Ditemukan 380 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 357/Pid.B/2020/PN Mpw Tanggal 18 Nopember 2020 — 1.ABDUL AKHIR Als DULKAUT BIN BUJANG ENGGANG. Alm
2.HERLI KUNADI ALS IYAN BIN HAMDAN. Alm
77 — 9
77 — 9
Sedangkan menurut Van Bemmelen d.bukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delikdelik khusus) halamanmenyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah setiap tindakan,menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayan olain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu,memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bdari harta kekayaannya itu.Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian seperti tersebut ddihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keteranganTerdakwa
Putus : 21-12-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3146 K/Pdt/2016 Tanggal 21 Desember 2016 — Hj FARIDA LATIEF VS PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa hingga kini tidak terdapat suatu peraturan pemerintah yang dibuatdan yang telah diundangkan yang menyatakan adanya tambahan modal dariharta kekayan Negara kedalam Perumka yang berupa antara lain objekperkara sebagai aset Perumka;20.Bahwa selanjutnya Perumka beralin status menjadi perusahaan Negaraberbentuk Perusahaan Perseroan, in casu PT KAI (Persero) yang adalahTergugat, peralinan bentuk badan usaha ini didasarkan pada PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 1998, tentang Pengalihan bentuk PerusahaanUmum
Register : 09-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 32/PDT/2020/PT YYK Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Drg. AGNES BHAKTI PRATIWI Diwakili Oleh : ANDIKA AFS, S.H.
Terbanding/Tergugat : Drg. ATAS LAKSANI, MM
85 — 55
Terbanding/Tergugat : Drg. ATAS LAKSANI, MM
85 — 55
Menyatakan Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelangdengan perantara Kantor Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang (KPKNL)Yogyakarta atas asset milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yangterletak di JI. Garuda No. 3, RT. 06/RW. 42, Desa Wedomartani, KecamatanNgemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta, dan hasil penjualanlelang tersebut digunakan untuk pembayaran ganti rugi dari Tergugatkepada Penggugat, apabila Tergugat tidak membayar ganti rugi secarasukarela;10.
Putus : 14-08-2012 — Upload : 03-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 725 K/PDT/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 — Ir. AGUS SASONGKO, M.Si.,dk vs YAYASAN KEHIDUPAN BARU SUKABUMI,dkk
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEHIDUPAN BARU tersebutyang dilakukan oleh Tergugat I, denqan akta Pendirian Yayasan Nomor 86,adalah dilakukan oleh Yayasan yang kapasitasnya tidak berhak untukmelepaskan Aset yang sudah ada terlebih dahulu, yang mana yayasan yang barudibentuk tersebut hanya mempunyai kekayan berupa uang tunai sebesarRp.15.000.000, (lima betas iuta rupiah), dan Aset yang dijual tersebut sudah adasejak Tahun 1995, sesuai dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.65, Kelurahan Cikole yang semula kepemilikannya
Register : 29-03-2023 — Putus : 13-06-2024 — Upload : 28-08-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 204/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Tanggal 13 Juni 2024 — Direktorat Jenderal Kekayan Negara, Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi
3.DEFI RAHADI
4.ABDUL RAHIM
Turut Tergugat:
4.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
5.ABRAHAM YAZDI MARTIN, SH., MKn,, SELAKU NOTARIS
6.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anis Karim Rivai & Rekan
13 — 11
3.DEFI RAHADI
4.ABDUL RAHIM
Turut Tergugat:
4.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
5.ABRAHAM YAZDI MARTIN, SH., MKn,, SELAKU NOTARIS
6.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anis Karim Rivai & Rekan
13 — 11
Direktorat Jenderal Kekayan Negara, Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi
3.DEFI RAHADI
4.ABDUL RAHIM
Turut Tergugat:
4.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
5.ABRAHAM YAZDI MARTIN, SH., MKn,, SELAKU NOTARIS
6.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anis Karim Rivai & Rekan
Register : 20-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 43/Pid.B/2021/PN Ptk Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
Irina Oktatiani, S.H.
Terdakwa:
EKO TAMPATI Als RIKO Bin BUSRI
15 — 3
Irina Oktatiani, S.H.
Terdakwa:
EKO TAMPATI Als RIKO Bin BUSRI
15 — 3
Sedangkan menurut Van Bemmelen dalambukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delikdelik khusus) halaman 140menyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah setiap tindakan, yangmenyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayan oranglain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, ataumemutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagiandan harta kekayaannya itu.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247 PK/Pdt/2013 Tanggal 24 Juli 2013 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PT. BRI) (PERSERO) Tbk, dk ; PT. MULIA PERSADA PACIFIC (PT. MPPC)
127 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara, kekayaandaerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lainberupa uang surat berharga, piutang, barang sertahakhak lain yang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan Negara/perusahaan daerah *;Sementara itu dalam penjelasan umum No. 31Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi menyebutkan yang dimaksuddengan Keuangan Negara adalah seluruhkekayaan negara dalam bentuk apapun yangdipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasukdidalammya segala bagian kekayan
negara dansegala hak dan kewajiban yang timbul ;Dengan demikian berdasarkan peraturan di atas,jelas bahwa kekayaaan yang telah dipisahkanpada perusahaan Negara (Badan Usaha MilikNegara) tetaplah merupakan keuangan Negara/kekayan Negara bukan kekayaan perseroansebagaimana pertimbangan Judex Juris ;1.
Register : 26-06-2013 — Putus : 04-03-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 465/Pdt.G/2013/PN.DPS. Tanggal 4 Maret 2014 — dr. I WAYAN SURYANTO DUSAK, Sp. OT, melawan dr. INA YANTI BISMA, Sp.PK
162 — 138
162 — 138
Bahwa oleh karena gugatan pembagian gemeenschap van goederen /gugatan pembagian harta bersama antara harta kekayaan suami /TERGUGAT dan harta kekayan istri /PENGGUGAT di dukung oleh alatbukti yang otentik dan tidak bertentangan dengan SE MA No.03 tahun1978, tertanggal 1 April 1978 dan/ atau telah sesuai dengan pasal 191 ayat1dari Rog, maka kiranya tepat dan benar serta adil apabila PengadilanNegeri Denpasar dalam kasus perkara ini menjatuhkan putusanuitvoerbaar bij vooraad meskipun TERGUGAT mengajukan
Putus : 19-03-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2467 K/Pdt/2011 Tanggal 19 Maret 2012 — PT. BANK TAMARA, Tbk, dkk vs H. NEMIT bin H. Mikun
56 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
DirektoratJenderal Kekayan Negara), maka semua perjanjian dan pernyataanyang pernah dibuat oleh Termohon Kasasi, baik itu mengenai jangkaHal. 15 dari 21 hal. Put.No. 2467 K/Pdt/2011wakiu, besaran jumlah setoran, bunga, denda tetap mengikat danharus ditaati olen Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugatsebagai konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh TermohonKasasi karena telah menanda tangani perjanjian kredit denganTergugat (PT.
Register : 11-08-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 122/Pid.B/2017/PN Kng Tanggal 3 Oktober 2017 — ADE Bin OKA (Alm);
75 — 28
75 — 28
Sedangkan menurut Van Bemmelen dalambukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delikdelik khusus) halaman 140menyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah setiap tindakan, yangmenyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayan oranglain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, ataumemutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagiandari harta kekayaannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganyang diperoleh dari keterangan
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN SABANG Nomor 27/Pid.sus/2017/PN.Sab Tanggal 6 September 2017 — Pidana
-SAUDDIN Alias TULANG Bin GUSTAP HUTA BARAT
106 — 48
106 — 48
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, disebutkan setiappelaku usaha yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) wajib memiliki surat izin usahaperdagangan ;Bahwa terhadap pelaku usaha mikro yaitu pelaku usaha yang hartakekayaan bersih tidak lebih Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)tidak diwajibkan Surat Izin Usaha Perdagangan akan tetapi apabiladimintakan oleh pelaku usaha tersebut dapat diterbitkan Izin Usahaperdagangan ;Bahwa benar yang dimaksud dengan kekayan
Upload : 03-12-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 162/Pdt/2019 /PT DPS I Made Budiartawan,
melawan
PT. BPR Pande Artha Dewata,
80 — 15
80 — 15
Bahwa GUGATAN ini diajukan dalam rangka (perlindungan diri, keluarga,harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagiHalaman 1 dari 24 Putusan Nomor 162/Padt/2019/PT DPSkemanusiaan jo penyelamatan kekayan dan keuangan negara danpembelaan negara) atas Perintah negara, konstitusi dan UndangUndang, dimana Tiap Tiap Warga Negara Berhak Dan Wajib IkutSerta Dalam Upaya Pembelaan Negara berdasarkan (Pasal 27 ayat (3)UUD 1945 jo Pasal 26 ketetapan MPR RI NO: XVII/MPR/1998 tentangHak asasi
Putus : 02-08-2011 — Upload : 19-08-2016
Putusan PN JEPARA Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Jpr Tanggal 2 Agustus 2011 —
47 — 5
47 — 5
Bahkan Penggugat juga telah mengakui menerimaperingatan pertama sebagaimana diuraikannya dalam posita gugatan butir 6 ;Bahwa mengingat tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari Penggugatuntuk melunasi semua hutangnya kepada Tergugat I, maka denganmendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku Tergugat I memintabantuan kepada Kantor Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang/KPKNLSemarang (Tergugat IJ) untuk melakukan penjualan lelang atas obyeksengketa tersebut.
Register : 17-06-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1531/Pdt.G/2019/PA.TA Tanggal 24 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
11 — 0
Bahwa pihak penggugat juga berselingkuh dengan (PL) bahwa dari sikapperbuatan tersebut tergugat merasa bahwa tergugat juga berhakmengajukan gugatan perceraian ;Dalam RekonpensiBahwa Tergugat menuntut harta kekayan yang dimiliki selama menjadipasangan suami istri :a. Rumah beserta isinya diberikan kepada anak.b. Dari penjualan 2 unit mobil tergugat berhak memiliki sebagianuang dari hasil tersebut.10. Tergugat menyetujui atas gugatan penceraianBahwa atas jawaban Tergugat Konpensi.
Register : 20-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 42/Pid.B/2021/PN Ptk Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
Irina Oktatiani, S.H.
Terdakwa:
RIDO Als DO Bin RIDWANSYAH
21 — 5
Irina Oktatiani, S.H.
Terdakwa:
RIDO Als DO Bin RIDWANSYAH
21 — 5
Sedangkan menurut Van Bemmelen dalambukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delikdelik khusus) halaman 140menyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah setiap tindakan, yangmenyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayan oranglain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, ataumemutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagiandan harta kekayaannya itu.
Register : 29-09-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Yyk Tanggal 30 Maret 2017 — Imam Mahmud Abdul Karim, lahir di Yogyakarta tanggal 15 Desember 1973, pekerjaan Wiraswasta, alamat - KTP : Terban GK V/431 Yogyakarta 55223 - Domisili : Jingin RT/RW :03/24, Margomulyo, Seyegan, Sleman , sebagai Penggugat ;
Lawan:
Yuliana Tri Astuti, S.H, NIP : 196903101996032001, Pejabat Lelang Kelas I Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, alamat : GKN Yogyakarta , Gedung B Jl. Kusumanegara No.11 Yogyakarta 55166.
Dalam hal ini diwakili Kuasanya Tio Serepina SiahaanSH LLM dkk, berdasarkan Surat Kuasa Menteri Keuangan RI No : SKU âÃÂà348/MK.1/2016 tanggal 03 Nopember 2016, sebagai Tergugat ;
78 — 21
78 — 21
JenderalKekayaan Negara Semarang dan Kantor Wilayah IX tersebut adalahdibawah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara di Jakartayang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan RI sedangkanKementerian Keuangan RI adalah bagian dari Struktur OrganisasiPemerintahan Republik Indonesia ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka segala tindakandalam lingkup tugas dari Tergugat harus dipertanggungjawabkankepada Pimpinan KPKNL Yogyakarta, Pimpinan Kantor Wilayah IX diSemarang, Direktur Jenderal Kekayan
Register : 27-05-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 166 / Pid.B / 2015 / PN.MPW Tanggal 25 Juni 2015 — HAMZAH ALIAS ENJAH BIN ABDUL JALIL
34 — 2
34 — 2
Sedangkan menurut Van Bemmelen dalambukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delikdelik knusus) halaman 140menyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah setiap tindakan, yangmenyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayan oranglain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, ataumemutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian dariharta kekayaannya itu.
Register : 11-05-2016 — Putus : 17-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 175/Pid.B/2016/PN Mpw Tanggal 17 Juni 2016 — 1. BENI ARDI als BENI bin AMRIN
2. HENDRI GANDI als HENDRI bin WENENDI
35 — 4
35 — 4
Sedangkan menurut Van Bemmelen dalambukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delikdelik khusus) halaman 140menyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah setiap tindakan, yangmenyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayan oranglain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, ataumemutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagiandari harta kekayaannya itu.
Register : 08-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN STABAT Nomor 628/Pid.Sus/2018/PN Stb Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.JUANDA RONNY HUTAURUK.SH
2.RIFAI AFFANDI,SH.MH
3.RENHARD HARVE,SH.MH
Terdakwa:
MUKHLIS
50 — 28
1.JUANDA RONNY HUTAURUK.SH
2.RIFAI AFFANDI,SH.MH
3.RENHARD HARVE,SH.MH
Terdakwa:
MUKHLIS
50 — 28
memberikan keterangan di Penyidik danketerangan tersebut benar;Bahwa saksi bertugas di PPATK Sejak tahun 2007;Bahwa pencurian uang adalah setiap upaya atau perbuatan dalamrangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaanhasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebuttampak sebagai harta kekayaan yang sah;Bahwa terhadap pola pencucian uang ada bebarapa pola yaitu,penempatan, pelapisan dan intergrasi:;Bahwa atas yang dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya atasharta kekayan
Register : 28-05-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN CIAMIS Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Cms Tanggal 3 Nopember 2015 — TASMI BINTI MADPALIL, Dkk. LAWAN : TRIAMI RISNAWIANTI
89 — 10
89 — 10
gugatansebagaimana yang telah dirubah dan diperbaiki tanggal 8 September 2015, yang padapokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:1 Bahwa Para Penggugat adalah anakanak kandung dan cucu Madpalil Alm;2 Bahwa ayah kandung/Kakek Para Penggugat (Madpalil) telah meninggal duniapada hari Sabtu tanggal 30 Juni 1990 sebagaimana surat keterangan kematiandari Kepala Desa Wonoharjo tanggal 13 Januari 2015 No.474.3/09/Kesradisamping meninggalkan ahliwarisnya yaitu: Para Penggugat jugameninggalkan harta kekayan
sebagai berikut:Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan dalildalil gugatan yangdikutip sebagai berikut:Posita angka 1 : Bahwa Para Penggugat adalah anakanak kandung dan cucuMadpalil Alm;Posita angka 2 : Bahwa ayah kandung/Kakek Para Penggugat (Madpalil) telahmeninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 1990sebagaimana surat keterangan kematian dari Kepala DesaWonoharjo tanggal 13 Januari 2015 No.474.3/09/Kesra disampingmeninggalkan ahliwarisnya yaitu: Para Penggugat jugameninggalkan harta kekayan