Pasal 190 ayat (1) jo. ayat (3) jo.ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer danKetentuan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutandalam perkara iniMENGADILI1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Ade Alvin Rahayu Praka NRP31071267690987, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana :Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 108K/PM I02/AD/VII/2017Penyalahgunaan Narkotika golongan bagi diri sendiri.2.

Selanjutnya dalambagian posita dan petitum gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon agarbarangbarang yang disebut dalam gugatan dinyatakan sebagai harta warisanpeninggalan almarhum Waloejo Soegito (suami Penggugat / orang Tua Kandung ParaPenggugat dan Para Tergugat) dan menuntut pembagian harta warisan tersebut,dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini termasukdalam perkara kewarisan sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf b jo.ayat (3) UU No. 49 / 1989 tentang

Dahyar alias Cecep dan Saksi Yusman (turut serta) atasketerangan para saksi yang bersesuaian berdasarkan Pasal 185 ayat (1) jo.ayat (4) KUHAP ;Bahwa selain Terdakwa, juga Saksi H. Soehono Purnomo, Saksi H.

materiil dan menjadibatal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, jo. ayat(3) KUHAP ;Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka keputusan Judex Factitelah terbukti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya,yaitu tidak memberlakukan Pasal 81 KUHP, Pasal 1 Peraturan MahkamahAgung RI No. 1 Tahun 1956 dan Pemecahan Hukum dalam PelatihanTehnis Yustisial 1999 2000, permasalahan No. 22, dan Pasal 78 ayat (1)JIke3 KUHP serta Pasal 141 KUHAP dan Pasal 143 ayat (2) huruf b, jo.ayat

adadengan bidang kesehatan serta tidak memiliki ijin dalam menyimenguasai narkotika jenis sabu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakinmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersekTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dkepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penundengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakimemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsungalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.ayat

Ayat (4) Jo.Ayat (5) UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009);Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dapatdiketahui pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar pukul 13.00 WIT bertempat diatas jalan umum Y. Syaranamual Dusun Batu Koneng Kecamatan Teluk Ambon DesaHalaman 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN AmbPoka Kota Ambon, terjadi Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor sepeda motorYamaha Jupiter MX No.

Ayat (3) KUHP.Menimbang, dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke2 jo.Ayat (3) KUHP, yang mengandung unsur unsur sebagaiberikut1. Barang siapa;2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki/dikuasai secara melawan hukum ;3.

perselisihan hubungan industrial pada tahapBipartit dan Mediasi dan adanya penolakan dari Penggugat atas anjuran yang34353637disampaikan oleh Mediator serta mempertimbangkan kesehatan Tergugatsetelah lebih dari 12 (dua belas) bulan sehingga tidak dapat melakukan tugasdan kewajibannya sebagai Equipment Operator Kendaraan maka Penggugatkemudian mengajukan gugatan dalam perkara a quo ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jayapura (PHI Jayapura) sebagaimanaketentuan Pasal 14 ayat (1) jo.ayat

Menyatakan hukum Jaksa Penuntut Umum telah salah/keliru dalammenulis atau merumuskan Pasal dalam Surat Dakwaan dan pasal dalamsurat Tuntutan ( pasal 112 ayat (1) jo.ayat (2) UU Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika), oleh karena itu dakwaan dan tuntutan JaksaPenuntut Umum harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;4. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa dari penahanan ; 5.

No. 171 K/Pdt.Sus/2011No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, melainkan Pasal 62 ayat (8) jo.Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitarse;3. Judex Facti Tidak Mempertimbangkan AlatAlat Bukti Yang DiajukanPemohon Secara Jelas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara inidianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan danmerupakan satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo.ayat

Bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (2) UndangUndang No.5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi PNS dapatdiberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukumpenjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kKekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan tidak berencana Jo.Ayat (4) huruf d yang berbunyi PNS diberhentikan dengan Tidakhormat karena :d) Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan

Pasal 110 KUHP jo.Ayat (1) KUHP yaitu :1) dengan maksud untuk menghilangkan nyawa atau sebagianwilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dariwilayah negara;2) permufakatan sebagaimana dimaksud unsur pasal 106 KUHPdalam point (1);berdasarkan faktafakta hukum dalam persidangan bahwa semua unsurpasal 106 KUHPidana jo.

Terhadap Nafah Lampau yang dituntut oleh PenggugatDR sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), merupakantuntutan yang berlebinan dan mengadaada sebagaimana padauraian tanggapan Tergugat DR pada bagian konvensi di atasyang mengatur tentang ketentuan hukum Pasal 80 Ayat (7) Jo.Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menggugurkan kewajibansuami memberikan nafkah terhadap isteri nusyuZz;4.6. Terhadap Pengasuhan Anak (Hadhanah) yang bernamaMhd.

akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2021/PN TgtMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara inidianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan danmerupakan satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo.ayat

telahmelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 253 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 114Ayat (1) Jo.Ayat

Bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis Shabushabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pejabat yangberwenang;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara inidianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan danmerupakan satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo.ayat (4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Pacitan pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekira jam 01.30 WIBbelum sempat menurunkan para imigran tersebut terlebih dahulu ditangkap olehpetugas dari Polres Pacitan :Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama warga negara asing yang dibawanya sertamobil yang membawa warga negara asing tersebut diamankan oleh petugas dandibawa ke Polres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 ayat (2) jo.ayat (1) UURI No. 06 Tahun 2011 tentang

Pasal 110 KUHP jo.Ayat (1) KUHP yaitu :1) dengan maksud untuk menghilangkan nyawa atau sebagianwilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dariwilayah negara;2) permufakatan sebagaimana dimaksud unsur pasal 106 KUHPdalam point (1);berdasarkan faktafakta hukum dalam persidangan bahwa semua unsurpasal 106 KUHPidana jo.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Jo.Ayat (2) huruf e:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepaladaerah berwenang:Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DPS.2.