Seluma No : 72 Tahun 2010tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa Penunjukan Langsung Kegaiatan Penanganan pascabencana alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :NAMA DINAS /INSTANSI JABATANNo.IWAN KURNIAWAN,Dinas PU Kab. Seluma KETUASTSURANTO BPBD Kab. Seluma SEKRETARISMARLIN, S Dinas PU Kab. Seluma ANGGOTASYAHRUL YADI, ST BPBD Kab. Seluma ANGGOTAKHRISTIAN Dinas PU Kab. Seluma ANGGOTA HERMANSAH, ST Surat Keputusan Kepala BPBD Kab.

Seluma No : 72 Tahun 2010tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa Penunjukan Langsung Kegaiatan Penanganan pascabencana alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :NAMA DINAS /INSTANSI JABATANNo.1. IWAN KURNIAWAN,Dinas PU Kab. Seluma KETUAST2. SURANTO BPBD Kab. Seluma SEKRETARI3. MARLIN, S Dinas PU Kab. Seluma ANGGOTA4. SYAHRUL YADI, ST BPBD Kab. Seluma ANGGOTA Hal 51 dari 127 hal. Put.

Seluma maupun57selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegaiatan Penanganan PascaBencana Alama.Bahwa memenuhi permintaan terdakwa Drs. Mulkan Tajudin tersebut,Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupunselaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma yang tahu bahwasanyaproses Penunjukan Langsung atas Pengadaan Pekerjaan RehabilitasiJalan Desa Renah PanjangDesa Napal Jungur tersebut belumdilaksanakan, kemudian Drs.

Seluma No : 72 Tahun 2010tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa Penunjukan Langsung Kegaiatan Penanganan pascabencana alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :NAMA DINAS /INSTANSI JABATANNo.1. IWAN KURNIAWAN,/Dinas PU Kab. Seluma KETUAST2. SURANTO BPBD Kab. Seluma SEKRETARI:3. MARLIN, S Dinas PU Kab. Seluma ANGGOTA4. SYAHRUL YADI, ST BPBD Kab. Seluma ANGGOTA5. KHRISTIAN Dinas PU Kab. Seluma ANGGOTAHERMANSAH, ST Surat Keputusan Kepala BPBD Kab.

Ini berarti bahwa setiapperusahaan yang telah menandatangani kontrak untuk melaksanakan suatu kegaiatan,harus melakukan pembayaran upah pekerja sesuai dengan UMR, jadi bukan merupakanindikator harga utama yang dinilai oleh pokja dalam melakukan penilaian penawaranpekerjaan konstruksi.

Yang dimaksudkontrak jenis pembembanan tahun anggaran tanggal adalah pengadaanitu harus selesai di tahun anggaran yang sama yaitu tahun 2013;Yang mempunyai wewenang untuk menetapkan spesifikasi dalampengadaan Buku Tematik dan Pramuka Tahun adalah PPKsebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 11 ayat (1) huruf aPerpres 54 tahun 2010 diubah dan ditambah dengan Perpres 70 tahun2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;Bahwa syarat saksirat kegaiatan pengadaan barang jasa dapatdilelangkan dalah

berdasarkan pasa 22 Perpres 54 tahun 2010 diubahdan ditambah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaanbarang dan jasa pemerintah yaitu: Dokumen RUP, Dokumen KAK,Dokumen HPS, Dokumen Spesifikasi Foto copy DPA;Saksi menjelaskan bahwa dalam kegiatan pengadaan buku tematik danbuku pramuka pada dinas pendidikan kabupaten Tanah Laut tahun2013 belum memenuhi persaksiratan sebagaimana tersebut pada Poin22 karena dalam kegaiatan tersebut PPK beserta PPTK tidak membuatmembuat HPS tapi hanya menyebutkan

POLARIS dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.404.344.000, dan Saksi menjelaskan Sehari setelah menetapkanpemenang memasuki masa sanggah, dan di dalam masa sanggah,setelah masa sanggah berakir dan tidak ada sanggahanseluruh hasilpelelangan di serahkan kepada PPK untuk di proses selanjutnya; Saksi menjelaskan dalam kegaiatan pengadaan ini terdapat suatupermasalahan ketika mulai awal dalam penyusunan RKA atau dalamperencanaan, karena pada saat penyusunann RKA diantara 3 katalogyang kita ambil adalah

harga yang termurah dan terendah yaitu katalogmilik CV GANEXA sebagaimana dijelaskan oleh Sdr PPTK, dandokumen HPS juga tidak ada serta dalam penyusunan Spesifikasitekhnis sudah mengacu pada produk tertentu yaitu CV GANECA dandapat saksi jelaskan bahwa dalam kegaiatan pengadaan dansehubungan dengan ditetapknya pemenang CV POLARIS apakahPA,PPK dan PPTK jelas mengetahui; Bahwa panitia tidak menerima uang dari Sdr ILMAN sehubunganditetapkannya CV Polaris sebagai pamenang namun Panitia pengadanmenerima

pada tangggungjawab dan peranannya dalam pelaksanaan tahapan kegiatan;Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan social,perlindungan lingkungan dan peran serta masyarakat khususnyakepada masyarakat miskin dan kaum perempuan;Melaksanakan pelatinan dan pendampingan kepada OMS, KPP,dan KD, Perangkat Aparat Desa dan Kepala Dusun;Secara Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KDsebagai penggganti FM pada saat program selesai;Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untukmelancarkan kegaiatan

tangggungjawab dan peranannya dalam pelaksanaan tahapan kegiatan; Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan social,perlindungan lingkungan dan peran serta masyarakat khususnyakepada masyarakat miskin dan kaum perempuan; Melaksanakan pelatihnan dan pendampingan kepada OMS, KPP,dan KD, Perangkat Aparat Desa dan Kepala Dusun; Secara Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KDsebagai penggganti FM pada saat program selesai; Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untukmelancarkan kegaiatan

tangggungjawab dan peranannya dalam pelaksanaan tahapan kegiatan;e Memberikan pemahamanterkait dengan perlindungan social,perlindungan lingkungan dan peran serta masyarakat khususnyakepada masyarakat miskin dan kaum perempuan;e Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada OMS, KPP, danKD, Perangkat Aparat Desa dan Kepala Dusun;e Secara Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KD sebagaipenggganti FM pada saat program selesai;e Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untukmelancarkan kegaiatan

tangggungjawab dan peranannya dalam pelaksanaan tahapan kegiatan;e Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan social,perlindungan lingkungan dan peran serta masyarakat khususnyakepada masyarakat miskin dan kaum perempuan;e Melaksanakan pelatihnan dan pendampingan kepada OMS, KPP, danKD, Perangkat Aparat Desa dan Kepala Dusun;e Secara Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KDsebagai penggganti FM pada saat program selesai;e Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untukmelancarkan kegaiatan

Kerugian negara atas pajak negara pada pelaksanaan kegiatan tahunanggaran 2016 yang telah dipungut namun belum disetor sebesar Rp.11.354.000,Bahwa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana ADD danDD Desa Balearjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tahun 2015 dantahun 2016 telah dibuat tapi belum dilaporkan karena belum lengkap sampaidengan saat ini ;Bahwa terdapat beberapa kegaiatan saksi Zainudin selaku PTPKD sudahmenandatangani sebagian kegiatankegiatan sebagaimana dalam RAB ADD

No. 68/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby Bahwa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana ADD danDD Desa Balearjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tahun 2015 dantahun 2016 telah dibuat tapi belum dilaporkan karena belum lengkap sampaidengan saat ini ;Bahwa terdapat beberapa kegaiatan saksi Zainudin selaku PTPKD sudahmenandatangani sebagian kegiatankegiatan sebagaimana dalam RAB ADD danDD tahun 2015 dan tahun 2016 yang tertuang dalam LPJ untuk kegiatan yangsudah dilaksanakan saja, tetapi untuk

sekarang.Bahwa untuk ADD dan DD Desa Balearjo tahun 2015 dan 2016 adalahuntuk SPJ (Surat Pertanggung jawaban) penggunaan ADD (alokasiDana Desa) dan DD (Dana Desa) Balearjo sudah dibuat tetapi tidaksesuai dengan kenyataannya, karena sesuai denga keterangan dariPTPKD maupun bendahara bahwa PosPos Kegiatan yangmenggunakan ADD dan DD Desa Balearjo tahun 2015 dan 2016 adayang tidak melaksanakan kegiatan karena Uang ADD dan DD DesaBalearjo tahun 2015 dan 2016 dibawa oleh Kepala Desa dan tidakdisalurkan ke Pos Pos Kegaiatan

Malang dalam penggunaan dana ADD dan DD Desa Balearjo2015 dan 2016, Bahwa anggaran dimabil oleh Kepala Desa danterdapat beberapa kegaiatan yang dananya tidak disalurkan olehKepala Desa Kepada Pelaksana Kegiatan, termasuk pengelolaan tanahKas Desa yaitu:a. Kerugian Desa atas kesalahan penggunaan anggaran untukkepentingan pribadi Tahun Anggaran 2015 oleh Sdr.

PLGdisebut selaku Penyedia barang untuk melaksanakan kegaiatan pengadaanBibit Umbi Talas dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: No. Nama Alat Volume Harga (Rp)Satuan Jumlah1. Bibit Umbi Talas 535.750 3.420,75 Rp1.832.600.000,00jepang batangTOTAL Rp1.832.600.000,00 Bahwa juga telah ditetapkan spesifikasi kegiatan Pengadaan Bibit UmbiTalas yang dibuat oleh saksi Erni Amirullah, SE.,MM selakuPejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut: No.

Angka 3 yang berbunyi Pelaku Usaha adalah setiap orangperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukummaupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan ataumelakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesiabaik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjianmenyelanggarakan kegaiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

pertambanganuntuk memproduksi mineral atau batubara dan mineral ikutannya, yangmana hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 19 UU RI No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untukmemindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atautempat pengelolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, yangmana hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU RI No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Bahwa penjualan adalah kegaiatan

Yang dimaksudkontrak jenis pembembanan tahun anggaran tanggal adalah pengadaanitu harus selesai di tahun anggaran yang sama yaitu tahun 2013;Yang mempunyai wewenang untuk menetapkan spesifikasi dalampengadaan Buku Tematik dan Pramuka Tahun adalah PPKsebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 11 ayat (1) huruf aPerpres 54 tahun 2010 diubah dan ditambah dengan Perpres 70 tahun2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;Bahwa syarat saksirat kegaiatan pengadaan barang jasa dapatdilelangkan dalah

berdasarkan pasa 22 Perpres 54 tahun 2010 diubahdan ditambah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaanbarang dan jasa pemerintah yaitu: Dokumen RUP, Dokumen KAK,Dokumen HPS, Dokumen Spesifikasi Foto copy DPA;Saksi menjelaskan bahwa dalam kegiatan pengadaan buku tematik danbuku pramuka pada dinas pendidikan kabupaten Tanah Laut tahun2013 belum memenuhi persaksiratan sebagaimana tersebut pada Poin22 karena dalam kegaiatan tersebut PPK beserta PPTK tidak membuatmembuat HPS tapi hanya menyebutkan

POLARIS dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.404.344.000, dan Saksi menjelaskan Sehari setelah menetapkanpemenang memasuki masa sanggah, dan di dalam masa sanggah,setelah masa sanggah berakir dan tidak ada sanggahanseluruh hasilpelelangan di serahkan kepada PPK untuk di proses selanjutnya; Saksi menjelaskan dalam kegaiatan pengadaan ini terdapat suatupermasalahan ketika mulai awal dalam penyusunan RKA atau dalamperencanaan, karena pada saat penyusunann RKA diantara 3 katalogyang kita ambil adalah

harga yang termurah dan terendah yaitu katalogmilik CV GANEXA sebagaimana dijelaskan oleh Sdr PPTK, dandokumen HPS juga tidak ada serta dalam penyusunan Spesifikasitekhnis sudah mengacu pada produk tertentu yaitu CV GANECA dandapat saksi jelaskan bahwa dalam kegaiatan pengadaan dansehubungan dengan ditetapknya pemenang CV POLARIS apakahPA,PPK dan PPTK jelas mengetahui; Bahwa panitia tidak menerima uang dari Sdr ILMAN sehubunganditetapkannya CV Polaris sebagai pamenang namun Panitia pengadanmenerima

Masyarakat mengusulkan kegaiatan kebutuhan prasaranainfrastruktur melalui rembug desa untuk meningkatkan ekonomimasyarakat kepada pemerintah desa / kecamatan.b. Dinas tenaga kerja melakukan identifikasi manfaat sosial ekonomi dankelayakan teknis. Selanjutnya dilakukan penilaian dan mengusulkanlokasi dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan skalaprioritas.c. Pembayaran UPK dilakukan oleh juru bayar / bendahara secaralangsung kepada pekerja berdasarkan HOK dan buktid.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik IndonesiaTahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis KegiatanPadat Karya Infrastruktur yang berbunyi sebagai berikuta.Masyarakat mengusulkan kegaiatan kebutuhan prasaranainfrastruktur melalui rembug desa untuk meningkatkan ekonomimasyarakat kepada pemerintah desa / kecamatan.Dinas tenaga kerja melakukan identifikasi manfaat sosial ekonomi dankelayakan teknis.

ribu tiga ratus rupiah) sebagaiPendapatan yang bersumber dari transfer Alokasi Dana Desa (ADD).Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesarRp.115.000.000,(seratus lima belas juta rupiah) sebagai Pendapatan yangbersumber dari transfer Bantuan Provinsi Jawa Barat.Bahwa Dana Desa sebesar Rp.1.987.954.716, (satu Milyar sembilan ratusdelapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enambelas rupiah) berdasarkan APBDes Werasari tahun anggaran 2018 telahditetapkan untuk kegaiatan

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesarRp.115.000.000,(seratus lima belas juta rupiah) sebagai Pendapatan yangbersumber dari transfer Bantuan Provinsi Jawa Barat.Bahwa Dana Desa sebesar Rp.1.987.954.716, (satu Milyar sembilan ratusdelapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enambelas rupiah) berdasarkan APBDes Werasari tahun anggaran 2018 telahditetapkan untuk kegaiatan sebagai berikut :1.

kena pajak atauJasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengankegiatan usaha;bahwa dalam memori penjelasannya dinyatakan: bahwa yangdimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengankegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatankegiatan produksi,distribusi, pemasaran dan manajemen; Ketentuan ini berlaku untuksemua bidang usaha;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapatpembelian obatobatan untuk pegawai merupakan pengeluaran yangberhubungan langsung dengan kegaiatan

kena pajak atauJasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengankegiatan usaha;Bahwa dalam memori penjelasannya dinyatakan: bahwa yangdimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengankegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatankegiatan produksi,distribusi, pemasaran dan manajemen; Ketentuan ini berlaku untuksemua bidang usaha;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapatpembelian obatobatan untuk pegawai merupakan pengeluaran yangberhubungan langsung dengan kegaiatan

Putusan Nomor 1358/B/PK/PJK/2016kegiatan usaha;bahwa dalam memori penjelasannya dinyatakan: bahwa yang dimaksuddengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatanusaha adalah pengeluaran untuk kegiatankegiatan produksi, distribusi,pemasaran dan manajemen; Ketentuan ini berlaku untuk semua bidangusaha;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat pembelianobatobatan untuk pegawai merupakan pengeluaran yang berhubunganlangsung dengan kegaiatan usaha Pemohon Banding dalam rangkapelaksanaan

Hal lainmengenai pentingnya mengetahui tipe IP adalah bagaimana IPtersebut dibentuk, apakah melalui riset atau melalui pemasaran ataumelalui kegaiatan lain dan seterusnya karena tidak semua kegiatanriset atau pemasaran akan menghasilkan IP sesuai dengan OECDTransfer Pricing Guidelines paragraph 6.6. Apabila sudah dapatdiyakini dan ditentukan tipe dari IP yang digunakan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), maka langkahselanjutnya adalah menentukan kepemilikan dari IP;a.2.

rupiah) sesuai SP2D Nomor 03309tanggal 9 Juni 2017;Bahwa kemudian di tanggal 24 Juli 2017 Tim Pengelola Kegiatan (TPK)mengajukan SPP untuk pembayaran Kegiatan Pengadaan SaranaPosyandu sebesar Rp. 7.738.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluhdelapan ribu rupiah) atau merupakan pencairan pertama, dan padatanggal 25 Juli 2017, Bendahara Desa saksi SURYANTO mencairkandana sebesar Rp. 61.515.000, (enam puluh satu juta lima ratus limabelas ribu rupiah) sesuai CEK CK 326721 yang termasuk didalamnyaanggaran kegaiatan

08667/LS/17 tanggal 12 Oktober2017;Bahwa pada Tanggal 31 Oktober 2017 Tim Pengelola Kegiatan (TPK)mengajukan SPP untuk pembayaran Kegiatan Pengadaan SaranaPosyandu sebesar Rp. 4.165.000, (empat juta seratus enam puluh limaribu rupiah) yang merupakan pencairan kedua dan pada tanggal 31Oktober 2017, Bendahara Desa yaitu Saksi SURYANTO mencairkandana sebesar Rp. 64.324.800, (enam puluh empat juta tiga ratus duapuluh empat ribu delapan ratus rupiah) sesuai CEK CK 326727 yangtermasuk didalamnya anggaran kegaiatan

/LS/17 tanggal 12 Oktober 2017;Bahwa pada Tanggal 31 Oktober 2017 Tim Pengelola Kegiatan (TPK)mengajukan SPP untuk pembayaran Kegiatan Pengadaan SaranaPosyandu sebesar Rp. 4.165.000, (empat juta seratus enam puluh limaribu rupiah) yang merupakan pencairan kedua dan pada tanggal 31 Oktober2017, Bendahara Desa yaitu Saksi SURYANTO mencairkan dana sebesarRp. 64.324.800, (enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribudelapan ratus rupiah) sesuai CEK CK 326727 yang termasuk didalamnyaanggaran kegaiatan

MARKUS PATIUNG, MP dipergunakan untuk 2 kegiatanyaitu :Pelatihan Manajemen Budidaya dan penanganan Pasca Panen pertanianorganik di kabupaten Sidoarjo.Pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan dalam meningkatkanpendapatan Petani di Kabupeten Sidoarjo Bahwa dari dua kegaiatan tersebut terdakwa Ir MARKUS PATIUNG,MP hanya menghabiskan untuk masingmasing kegiatan sebesar Rp.43.500.000, dengan perincian sebagai berikut :a Transport Peserta 90 orang X 3 hari X Rp. 50.000,Rp. 13.500.000,b Biaya Hotel

Pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan dalam meningkatkan pendapatanPetani di Kabupeten Sidoarjo ;Menimbang, bahwa dari dua kegaiatan tersebut terdakwa Ir. MARKUS PATIUNG,MP hanya menghabiskan untuk masingmasing kegiatan sebesar Rp. 43.500.000, denganperincian sebagai berikut :a. Transport Peserta 90 orang X 3 hari X Rp. 50.000, = Rp. 13.500.000,b. Biaya Hotel Sun City 100 orang X 2 hari X Rp.4.250.000, = Rp. 8.500.000,c.

tanggal 26 30September 20131q Bantuan Biaya Kegiatan 4078.018.01 2.500.000 227.273 34.091 261.364 2.238.636 An.Pembinaan 1.A.521119 Suliy ansKemahasiswaan dalam yahrangka mengikuti GelarTeknologi Tepat GunaNasional XV di KotaPadang tanggal 26 30September 20131 Bantuan Biaya Kegiatan 4078.018.01 2.500.000 227.273 34.091 261.364 2.238.636 An.Pembinaan 1.A.521119 YusuaKemahasiswaan dalamrangka mengikuti GelarTeknologi Tepat GunaNasional XV di KotaPadang tanggal 26 30September 201314 Bantuan Biaya Kegaiatan

YusuaPembinaan 1.4.521119Kemahasiswaan dalamrangka mengikuti GelarTeknologi Tepat GunaNasional XV di KotaPadang tanggal 26 30September 201314 Bantuan Biaya Kegaiatan 4078.018.01 1.500.000 136.364 136.364 1.363.636 An. AbdulPembinaan 1.4.521119 KadirKemahasiswaaan dalamarangka memperigati hariBumi oleh Figure MapalaFKIP Unpar Tahun 201319 Biaya perjalanan dinas 4078.032.00 3.372.500 3.372.500 Dr. Hj.

Selanjutnya dalam butir 5 NotaKesepahaman dinyatakan bahwa apabila lahan pengganti belum tersedia,maka Tergugat mengajukan rencana kerja khusus untuk disetujui olehPenggugat, dan selama lahan pengganti belum didapatkan, Tergugat tidakbisa melaksanakan kegaiatan di areal terminal khusus milik Penggugattersebut.Adapun isi dari Nota Kesepahaman Bersama tersebut antara lain dikutip,sbb:1. Pihak PT. PAM Mineral dan PT.

Yang secara jelas haruS memenuhi persyaratanantara lain : mempunyai badan hukum, dalam Anggaran Dasarnyaditegaskan kepentingan organisasi tersebut didirikan danorganisasi tersebut telan melaksanakan kegaiatan yang nyatadalam pemberantasan tindak pidana tersebut.Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN. Jkt. SelSehingga dalam hal ini sudah jelas tergambar siapa yangdimaksud dalam putusan Mahkamah Kosntitusi tersebut, bukansekumpulan orang yang tergabung seperti halnya Pemohon.3.