Ditemukan 401 data
Terbanding/Penggugat : HERRY GUNAWAN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : Eddy Dwi Pribadi, SH
121 — 46
Bahwa oleh karena itu, sesuaiprinsip REI JUDICATA DEDUCTAE, apabila suatu gugatan masihberlangsung dan bergantung pada pemeriksaan dalam prosespengadilan (aanhanging geding), maka gugatan demikian harusdinyatakan BATAL demi hukum.EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIOBahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindakmewakili Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng untukmengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Negeri Pontianak, halHalaman 32 dari 101 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2020/PT PTKmana
pembentukan yayasantersebut, masih sangat bergantung pada hasil persidangan perkara TataUsaha Negara No. 224/G/2018/PTUNJKT pada Pengadilan TUN Jakarta,perkara mana yang masih terikat dalam proses banding dan belummempunyai kekuatan hukum yang mengikat (inkracht van gewijsde).Bahwa oleh karena itu, sebagaimana prinsip REI JUDICATA DEDUCTAE,apabila suatu) gugatan masih berlangsung dan bergantung padaHalaman 48 dari 101 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2020/PT PTKpemeriksaan dalam proses pengadilan (aanhanging geding
Oleh karenanya sangatlan beralasan bagi Majelis Hakim TinggiPengadilan Tinggi Pontianak menolak seluruh dalildalil permohonaneksepsi PEMBANDING II/ TURUT TERGUGAT II.Halaman 72 dari 101 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2020/PT PTKEXCEPTIO TENTANG REI JUDICATA DEDUCTAEBahwa dalil dalili PEMBANDING II / TURUT TERGUGAT II halaman 3angka Romawi Il yang pada intinya menyatakan : apabila suatu gugatanmasih berlangsung dan bergantung pada pelaksanaan dalam pengadilan (aanhanging geding) , maka gugatan denikian
H. SAID DJAKFAR, SE.
Tergugat:
1.T. M. YUSUF
2.M. NASIR
3.ERIDESLIANI
4.Camat PPAT Kecamatan Jeumpa
5.M. Hasan Usman
6.T. HIKMATULLAH
115 — 24
diputus (exeptie van gewiijsde zaak), Penggugat tidak mempunyaikedudukan/ kualitas sebagai Penggugat (disqwalificatoir exeptie);Menimbang, bahwa eksepsi materil ialah bantahan lainnya yangdidasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifatmenunda: gugatan belum waktunya diajukan/ prematur (dilatoir exeptie), daneksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (peremtoir exeptie) sepertiperkara sudah kadaluarsa (verjaard) atau perkaranya sedang diperiksadalam perkara lain (aanhanging geding
16 — 4
Alasannya, perkara gugatan belummemenuhi waktu yang ditetapkan oleh Undangundang atau apa yang digugatmasih bergantung pada syaratsyarat tertentu (aan banging geding subjudice).Dimana Penggugat menuntut nafkah lalai 3 bulan lamanya dengan tuduhansuami selama tiga bulan tidak memberikan nafkah baginya, padahal Tergugat/suami tidak memberikan nafkah kurang dari tiga bulan.Dalam Pokok Perkara1Bahwa apa yang telah terurai sebelumnya mohon dianggap terurai kembalidalam bahagian ini sepanjang hal tersebut
Terbanding/Tergugat V : THOMAS MAWARE
Terbanding/Tergugat III : DANIEL BIRAWA
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH RI cQ mENTERI KEHUTANAN RI Cq DIREKTUR JENDRAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN DEPARTEMEN KEHUTANAN RI Cq PANITIA PELAKSANA PENAWARAN DALAM PELELANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM DAN/ATAU HUTAN TANAMAN UNTUK LOKASI DI S. WIRU PROPINSI PAPUA
Terbanding/Tergugat VI : TRANSKABUPATEN SAMI, KAMPUNG GURYAD DISTRIK UNURUM GUAY JAYAPURA
Terbanding/Tergugat IV : MATIAS SANGGARA
Terbanding/Tergugat II : PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR
55 — 38
dengan Tergugat ;Bahwa apabila sita jaminan telah diletakkan, maka Penggugat memohonkepada Pengadilan untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga;Bahwa untuk mentegah terjadinya kerugian yang semakin besar yang dapatdialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTergugat Ill oleh karenanya sambil menunggu putusan pengadilan dalamHalaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt/2021/PT.DKIpokok perkara ini segera sebelum perkara ini disidangkan dalam satu acarakilat (Kort Geding
YANTI, SE.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
SUHAIDI
141 — 55
ialan bantahanlainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yangbersifat menunda : Gugatan belum waktunya diajukan / prematuur (dilatoirexceptie) dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (paremtoirexceptie) seperti perkaranya sudah kadaluarsa (verjaard), atau perkaranyasedang diperiksa dalam perkara lain (aanhanging geding).
Oleh karenanya gugatan penggugat ini sudah selayaknya dikatakansangat kadaluarsa ; Oleh karena gugatan penggugat Kadaluarsa maka sudahselayaknya Gugatan dari Penggugat ini seharusnya DITOLAK untuk seluruhnya;B.Dalam Eksepsi Gugatan Penggugat Perkaranya sedang diperiksa dalamperkara lain (aanhanging geding) ; Bahwa Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 36/G/2017 /PTUNBLterdaftar dalam register perkara tanggal 28 Desember 2017 yang memintabatal atau tidak sah Sertfikat Hak Milik (SHM) milik Tergugat
BUJANG SUTAN KAYO
Tergugat:
1.Walikota Padang
2.Kepala Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang
61 — 42
Sedangkanyang dimaksud dengan eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkanatas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda yaitugugatan belum waktunya diajukan atau prematur (dilatoire exceptie) sepertiperkaranya sudah kadaluwarsa (vejaard), atau perkaranya sedang diperiksadalam perkara lain (aanhanging geding); (Vide Sudikno Mertokusumo, HukumAcara Perdata, 2002:116; M.H. Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Djaksa,1953: 133; Ny. Retnowulan Sutantio Cs.
73 — 26
57 K/Pdt/2017 yang telah berkekuatanhukum tetap.Demikian pula obyek sengketa point 4.6 sebelah TIMUR disebutkanberbatasan dengan tanah kebun milik Esa SUBUH, adalah tidak benar danhanya merupakan karangan PENGGUGAT.Bahwa letak serta batasbatas obyek sengketa yang tidak jelas tersebutmembingungkan PARA TERGUGAT untuk mencari tau, dimana letakobyek sengketa yang di klaim PENGGUGAT.Bahwa surat gugatan PENGGUGAT tidak secara jelas memuat duduk persoalanyang menjadi dasar gugatan (grondslag van het geding
74 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 300 K/Pdt/20141 Bahwa gugatan Penggugat adalah Aan Hanging Geding, dimana perkara atassubyek dan obyek yang sama telah diperkarakan dalam perkara sebelumnya yaitudalam Perkara Perdata No.112/Pdt.G/2011/PN.MTR., jo Putusan PengadilanTinggi Mataram No.105/Pdt.G/2012/PN.MTR.., dan terhadap Putusan PengadilanTinggi Mataram tersebut sekarang masih dalam proses kasasi di MahkamahAgung RI serta sampai dengan saat ini belum diputus oleh Majelis HakimMahkamah Agung RI.
259 — 264
Jika ternyata proses perkaranya masih disidangkan makaapa yang digugat tersebut masih tergantung (aanhanging geding);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P68 tentang fotokopi sesualdengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 68/Pdt.G/2018/PNCbn tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cirebondihubungkan dengan bukti surat T1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinyaAkta Pernyataan Banding Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Cbn tanggal 29 Mei 2019dalam perkara antara Pemerintah Kota Cirebon
Panitera Pengadilan Negeri Cirebon dan KuasaPembanding menjelaskan bahwa perkara Cirebon Nomor 68/Pdt.G/2018/PNCbn tanggal 16 Mei 2018 sedang diupayakan banding maka oleh karena objekyang digugat dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Cbn dan Nomor32/Pdt.G/2019/PN Cbn adalah sama dan sampai saat ini perkara Nomor68/Pdt.G/2018/PN Chon masih dalam proses upaya banding dan belum adaputusan oleh Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang dimohonkan bandingsehingga perkara aquo masih tergantung (aanhanging geding
60 — 27
Sedangkan yangdimaksud dengan Eksepsi Materiil adalah bantahan lainnya yang didasarkanatas ketentuan hukum materiil, seperti eksepsi yang bersifat menunda, gugatanbelum waktunya diajukan/prematuur (Dilatoir Exceptie) dan eksepsi yang sudahmengenai pokok perkara (Peremtoir exceptie) seperti perkaranya sudahkedaluarsa (Vernaard), atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain(aanhanging geding); (Prof.Dr.
91 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Prematuer (Aan Hanging Geding).Bahwa Penggugat mendalilkan Tanah Obyek Perkara Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 33/Titi Papan, Tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur Nomor253/Titi Papan/2002 an Charles Silalahi berdasarkan Akta Jual Beli antaraIndriati Salim dengan Charles Silalahi pada Tanggal 27 April 2011 yangdibuat oleh Mauliddin Shati, S.H. selaku PPAT Tanggal 12 Februari 2007seluas 4.413 m?
Jadi pemeriksaan perkara ini masihdigantungkan pada pemeriksaan perkara lainnya yang masih berjalan(Aan Haging Geding), sehingga menurut tertib acara, gugatanPenggugat ini masih terlalu dini (Prematuer) untuk diajukan kepersidangan;Dalam Rekonvensi:1.Oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat, sehinggaberalasan hukum bagi Tergugat I mengajukan gugatan balik (Rekonvensi),dimana Penggugat II dalam Gugatan balik Rekonvensi (Tergugat padaGugatan Konvensi) dan mengajukan gugatan balik kepada
85 — 19
Gugatan Prematuer (Aan Hanging Geding)Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang Tanah Seluas 143M2 (Seratus empat puluh tiga meterpersegi) berikut dengan bangunan Rukodi atasnya terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan KecamatanMedan Deli berdasarkan bukti hak Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 1546/ TitiPapan, Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 305/ Titi Papan/ 2009 Tanggal21 04 2009 an Lik Luan (Penggugat) dengan batas atas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan Tanah
Jadi pemeriksaan perkara ini masihdigantungkan pada pemeriksaan perkara lainnya yang masih berjalan(Aan Haging Geding), sehingga menurut tertiob acara, gugatanPenggugat ini masih terlalu dini (Prematuer) untuk diajukan kepersidangan;2.
109 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikeluarkannya obyek surat panggilandimaksud adalah perbuatan perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat dalamrangka melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuanperundang undangan, karenanya mempersoalkan obyek surat panggilandimaksud dalam perkara ini, Tergugat menganggap absurd dan tidak mendasardari sebab penentuan adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa yangdilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasar obyek surat panggilantersebut mssih menggantungkan (uanhanging geding
52 — 26
Gugatan Prematuer (Aan Hanging Geding)Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang Tanah Seluas 143M2 (Seratus empat puluh tiga meterpersegi) berikut dengan bangunan Rukodi atasnya terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan KecamatanMedan Deli berdasarkan bukti hak Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 1546/ TitiPapan, Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 305/ Titi Papan/ 2009 Tanggal21 04 2009 an Lik Luan (Penggugat) dengan batas atas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan Tanah
Jadi pemeriksaan perkara ini masihdigantungkan pada pemeriksaan perkara lainnya yang masih berjalan(Aan Haging Geding), sehingga menurut tertiob acara, gugatanPenggugat ini masih terlalu dini (Prematuer) untuk diajukan kepersidangan;2.
48 — 19
Gugatan Prematuer (Aan Hanging Geding)Bahwa Penggugat mendalilkan Tanah Obyek Perkara Seftifikat HakMilik (SHM) No. 33/ Titi Papan, Tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No.253/ Titi Papan/ 2002 an.
Jadi pemeriksan perkara ini masih digantungkan pada pemeriksaanperkara lainnya yang masih berjalan (Aan Haging Geding), sehingga menuruttertib acara, gugatan Penggugat ini masih terlalu dini (Prematuer) untukdiajukan ke Persidangan ;2. Jawaban Pokok Perkara2.1. Bahwa segala apa yang Tergugat Il sampaikan dalam Eksepsi di atas,sepanjang relevan dengan jawaban pokok Perkara, mohon kiranyasecara mutatis mutandis dianggap termaktub dan terurai dalam daliljawaban Tergugat Il ;2.2.
19 — 7
telah diputus oleh Pengadilan Agama Situbondo tertanggal 22Oktober 2012, akan tetapi perkara tersebut saat ini masih dalam proses upayan2 Bahwa selain permohonan cerai talak dalam perkara ini, Pemohon danTermohon juga saling mengajukan gugatan tentang hartabersama ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwapermohonan Pemohon dalam perkara ini mengandung cacat formil REI JUDICATADEDUCTAE dimana permohonan dan atau gugatan Pemohon masih tergantung (AANHANGING GEDING
52 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
sehingga Penggugat mohon untuk dapatdiletakkan sita pendahuluan (provisionil) atas objek sengketa;Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun Surat Edaran Mahkamah Agungserta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan fakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyaikekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalamsatu acara kilat (kort geding
129 — 53
izin oleh KetuaPengadilan Negeri Banjarmasin dapat dilaksanakan ; Oleh karenanya secara hukum,Putusan Provisional aquo telah kehilangan daya berlakunya sesuai dengan fungsinya sebagaikeputusan yang memerintahkan tindakan sementara untuk mempersiapkan pemerikaan pokokperkara oleh karenanya putusan provisional dari sifatnya dapat dilaksanakan sertamerta(uitvoerbaar bij voorraad) ;Menurut Mr.W.H.Heemskerk (Hakim Hoge Raad di Negeri Belanda) :Provisionele eis, dit is een vordering in een aanhanging geding
Heemskerk, sebagai berikut:Provisionefe eis, dit is een vordering in een aanhanging geding, waarbif de rechter wordtgevraagd een vaoriapige vaorziening (voorzienning bif voorraaci) tegeven.
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
atasnama HANIA SYIENNY;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkanSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1122, Kelurahan Sukoharjo, SuratUkur Nomor 00716/ Sukoharjo/2008, tanggal 4 September 2008, luas 123M2 atas nama HANIA SYIENNY;Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini menurutketentuan hukum positif (Veroordeeld In De Kosten Van Het Geding);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IIIntervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya
SUHARSONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
ANDY SINJAYA
264 — 185
diputusberdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehinggaterhadap gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum telah mengadung cacatformil berkenaan dengan yurisdiksi KOMPETENSI ABSOLUT dan secara exofficio berdasarkan Pasal 77 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradian Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negarayang memeriksa perkara a quo haruslah menyatakan diri tidak berwenangmemeriksa perkara a quo;Bahwa, Tergugat II Intervensi dengan ini juga menyampaikan EKSEPSI AANHANGING GEDING
Putusan No. 36/G/2021/PTUNSby.Menurut Pakar hukum bernama Mardani dalam bukunya yang diberi judul :Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah ,halaman 86 ditegaskan : Bahwa Putusan Pengadilan dapat dihentikan (aanhanging) karena ada perselisihan kewenangan, dengan cara mengajukaneksepsi Aan Hanging Geding yang menyatakan bahwa perkara yangdiajukan sekarang masih bergantung pada pengadilan lain;Merujuk pada dogma hukum di atas, maka dapat diambil pengertian hukumbahwa agar gugatan tidak