti TT.I2JBukti TT.I2kBukti TT.IH21Bukti TT.IkK2mBukti TT.I2nBukti TT.I20Bukti TT.I2pBukti TT.Ik2qBukti TT.I3aBukti TT.I3bBukti TT.I3cBukti TT.I3dBukti TT.I3eAkta perjanjiian penggunaan Fasilitas Devisa Umum denganPembukaan letter of Credit No47 tanggal 26 Oktober 2011 dibuatdihadapan Tergugat

/d 2012, sesuai asili.BUKTITURUT TERGUGAT IV:1.10.11.12.13.14.15.Bukti TTIV1Bukti TTIV2Bukti TTIV3Bukti TTIV4Bukti TTIV5Bukti TTIV6BuktiTTIV7Bukti TTIV8Bukti TTIV 9Bukti TTIV10Bukti TTIV11Bukti TTIV12Bukti TTIV13Bukti TTIV14Bukti TTIV15Akte perjanjian kredit No.46 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuatdihadapan tergugat IV selaku Notaris dan PPAT di Jakarta.Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum denganpembukaan letter of Credit No.47 tertanggal 26 Oktober 2011yang dibuat dihadapan tergugat

PUTUSANNomor 592/Pdt.G/2020/PA Mtr.aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 10 Oktober 1990, agamaIslam, pekerjaan Marketing Devisa Media Property, pendidikanStrata , tempat kediaman di Kecamatan Ampenan KotaMataram, sebagai Penggugat ;melawanTergugat. tempat dan tanggal

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon konpensi
2. memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Khairal Jailani Bin Mat Tamin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (Devisa Dara Tista Binti Minsahril) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh

DALAM REKONPENSI

1. mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian
2. menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi

Nomor: 20130221 tanggal 21Februari 2013 perihal Verification Form E Certificate Nomor: E124407J60240018and Certificate of Origin Nomor: 12C4407B0059/00380 and The Invoice, PackingList, Quotation Sheet, Sales Contract Nomor: 121108127746;Formulir Setoran Bank Bumi Arta tanggal 08 April 2013 sebesar USD87,494.10;Formulir Lalu Lintas Devisa tanggal 08 April 2013;Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) tanggal 22 November 2012sebesar Rp 107.163.000,00 (PIB);Surat setoran Pabean, Cukai, dan Pajak

Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhlukhidup lainnya karena fungsinya sebagai penyimpan air tidak berjalan lagi dan itu akanmenimbulkan ancaman banjir dan kekeringan ;b Dengan rusaknya lapisan permukaan ini maka akan mengurangi masa pakai lahan yangterbakar tersebut sehingga akan mengurangi pemasukan devisa negara ;c Akibat pembakaran tersebut telah menghasilkan gasgas yang dapat mengganggulingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya.Bahwa dengan adanya tindakan

Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhlukhidup lainnya karena fungsinya sebagai penyimpan air tidak berjalan lagi dan itu akanmenimbulkan ancaman banjir dan kekeringan ;b Dengan rusaknya lapisan permukaan ini maka akan mengurangi masa pakai lahan yangterbakar tersebut sehingga akan mengurangi pemasukan devisa negara ;c Akibat pembakaran tersebut telah menghasilkan gasgas yang dapat mengganggulingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya ;Bahwa dengan adanya tindakan

Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhlukhidup lainnya karena fungsinya sebagai penyimpan air tidak berjalan lagi dan itu akanmenimbulkan ancaman banjir dan kekeringan;Dengan rusaknya lapisan permukaan ini maka akan mengurangi masa pakai lahan yangterbakar tesebut sehingga tentu saja akan mengurangi pemasukan devisa negara;Akibat pembakaran tersebut telah menghasilkan gasgas yang dapat mengganggulingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya (pencemaran lingkungan

Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhlukhidup lainnya karena fungsinya sebagai penyimpan air tidak berjalan lagi dan itu akanmenimbulkan ancaman banjir dan kekeringan; Dengan rusaknya lapisan permukaan ini maka akan mengurangi masa pakai lahan yangterbakar tesebut sehingga tentu saja akan mengurangi pemasukan devisa negara; Akibat pembakaran tersebut telah menghasilkan gasgas yang dapat mengganggulingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya (pencemaran lingkungan

Akibat kerusakan inijelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena fungsinya sebagaipenyimpan air tidak berjalan lagi dan itu akan menimbulkan ancaman banjir dan kekeringan ;Bahwa, dengan rusaknya lapisan permukaan ini maka akan mengurangi masa pakailahan yang terbakar tesebut sehingga tentu saja akan mengurangi pemasukan devisa negara;Bahwa, akibat pembakaran tersebut telah menghasilkan gasgas yang dapat mengganggulingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya (pencemaran

Namun hal tersebuttidak dapat dilakukan karena tidak diatur dalam kontrak perjanjian denganKNIPSEL INFO SERVICE BV BelandaBahwa dengan demikian penyerahan kepada KNIPSEL INFO SERVICE BVBelanda merupakan penyerahan ke luar negeri yang terhutang PPN dengantarif sebesar 0% bukan penyerahan lokal seperti pendapat Pemeriksa danPeneliti;Bahwa kerja sama dengan KNIPSEL merupakan salah satu caramenggalakkan ekspor sehingga meningkatkan devisa negara.

Hal tersebut dapatmengakibatkan penurunan minat kerja sama dengan perusahaan di Indonesiayang akan berdampak pula dengan penurunan devisa negara;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put52092/PP/M.VI.B/16/2014, Tanggal 24 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP273/WPUJ.04/2013 tanggal 27Februari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan

Penerimaan Negara Bukan Pajak.Pasal 3:(1) Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dilakukan WajibBayar di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi;(2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dapat dilakukan diKantor Bea dan Cukai dalam hal:a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yang dilakukanoleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas;danb. Pembayaran PNBP atas:1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak.Pasal 3:(1) Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impordilakukan Wajib Bayar di Bank Devisa Persepsi atau FosPersepsi;(2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud padaayat (1), pembayaran penerimaan negara dalam rangkaimpor dapat dilakukan di Kantor Bea dan Cukai dalam hal:a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barangyang dilakukan oleh penumpang, awak saranapengangkut, atau pelintas batas; danHalaman 19 dari 26 halaman.

Dampak terhadap pariwisata adalah ekosistem terumbu karang yangmerupakan daya tarik wisata tersebut akan hilang sehingga tingkatwisatawan akan berkurang yang mempengaruhi pendapatan negara(devisa);e. Dampak terhadap sosial adalah menyediakan lapangan kerja bagisebagian masyarakat kecil terutama nelayan;f.

Dampak terhadap pariwisata adalah ekosistem terumbu karang yangmerupakan daya tarik wisata tersebut akan hilang sehingga tingkatwisatawan akan berkurang yang mempengaruhi pendapatan negara (devisa);e. Dampak terhadap sosial adalah menyediakan lapangan kerja bagi sebagianmasyarakat kecil terutama nelayan;f.

3Saksi SUMONO,Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan Pt Uni ramaDuta Niaga Jember yang diketahui pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2013 J WolterMonginsidi No.99 jember ;Bahwa benar saksi sebagai tim audit PT UniramaDuta Niaga Depo Jember ;Bahwa saksi mengetahui penggelapan barang setelah mengaudit stok opname di gudangJember dan melaporkan hasil audit kepada atasan ;Bahwa setelah diaudit diketemukan barang di devisi Baygon, Devisa

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/01/VIII/2006; atas nama Yonamachesa Suparna bin Undang Suparna dengan Devisa Elisawati binti H.EfiApipi sebagai suami isteri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang tanggal 05 Oktober 2015 ,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;Bahwa, bukti bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup danMajelis Hakim

Dwi Karya Reksa Abadi, karena peruntukan kapal tersebutadalah untuk membantu masyarakatdi Pesisir Pantai yang tidak mempunyaikemampuan membawa guna menjual ikanikannya kepada pihakPerusahaan, demikian juga telah memasukkan devisa bagi Negara ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke1 dan ke2 : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasan

memenuhi unsur unsur tuntutan pasal 1365 KUHPerdata dimanaakibat perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut mengakibatkan kerugianbagi Penggugat dalam Rekonpensi yaitu :e Kerugian material :Berupa biaya penanganan perkara advokasi dan lainlain Rp.200.000.000,e Kerugian immaterial :Pemulihan nama baik Penggugat dalam Rekonpensi :1 Mempengaruhi dan mengurangi kepercayaan masyarakat umumRp.500.000.000,2..Mempengaruhi ...2 Mempengaruhi nama baik ( kredibilitas ) Penggugat dalam Rekonpesiselain Bank Devisa

Diberikan tambahan selama tahun apabila terbukti selama 3 tahunberturutturut menghemat devisa bersih ratarata US $ 750.000 per tahun ;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi Mahkamah Agung memandang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha10Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum seperti dipertimbangkan berikutini: Bahwa berdasarkan butir g konsiderans menimbang dan pasal 2 serta pasal 28 ayat(2) UndangUndang No. 17 Tahun 1997, ditentukan bahwa Badan

11/PBV2007 TentangPedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 118;Tambahan Lembaran Negara Nomor 4764), selanjutnya disebutPeraturan Bank Indonesia, pada bagian Penjelasan, dinyatakan:Dalam rangka kesinambungan pengaturan terhadap pedagangvaluta asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usaha,pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesiasejak tahun 1967 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun 1965 tentang Tata Tjara Penggunaan, Pembebanan danPemindahan Hak Atas Devisa

Jang Tidak Diharuskan UntukDiserahkan Kepada Dana Devisa (Devisa Pelengkap), dan upayamelindungi kepentingan publik agar tidak terjadi distorsi (marketfailure) dalam kegiatan perekonomian nasional khususnya transaksijual beli uang kertas asing, Bank Indonesia mengeluarkan PeraturanBank Indonesia tentang Pedagang Valuta Asing.sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;Bahwa Surat Keputusan Tergugat

tidakseharusnya dan sepatutnya Penggugat dikenakan Sanksi PencabutanIzin Usaha adalah sebagai berikut:1)Surat Penyataan akan memenuhi dan menjalankan segalaketentuan Bank Indonesia dalam menjalankan usaha sebagaiPedagang Valuta Asing sebagaimana tersebut dalam Surat No.041/EXTTV/V/08 tanggal 30 Mei 2009 perihal PenyampaianSurat Pernyataan 29 Mei 2008 dan Lembar Nota Hasil RapatPembinaan (Bukti P20);Fotokopi Revisi Prinsip Mengenal Nasabah dikirim tanggal 6 Juni2008;Pemberitahuan Laporan Lalu Lintas Devisa

No. 190 K/TUN/2010(26) (Bukti P50.1) Surat No. 03/LKU/TV/X/08 tanggal 23 Oktober2008 perihal Laporan Kegiatan Usaha Triwulan 3 tahun 2008;dan telah diterima Termohon Kasasi dengan Tanda TerimaNomor 03 tanggal 23 Oktober 2008 (vide Bukti P50.2);(27) (Bukti P51.1) Surat No. 02/LLD/TVVIV08 tanggal 23 Juli 2008perihal Laporan Lalu Lintas Devisa dan (Bukti P51.2) berupaTanda Terima Nomor 3 tanggal 23 Juli 2008;maka menurut hukum Pemohon Kasasi telah memenuhi segalatindakan pembinaan dan sanksi yang dijatunkan

Reg.Perkara: PDM 29/Barsel/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 sebagai berikut:KesatuBahwa ia terdakwa Ardiansyah alias Utun bin Rislan bersamasamadengan saksi Tommy Devisa bin Abansyah (terdakwa dalam berkas terpisah)pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaktidaknya pada waktu lainyang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di jalan negara Buntok Palangka Raya Desa Lembeng Kec.

sebagaimana hasilvisum et repertum nomor 5191/440/RS.BPP.2/V/2020 tanggal 26 Mei 2020dengan hasil pemeriksaan pada punggung tampak memar pada punggung ataskanan panjang sepuluh sentimeter, sedangkan teman korban sebagai pemiliksepeda motor mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000 (lima belasjuta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 365 ayat (2) ke1, ke2 KUHP.ATAUKeduaBahwa ia terdakwa Ardiansyah alias Utun bin Rislan bersamasamadengan saksi Tommy Devisa

Saksi TOMMY DEVISA Bin ABANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan bahwa; Bahwa Saksi telah mengambil dan merampas secara paksa sepedamotor milik Saksi HANDIKA yang ada dalam penguasaan AnakKorban; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Negara Buntok Palangkarayatepatnya di pinggir Jalan Desa Lembeng Kecamatan Dusun Selatan,Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah; Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi datang ke

tanggal 2 April2012 sebesar CIF USD 14,976.00 yang ditetapkan Terbanding menjadisebesar CIF USD 45,759.17;bahwa harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagainilai transaksi selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan transaksibarang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metodekomputasi dan metode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya;: bahwa Pemohon Banding juga memperhatikan 10 Program Pemerintah,dengan memperhatikan keseimbangan pemakaian devisa

Oleh karena itu) Pemohon Banding minta keadilan yang benarbenar adil, namun apabila Pemohon Banding harus' membayarpajak atas transaksi antara tersebut, maka Pemohon Bandingminta juga semua transaksi pengiriman uang dari luar negerivia Bank Devisa dan jasa kurir lainnya seperti WesternUnion atau Kantor Pos juga diperlakukan sama.Hal. 5 dari 18 hal. Put.

Riau, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumahkontrakan di Kepenghuluan Simpang Kanan selama lebih kurang 4 tahun,kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kepenghuluan SimpangKanan, selama lebih kurang 1 tahun, sampai akhirnya antara Penggugatdengan Tergugat berpisah.Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telahmelakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bada dukhul);Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia1 orang anak yang bernama Devisa

Jaminan pemeliharaan Bank Devisa / umum sebesar 5% dari nilai kontrak,yang berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal selesainya opekerjaan 100%;Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Mufti Inty Priyanto (Penuntutandiajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani SuratPermintaan Pembayaran Nomor: 274/SPP/P2IPDep.II/PDT/XII/2009 tanggal15 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran 100% sebesar 100% dari nilaiSPK di kurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuanpeningkatan infrastrukur

Pembayaran;b) Kuitansi;c) Faktur Pajak Pertambahan Nilai:d) Surat setoran pajak;e) Berita Acara Instalasi (termasuk pekerjaan sipil) 2 unit PLTMH @45 KWdengan tim pengendali daerah;f) Berita Acara Uji coba / commissioning test 2 unit PLTMH @45 KW dengantim pengendali daerah;g) Berita Acara pelatihan operator oleh kontraktor untuk 2 unit PLTMH @45dengan tim pengendali daerah;h) Berita Acara penyelesaian pekerjaan 100% 2 unit PLTMH @ 45 KW dengantim pengendali daerah;i) Jaminan pemeliharaan Bank Devisa